Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

MODEL ROLE PLAY SEBAGAI STRATEGI PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN SISWA PADA LITERASI BENCANA Aprilianti; Ahmad Mulyadiprana; Pidi Mohamad Setiadi
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 02 (2025): Volume 10, Nomor 02 Juni 2025 publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i02.25708

Abstract

One of the things that students need to learn is environmental conditions, which are related to a disaster. Disasters are a series of events that can happen at any time and require a preparedness attitude. With events that can happen at any time, disaster preparedness is very important for all residents, especially among elementary school students who are vulnerable groups. This can be implemented through learning in elementary schools, one of which discusses environmental and social conditions. This study uses a qualitative method with data collection techniques through interviews, observations and literature studies. The findings of this study include: The use of role play learning models can be a strategy in increasing student preparedness for disaster literacy in elementary schools; Preparedness in facing disasters is very important to reduce the risk of disasters that can occur at any time. Through the role play approach, students not only understand the concept of disaster theoretically, but can also be done in real situations in emergency situations through role play simulations.
EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 4 OF 2024 CONCERNING THE WELFARE OF MOTHERS AND CHILDREN IN THE FIRST THOUSAND DAYS OF LIFE Agustina, Dwi Ayu; Nurlaili, Elly; Septiana, Dewi; Aprilianti; Sekar D.K, Sayyidah
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 3 Issue 2 December 2025
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v3i2.5044

Abstract

Law Number 4 of 2024 concerning Maternal and Child Welfare is a form of the state's constitutional commitmentto guaranteeing the protection and fulfillment of the rights of mothers and children, especially during the first thousand days of life (1000 HPK), which is the golden period of growth and development for children. However, the effectiveness of its implementation cannot be said to be optimal, especially inremote, outermost, and disadvantaged areas. This study aims to evaluate the initial level of effectiveness and identify factors that hinder the implementation of the law. This study uses a normative-empirical legal approach based on Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. Data was obtainedthrough a literature study of legislation, academic literature, policy reports, and secondary data from government agencies. The resultsof the study show that the effectiveness of Law Number 4 of 2024 is still formal and procedural in nature, due to the weak binding force of legal substance, overlapping authority between institutions, limited resources, and a low legal culture and literacy among the community. Thus, the effectiveness of the law has not yet reached a substantive dimension that guarantees equitable welfare for mothers and children in 3T areas. This study recommends strengthening norms through sanctions and accountability mechanisms, cross-sector institutional integration, and the development of a legal culture based on community literacy as prerequisites for the successful implementation of just laws.
Urgensi Penetapan Perwalian dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua Asyifa Salsabilla; Nunung Rodliyah; Dewi Septiana; Aprilianti; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3028

Abstract

Penetapan perwalian merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak setelah kematian orang tua. Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan perwalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga sebagai upaya memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta kekayaannya secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan perwalian melalui pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa keluarga, memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak, serta menjadi sarana perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali. Dengan demikian, penetapan perwalian menjadi langkah preventif sekaligus kuratif dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak pasca kehilangan orang tua.
Pengaruh Legalitas Poligami terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Najwa Felicia Heryanto; Aprilianti; Dewi Septiana; Nunung Rodliyah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3029

Abstract

Legalitas poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persyaratan dan prosedur poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempengaruhi pembentukan, pembagian, serta perlindungan hak atas harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan terkait sengketa harta dalam perkawinan poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas poligami memberikan kepastian hukum terhadap status harta bersama, termasuk penetapan proporsi pembagian dan perlindungan hak istri-istri. Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama ketika poligami dilakukan tanpa izin atau tidak memenuhi syarat substantif, sehingga memunculkan sengketa harta dan ketidakjelasan posisi hukum istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur legal poligami sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, keseimbangan hak, dan ketertiban dalam pengelolaan harta bersama dalam keluarga Islam.