Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Locus Journal of Academic Literature Review Acta Law Journal GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
Devi Yulida
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Dualisme Pengelolaan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Analisis Kritis Dalam Perspektif Perbandingan Internasional Vita Cita Emia Tarigan; Devi Yulida; Ganda Wiatmaja
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.833

Abstract

Indonesia menerapkan dualisme pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF) melalui Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara yang memiliki mandat serupa namun orientasi dan struktur kelembagaan berbeda. INA berfungsi sebagai katalis investasi global berbasis skema co-investment, sedangkan Danantara difokuskan pada pengelolaan dan konsolidasi aset strategis nasional. Penelitian ini menganalisis implikasi dualisme SWF di Indonesia, membandingkan tata kelolanya dengan model SWF di Singapura, Norwegia, Uni Emirat Arab, dan Malaysia, serta merumuskan strategi penguatan sinergi kelembagaan. Dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan perbandingan kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme SWF dapat bersifat sinergis apabila didukung pembagian mandat yang jelas, transparansi, dan independensi kelembagaan sebagaimana praktik Temasek Holdings dan GIC di Singapura. Sebaliknya, tata kelola yang lemah berpotensi menimbulkan inefisiensi dan tumpang tindih kebijakan. Oleh karena itu, penguatan prinsip good governance, integrasi nilai ESG, serta akuntabilitas publik menjadi kunci keberhasilan pengelolaan SWF di Indonesia.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Judi Online dan Pengaruhnya terhadap Ketahanan Keluarga Devi Yulida; Vita Cita Emia Tarigan; Boy Laksamana; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.834

Abstract

praktik perjudian, dari yang awalnya perjudian konvensioal menjadi perjudian online. Indonesia telah berupaya mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku perjudian. Akan tetapi, penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama karena karakter kejahatan judi online yang masuk ke kategori kejahatan cyber lintas negara. Penulisan ini menganalisis pertanggungjawaban pelaku judi online serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan perspektif sosiologi hukum. Temuan menunjukkan bahwa judi online tidak hanya melanggar ketentuan Hukum Pidana, tetapi bertentangan dengan Undang-Undang ITE. Adapun dampak dari perjudian online juga dapat melemahkan kondisi ekonomi, psikologis, dan sosial keluarga. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif melalui penguatan pengaturan, literasi digital, dan upaya rehabilitatif bagi korban kecanduan. Kajian ini diharapkan menjadi dasar penguatan kebijakan hukum yang responsif terhadap kejahatan digital.
Green Constitution dan Blue Constitution dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Devi Yulida; Fakhrana Nabila Atiqawati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1096

Abstract

Konstitusi tidak lagi dipahami sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, tetapi telah berkembang menjadi landasan dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkembangan tersebut melahirkan konsep Green Constitution dan Blue Constitution yang menempatkan perlindungan lingkungan, baik yang ada di darat, maupun di laut, sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Green Constitution dan Blue Constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari perkembangan konstitusionalisme modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Constitution telah memiliki landasan konstitusional melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup, pengaturan mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, serta prinsip pembangunan berkelanjutan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, Blue Constitution juga memiliki dasar konstitusional melalui pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan, meskipun pengaturannya masih bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Green Constitution dan Blue Constitution perlu dipahami sebagai satu kesatuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui penafsiran konstitusi yang sistematis dan progresif guna memperkuat perlindungan lingkungan hidup, serta pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara.
Interim Election as a Transitional Electoral Design in Indonesia Devi Yulida; Rini Anggreini
Acta Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): December 2025
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v4i1.23554

Abstract

The General Election serves as the primary means for citizens to carry out their sovereignty within Indonesias democratic framework. The Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 introduced a major transformation by separating the National Election from the Regional Election, which had previously been conducted simultaneously. This separation aims to improve the quality of democracy and enhance electoral efficiency but simultaneously presents new challenges, notably the potential vacancy of Regional Representatives (DPRD) and regional heads during the 2029–2031 transition period due to differing electoral cycles. This study employs a normative juridical method with legislative and conceptual approaches to analyze the legal implications of the Court’s decision and to propose a constitutional solution through the concept of an Interim Election. The findings indicate that the Interim Election offers a legitimate and democratic mechanism to preserve the authority of representative institutions without extending their terms unconstitutionally. It applies only to DPRD members at the provincial and local levels, while regional head vacancies may be filled by acting officials in accordance with existing regulations. Therefore, the Interim Election provides a constitutional pathway to maintain governmental continuity, uphold the principle of periodic power limitation, and reinforce popular sovereignty in the aftermath of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024.
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENANGANAN KORBAN BENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA Devi Yulida; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan; Agusmidah; Dinda Adistya Nugraha; Mohammad Ghuffran
Grondwet Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v5i2.67

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi sehingga menuntut adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban bencana. Tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab negara dalam penanganan korban bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta menganalisis pelaksanaannya ditinjau dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung oleh data hasil survei di Desa Cempa, Kabupaten Langkat.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab negara telah memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur tanggung jawab pemerintah pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala koordinasi antarlembaga, perbedaan kapasitas pemerintah daerah, keterbatasan pendanaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai korban bencana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, serta optimalisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan agar tanggung jawab negara dapat diwujudkan secara efektif sesuai dengan amanat konstitusi.
Co-Authors Agusmidah Agusmidah Anggreini, Rini Fakhrana Nabila Atiqawati Ganda Wiatmaja Laksamana, Boy Mohammad Ghuffran Nita Nilan Sry Rezki Pulungan NITA NILAN SRY REZKI PULUNGAN, NITA NILAN SRY REZKI Nugraha, Dinda Adistya Tarigan, Vita Cita Emia