Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.347

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Magister Ilmu Hukum Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran JURNAL MERCATORIA Syiah Kuala Law Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum

Rahayu, Sri Walny

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Author-ID : 953193

Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 46 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh Sakafa Guraba; Dahlan Dahlan; Sri Walny Rahayu
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.1829

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin Zakaria dengan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan secara terpisah tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Untuk mengetahui penerapan prinsip hukum perbarengan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, untuk mengetahui prinsip perbarengan tindak pidana dalam pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum positif terkait perbarengan tindak pidana serta pendekatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan diatur dalam KUHP. Dalam Putusan tersebut Abdullah Bin Zakaria harus menjalani pidana penjara lebih dari 20 Tahun. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak terkait yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana menerapkan ketentuan mengenai Perbarengan tindak pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika.

Studi Kasus Penerapan Prinsip Pendaftaran First To File Pada Pembatalan Merek Cap Mawar Andre Asmara; Sri Walny Rahayu; Sanusi Bintang
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Merek pada dasarnya adalah tanda untuk mengidentifikasi asala barang atau jasa darisuatu perusahaan dengan barang atau jasa perusahaan lain dan salah satu faktor penunjang kesuksesan dalam pemasaran barang.Hak kepemilikan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan diperoleh melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif dengan prinsip First to File.Sehingga perolehan merek hanya bagi pihak yang pertama kali melakukan pendaftara. Namun pada kenyataanya masih banyak kasus sengketa merek yang dimenangkan oleh pihak yang tidak mendaftarkan mereknya. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah penerapan dari sistem konstituif dengan prinsip First to File yang seharusnya telah dapat memenuhi perlindungan hukum bagi pihak merek terdaftar. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis metode penelitian hukum yuridis – normatif yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016 sengketa merek Cap Mawar, maka dapat dikatakan bahwa hakim kurang memperhatikan konsep gugatan awal yang didasari itikad tidak baik. Oleh karena dalam hal jangka waktu gugatan yang diajukan telah melampaui batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat diajukan kapan saja dengan dasar pertimbangan bahwa merek yang menjadi objek gugatan bukanlah merek terkenal. Oleh sebab itu nilai kepastian akan perlindungan sebuah merek dengan dikeluarkanya sertifikat merek tersebut belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya, meskipun telah melalui proses penyaringan dan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat menunjukan bahwa kepastian hukum yang hendak dicapai belum sepenuhnya terpenuhi.Brands are basically a sign to identify goods or services from a company with goods or services of other companies and one of the supporting factors for success in marketing goods. The rights of brand ownership based on laws and regulations are obtained through a constitutive registration system with the First to File principle. So that the acquisition of a brand is only for the party who first registered. But in reality there are still many cases of brand disputes won by those who did not register their brands. The main problem discussed in this paper is the application of a constituent system with the principle of First to File that should have been able to fulfill legal protection for registered brands. The type of research method used in this writing is a type of juridical-normative legal research method which consists of the approach of legislation, case approach and conceptual approach. The results of the research on the Supreme Court Decision Number 512 K / Pdt.Sus-HKI / 2016 in the Cap Mawar brand dispute, it can be said that the judge did not pay attention to the initial lawsuit concept based on bad faith. Because in the event that the time period for the lawsuit filed has exceeded the prescribed time limit and cannot be submitted at any time on the basis of consideration that the trademark that is the object of the lawsuit is not a well-known brand. Therefore the value of the certainty of the protection of a brand with the issuance of the brand certificate has not fully received the proper protection, even though it has gone through a screening process and a long time. This can indicate that the legal certainty to be achieved has not been fully fulfilled.

Implementasi Perjanjian Dana Bergulir Antara Badan Kerjasama Antar Desa Dengan Kelompok Masyarakat Gampong Di Pidie Yusriadi Yusriadi; Sri Walny Rahayu; Taqwaddin Taqwaddin
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana kerjasama antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui peraturan bersama antar kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa. BKAD bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa dan di dalam Undang-Undang Desa dan BKAD tidak mengatur secara tegas tentang Perjanjian dikarenakan setiap melakukan kerjasama pihak BKAD harus membuat perjanjian untuk memikat antara pihak BKAD dengan kelompok masyarakat gampong di Pidie sebagaimana perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan kelompok masyarakat dan untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kepada kelompok masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan mengunakan data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian dana bergulir sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang dituangkan dalam Standart Operasional Prosedur ( SOP) perguliran pola syari’ah dan menggunakan sistem murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, hambatan yang terjadi disebabkan oleh gagalnya usaha, lambat lakunya produk usaha, tidak tepat dalam penggunaan dana untuk modal usaha, tidak jujurnya anggota dalam pengembalian utang jual beli.The Act Number 6, 2014 regarding Village. and Government Regulation number . 43, 2014 on the Implementation of Act number . 6, 2014 on Villages where inter-village cooperation is carried out by the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD) established through a joint regulation between village heads through an Inter-Village Deliberative Assembly. BKAD is responsible for implementing the Village Cooperation based on the Minister of Home Affairs Regulation number. 38, 2007 on Village Cooperation and in Village Law and BKAD does not expressly stipulate the Agreement due to any cooperation the BKAD has to make an agreement to lure between the BKAD community groups in Pidie as arranged in Article 1313 the Civil Code states: "A covenant is an action by which one or more persons commit themselves to one or more persons. This research aims to know the agreement implementation of rotational budget between the inter-village cooperation board and people groups of village and to explore the obstacles faced in the implementation of the agreement implementation of rotational budget between the inter-village cooperation board and people groups of village. This is doctrinal legal research and juridical empirical research by applying primary, secondary and tertiary data.The research shows that the implementation of the agreement implementation of rotational budget has been going as demanded by the rules which are worded in the Standard Operating Procedure (SOP) the rotational pattern of Sharia and using murabahah principle that is the trading agreement by using the statement of basic prices and margin which is consented by both buyers and traders, the obstacles faced are enterprise’s’ failure, lack of products’ sale, inaccurate in using fund for capital of enterprise, lack of honesty of members in paying loan of trading.

Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen Yulia Susantri; Sri Walny Rahayu; Sanusi Sanusi
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan adanya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 23 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik merinci informasi yang wajib dicantumkan pada label suatu produk kosmetik yaitu nama produk, nama dan alamat produsen atau importir/penyalur, ukuran isi atau berat bersih, Komposisi dengan nama bahan sesuai dengan kodeks kosmetik Indonesia atau nomenklatur lainnya yang berlaku, nomor izin edar, nomor batch/kode produksi, kgunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya, bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, penandaan lain yang berkaitan dengan keamanan dan atau mutu. Kenyataannya, masih banyak beredar produk kosmetik yang tidak mencantumkan informasi tersebut secara lengkap pada label produk, sehingga produk tersebut tidak layak untuk diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan UUPK dan melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 UUPK. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak mencantumkannya informasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan pada label kosmetik. Selain itu bagi pelaku usaha klinik kecantikan, diperbolehkan tidak mencantumkan informasi pada label produk, akan tetapi harus memenuhi persyaratan yaitu pada klinik tersebut harus ada dokter spesialis kecantikan yang bertanggung jawab terhadap pasien dan apoteker yang bertanggung jawab terhadap peracikan produk kecantikan. Tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan baik eksternal maupun internal, yaitu kantor BBPOM yang hanya ada 1 (satu) di ibukota provinsi dengan cakupan pengawasan seluruh wilayah Aceh, kurangnya sumber daya manusia, perilaku konsumen yang tidak peduli akan haknya, perilaku pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan, pengaruh iklan, serta sulitnya pengawasan terhadap toko online.Article 8 Paragraph (1) Sub-Paragraph i of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection (UUPK) stipulates the existence of prohibited acts for business actors, namely "not installing labels or making explanations of goods containing items of goods, size, weight / or net, composition, rules of use, date of manufacture, side effects, name and address of business actor and other information for use in accordance with applicable laws and regulations. "Article 23 Paragraph (1) Decision of the Head of Food and Drug Supervisory Agency No. HK. 00.05.4.1745 In 2003 about Cosmetics detailing the information that must be included on the label of a cosmetic product that is the name of the product, the name and address of the manufacturer or importer / distributor, the size of the contents or net weight, Composition with the name of the material in accordance with the Indonesian cosmetic codex or other applicable nomenclature , distribution license number, batch / production code number, usage and usage manner except for products with clear use, months and years hun expiration for products with stability less than 30 months, other marks related to security and / or quality. In fact, there are still many outstanding cosmetic products that do not include the complete information on the product label, so the product is not feasible to be circulated and consumed by the public. This is of course contrary to the provisions of UUPK and violates the rights of consumers as stated in Article 4 UUPK. Violations committed by business actors that do not include information in accordance with the provisions of legislation on the label cosmetics. In addition to the beauty business practitioners, allowed to not include information on the product label, but must meet the requirements of the clinic there must be a specialist beauty specialist responsible for patients and pharmacists responsible for compounding beauty products. The responsibility of Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM) in Banda Aceh to carry out supervisory functions has not been effective. This is due to both external and internal barriers, namely the BBPOM office which is only 1 (one) in the provincial capital with coverage of the entire territory of Aceh, the lack of human resources, the behavior of consumers who do not care about their rights, the behavior of business actors who do not adherence to the rules, the influence of advertising, and the difficulty of supervision of online stores.

Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak di Aceh Deddy Irwansyah Azyus; Mahdi Syahbandir; Sri Walny Rahayu
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Berbagai kebijakan telah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pemenuhan kewajiban perpajakanya, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, kebijakan ini berlaku mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Dengan adanya kebijakan ini pemerintah memberikan fasilitas berupa penghapusan atas utang pajak, sanksi denda atau administrasi, maupun sanksi pidana di bidang perpajakan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan harta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan membayar sejumlah uang tebusan dengan tarif yang relatif rendah. Kebijakan ini semestinya dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya tidak semua pembayar pajak di Aceh yang mengikuti atau memanfaatkan kebijakan tersebut. Melalui tulisan ini akan dijelaskan mengenai alasan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, pengaruhnya dengan kepatuhan wajib pajak di Aceh, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti kebijakan pengampunan pajak.Various efforts have been made in order to increase public awareness and compliance in fulfillment of its tax obligations, one of them the government has enacted a policy known as tax amnesty, based on the provisions of Law Number 11 Year 2016 on Amnesty of Taxes, this policy came into force on 1 July 2016 and ended March 31, 2017. With this policy the government provides facilities in the form of abolition of tax debt, fine or administrative sanctions, as well as criminal sanctions in the field of taxation on taxpayers who have not reported the property in accordance with the actual situation by paying a ransom with a relatively low tariff. But in reality within nine months of this policy, not all taxpayers, especially those in Aceh who follow or take advantage of this policy. This research aims to: know and explain the things or reasons behind the enactment of tax amnesty policy, and also to know and explain the influence of this policy to taxpayer awareness and compliance in Aceh, as well as legal sanctions for taxpayers who do not follow this policy.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Ratna Dewi; Imam Jauhari; Sri Walny Rahayu
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah membentuk Perusahaan Negara yang bergerak dibidang Perasuransian yaitu PT Jasa Raharja (Persero). Tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pemupukan dana melalui iuran wajib dan sumbangan wajib untuk selanjutnya disalurkan kembali melalui santunan PT Jasa Raharja (Persero) kepada korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan. Namun dalam praktiknya tidak semua korban/ahli waris mendapatkan santunan asuransi PT Jasa Raharja (Persero). Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.Penelitian ini mengkaji bagaimanakah bentuk perlindungan PT Jasa Raharja kepada korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan di Banda Aceh dalam praktiknya, bagaimanakah kewajiban pemilik alat angkutan lalu lintas jalan terhadap korban/ahli waris akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan dalam praktiknya dan apakah hambatan dan tantangan yang ditemukan korban/ahli waris dalam memperoleh perlindungan hukum. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif ataupenelitian hukum kepustakaan. The government has promulgated the Act Number 33, 1964 on Liability Budget of Passengers’ Accident and the Act Number 34, 1964 on Traffic Accident Budget that create State Enterprise having liability on Insurance that is Jasa Raharja (Persero). Duties and responsibilities are to collect the budget through obligatory fee and donation then these are given through the aid of PT Jasa Raharja (Persero) for victims/heirs due to the accident of traffic. In practice, there are not all victims/heirs provided the donation of Insurance of PT Jasa Raharja (Persero). It is clear that it violates the act and the Government Regulation that still exist.The main problems of this research are how is the form of the protection of PT Jasa Raharja towards victims/heirs due to the accident of traffic on passengers in Banda Aceh in practice, how is the obligation of the carrier owners towards the victims/heirs due to the traffic accident in practice, andwhat are the obstacle and challenge found by them in obtaining law protection. This is doctrinal legal research orlibrary research.

Penyelesaian Kredit Kupedes Bermasalah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BRI (Persero) Tbk Dedy Yuliansyah; Dahlan Dahlan; Sri Walny Rahayu
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Dalam rangka membangun demokrasi ekonomi, Usaha Mikro perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Oleh karenanya, pembiayaan atau pemberian pinjaman dalam bentuk perjanjian kredit terhadap usaha mikro perlu diatur dengan baik. Bank BRI melalui produk kredit Kupedes melayani para pelaku Usaha Mikro dengan baik. Namun, dalam praktinya, banyak terjadi permasalahan seperti timbulnya tunggakan kredit oleh pelaku Usaha Mikro.In order to build economic democracy, Micro, they need to be empowered as an integral part of the people's economy that have position, role, and strategic potential to provide a more balanced, developed and justice. Therefore, financing or lending in the form of credit agreements to Micro need to be properly regulated. However, in practice, there are many problems such as the arising of credit attempted by the agent of Micro.

Perlindungan Data Pribadi Nasabah Dalam Penawaran Transaksi Asuransi Oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Bahagia Bahagia; Sri Walny Rahayu; Teuku Muttaqin Mansur
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Perlindungan asuransi merupakan antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polisi karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Tujuan penelitian ialah mekanisme perlindungan hukum data pribadi nasabah serta perjanjian asuransi yang dilakukan oleh pihak asuransi dengan nasabah PT BNI (Persero), menyebabkan PT BNI (Persero) melakukan wanprestasi kepada nasabahnya dikaitkan tanggungjawab melindungi data nasabah, dan upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah yang merasa dirugikan perihal data pribadinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa dalam mekanisme perlindungan data telah dilaksanakan hanya saja terjadi kebocoran data nasabah dikarenakan kelalaian dalam membuat kesepakatan terhadap pihak kedua (asuransi) walaupun itu adalah anak perusahaan Bank sendiri. Penyebab terjadi wanprestasi terhadap perlindungan asuransi adalah dikarenakan pihak BNI masih menggunakan metode telemarketing dalam penawaran asuransinya. Upaya hukum untuk memenangkan hak serta keadilan pihak nasabah sering ditempuh pengancara menggugat. Disarankan agar hendaknya maka sangat dianjurkan bagi nasabah untuk lebih cermat dan memahami serta memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan.Insurance protection is between two parties, namely insurance companies and policy holders, which are the basis for premium receipts by insurance companies in return for: providing reimbursement to the insured or policy holder due to loss, damage, costs incurred, loss of profits, or legal responsibility to third parties that might be suffered by the insured or police holder because of an uncertain event. The research objective is the mechanism of legal protection of customers' personal data and insurance agreements carried out by insurance parties with customers of PT BNI (Persero), causing PT BNI (Persero) to default to its customers associated with responsibility to protect customer data, and legal efforts that can be taken by customers who feel harmed regarding his personal data. The research method used is normative juridical. The results of this study that in the data protection mechanism have been carried out only the customer data leak occurred due to negligence in making an agreement with the second party (insurance) even though it was a subsidiary of the Bank itself. The reason for the default on insurance protection is because BNI still uses the telemarketing method in its insurance offer. Legal efforts to win the rights and justice of the customers are often pursued by claimants. It is suggested that it should be highly recommended for customers to be more careful and understand and pay attention to matters relating to the products offered.

AKIBAT HUKUM PELANGGARAN TRANSAKSI DOMPET DIGITAL DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI BANDA ACEH Jesyca Hutri; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak - Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK perbuatan yang dilarang dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai janji dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Namun dalam praktiknya ditemukan perbuatan berupa penipuan pengembalian uang kembali oleh pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen saat menggunakan aplikasi dompet digital. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dompet digital dengan memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pelaku usaha, menyediakan pelayanan pengaduan bagi konsumen, dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha dompet digital. faktor penghambat dalam penegakan hukum perlindungan konsumen dompet digital yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, Knowledge konsumen tentang perlindungan konsumen dan digital masih lemah, kesadaran membaca masih kurang dan sistem layanan yang disediakan ,asih belum maksimal. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan atau luar pengadilan, untuk dompet digital bisa juga ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta upaya penegakan hukum menyadarkan konsumen secara mandiri dengan melakukan sosialisasi dan membantu dalam menyelesaikan permasalahan konsumen dompet digital. disarankan kepada pemerintah daerah Kota Banda Aceh dan lembaga perlindungan konsumen memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha mengenai UUPK. Pelaku usaha lebih meningkatkan lagi layanan yang disediakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi konsumen. Konsumen lebih teliti lagi, dan selanjutnya bagi pemerintah daerah kota Banda Aceh lebih gencar dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi agar masyarakat mengetahui pentingnya mengenai perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan.Kata Kunci : Penegakan, Perlindungan, Konsumen, Dompet Digital.

Legal Consequences For A Notary Public With Double Professions As A Rector Of A Private University Based On Law On Office Of Notary Public Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri; Sri Walny Rahayu; Mohd. Din; Muhammad Suhail Ghifari
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 23 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v23i1.8611

Abstract: This research discusses juridical consequences for a notary with double professions as a rector of a private university according to Law on office of notary public. The purpose of this research is to explore and analyze the juridical consequences and sanctions for a notary with double professions as a rector or lecturer of a private university according to Law on office of notary public and code of ethics. This is normative legal research. This research shows that Article 17 Letter f of UUJN explicitly mentions the prohibition for a notary to has double professions as a manager or an employee of a State-owned Enterprise, a Municipally-owned Corporation, or a private company. A notary public who becomes a rector or lecturer at a private university is not assumed to violate the provision of Article 17 letter f UUJN. However, a notary with double professions can get administrative sanction in the form of a written warning, temporary layoff, honorably or dishonorably discharge.Keywords: Doubling for a notary; Rector of Private University Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis bagi notaris yang merangkap jabatan sebagai pimpinan perguruan tinggi swasta menurut undang-undang jabatan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai konsekuensi yuridis serta penerapan sanksi bagi notaris yang merangkap jabatan sebagai pimpinan atau dosen di perguruan tinggi swasta menurut undang-undang jabatan notaris dan kode etik. Jenis Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 17 huruf f UUJN secara eksplisit disebutkan bahwa adanya larangan bagi pengemban profesi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha swasta. Seseorang yang mengemban jabatan Notaris menjadi pimpinan dan dosen pada Perguruan Tinggi Swasta tidak melanggar ketentuan Pasal 17 huruf f UUJN. Serta terkait notaris yang melakukan rangkap jabatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat.Kata Kunci: Rangkap Jabatan Notaris, Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

Co-Authors Adella Yuana Ainon Marziah Andre Asmara Bahagia Bahagia Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan, Dahlan Daniel Yovanda Deddy Irwansyah Azyus Dedy Yuliansyah Deryan Deryan Desi Aeriani Putri Desi Aeriani Putri Dina Muslyati Dina Refina Fahmi Sara Guraba, Sakafa Hanafittya Hanafittya Imam Jauhari Iman Jauhari Intan Shania Iqbal Fadhliyan Jesyca Hutri Lukmanul Hakim M. Jafar Mahdi Syahbandir Makruf Makruf Mardiana Mardiana Mohd. Din Muhammad Dustur Muhammad Fikhri Mihardy Muhammad Suhail Ghifari Neza Dwi Andika Putri Wahyuni Rabi'ah Adawiyah Phonna Effendy Jaraputri Ratna Dewi Rica Ardila Putri Ronal Agusmi Rudi Satria Permana Sailendra Wangsa Sakafa Guraba Santi Nurmaidar Sanusi Bintang Sanusi Sanusi Sari Ramadhana Siti Rahmah Suci Farah Dina Syafri Ramjaya Noor Syahrizal Abbas Taqwaddin Taqwaddin Taufik Andrian Teuku Alkautsar Teuku Muttaqin Mansur Widiya Fitrianda Widiya Fitrianda Yulia Susantri Yulia Susantri Yusriadi Yusriadi Zuhra Mujadidiwwadudu

Title

Found 46 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 46 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 46 Documents
Search