Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.392
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Literasi Hukum Civitas Ministerium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Community Empowerment Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Wahana Islamika; Jurnal Studi Keislaman Journal Khafi ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Kuswan Hadji
Universitas Tidar
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara Andinia Noffa Safitria; Zahrotul Afifah; Dwi Mei Nandani; Wikha Rahmaleni; Ananda Thalia Wahyu Salsabilla; Kuswan Hadji
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i3.885

Abstract

Human rights are important, indivisible and fundamental rights that exist in every human being from the moment of birth. In Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) serves as the constitutional protection of human rights. The purpose of the Indonesian legal system is to defend and defend human rights. This thesis explores how the Indonesian legal system protects human rights by examining how the constitution is applied in democratic practice in everyday society. The basic human rights law contained in the constitution, the mechanism of protecting human rights in the legal system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, difficulties in implementing human rights will be discussed in this examination. The analysis shows that the Indonesian constitution provides a strong legal basis for the defense of human rights. Especially in the right to freedom in democracy within the scope of the state seen from a societal point of view..
  Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/Pn Maumere Tadira Shafa Asyifa; Fuji Mayumi Riyenti; Imanuel Hagai Satriyo; Nova Primaresti; Asyifa Chusnaeni; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6975

Abstract

Sengketa hak milik atas tanah warisan sering kali menjadi konflik berkepanjangan yang tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak hubungan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai. Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PN Maumere, yang melibatkan sengketa tanah antara seorang ibu dan anak kandungnya demi membiayai pengobatan. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mencapai win-win solution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi terbukti efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa yang humanis dan mampu memulihkan hubungan kekeluargaan. Dalam perspektif hukum agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960), mediasi berhasil mengintegrasikan kepastian hukum kepemilikan dengan fungsi sosial tanah dan nilai kemanusiaan. Keberhasilan proses mediasi ini sangat ditentukan oleh adanya itikad baik dari para pihak serta peran mediator hakim dalam memfasilitasi komunikasi tanpa memaksakan keputusan.
Analisis Dualisme Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi DIY dengan Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan oleh Rakyat Devi Anugrahi Rahmawati; Isnaini; Nawira Rizka Ramadhani; Anisa Finda Solihah; Heni Puji Lestari; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya dua sistem dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Fokusnya adalah membandingkan cara penetapan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan sistem pemilihan langsung yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan hak warga negara. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan cara deskriptif, serta menggunakan pendekatan hukum dan konsep. Penelitian menunjukkan bahwa cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilakukan melalui penetapan otomatis yang berdasarkan garis keturunan dari Kasultanan dan Kadipaten. Secara resmi, cara ini tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Ini karena konstitusi Indonesia mengakui adanya desentralisasi yang tidak sama dan juga ada pemerintahan yang memiliki sifat khusus atau istimewa. Namun, dari sudut pandang demokrasi liberal-prosedural dan prinsip persamaan kedudukan di muka hukum—juga dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum—sistem ini menimbulkan dilema normatif karena menutup ruang bagi partisipasi politik warga negara umum. Melemahnya tekanan politik dari bawah ke atas dan pengurangan hak pilih langsung warga di tingkat provinsi adalah hasil dari sistem penetapan ini. Tetapi sistem ini memiliki legitimasi tradisional-kultural yang kuat dan berfungsi sebagai alat konstitusional untuk melestarikan warisan budaya, tata ruang, dan kearifan lokal Yogyakarta. Menurut penelitian ini, penghargaan terhadap keistimewaan daerah harus diimbangi dengan meningkatkan mekanisme akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Konflik Agraria Lahan Adat dan Model Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Dayak dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Regina Ratri Azizah Pratiwi; Farah Maulidya Putri; Tiara Aurelia Shafira; Madina Lintang Tsalatsa; Sulistari; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7155

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan bersifat kompleks dan struktural, dipicu oleh ketimpangan penguasaan lahan serta tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif. Meski keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 UUPA, pengakuan tersebut belum terwujud dalam perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana bentuk konflik agraria antara masyarakat adat Dayak dan perusahaan perkebunan sawit atas penguasaan lahan di wilayah adat sekaligus merumuskan model penyelesaian yang mengakomodasi hak ulayat tanpa mengabaikan kepentingan investasi. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta analisis kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku masih formalistik, berorientasi pada legalitas administratif, dan belum optimal menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Model yang direkomendasikan adalah penyelesaian integratif non-litigasi berbasis mediasi, yang bertumpu pada empat aspek: pengakuan formal wilayah ulayat, mediasi tripartit independen, penerapan FPIC dalam perizinan, serta kemitraan berkeadilan dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Co-Authors Achmad Busrotun Nufus Ahmad Asroni Alfredo Willeva Pasuhuk Aline Rizky Syafatin Ananda Thalia Wahyu Salsabilla Andinia Noffa Safitria Anisa Finda Solihah Aqilla Fayyaza Ghafur Arrina Fatia Hidayati Asyifa Chusnaeni Burhanudin Ahmad Cahyo Danang Prayugo Can Gita Yuliana Darma Ista Maulana Devi Anugrahi Rahmawati Diaz Kartika Aprillio Dwi Maulida Khasanah Dwi Mei Nandani Eris Nur Hidayati Faishal Hasyim Fanny Dian Saputra Farah Maulidya Putri Fuji Mayumi Riyenti Heni Puji Lestari Herfiana Rahmadhiani Imanuel Hagai Satriyo Isnaini Jastin Bufon Oktofio M. Nashih Muhammad M. Nashih Muhammad Madina Lintang Tsalatsa Mazid, Sukron Moh Tamtowi Moh Tamtowi Mohammad ‘Ulyan Muhammad Bondhi Alby Narendra Alfi Nasywa Nawira Rizka Ramadhani Niken Fernanda Nova Primaresti Novita Novita Nur Rofiq Rahmawati Rahmawati Rahmawati Regina Ratri Azizah Pratiwi Rihardi, Satrio Ageng Riska Sabilatul Azizah Rita Fitri Utami Rosa Adelia Arifin Rr. Yunita Puspandari Sani Andriani Nurwafiyah Suci Wulandari Sulistari Tadira Shafa Asyifa Tasya Halimah Nia Purwanti Tiara Aurelia Shafira Tri Agus Gunawan Wikha Rahmaleni Yuli Agung Nugroho Yunita Nurul Arifah Zahrotul Afifah