Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Kasmad Kamal
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
HAKIKAT PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ismail, Ismail; Salmi; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/jn9d7543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, bertujuan untuk memberikan pengaturan hukuman mati yang diatur dengan mekanisme baru yang mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), dengan kajian pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang  Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP,hakikat penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hukum pidana,eksistensi dan implikasi hukuman mati pasca KUHP baru.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA(Studi Penelitian Kantor PMD Kab. Luwu Timur) Rahman Idris, Andi Fathur; Salmi; Laola Subair; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/kcyjj561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberadaan DPMD sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara dan dokumentasi di lingkungan DPMD. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya dengan implementasi peran DPMD di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, perangkat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran DPMD dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi regulasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, akuntabel, dan berkeadilan.
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI TENGAH KABUT EPISTEMIK Fachruddin, Andi Juana; Haedar Djidar; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/rdmvj030

Abstract

Penerapan asas ultimum remedium dalam penanganan penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi isu sentral dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, terutama ketika proses pembuktian di lapangan kerap terhalang oleh kabut epistemik berupa ketidakjelasan informasi, tumpang tindih regulasi, serta kompleksitas teknis pengadaan. Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata dilakukan, namun dalam praktiknya sering terjadi kriminalisasi atas kesalahan administratif karena rendahnya kualitas data, minimnya kejelasan standar, dan subjektivitas auditor maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asas ultimum remedium seharusnya diterapkan untuk membatasi penggunaan hukum pidana, sekaligus menelaah bagaimana kabut epistemik mempengaruhi penilaian atas adanya kerugian negara dan unsur perbuatan melawan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas ultimum remedium secara konsisten dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian epistemik, serta mendorong penggunaan instrumen administratif sebagai mekanisme korektif utama. Penataan regulasi, peningkatan kapasitas teknis aparatur, dan transparansi sistem pengadaan menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa sanksi pidana hanya digunakan pada tindakan yang benar-benar memenuhi karakteristik tindak pidana koruptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demikian, asas ultimum remedium berfungsi bukan hanya sebagai prinsip penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menembus kabut epistemik yang selama ini menghambat objektivitas dan akurasi penilaian dalam penyelesaian perkara pengadaan pemerintah.
Co-Authors Abdul Rahman Nur Djidar, Haedar Fachruddin, Andi Juana Ismail Ismail Rahman Idris, Andi Fathur Salmi Subair, Laola