Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Hardilina, Hardilina
Universitas Tanjungpura
Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PENGARUHKUALITASPELAYANANTERHADAPKEPUASAN PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KOTA SANGGAU ESTIPRATIWI, ESTIPRATIWI; Hardilina, Hardilina; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4298

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Perusahaan Umum Daerah Air MinumTirtaPancurAjiKotaSanggau.Permasalahanmengenaidistribusiairyang seringkali macet, air yangtidak bersih dan kenaikan biaya pemakaian air, menjadi topikmenarikuntukditeliti.Populasipadapenelitianiniadalahseluruhmasyarakat Kota Sanggau yang telah terdaftar menjadi pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji Kota Sanggau, sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data yangdigunakan penulis pada penelitian ini yaitu menggunakan observasi, dokumen serta menggunakan kuesioner. Untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji hekterokedastitas, uji linearitas, uji hipotesis parsial (t), uji koefisien determinasi, dan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Untuk melihat seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji pada penelitian ini menggunakan 5 (lima) indikator kualitas pelayanan yaitu bukti fisik,kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati. Berdasarkan uji linearitas,pengaruhkualitaspelayananterhadapkepuasanpelangganmemilikinilai signifikan sebesar 0,549 < 0,05 artinya terdapat hubungan yang linear antara variabel kualitas pelayanan dan variabel kepuasan pelanggan. Hasil yang ditemukan pada uji parsial (t) nilai t hitung variabel kualitas pelayanan sebesar 8,549 dan t tabel sebesar 1,984 artinya bahwa 8,549 > 1,984 dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Kemudian hasil dari uji koefisien determinasi (R2) diperoleh hasil sebesar 0,427 dengan demikian maka pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan perusahaan umum daerah air minum tirta pancur aji sebesar 42,7% sisanya 57,3% dipengaruhi oleh diluar variabel bebas. KataKunci:KualitasPelayanan,KepuasanPelanggan,PerusahaanUmumDaerah Air Minum.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SUNGAI BESAR KABUPATEN KETAPANG NINGRUM, DHEA TRISUKMA; Hardilina, Hardilina; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4303

Abstract

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, memberi peluang kepada masyarakat desa untuk mengurus dan mengatur otonominya melalui syarat yang diamanahkan yaitu memperhatikan keberagaman daerah, potensi daerah, keadilan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan desa maka pemerintah desa perlu untuk mengoptimalkan peran dalam pembangunan dan menggembangakan segala potensi-potensi sumber daya ekonomi yang ada.Pemerintah desa harus memiliki peran yang banyak dalam pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal.Stabilisator, Inovator, Modernisator dan Pelopor merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan peran pemerintah desa dalam optimalisasi pembangunan ini dikarenakan Stabilisator, Inovator, Modernisator dan Pelopor merupakan dasar untuk mencapai suatu optimalisasi peran dalam hal ini. Stabilisator, Inovator, Modernisator dan Pelopor tersebut dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Besar bersama dengan beberapa pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan pihak swasta serta tidak lupa dukungan dari masyarakat desa itu sendiri.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun yang menjadi unit analisis adalah pemerintah desa Sungai Besar, BPD, dan tokoh masyarakat.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa Sungai Besar telah dilakukan dengan baik akan tetapi belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam penelitian ini memang proses pembangunan dalam seluruh tahap sudah lancar akan tetapi masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan inovasi dan modernisasi dibidang pertanian. Meskipun demikian pemerintah desa Sungai Besar sudah melaksanakan optimalisasi suatu peran dalam pelaksanaan pembangunan. Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, dan Pembangunan.
KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG IRESIAN, HERMIATI; Hardilina, Hardilina; Rochmawati, Ida
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara  kualitatif. Penelitian ini menggunkan teori Dwiyanto (dalam pasolong, 2007, 178) yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya adalah mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 2) Kualitas Pelayanan, kesimpulannya adalah kualitas pelayanan cenderung manjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. 3) Responsivitas, kesimpulannya adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 4) Responsibilitas, kesimpulannya adalah apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun emplisit. 5) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah  kinerja pegawai dikantor kecamatan simpang hulu lebih ditingkatkan, supaya tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sehingga menjadikan kantor kecamatan simpang hulu lebih maju dan unggul di kabupaten ketapang.
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TUGU KHATULISTIWA DI KOTA PONTIANAK LISTA, MERRY NELA; Hardilina, Hardilina; Utami, Dewi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3124

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa strategi pengembangan sarana objek wisata Tugu Khatulistiwa Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu teori yang menjadi pisau analisis adalah teori strategi efektif dalam pengembangan objek wisata mengandung tiga unsur penting menurut Brian (Dalam Yoeti, 2003: 15), antara lain: tujuan, kebijakan, dan program. Menggunakan teori tersebut pada dasarnya peneliti dapat menilai bahwa dalam mengembangkan sarana objek wisata khatulistiwa memerlukan tujuan agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan direalisasikan ke dalam program, ketiganya membentuk strategi yang menjadi satu kesatuan. Adapun kesimpulan yang didapat dari analisa menggunakan teori penelitian ini adalah pada dasarnya di dalam menyusun rencana strategi pengembangan objek wisata ini memerlukan adanya tujuan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang tinggal berada disekitaran objek wisata. Akan tetapi didalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak hanya memfokuskan pada tujuan untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan baik lokal maupun wisatawan luar. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak untuk dapat menyusun rencana strategi yang melihat peluang yang pada dasarnya adalah kebutuhan para wisatawan seperti penyediaan jasa fotografer, dan pengadaan kedai makanan.Kata kunci: Pengembangan, Strategi Objek Wisata, Tugu Khatulistiwa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK HUTASOIT, ANDRE JULIUS; Hardilina, Hardilina; Anwar, Hairil
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3115

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Pontianak belum optimal. Terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang tersedia menjadikan permasalahan bagi para pedagang kaki lima untuk diberdayakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, dilihat dari teori yang dikemukakan oleh George Edward III (Widodo, 2011:96) ada 4 (empat) variabel faktor penyebab kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak belum optimal yaitu:1). Komunikasi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan, 2). Sumber Daya. Kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, 3). Disposisi. Sikap target sasaran yang kurang mendukung dan 4). Struktur Birokrasi. SOP yang diterapkan tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan prosedur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan terkait dengan kebijakan ini, kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, sikap target sasaran yang kurang mendukung, dan SOP yang diterapkan tidak berjalan dengan optimal. Saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan untuk para implementor meningkatkan lagi sosialisasi, menambah SDM dalam implementasi kebijakan, membuat target sasaran mendukung kebijakan dan mengoptimalkan SOP yang sudah diterapkan. Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI SEKOLAH USAHAPERIKANAN MENENGAH PONTIANAK UNI, ESELMUS; Hardilina, Hardilina; Nuzulian, Ully
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3198

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan KebijakanPengelolaan Barang Milik Negara yang terkait dengan  penggunaan gedung dan bangunan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak. Metode yang digunakan adalahkualitatif dengan desain penelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III (dalam Agustino: 149) yang terdiri dari: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah proses komunikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014, telah  ditransmisikan kepada pelaksana yang ada di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak, akan tetapi informasi yang diberikan belum dilaksanakan dengan baik. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalah tidak tersedianya biaya dan kewenangan yang terbatas menjadi kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut belum dapat diimplementasikan. c) Disposisi: kesimpulannya adalah efektifitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap Implementor, pelaksana belum menunjukan sikap yang positif menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dan d) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak belum memiliki standar operasional prosedur menyebabkan pengelolaan barang milik negara belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah agar segera dialokasikan biaya pengurusan izin mendirikan bangunan untuk gedung dan bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dan untuk bangunan pihak lain segera dilakukan proses hibah sehinggapengelolaan barang milik negara di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianaksesuai denganketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.  Kata kunci:Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Barang Milik Negara.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG MARILA, MONIKA; Hardilina, Hardilina; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Masyarakat Desa Semandang Kanan dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari O’ Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari : 1) Organisasi, kesimpulannya yaitu pembentukan atau penata ulang sumberdaya, unit dan metode kebijakan pada program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan belum dapat memberikan hasil atau dampak yang baik; 2) Interpretasi yaitu kesimpulannya adalah kebijakan, rencana dan penganggaran yang di lakukan BUMDes Desa Semandang Kanan belum  tepat dan belum dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan dengan baik; 3) Penerapan yaitu kesimpulannya adalah  ketentuan rutin dari para pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program belum dapat di implementasikan dengan baik oleh pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengurus harus melakukan penataan ulang struktur organisasi serta program usaha BUMDes dengan memilih program kerja yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses implementasi program BUMDes dengan baik sesuai potensi yang mereka miliki.
MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG Sakinah, Kiki; Hardilina, Hardilina; Eka, Agus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai proses pembuatan akta kelahiran yang terjadi ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyak penduduk di Kabupaten Sintang yang belum memiliki akta kelahiran. Proses pelaksanaan kebijakan ini di analisis dengan menggunakan teori Charles O. Jones, yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi dengan demikian dapat diketahui dengan jelas hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya dengan baik kebijakan ini. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Peratran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah pembentukan atau penataan sumber daya masih kurang efektif; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah sosialisasi yang dilakukan masih kurang; 3) Aplikasi, kesimpulannya adalah pengaplikasian belum optimal dilakukan. Adapun saran untuk penelitian ini adalah menambah jumlah pegawai, serta sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan intensif dengan memanfaatkan media sosial dan dilakukan ke seluruh Kabupaten Sintang. Kata kunci: Akta Kelahiran, Pengorganisasian, Interpretasi, Aplikasi
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI Kusuma, Yulita Pincesia; Hardilina, Hardilina; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3154

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengungkapkan tentang kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto (2015:44) untuk mengukur kinerja organisasi publik yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum optimal karena faktor kenyamanan dan faktor kemudahan bagi masyarakat kurang diperhatikan. 2) Kualitas layanan, kesimpulannya respon aparatur terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus tetapi jaringan yang lambat dan verifikasi data yang lama oleh pusat membuat terhambatnya proses pembuatan E-KTP. 3) Responsivitas, kesimpulannya respon aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus. Adapun saran yang direkomendasikan aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kinerja pelayanan E-KTP harus mampu menciptakan suasana kerja yang merangsang produktivitas kerja yang lebih tinggi lagi dan perlu ditingkatkan lagi kemampuan aparatur dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam menjalankan alat teknologi. Kata kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan E-KTP
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS Dewi, Albina; Hardilina, Hardilina; Arifin, Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3106

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1) Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantas pertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah. 2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugas pengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut serta dalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan. Kata kunci : Pengawasan, Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Desa Madak.
Co-Authors Anwar, Hairil Arifin, Arifin DESEFIA, CINDI Dewi, Albina Dewi, Albina Eka, Agus ESTIPRATIWI, ESTIPRATIWI HUTASOIT, ANDRE JULIUS IRESIAN, HERMIATI Isdairi, Isdairi Kusuma, Yulita Pincesia LISTA, MERRY NELA MARILA, MONIKA Martinus Martinus MIRAWATI, MIRAWATI NINGRUM, DHEA TRISUKMA Nuzulian, Ully Rahim, Abdul Rochmawati, Ida Sakinah, Kiki Sujendra, Bima Triyono, Joko UNI, ESELMUS Utami, Dewi Yuniarsih, Rulida