Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.925
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Legalitas Literasi Financial Techology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Sayyidah Sekar Dewi Kulsum; Muhamad Bisri Mustofa; Siti Wuryan; A.Khumaidi Ja’Far; Siti Mahmudah
Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 10 No 02 (2022): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/adzkiya.v10i02.4499

Abstract

Objectives of this study were to determine an implementation of Information technology-based borrowing and lending service and legality with application of interest in the term of Sharia Economic law perspectives. The method that using was qualitative methods. It by processed secondary data that consisted of theoretical study of P2P lending that analyzing based on Maqāṣid Asy-Syarĭ'ah theoretical framework. Based on the findings, an information technology-based borrowing and lending service in Indonesia had several weaknesses. They were absence of maximum loan interest rate determinations, dispute resolution provisions, sanctions to the platform that weren’t registeringby OJK, and socialization regarding service regulations that have not been maximized. According to Sharia Economic Law, this transaction is classified as debts (Al - Qarḍ). The process of Bonding and applying flowers in it is filled with elements of Maysĭr, Garār, and Ribā. So that could be asserted that a legality of P2P lending with an application of interested from Islamic law perspective was aram.
Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan Dewinda Permata Sari; Siti Nurhasanah; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2879

Abstract

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar) dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.
Urgensi Penetapan Perwalian dalam Menjamin Hak-Hak Anak Pasca Kematian Orang Tua Asyifa Salsabilla; Nunung Rodliyah; Dewi Septiana; Aprilianti; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3028

Abstract

Penetapan perwalian merupakan instrumen hukum yang esensial untuk menjamin perlindungan hak-hak anak setelah kematian orang tua. Dalam konteks hukum Indonesia, penetapan perwalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga sebagai upaya memastikan terpenuhinya hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan harta kekayaannya secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan perwalian melalui pendekatan normatif yuridis, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan perwalian memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa keluarga, memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak, serta menjadi sarana perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali. Dengan demikian, penetapan perwalian menjadi langkah preventif sekaligus kuratif dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak pasca kehilangan orang tua.
Pengaruh Legalitas Poligami terhadap Kedudukan Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Najwa Felicia Heryanto; Aprilianti; Dewi Septiana; Nunung Rodliyah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3029

Abstract

Legalitas poligami dalam hukum keluarga Islam memiliki implikasi langsung terhadap kedudukan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana persyaratan dan prosedur poligami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), mempengaruhi pembentukan, pembagian, serta perlindungan hak atas harta bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, doktrin, serta putusan pengadilan terkait sengketa harta dalam perkawinan poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa legalitas poligami memberikan kepastian hukum terhadap status harta bersama, termasuk penetapan proporsi pembagian dan perlindungan hak istri-istri. Namun demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama ketika poligami dilakukan tanpa izin atau tidak memenuhi syarat substantif, sehingga memunculkan sengketa harta dan ketidakjelasan posisi hukum istri. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur legal poligami sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, keseimbangan hak, dan ketertiban dalam pengelolaan harta bersama dalam keluarga Islam.
Mekanisme Penyelesaian Atas Ingkar Janji Akad Simpanan Mudharabah yang Dilakukan Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Nasabah (BMT) Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur Albet Maulana Rahmawan; Sepriyadi Adhan S; Dewi Septiana; Wati Rahmi Ria; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3876

Abstract

Lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memainkan peran strategis dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia. BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur beroperasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk akad simpanan mudharabah yang merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Namun, dalam praktiknya, ingkar janji (wanprestasi) dalam akad mudharabah oleh pimpinan BMT dapat terjadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian atas ingkar janji akad simpanan mudharabah yang dilakukan pimpinan lembaga keuangan syariah terhadap nasabah di BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan akad syariah, lembaga keuangan syariah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian ingkar janji akad mudharabah dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau litigasi melalui Pengadilan Agama. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah, dan hukum acara di Pengadilan Agama. Penyelesaian yang efektif memerlukan transparansi, itikad baik dari kedua belah pihak, dan pemanfaatan optimal lembaga penyelesaian sengketa syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal, peningkatan edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad, serta optimalisasi peran Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efisien dan sesuai prinsip syariah.
Efektivitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada CV. Rifat Demi Keberlanjutan Usaha Halimah S, Rini; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4183

Abstract

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta menjamin keberlangsungan usaha, khususnya bagi badan usaha berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG pada CV. Rifat dalam upaya mewujudkan keberlangsungan usaha yang berkelanjutan. Prinsip GCG yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan statute approach, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Rifat telah menerapkan sebagian prinsip GCG, khususnya pada aspek transparansi teknis, akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan, dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja serta lingkungan. Namun demikian, penerapan prinsip independensi dan kewajaran masih belum optimal akibat keterbatasan struktur organisasi dan belum adanya sistem pengawasan internal yang formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan GCG melalui penyusunan standar operasional prosedur yang lebih menyeluruh, peningkatan sistem dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas. Penerapan GCG secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menjamin keberlangsungan usaha CV. Rifat dalam jangka panjang.
Pertimbangan Hakim yang memberikan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Kandung dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk Cynara Alya Zhafirah; Nunung Rodliyah; Kasmawati Kasmawati; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7089

Abstract

This study discusses the judge’s considerations in granting child custody of a non-mumayyiz (underage) child to the biological father in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1379/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Generally, according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of a non-mumayyiz child is granted to the biological mother. However, in this case, the panel of judges decided to grant custody to the biological father. The purpose of this research is to identify the legal reasoning behind the judge’s decision and the legal implications of such a ruling. The study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, supported by primary data obtained through interviews and secondary data from legislation and legal literature. The results show that the judge’s consideration was based on the best interest of the child principle, as the mother had remarried a non-Muslim man and converted to another religion, which made her ineligible to be the custodian under Islamic law. The legal implication of this decision reinforces the authority of judges to interpret hadhanah provisions contextually, ensuring the protection of the child’s rights and supporting their growth in accordance with religious teachings and prevailing social norms.
Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk Bunga Rahma; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7098

Abstract

This study discusses the judge’s considerations in rejecting a marriage annulment lawsuit due to coercion, as stated in the Religious Court Decision of Tanjung Karang Number: 1109/Pdt.G/2023/PA.Tnk. The lawsuit was filed by a wife who claimed she was forced into marriage due to threats from her parents, thus requesting an annulment based on Article 27 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 on Marriage. However, the panel of judges rejected the claim. This research aims to examine the legal reasoning behind the judge’s rejection of the annulment and the legal consequences resulting from the decision. The study employs a normative and empirical legal approach with a descriptive qualitative method, using primary legal materials such as legislation and court rulings, as well as secondary data from legal literature and interviews. The results show that the judges rejected the claim because the alleged coercion was not proven to constitute an unlawful threat as defined by law, and the marriage was conducted validly according to legal and religious provisions. The legal implication of this rejection is that the marriage remains valid and binding, and all legal rights and obligations between husband and wife continue to apply.
Keabsahan Taukil Qabul Nikah Tanpa Surat Kuasa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Azzahra Khoirunnisa; Wati Rahmi Ria; Dewi Septiana; Sepriyadi Adhan S; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4258

Abstract

Metode taukil qabul merupakan salah satu alternatif dalam suatu perkawinan, dimana hal ini dilakukan ketika calon mempelai laki-laki berhalangan hadir yang disebabkan karena uzur syari’i. Dalam proses pelimpahan wewenang ini, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur penerapan surat kuasa sebagai bagian dari berkas akad nikah yang wajib dipenuhi sebagai bagian dari syarat dan prosedur taukil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifdengan pendekatan yuridis normatif, dengan data bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri AgamaNomor 30 Tahun 2024, dan literatur fiqh. Temuan menunjukkan bahwa meskipun taukil qabul dapat dianggap sah menurut fiqh Islam tanpa adanya surat kuasa, namun dalam sistem hukum positif Indonesia hal tersebut dapat menimbulkan risiko pembatalan pernikahan. Kesenjangan antara standar hukum fiqh dan hukum positif Indonesia ini mencerminkan penerapan prinsip maashlahah mursalahdalam menjaga kepentingan umum. Penelitian merekomendasikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan surat kuasa tertulis untuk menghindari risiko hukum dan memastikan perlindungan maksimal bagi calon pengantin, wali, dan anak-anak yang dilahirkan
Deepfake Fraud dalam Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum bagi Lender di Indonesia Syahla Regita Sujiro; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Kasmawati; Siti Nurhasanah; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4361

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan menghadirkan inovasi layanan Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara daring tanpa lembaga keuangan konvensional. Namun, kemajuan ini juga memunculkan ancaman baru berupa deepfake fraud, yaitu penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan untuk memalsukan identitas digital dan menipu sistem verifikasi elektronik (e-KYC). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi lender sebagai konsumen fintech serta menilai pertanggungjawaban hukum penyelenggara ketika terjadi kerugian akibat penyalahgunaan deepfake. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap UUPK, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta POJK No. 22 Tahun 2023 dan POJK No. 40 Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah komprehensif dalam memberikan perlindungan preventif melalui keamanan sistem dan transparansi informasi, serta perlindungan represif melalui ganti rugi dan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang lalai. Kesimpulannya, kerangka hukum Indonesia telah cukup komprehensif dalam melindungi lender Fintech P2P Lending, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian, keamanan digital, dan akuntabilitas penyelenggara dalam menghadapi ancaman deepfake fraud.
Co-Authors A.Khumaidi Ja’Far Ahmad Zazili Ajeng Fadilah Putri Albet Maulana Rahmawan Aprilianti Asyifa Salsabilla Azzahra Khoirunnisa Bunga Rahma Cynara Alya Zhafirah Dewinda Permata Sari Dora Mustika Elly Nurlaili Halimah S, Rini Kasmawati Kasmawati Kasmawati M. Wendy Trijaya Muhamad Bisri Mustofa Najwa Felicia Heryanto Nasywa Nurfadila Nova Ayu Lestari Nunung Rodliyah Rio Aditya Nugraha Sepriyadi Adhan S Siti Mahmudah Siti Nurhasanah Siti Wuryan Syahla Regita Sujiro Wati Rahmi Ria Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid