Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
AGUSTA RIDHA MININ
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERTIMBANGAN JAKSA PENYIDIK TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Di Kejaksaan Negeri Langsa) ERWIN SIREGAR; EKA N.A.M SIHOMBING; AGUSTA RIDHA MININ
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan jaksa dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan kajian berupa asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta hasil studi lapangan. Kejaksaan memiliki peran penting dalam penyelamatan keuangan negara, melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dasar hukum penghentian penyidikan mengacu pada SEJAMPIDSUS Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 untuk kerugian negara yang relatif kecil serta Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kendala internal yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, jarak persidangan yang jauh, dan kurangnya pemahaman prosedur, sedangkan kendala eksternal mencakup rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakhadiran pelaku, dan kompleksitas pelacakan aset. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi video conference, serta pembentukan jaksa ahli tipikor. Diharapkan adanya regulasi yang lebih tegas terkait pengembalian kerugian keuangan negara agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif.
PENERAPAN TIM ASESMEN TERPADU (TAT) BAGI TERSANGKA PENGGUNA NARKOTIKA DALAM SUDUT PANDANG KEADILAN RESTORATIF STUDI KASUS POLRESTA DELI SERDANG 2023-2024 HENDRO WIBOWO; ALPI SAHARI; AGUSTA RIDHA MININ
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menekan angka residivisme di kalangan pengguna narkotika, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TAT secara signifikan mampu menurunkan angka pengulangan tindak pidana karena berfokus pada proses pemulihan dan rehabilitasi, bukan penghukuman. Efektivitas TAT dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi, kompetensi aparat penegak hukum, serta pemahaman terhadap pendekatan rehabilitatif. Penerapan TAT sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana pengguna narkotika diposisikan sebagai korban yang berhak memperoleh pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG AFFIRMANSYAH; ALPI SAHARI; AGUSTA RIDHA MININ
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 2 No. 02 (2025): Agustus Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Deli Serdang berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelaah mekanisme penerapan prinsip keadilan restoratif oleh penuntut umum dalam upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, namun masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya kesiapan struktur pelaksana, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pelaksanaan keadilan restoratif secara efektif dan berkeadilan.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Investasi Pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) Dhimas Abie Thoyib; Adi Mansar; Agusta Ridha Minin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5601

Abstract

Tindak pidana korupsi pada sektor keuangan negara, khususnya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menunjukkan kompleksitas yang tinggi baik dari aspek perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembuktian pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah perkara korupsi dana investasi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jakarta Pusat menjadi penting untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk kesalahan pelaku, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi diharapkan terus menegakkan prinsip keadilan substantif dengan memperhatikan dampak sosial, moral, dan ekonomi dari perbuatan koruptif. Pertimbangan hukum sebaiknya tidak hanya fokus pada unsur formil, tetapi juga memperhatikan kerugian moral dan sosial yang ditimbulkan terhadap institusi negara dan masyarakat.
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Adhi Kurniawan; Ida Nadirah; Agusta Ridha Minin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5812

Abstract

Penegakan hukum di sektor perikanan di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi jumlah kasus yang ditangani maupun kualitas penyelesaiannya, sehingga menimbulkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan serta berdampak pada kedaulatan wilayah. Penelitian empiris ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perikanan mengacu pada hukum internasional melalui konferensi hukum laut PBB (1958, 1960, 1973–1982) yang melahirkan UNCLOS 1982, serta hukum nasional seperti UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, dan PP No. 11 Tahun 2023. Namun, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku, khususnya residivis, masih belum optimal karena keterbatasan aturan internasional yang cenderung hanya memperbolehkan sanksi denda, serta pengecualian bagi pelaku WNA di wilayah ZEE Indonesia yang umumnya tidak dijatuhi pidana penjara kecuali ada perjanjian bilateral, meskipun penahanan selama proses hukum tetap diperbolehkan.
Co-Authors Adhi Kurniawan Adi Mansar AFFIRMANSYAH Dhimas Abie Thoyib EKA N.A.M SIHOMBING Erwin Siregar Hendro Wibowo Ida Nadirah Sahari, Alpi