Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.887
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Literasi Hukum Civitas Ministerium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community Empowerment Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia PESHUM Wahana Islamika; Jurnal Studi Keislaman Journal Khafi ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Kuswan Hadji
Universitas Tidar
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara Andinia Noffa Safitria; Zahrotul Afifah; Dwi Mei Nandani; Wikha Rahmaleni; Ananda Thalia Wahyu Salsabilla; Kuswan Hadji
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i3.885

Abstract

Human rights are important, indivisible and fundamental rights that exist in every human being from the moment of birth. In Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) serves as the constitutional protection of human rights. The purpose of the Indonesian legal system is to defend and defend human rights. This thesis explores how the Indonesian legal system protects human rights by examining how the constitution is applied in democratic practice in everyday society. The basic human rights law contained in the constitution, the mechanism of protecting human rights in the legal system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, difficulties in implementing human rights will be discussed in this examination. The analysis shows that the Indonesian constitution provides a strong legal basis for the defense of human rights. Especially in the right to freedom in democracy within the scope of the state seen from a societal point of view..
  Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/Pn Maumere Tadira Shafa Asyifa; Fuji Mayumi Riyenti; Imanuel Hagai Satriyo; Nova Primaresti; Asyifa Chusnaeni; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6975

Abstract

Sengketa hak milik atas tanah warisan sering kali menjadi konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak hubungan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai. Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere, yang melibatkan sengketa tanah antara seorang ibu dan anak kandungnya demi membiayai pengobatan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mencapai win-win solution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terbukti efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa yang humanis dan mampu memulihkan hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif hukum agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960), mediasi berhasil mengintegrasikan kepastian hukum kepemilikan dengan fungsi sosial tanah dan nilai kemanusiaan. Keberhasilan proses mediasi ini sangat ditentukan oleh adanya itikad baik dari para pihak serta peran mediator hakim dalam memfasilitasi komunikasi tanpa memaksakan keputusan.
Analisis Dualisme Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi DIY dengan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan oleh Rakyat Devi Anugrahi Rahmawati; Isnaini; Nawira Rizka Ramadhani; Anisa Finda Solihah; Heni Puji Lestari; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya dua sistem dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Fokusnya adalah membandingkan cara penetapan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan sistem pemilihan langsung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan hak warga negara. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan cara deskriptif, serta menggunakan pendekatan hukum dan konsep. Penelitian menunjukkan bahwa cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan melalui penetapan otomatis yang berdasarkan garis keturunan dari Kasultanan dan Kadipaten. Secara resmi, cara ini tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Ini karena konstitusi Indonesia mengakui adanya desentralisasi yang tidak sama dan juga ada pemerintahan yang memiliki sifat khusus atau istimewa. Namun, dari sudut pandang demokrasi liberal-prosedural dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum—juga dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum—sistem ini menimbulkan dilema normatif karena menutup ruang bagi partisipasi politik warga negara umum. Melemahnya tekanan politik dari bawah ke atas dan pengurangan hak pilih langsung warga di tingkat provinsi adalah hasil dari sistem penetapan ini. Tetapi sistem ini memiliki legitimasi tradisional-kultural yang kuat dan berfungsi sebagai alat konstitusional untuk melestarikan warisan budaya, tata ruang, dan kearifan lokal Yogyakarta. Menurut penelitian ini, penghargaan terhadap keistimewaan daerah harus diimbangi dengan meningkatkan mekanisme akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Konflik Agraria Lahan Adat dan Model Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Dayak dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Regina Ratri Azizah Pratiwi; Farah Maulidya Putri; Tiara Aurelia Shafira; Madina Lintang Tsalatsa; Sulistari; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7155

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan bersifat kompleks dan struktural, dipicu oleh ketimpangan penguasaan lahan serta tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif. Meski keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 UUPA, pengakuan tersebut belum terwujud dalam perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana bentuk konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan sawit atas penguasaan lahan di wilayah adat sekaligus merumuskan model penyelesaian yang mengakomodasi hak ulayat tanpa mengabaikan kepentingan investasi. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku masih formalistik, berorientasi pada legalitas administratif, dan belum optimal menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Model yang direkomendasikan adalah penyelesaian integratif non-litigasi berbasis mediasi, yang bertumpu pada empat aspek: pengakuan formal wilayah ulayat, mediasi tripartit independen, penerapan FPIC dalam perizinan, serta kemitraan berkeadilan dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Kedudukan Hukum Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Akta Jual Beli (AJB) di Hadapan PPAT Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan PP Nomor 18 Tahun 2021: (Studi Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt) Nawira Rizka Ramadhani; Niken Ayu Sekar Sari; Aisya Tsaaqiba Ashari; Rossy Aprilia Maulani; Shierly Anindya Sahya Renata; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7180

Abstract

Tanah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena memiliki nilai ekonomi, sosial, dan kewarisan. Dalam praktiknya, masih banyak transaksi jual beli tanah, khususnya tanah warisan, yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tanpa Akta Jual Beli (AJB), sehingga menimbulkan hukum dan potensi pencatatan antar ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum transaksi jual beli tanah warisan tanpa AJB di hadapan PPAT berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum waris, dan hukum perdata, termasuk analisis Putusan Nomor 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah warisan yang dilakukan tanpa AJB dan tanpa persetujuan seluruh ahli waris tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Transaksi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak di Kantor Pertanahan karena tidak memenuhi syarat formil peralihan hak atas tanah. Selain itu, kedudukan hukum pembeli menjadi lemah dan rentan terhadap pembatalan maupun pembatalan melalui pengadilan. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli tanah warisan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan seluruh ahli waris dan dibuat melalui AJB di hadapan PPAT untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak pihak.
Analisis Yuridis Modus Operandi Mafia Tanah dalam Kasus Tanah di Cengkareng, Jakarta Barat Rizka Alifia Kaisha Aksin; Issyaura Zahrraein; Indah Surya Lestari; Niken Rizky Alfidafista Hartanti; Iqlima Zuhrota; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7480

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik mafia tanah dalam kasus pengadaan lahan di Cengkareng Barat yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menunjukkan lemahnya perlindungan aset pemerintah daerah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis norma hukum yang relevan serta fakta kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mafia tanah bekerja melalui manipulasi dokumen, sertifikat tanah ganda, penyalahgunaan wewenang, dan keterlibatan oknum internal dalam administrasi pertanahan. Kasus ini dipicu oleh data pertanahan yang tidak terintegrasi, lemahnya verifikasi status tanah, kelalaian pejabat berwenang, serta pengawasan yang tidak efektif. Kondisi tersebut memungkinkan pemerintah daerah membeli kembali tanah yang sebenarnya telah tercatat sebagai asetnya sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi data, pengawasan ketat, dan penegakan hukum tegas diperlukan untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.
Perlindungan Hukum Penguasaan Lahan: Analisis Maladministrasi Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Sengketa Tumpang Tindih Iup Sulawesi Tengah Amir Mahmud Faid Abdillah; Dedi Guyup Prasojo; Dimas Ari Saputra; Muhammad Rafif Alauddin; Rizqi Agung Gilang Rhomadon; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7507

Abstract

Sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun tata kelola perizinannya masih menghadapi persoalan tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak penguasaan lahan sektoral dalam sengketa tumpang tindih IUP di Provinsi Sulawesi Tengah yang melibatkan PT Ahliyunanda Jaya Mineral, PT Watu Balaesang Perdana, dan PT Qeenan Nexavia Global. Permasalahan berawal dari penerbitan IUP Eksplorasi kepada dua perusahaan baru pada wilayah yang telah tercakup dalam IUP Operasi Produksi PT Ahliyunanda Jaya Mineral, sementara permohonan perpanjangan izin perusahaan tersebut belum memperoleh keputusan tertulis dari pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data sekunder dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi untuk menilai adanya maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan izin baru tanpa penyelesaian formal atas permohonan perpanjangan sebelumnya mencerminkan maladministrasi berupa pengabaian prosedur administrasi yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Selain itu, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang apabila kebijakan perizinan tersebut ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Perlindungan hukum dapat ditempuh melalui mekanisme administratif maupun gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sengketa ini berimplikasi pada kemungkinan pembatalan izin, pemulihan kerugian, serta potensi pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur koruptif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan verifikasi spasial, transparansi data perizinan, penerapan prinsip kehati-hatian, dan koordinasi antarsektor guna mencegah sengketa serupa.
Benturan Kedaulatan Rakyat dan Realitas Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD di Indonesia Alfinza Ray putra; Kuswan Hadji; Candra Adi Prasetyo; Rafi Ahmad Zikri; Jordan Muhammad Al Mahdy; Dhimas Anggana Syahreza Pratama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7701

Abstract

Revolusi sistem demokrasi lokal yang ada di Indonesia memunculkan perdebatan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, antara lain pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan melalui DPRD. Wacana tersebut membuat persoalan konstitusional yang terkait kata "dipilih secara demokratis" yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna yuridis dari "dipilih secara demokratis" yang sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 dan juga menganalisis Dampak hukum yang bisa terjadi terhadap pelaksanaan hak politik negara apabila mekanisme pemilihan kepala daerah dijalankan melalui DPRD. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekeatan kasus, juga didukung oleh studi kepustakaan (Library research) terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” tidak secara tegas mewajibkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui rakyat. Oleh sebab itu, baik melewati DPRD juga dapat dilihat memiliki dasar konstitusional selama tetap memperlihatkan prinsip demokrasi,akuntabilitas,dan representasi politik. Meski begitu, perubahan mekanisme pemilihian ini berpotensi mempengaruhi tingkat keikutsertaan para masyarakat serta hubungan pertanggungjawaban politik di antara kepala daerah dan warga negara. Dengan itu , setiap perubahan sistem pemilihan kepala daerah harus dipertimbangkan keseimbangannya antara efisensi pelaksanaan pemerintahan dan perlindungan bagi kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental negara demokrasi.
Urgensi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Upaya Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia Lindi Kartika Dewi; Balqis Dewi; Muhammad Fardan; Stephanus Louis; Kuswan Hadji; Arla Putriana
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.13872

Abstract

Fenomena tumpang tindih regulasi di Indonesia telah menjadi persoalan mendasar yang menghambat kepastian hukum serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini muncul seiring meningkatnya jumlah regulasi dari berbagai lembaga pembentuk peraturan tanpa mekanisme sinkronisasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab disharmoni regulasi, mengevaluasi urgensi harmonisasi sebagai upaya memperkuat kepastian hukum, serta mengidentifikasi tantangan kelembagaan dalam proses harmonisasi, termasuk dalam konteks penerapan omnibus law. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, melalui analisis data hukum sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga, penyusunan aturan yang tergesa-gesa, jumlah regulasi daerah yang tidak terkontrol, serta minimnya evaluasi terhadap peraturan yang sudah tidak relevan. Harmonisasi terbukti berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan mendukung stabilitas ekonomi melalui pengurangan risiko regulasi. Studi kasus pada sektor pertambangan menunjukkan bahwa konflik regulasi pusat-daerah menimbulkan ketidakpastian investasi, sengketa administratif, serta guncangan pada aktivitas ekonomi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model harmonisasi ideal harus bersifat preventif dan berkelanjutan melalui harmonisasi sejak tahap perencanaan RUU, penguatan peran Kemenkumham, digitalisasi basis data regulasi, serta evaluasi regulasi secara berkala.
Efektivitas Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Intan Rahayu; Bagus Fajar Ardiyanto; Andhika Ivan Putra Pamungkas; Muhammad Nur Rokhim; Kuswan Hadji
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14214

Abstract

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) bukan sekadar proses administratif, melainkan sarana untuk memastikan kebijakan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka Good Governance, keterlibatan publik menjadi elemen penting untuk memperkuat legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana partisipasi publik berjalan efektif dalam proses legislasi daerah, sekaligus mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat serta faktor yang mendukung maupun menghambatnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber daring dan dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat formalitas, minim pengaruh terhadap substansi kebijakan, dan terhambat oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya kapasitas hukum masyarakat, lemahnya komitmen politik DPRD maupun pemerintah daerah, serta kurangnya forum partisipatif yang inklusif. Kondisi ini berdampak pada kualitas Perda yang kurang responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan berpotensi menimbulkan resistensi dalam implementasi. Kesimpulannya, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi melalui inovasi kanal komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat dan legislator, serta konsistensi komitmen politik agar partisipasi publik benar-benar substantif dan menghasilkan kebijakan yang adil, efektif, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Co-Authors Achmad Busrotun Nufus Ahmad Asroni Aisya Tsaaqiba Ashari Alfinza Ray putra Alfredo Willeva Pasuhuk Aline Rizky Syafatin Amir Mahmud Faid Abdillah Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andhika Ivan Putra Pamungkas Andinia Noffa Safitria Anisa Finda Solihah Aqilla Fayyaza Ghafur Arla Putriana Arrina Fatia Hidayati Asyifa Chusnaeni Bagus Fajar Ardiyanto Balqis Dewi Burhanudin Ahmad Cahyo Danang Prayugo Can Gita Yuliana Candra Adi Prasetyo Darma Ista Maulana Dedi Guyup Prasojo Devi Anugrahi Rahmawati Dhimas Anggana Syahreza Pratama Diaz Kartika Aprillio Dimas Ari Saputra Dwi Maulida Khasanah Dwi Mei Nandani Eris Nur Hidayati Faishal Hasyim Fanny Dian Saputra Farah Maulidya Putri Fuji Mayumi Riyenti Heni Puji Lestari Herfiana Rahmadhiani Imanuel Hagai Satriyo Indah Surya Lestari Intan Rahayu Iqlima Zuhrota Isnaini Issyaura Zahrraein Jastin Bufon Oktofio Jordan Muhammad Al Mahdy Lindi Kartika Dewi M. Nashih Muhammad M. Nashih Muhammad Madina Lintang Tsalatsa Mazid, Sukron Moh Tamtowi Moh Tamtowi Mohammad ‘Ulyan Muhammad Bondhi Alby Muhammad Fardan Muhammad Nur Rokhim Muhammad Rafif Alauddin Narendra Alfi Nasywa Nawira Rizka Ramadhani Niken Ayu Sekar Sari Niken Fernanda Niken Rizky Alfidafista Hartanti Nova Primaresti Novita Novita Nur Rofiq Rafi Ahmad Zikri Rahmawati Regina Ratri Azizah Pratiwi Rihardi, Satrio Ageng Riska Sabilatul Azizah Rita Fitri Utami Rizka Alifia Kaisha Aksin Rizqi Agung Gilang Rhomadon Rosa Adelia Arifin Rossy Aprilia Maulani Rr. Yunita Puspandari Sani Andriani Nurwafiyah Shierly Anindya Sahya Renata Stephanus Louis Suci Wulandari Sulistari Tadira Shafa Asyifa Tasya Halimah Nia Purwanti Tiara Aurelia Shafira Tri Agus Gunawan Wikha Rahmaleni Yuli Agung Nugroho Yunita Nurul Arifah Zahrotul Afifah