Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan hukum bagi korban tinndak pidana ITE terhadap pencemaran nama baik Ramadhani, Putri; Nizam, Khairun; Arfila, Ezra; Alrizky, Muhammad Furqan; Lubis, M Ardhan Hakim; Ritonga, Khairunnisa; Ritonga, Nauli; Alfarizi, Dava; Alfarobi, Muhammad; Rahmadani, Fitria; Kinaryosi, Regi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.963

Abstract

Perlindungan hukum kepada masyarakat Penyalahgunaan kehormatan orang lain melalui sarana sosial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akhir-akhir ini banyak terjadi delik pidana Penyalahgunaan Nama Baik dari beberapa kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya korban dari masyarakat dan pelaku yang dikenai sanksi dari hukum pidana, hukum pidana itu adalah pidana yang dijatuhkan kepada seorang masyarakat karna sudah melakukan suatu perbuatan tindak hukum pidana, yang mana hasil dari perbuatannya itu perbuatannya kemungkinan besar akan mengakibatkan kerusakan terhadap masyarakat lain. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Penyalahgunaan kehormatan atau nama baik orang lain melalui teknologi canggih dalam bentuk software atau sering disebut dengan penyalahgunaan nama baik di sarana sosial. Tindakan tersebut adalah prilaku aksi pidana karna bisa merusak keamanan serta dapat mendatangkan kerusakan orang lain baik materiil maupun non materil bagi masyarakat yang dirusak akibat perbuatan itu. Pelanggaran ini bisa dimasukkan dalam cybercrime. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak; Analisis UU. No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kinaryosi, Regi; Iwan, Iwan
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 2 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v10i2.12836

Abstract

This study aims to analyze the sanctions imposed on perpetrators of child rape from the perspective of Islamic criminal law and to compare them with the provisions contained in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. This research is motivated by the need to assess the extent to which the national legal system accommodates the principles of moral and spiritual justice emphasized in Islamic law. The methodology employed is normative legal research using a library research approach and a comparative case approach. The data sources consist of primary legal materials such as laws and court decisions, as well as secondary legal materials including literature on criminal law and both classical and contemporary fiqh texts. The findings reveal that Islamic criminal law provides a more comprehensive basis for imposing sanctions, as it emphasizes the protection of honor (al-‘irdh) and life (al-nafs), through the application of hudud or ta‘zir punishments to achieve substantive justice. Meanwhile, Law No. 12 of 2022 is more oriented toward procedural justice and victim protection. Therefore, integrating Islamic legal values is essential to strengthen both the effectiveness and moral dimensions of law enforcement against perpetrators of child rape.