Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Jurnal Komunikasi dan Kajian Media Literasi Hukum Journal of Public Administration and Local Governance Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Suara Hukum Lontar Merah: Studi Keilmuan Hukum Journal of Innovation and Sustainable Empowerment
Indira Swasti Gama Bhakti
Universitas Tidar
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA KEWARGANEGARAAN DAN AGAMA) HASIL DARI PERJANJIAN KAWIN KONTRAK DI KABUPATEN JEPARA Amelia Fidela Rahmadita; Indira Swasti Gama Bhakti; Wahyu Prabowo
LONTAR MERAH Vol 5, No 2 (2022): Kekerasan Seksual dan Perlindungan Terhadap Perempuan
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk sebuah keluarga berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan campuran yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perkawinan oleh dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan dan salah satu pihaknya merupakan seorang warga negara Indonesia. Pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan atas dasar perjanjian kontrak mengenai kesepakatan bersama yang bertujuan mencari keuntungan para pihak yang melakukannya merupakaan penyimpangan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan suatu perkawinan campuran yang dilakukan berdasar pada perjanjian kontrak dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul ketika perkawinan berakhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang dicapai ialah bahwa perkawinan campuran yang dilakukan tanpa dihadapan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak terjadi. Hal tersebut berdampak pada hilangnya perlindungan berkaitan dengan akibat hukum yang timbul karena adanya suatu perkawinan bagi suami, istri maupun anak
Pendampingan Kesadaran Hukum Berbasis Kontekstual bagi Masyarakat KSPN Borobudur, Kelurahan Mendut, Kabupaten Magelang Indira Swasti Gama Bhakti; Sri Mulyani; Wahyu Prabowo; Rr. Yunita Puspandari
Journal of Innovation and Sustainable Empowerment Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/jise.v5i2.208

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di kawasan Kelurahan Mendut yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Latar belakang kegiatan ini didasarkan pada belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan, khususnya terkait wawasan kebangsaan, pencegahan perkawinan dini, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif melalui sosialisasi, diskusi, dan pendampingan dengan menggunakan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Sasaran kegiatan meliputi pemuda, pelaku usaha, serta pengelola wisata di wilayah setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum dalam mendukung terciptanya lingkungan wisata yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Masyarakat mulai memahami risiko perkawinan dini, pentingnya wawasan kebangsaan, serta kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun model awal pendampingan kesadaran hukum berbasis masyarakat yang dapat mendukung penguatan kawasan wisata berbasis hukum. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun model awal pendampingan kesadaran hukum berbasis masyarakat yang dapat mendukung penguatan kawasan wisata berbasis hukum. Implikasi kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat merupakan prasyarat penting bagi terciptanya ekosistem pariwisata berkelanjutan yang mendukung tata kelola KSPN secara adaptif dan partisipatif.
Co-Authors Amelia Fidela Rahmadita Muhammad Marizal Nur Rofiq Ria Karlina Lubis Rr. Yunita Puspandari Sri Mulyani Tifani Azzahra Nisa Tri Agus Gunawan Wahyu Prabowo