Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Mohamad Fadli dg Patompo
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Edukasi Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Hipertensi di Desa Lero Induk Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala: Health Education in Efforts to Prevent and Control Hypertension in Lero Main Village Sindue District, Donggala Regency Supriadi Abdul Malik; Amir; Iwan; Rizkaningsih; I Wayan Supetran; Arifuddin; Mohamad Fadli dg Patompo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i12.4636

Abstract

Di Indonesia, Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama mortalitas dan morbiditas, sehingga tatalaksana penyakit ini merupakan intervensi yang sangat umum dilakukan di berbagai tingkat fasilitas Kesehatan. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lero Induk Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala, yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Desember 2023. Khalayak sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat Desa Lero Induk. Metode pengabdian yang diterapkan untuk mencapai tujuan dari program ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan diskusi interaktif. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hari jam 10.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA. Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan pada masyarakat berupa penyuluhan, sebagian besar pengetahuan masyarakat meningkat terkait dengan penceghan dan penanggulangan hipertensi setelah diberikan penyuluhan dan masyarakat berkomitmen akan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Urgensi Kriminalisasi Perundungan (Bullying) Di Sekolah Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: The Urgency of Criminalizing Bullying in Schools in the Juvenile Criminal Justice System Hendrikus Haipon; Bustomi; Anna Veronica Pont; Mohamad Fadli Dg Patompo; Stelvia W. Noya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9566

Abstract

Kasus perundungan di lingkungan sekolah menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dan memunculkan konsekuensi serius bagi perkembangan fisik maupun psikologis anak. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, perundungan belum diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika aparat penegak hukum harus menafsirkan tindakan perundungan melalui pasal-pasal kekerasan umum yang tidak sepenuhnya menggambarkan sifat perundungan yang berulang, terstruktur, dan melibatkan ketimpangan relasi kuasa. Artikel ini mengkaji urgensi kriminalisasi perundungan sebagai upaya preventif dan represif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta menjamin perlindungan maksimal bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini menelaah kekosongan norma dalam peraturan yang ada, dampaknya terhadap penanganan kasus, serta kebutuhan pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial di sekolah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kriminalisasi perundungan secara jelas dalam sistem peradilan pidana anak diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, mendorong penanganan yang lebih terukur, serta memastikan penerapan keadilan restoratif yang tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Analysis of the Legality of the Kris (Standard Inpatient Class) System from the Perspective of Health Administration Law Yudhi Hertanto; Anna Veronica Pont; Johannes Triestanto; Habibi; Mohamad Fadli Dg Patompo
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 8 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.9244

Abstract

The Standard Inpatient Class (KRIS) policy represents a significant reform in Indonesia’s national health service system, as stipulated in Presidential Regulation Number 59 of 2024, which replaces the former inpatient class system (Classes 1, 2, and 3) under the National Health Insurance (JKN) program administered by BPJS Kesehatan. The introduction of KRIS is intended to promote principles of equity, equal access, and non-discrimination in health services, while also streamlining the administrative structure of inpatient care in hospitals. This article aims to examine the legal validity of the KRIS system from the perspective of health administrative law, focusing on its legal foundation, governmental administrative authority, implementation mechanisms within healthcare facilities, and legal protection for both patients and hospitals. This study employs a normative juridical approach using library-based research on relevant legislation and national academic journals. The analysis is conducted by examining legal norms governing KRIS and their implications for health administration governance. The findings indicate that, from a normative standpoint, the KRIS system possesses a strong and legitimate legal basis as a state administrative policy in the health sector. Nevertheless, its practical implementation faces several challenges, including hospital infrastructure readiness, funding limitations, disparities in the capacity of healthcare facilities across regions, and potential administrative issues related to supervision and compliance enforcement. Furthermore, stronger technical regulations and more effective oversight mechanisms are required to ensure that the objectives of KRIS particularly legal protection and equal service provision for JKN participants are fully realized. Therefore, policy synchronization, reinforcement of governmental roles, and enhancement of healthcare facility capacity are essential factors for the successful implementation of the KRIS system in Indonesia.
Co-Authors Amir Anna Veronica Pont ARIFUDDIN Bustomi Habibi Hendrikus Haipon I Wayan Supetran Iwan Johannes Triestanto Rizkaningsih Stelvia W. Noya Supriadi Abdul Malik Yudhi Hertanto