Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review
Devi Yulida
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Analisis Kritis Dalam Perspektif Perbandingan Internasional Vita Cita Emia Tarigan; Devi Yulida; Ganda Wiatmaja
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.833

Abstract

Indonesia menerapkan dualisme pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF) melalui Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara yang memiliki mandat serupa namun orientasi dan struktur kelembagaan berbeda. INA berfungsi sebagai katalis investasi global berbasis skema co-investment, sedangkan Danantara difokuskan pada pengelolaan dan konsolidasi aset strategis nasional. Penelitian ini menganalisis implikasi dualisme SWF di Indonesia, membandingkan tata kelolanya dengan model SWF di Singapura, Norwegia, Uni Emirat Arab, dan Malaysia, serta merumuskan strategi penguatan sinergi kelembagaan. Dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan perbandingan kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme SWF dapat bersifat sinergis apabila didukung pembagian mandat yang jelas, transparansi, dan independensi kelembagaan sebagaimana praktik Temasek Holdings dan GIC di Singapura. Sebaliknya, tata kelola yang lemah berpotensi menimbulkan inefisiensi dan tumpang tindih kebijakan. Oleh karena itu, penguatan prinsip good governance, integrasi nilai ESG, serta akuntabilitas publik menjadi kunci keberhasilan pengelolaan SWF di Indonesia.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Judi Online dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga Devi Yulida; Vita Cita Emia Tarigan; Boy Laksamana; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.834

Abstract

praktik perjudian, dari yang awalnya perjudian konvensioal menjadi perjudian online. Indonesia telah berupaya mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku perjudian. Akan tetapi, penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama karena karakter kejahatan judi online yang masuk ke kategori kejahatan cyber lintas negara. Penulisan ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku judi online serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan perspektif sosiologi hukum. Temuan menunjukkan bahwa judi online tidak hanya melanggar ketentuan Hukum Pidana, tetapi bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Adapun dampak dari perjudian online juga dapat melemahkan kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif melalui penguatan pengaturan, literasi digital, dan upaya rehabilitatif bagi korban kecanduan. Kajian ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan hukum yang responsif terhadap kejahatan digital.
Green Constitution dan Blue Constitution dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Devi Yulida; Fakhrana Nabila Atiqawati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1096

Abstract

Konstitusi tidak lagi dipahami sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, tetapi telah berkembang menjadi landasan dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkembangan tersebut melahirkan konsep Green Constitution dan Blue Constitution yang menempatkan perlindungan lingkungan, baik yang ada di darat, maupun di laut, sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Green Constitution dan Blue Constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari perkembangan konstitusionalisme modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Constitution telah memiliki landasan konstitusional melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup, pengaturan mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, serta prinsip pembangunan berkelanjutan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, Blue Constitution juga memiliki dasar konstitusional melalui pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan, meskipun pengaturannya masih bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Green Constitution dan Blue Constitution perlu dipahami sebagai satu kesatuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui penafsiran konstitusi yang sistematis dan progresif guna memperkuat perlindungan lingkungan hidup, serta pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara.
Co-Authors Fakhrana Nabila Atiqawati Ganda Wiatmaja Laksamana, Boy Nita Nilan Sry Rezki Pulungan Tarigan, Vita Cita Emia