Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Deskriptif Kebijakan Presiden Zaire Dalam Penyelenggaraan Pertandingan Tinju Muhammad Ali Dan George Foreman Dari Perspektif Kebijakan Olahraga Fathuurrahmaan, Amma
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.507

Penelitian ini berjudul "Analisis Deskriptif Kebijakan Presiden Zaire dalam Penyelenggaraan Pertandingan Tinju Muhammad Ali dan George Foreman dari Perspektif Kebijakan Olahraga." Latar belakang penelitian ini adalah bahwa kebijakan olahraga di suatu negara tidak hanya dipahami sebagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi atletik. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan olahraga juga telah berkembang menjadi instrumen strategis bagi negara dalam politik internasional, membangun identitas nasional, dan memasarkan branding negara atau nation branding. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan Presiden Zaire dalam penyelenggaraan pertandingan tinju Muhammad Ali dan George Foreman dikaji dari perspektif Analisis Kebijakan Olahraga Deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan olahraga dan teori penyelenggaraan acara olahraga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan tinjauan naratif, dengan pengumpulan data melalui tinjauan pustaka. Temuan penelitian ini adalah Zaire berupaya menciptakan stabilitas politik pascakolonial dan konflik. Presiden Mobutu sebagai pemimpin Zaire memandang peristiwa besar seperti pertarungan Ali Foreman sebagai instrumen untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Zaire adalah negara yang kuat dan mampu menjadi tuan rumah acara internasional. Temuan penelitian selanjutnya adalah bahwa kebijakan olahraga penyelenggaraan pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan George Foreman merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan oleh organisasi olahraga atau pemerintah Zaire saat itu untuk mengatur, mengembangkan, dan mengarahkan kegiatan olahraga sehingga tujuan tertentu, yang merupakan bagian dari strategi Mobutu untuk memperkuat legitimasi politiknya melalui ideologi Authenticite di negara tersebut, dapat tercapai secara efektif. Temuan selanjutnya dalam penelitian ini adalah Legitimasi Pemerintah yang dilakukan oleh Mobutu, yang dilakukan melalui intervensi pemerintahnya dalam melakukan pembangunan dan renovasi stadion dan tempat media internasional secara besar-besaran. Proses pembangunan ini dipercepat oleh dukungan politik Mobutu. Menurut Houllihan (1997) dan Green (2007), Mobutu memposisikan dirinya sebagai aktor yang berwibawa, menggunakan legitimasinya untuk memobilisasi sumber daya yang signifikan demi tujuan strategis Mobutu, yaitu mempromosikan pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi asing. Lebih lanjut, acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pariwisata dan memacu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun, menurut Weber (2016), dampak ekonomi dari acara tinju tersebut tidak sepenting yang diharapkan. Meskipun dampak ekonominya tidak sepenting yang diantisipasi, acara tersebut tetap menghasilkan beberapa perbaikan infrastruktur dan memberikan dampak simbolis terhadap perekonomian jangka panjang, terutama dalam hal visibilitas global negara tersebut.

Analisis Hermeneutika Kebijakan Paten Nasi Boran dan Soto Lamongan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan Fathuurrahmaan, Amma
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.1805

Produk lokal seperti Nasi Boran dan Soto Lamongan merupakan hasil kreativitas budaya yang bersumber dari pengetahuan tradisional masyarakat. Pengetahuan tradisional masyarakat tersebut merupakan cerminan jati diri budaya suatu negara secara umum dan jati diri budaya lokal secara umum. Dalam konteks Indonesia, keberagaman produk lokal seperti batik, kain tenun, kopi Gayo secara umum dan Nasi Boran serta Soto Lamongan secara khusus tidak hanya memberikan kontribusi dan berfungsi secara ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Namun, lemahnya perlindungan hukum terhadap produk lokal mengakibatkan seringnya terjadi klaim dari pihak asing dan hilangnya potensi ekonomi dan budaya bagi masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mematenkan Soto Lamongan dan Nasi Boran dari analisis hermeneutik kebijakan publik dalam fungsinya untuk melindungi warisan budaya Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif atau studi pustaka analisis kebijakan hermeneutik. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mematenkan Nasi Boran dan Soto Lamongan, dilihat dari analisis hermeneutika pemikiran Yanow, Ricoeur, dan Taylor, menunjukkan peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya, serta memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memperkuat legalitas Nasi Boran dan Soto Lamongan dalam bentuk Kebijakan Paten yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Pendampingan Partisipatif Badan Usaha Milik Desa Untuk Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal di Desa Ulak Kerbau Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan Muhammad Nur Budiyanto; Djunaidi Djunaidi; Juliantina Juliantina; Amma Fathuurrahmaan; Arrahman Syafebri
Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI) Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)
Publisher : Universitas Sjakhyakirti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48093/jurdianpasti.v4i1.375

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ulak Kerbau Baru dalam mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi lokal melalui pendekatan pendampingan partisipatif. BUMDes sebagai pilar ekonomi desa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal; namun, pelaksanaannya di Desa Ulak Kerbau Baru masih menghadapi sejumlah kendala pada aspek produksi, manajemen usaha, dan pemasaran. Identifikasi kebutuhan menunjukkan perlunya penguatan teknologi produksi berupa mesin jahit, peningkatan keterampilan menjahit, pemahaman manajemen keuangan berbasis aplikasi digital, serta strategi pemasaran modern melalui digital marketing. Program ini menawarkan solusi melalui rangkaian pelatihan dan pendampingan yang meliputi pemanfaatan teknologi mesin jahit, pelatihan keterampilan menjahit, pembuatan laporan keuangan menggunakan aplikasi Buku Kas, serta optimalisasi pemasaran digital melalui platform TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter, termasuk pembuatan video konten promosi. Metode pelaksanaan mencakup tahapan sosialisasi, pelatihan, praktik, pendampingan, evaluasi, hingga penerapan teknologi secara langsung pada mitra. Implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi BUMDes, menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, serta memperluas jangkauan pemasaran produk

Pemanfaatan Teknologi Big Data dalam Penyusunan RPJMDesa di Desa Ulak Kerbau Baru Andries Lionardo; Raniasa Putra; Ryan Adam; Amma Fathuurrahmaan; Ivana Ivana; Arrahman Syafebri; Hatta. M Saleh
Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6 No 3 (2026): Maret
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/yumary.v6i3.5593

Purpose: This study aims to support the government of Ulak Kerbau Baru Village in modernizing the preparation of its Medium-Term Village Development Plan (RPJMDes) through Big Data technology to enhance participatory, transparent, and evidence-based planning. Methodology/approach: The program took place in Ulak Kerbau Baru Village, Tanjung Raja District, Ogan Ilir Regency. Activities included training, technical assistance, and digital community surveys. The tools used were laptops and Android smartphones, while the main software comprised Google Forms, Google Data Studio, QGIS 3.28 Firenze, Microsoft Excel 2021, SPSS 26, and NVivo 12 Plus. Results/findings: The initiative improved the digital data management skills of village officials and increased community participation, with 215 respondents engaging in online surveys. A data-driven RPJMDes was produced, supported by thematic maps and interactive dashboards. NVivo analysis revealed five dominant community priorities: road infrastructure, agriculture, digitalization, education, and health. Conclusions: Integrating Big Data into village planning enhances transparency, accountability, and evidence-based governance. The approach also fosters stronger community engagement and provides a replicable model for other villages with similar characteristics. Limitations: The study was limited by inadequate internet infrastructure and its focus on a single village, which restricts broader generalization. Contributions: This research advances participatory governance and rural planning by demonstrating practical Big Data applications at the village level, offering a model for policymakers and local governments to strengthen data-driven decision-making in rural contexts.

Meso Analisis Perumusan Peraturan tentang Pengembangan dan Pengoperasian Lapangan Padel dan Olahraga di Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Amma Fathuurrahmaan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2465

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan olahraga di masyarakat perkotaan modern, yang telah bertransformasi dari sekadar aktivitas fisik menjadi gaya hidup, identitas sosial, dan sektor ekonomi strategis. Fenomena ini jelas terlihat pada pertumbuhan padel yang pesat di Jakarta, ditandai dengan perkembangan pesat fasilitas lapangan padel. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi, sehingga menimbulkan berbagai masalah, khususnya keluhan masyarakat terkait kebisingan, gangguan lingkungan, dan perubahan sosial di kawasan permukiman. Situasi ini mengungkapkan dinamika kebijakan publik yang menarik untuk dipelajari, khususnya dalam konteks keterlambatan kebijakan dan proses perumusan kebijakan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena keluhan masyarakat terkait pengoperasian lapangan padel di Jakarta dan meneliti proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggapi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis naratif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dan analisis data sekunder dari berbagai sumber, seperti jurnal, laporan media, dan dokumen kebijakan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan meso, yang menekankan interaksi antara opini publik, media, dan aktor kebijakan dalam proses penetapan agenda dan pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pesat lapangan padel di Jakarta mencerminkan fenomena keterlambatan kebijakan, di mana pengembangan infrastruktur olahraga tidak disertai dengan regulasi yang memadai. Keluhan publik yang diangkat di ruang publik berfungsi sebagai masukan kebijakan dari perspektif pendekatan sistem, mendorong pemerintah untuk merespons melalui proses perumusan kebijakan. Lebih lanjut, proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta dapat dianalisis menggunakan model Kerangka Aliran Berganda (Multiple Streams Framework), yang dicirikan oleh konvergensi aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik dalam satu jendela kebijakan. Konvergensi ketiga aliran ini menghasilkan kebijakan seperti pembatasan jam operasional, larangan pembangunan lapangan padel di kawasan perumahan, dan penggunaan wajib sistem peredam suara. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dalam konteks olahraga perkotaan tidak hanya bersifat teknokratis tetapi juga merupakan hasil interaksi antara dinamika sosial, tekanan publik, dan pertimbangan politik. Oleh karena itu, penguatan regulasi komprehensif, peningkatan partisipasi publik, dan koordinasi antar pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Analisis Filsafat Kebijakan Peraturan Menteri Komdigi No. 9 Tahun 2026 Tentang Pembatasan Penggunaan Media Sosial Pada Anak Amma Fathuurrahmaan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2468

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi digital dan media sosial yang telah membawa perubahan signifikan pada pola interaksi sosial, termasuk di kalangan anak-anak sebagai kelompok rentan. Di Indonesia, tingginya tingkat penggunaan media sosial oleh anak-anak tidak diimbangi dengan tingkat literasi digital yang memadai, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif seperti cyberbullying, kecanduan digital, paparan konten negatif, dan risiko eksploitasi di ruang digital. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan media sosial oleh anak-anak sebagai langkah perlindungan. Namun, kebijakan ini perlu dipahami tidak hanya secara administratif tetapi juga diteliti secara mendalam dari perspektif filsafat kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ini dari perspektif filsafat kebijakan publik dalam administrasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-filosofis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, seperti yang diusulkan oleh Mestika Zed, dengan memanfaatkan data primer berupa dokumen kebijakan dan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan institusional. Teknik analisis data menggunakan analisis filosofi kebijakan yang menekankan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta menggunakan pendekatan utilitarian dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan media sosial untuk anak-anak memiliki legitimasi filosofis yang kuat. Dari perspektif Surya Permana, kebijakan ini merupakan konstruksi normatif yang mencerminkan integrasi dimensi ontologis (anak-anak sebagai subjek yang rentan), epistemologis (berdasarkan pengetahuan empiris tentang dampak negatif media sosial), dan aksiologis (berorientasi pada perlindungan anak dan kesejahteraan sosial). Sementara itu, dari perspektif utilitarian, kebijakan ini dianggap rasional karena berorientasi pada pencapaian manfaat terbesar bagi masyarakat, khususnya dalam melindungi anak-anak dari berbagai risiko di ruang digital. Pendekatan Jeremy Bentham menekankan memaksimalkan manfaat sosial, sedangkan John Stuart Mill menekankan pentingnya menyeimbangkan perlindungan dan kebebasan individu melalui prinsip bahaya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tidak hanya memiliki legitimasi administratif tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam kerangka filosofi kebijakan publik. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan anak sebagai kelompok rentan dan pencapaian kesejahteraan sosial kolektif. Namun, implementasi kebijakan perlu proporsional dan komprehensif untuk memastikan pengembangan otonomi anak dan kualitas hidup di era digital.

Analisis Formulasi Kebijakan Penentuan Hari Raya dalam Sidang Isbat oleh Pemerintah Indonesia Amma Fathuurrahmaan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2474

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa penentuan awal bulan Hijriah, khususnya yang berkaitan dengan perayaan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, merupakan isu strategis dalam kehidupan keagamaan umat Islam, dengan implikasi luas bagi aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kebutuhan akan kepastian dan keseragaman waktu shalat sangat penting. Namun, perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah, khususnya antara pendekatan hisab dan rukyat, seringkali menyebabkan dinamika dan perbedaan dalam penentuan hari raya keagamaan. Dalam konteks ini, pemerintah, melalui mekanisme pertemuan isbat (konfirmasi), memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan yang berupaya mengakomodasi berbagai perspektif tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan dalam menentukan pertemuan isbat yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Idul Fitri dari perspektif kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña untuk memahami dinamika proses kebijakan secara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sesi isbat (penentuan kalender Islam) merupakan bentuk kebijakan publik yang kompleks dan multidimensional di bidang keagamaan, yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor dengan latar belakang, kepentingan, dan sumber legitimasi yang berbeda. Proses perumusan kebijakan ini mengintegrasikan pendekatan ilmiah melalui metode hisab dan pendekatan empiris-normatif melalui rukyat (hukum Islam), dan berlangsung dalam kerangka tata kelola kolaboratif.Temuan lebih lanjut dalam penelitian ini adalah bahwa model perumusan kebijakan yang digunakan dalam menentukan sesi isbat cenderung mencerminkan model pemindaian campuran, menggabungkan pendekatan rasional-komprehensif di tingkat makro dan pendekatan inkremental di tingkat mikro. Model ini memungkinkan keseimbangan antara rasionalitas ilmiah dan legitimasi sosial-keagamaan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam mencapai konsensus inklusif di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan integrasi metode, peningkatan kualitas tata kelola kolaboratif, dan optimalisasi komunikasi kebijakan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan kebijakan penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Meta Analisis Kebijakan Penambahan Kuota Haji oleh Pemerintah Indonesia Amma Fathuurrahmaan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2475

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ibadah haji, sebagai rukun Islam kelima, tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga implikasi sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi masalah struktural berupa ketidakseimbangan antara kuota haji dan jumlah pelamar yang tinggi, sehingga mengakibatkan daftar tunggu yang panjang lebih dari 5,6 juta jamaah dengan masa tunggu rata-rata sekitar 26 tahun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kuota haji melalui pendekatan meta-analisis kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah meta-analisis, dengan teknik pengumpulan data melalui ulasan naratif dari berbagai sumber, seperti laporan kebijakan, data pemerintah, dan publikasi media. Analisis dilakukan dengan memeriksa asumsi, konsep, dan implikasi kebijakan menggunakan perspektif teori keadilan, yaitu utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), keadilan sebagai kewajaran oleh John Rawls (1971), dan libertarianisme Robert Nozick (1974). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kuota haji merupakan respons strategis pemerintah untuk mengatasi daftar tunggu yang panjang dan meningkatkan akses masyarakat terhadap ibadah haji. Dari perspektif utilitarian, kebijakan ini dianggap positif karena menghasilkan manfaat kolektif yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual dan mengurangi waktu tunggu. Meskipun berpotensi menimbulkan risiko penurunan kualitas pelayanan karena keterbatasan kapasitas, perspektif Rawls menganggap kebijakan ini adil secara bersyarat karena memperluas akses dan memprioritaskan kelompok rentan, didukung oleh mekanisme distribusi kuota berbasis daftar tunggu yang lebih proporsional. Sementara itu, dari perspektif Nozick, kebijakan ini menunjukkan intervensi negara yang signifikan, tetapi tetap dapat dibenarkan selama tidak melanggar hak individu dan bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan peningkatan kuota haji memiliki legitimasi normatif yang kuat dari berbagai perspektif teori keadilan, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek distribusi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, kebijakan ini relevan bukan hanya sebagai solusi jangka pendek tetapi juga sebagai bagian dari reformasi tata kelola kebijakan Haji yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di Indonesia.

Formulasi Kebijakan UMK dan Peran Advokasi Gubernur Jawa Timur dalam Penetapan Upah 2023–2024 Amma Fathuurrahmaan; Andries Lionardo
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 13 No 1 (2026): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v13i1.11227

This research is motivated by the complexity of the formulation of the Regency/City Minimum Wage (UMK) policy in East Java Province, which is not only technocratic but also influenced by political dynamics and multi-actor interactions. The determination of the UMK as stipulated in East Java Governor Regulation Number 75 of 2022 and Number 78 of 2023 demonstrates the strategic role of the governor not only as a policymaker but also as a policy advocate in bridging the interests of workers and business actors. This study aims to analyze the UMK policy formulation process, the role of the governor, interaction patterns between actors, and factors influencing policy quality. The research method used is a descriptive qualitative approach with a literature study technique. Data were obtained from policy documents, academic literature, and relevant empirical media sources. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions using the theoretical framework of policy formulation, the Multiple Streams Framework (MSF), the Advocacy Coalition Framework (ACF), and a multi-actor governance approach. The research findings indicate that the formulation of MSE policy in East Java is the result of dynamic interactions between the government, labor unions, and business actors, involving negotiation and political compromise. The governor plays a crucial role as a policymaker and advocate in maintaining a balance of interests and the stability of industrial relations. Technocratic factors such as inflation and economic growth, as well as political factors such as interest group pressure, simultaneously influence policy decisions. However, transparency and accountability in the policy formulation process still need to be improved. This research recommends a participatory, transparent, and adaptive model for MSE policy formulation through strengthening tripartite dialogue, utilizing open data, and optimizing the roles of the governor and the Regional People's Representative Council (DPRD) in multi-actor policy governance.

Representasi Keadilan Sosial dalam Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa: Analisis Semiotika Kebijakan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Amma Fathuurrahmaan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 2: Agustus (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i2.3334

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat desa di Indonesia serta munculnya berbagai persoalan sosial dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), seperti ketidaktepatan sasaran bantuan, konflik sosial masyarakat, dan munculnya persepsi simbolik terhadap bantuan sosial pemerintah. Dalam perspektif semiotika, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai instrumen administratif negara, tetapi juga sebagai teks sosial yang mengandung simbol, tanda, dan ideologi tertentu mengenai keadilan sosial dan negara kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi keadilan sosial dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa melalui analisis semiotika terhadap Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menggunakan data sekunder berupa regulasi pemerintah, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan data statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik analisis data menggunakan teori semiotika Roland Barthes yang menitikberatkan pada analisis makna denotatif, konotatif, dan mitos sosial dalam teks kebijakan BLT Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BLT Dana Desa merepresentasikan konstruksi simbolik mengenai keberpihakan negara terhadap masyarakat miskin desa melalui penggunaan istilah seperti “perlindungan sosial”, “keluarga miskin”, dan “prioritas penggunaan Dana Desa”. Secara denotatif, BLT Dana Desa dimaknai sebagai bantuan tunai bagi masyarakat miskin, sedangkan secara konotatif bantuan sosial dipahami sebagai simbol kehadiran negara dan bentuk pengakuan sosial terhadap kelompok rentan. Selain itu, kebijakan BLT Dana Desa membangun mitos sosial mengenai negara sebagai pelindung masyarakat miskin dan representasi negara kesejahteraan. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan masih adanya persoalan implementasi seperti ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dan munculnya konflik sosial di masyarakat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai teks sosial yang mengandung representasi ideologi keadilan sosial dan negara kesejahteraan. Bahasa dan simbol dalam kebijakan digunakan pemerintah untuk membangun legitimasi sosial dan citra moral negara sebagai pelindung masyarakat miskin desa.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search