Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Evaluasi Peningkatan Pelayanan Kereta Api di Stasiun Tanjung Karang Menggunakan Metode Evaluasi dan Analisis SWOT Febriyadi, Febriyadi; Sari, Nurwanda; Putri, Ananda Agneshia; Alfarizi, Dava; Maulidina, Siti; Pamursari, Nurmagita
Portal: Jurnal Teknik Sipil Vol 17, No 1 (2025): April Edition
Publisher : Politeknik Negeri Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30811/portal.v17i1.6701

Abstract

Transportasi merupakan sarana strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kereta api sebagai moda transportasi massal memiliki keunggulan dalam efisiensi ruang, konsumsi energi, dan dampak lingkungan yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan dan fasilitas di Stasiun Tanjung Karang serta merumuskan strategi peningkatan berdasarkan pendekatan evaluatif dan analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara informal. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator SPM telah terpenuhi, khususnya dalam aspek keselamatan, keamanan, dan kesetaraan. Namun, aspek kehandalan, kenyamanan, dan kemudahan masih memerlukan peningkatan. Rekomendasi strategis mencakup perluasan ruang tunggu, penyediaan area cetak boarding pass yang terpisah, implementasi teknologi face recognition pada boarding gate, penambahan papan informasi, dan penyediaan tempat pengaduan pelanggan. Dengan strategi yang berbasis data lapangan dan teknologi digital, pelayanan di Stasiun Tanjung Karang dapat ditingkatkan menjadi lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.
Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam Pada Tindak Kekerasan Homoseksual Terhadap Anak Di Kota Medan Alfarizi, Dava; Marpaung, Zaid Alfauza
JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1250

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana isu kasus homoseksual terhadap anak yang ada dikota Medan berdasarkan tinjauan Kriminologi dan hukum pidana islam di dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Penelitian ini juga membahas penanggulangan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak yang diatur Dalam undang-undang tersebut juga telah mengatur bagaimana penjatuhan hukum terhadap pelaku yang melakukan kekerasan homoseksual tersebut. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. Teknik penelusuran bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan berdasarkan penelitian kepustakaan. Penelusuran bahan hukum tersebut menggunakan perundang-undangan, Al- Quran dan Hadits. Metode analisis data tersebut terkumpul dari penelusuran kepustakaan untuk mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh pengidap homoseksual dari sisi pelaku yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor teknologi, dan dari sisi korban yaitu faktor kurangnya pengawasan dan pemahaman dari keluarga, faktor masyarakat. Dampak yang timbul terhadap korban dan pelaku kekerasan anak oleh pengidap homoseksual adalah bagi pelaku yaitu: ketakutan, kecanduan, sanksi baik hukum maupun sosial dan rusaknya norma-norma sosial dan agama dalam bermasyarakat serta memberikan rasa trauma terhadap korban kekerasan. Penanggulangan hukum bagi pelaku kekerassan anak oleh pengidap homoseksual dengan memberikan upaya penanggulangan seperti penyuluhan mengenai pendidikan seks ke sekolah sekolah dan upaya penanggulangan seperti kepolisian dalam menangani kasus anak memiliki unit khusus yaitu unit pelayanan dan perlindungan anak dan untuk para pelaku diberikan sanksi pidana terhadap pelaku agar mencegah pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk tidak terulang lagi di masyarakat.
Perlindungan hukum bagi korban tinndak pidana ITE terhadap pencemaran nama baik Ramadhani, Putri; Nizam, Khairun; Arfila, Ezra; Alrizky, Muhammad Furqan; Lubis, M Ardhan Hakim; Ritonga, Khairunnisa; Ritonga, Nauli; Alfarizi, Dava; Alfarobi, Muhammad; Rahmadani, Fitria; Kinaryosi, Regi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.963

Abstract

Perlindungan hukum kepada masyarakat Penyalahgunaan kehormatan orang lain melalui sarana sosial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akhir-akhir ini banyak terjadi delik pidana Penyalahgunaan Nama Baik dari beberapa kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya korban dari masyarakat dan pelaku yang dikenai sanksi dari hukum pidana, hukum pidana itu adalah pidana yang dijatuhkan kepada seorang masyarakat karna sudah melakukan suatu perbuatan tindak hukum pidana, yang mana hasil dari perbuatannya itu perbuatannya kemungkinan besar akan mengakibatkan kerusakan terhadap masyarakat lain. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Penyalahgunaan kehormatan atau nama baik orang lain melalui teknologi canggih dalam bentuk software atau sering disebut dengan penyalahgunaan nama baik di sarana sosial. Tindakan tersebut adalah prilaku aksi pidana karna bisa merusak keamanan serta dapat mendatangkan kerusakan orang lain baik materiil maupun non materil bagi masyarakat yang dirusak akibat perbuatan itu. Pelanggaran ini bisa dimasukkan dalam cybercrime. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.