Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora
Hanin Alya' Labibah
Universitas Bojonegoro
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Literasi Hukum Digital bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial dan Transaksi Online: Digital Legal Literacy for Women's Group of PKK in Selogabus Village: Promoting Responsible Social Media Use and Safe Online Transactions Hanin Alya' Labibah; Gesa Bimantara; Cindy Swastika Rahmania
DARMADIKSANI Vol 6 No 1 (2026): Edisi Maret
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i1.9270

Abstract

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa, melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi online bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu metode sosialisasi hukum dimana tim dari pengabdian kepada Masyarakat memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan serta diakhiri dengan quiz serta mini games untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi online. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. Serta bahwa pemberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.
Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan Nonbank sebagai Alternatif Permodalan UMKM di Desa Semenpinggir Kabupaten Bojonegoro: Utilizing the Non-Bank Financial Services as an Alternative Source of Capital for MSMEs in Semenpinggir Village Bojonegoro Miranda Damayanti; Asri Elies Alamanda; Alfina Setyawan Putri; Hanin Alya' Labibah; Irma Mangar
DARMADIKSANI Vol 6 No 2 (2026): Edisi Juni
Publisher : Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP, Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/darmadiksani.v6i2.10115

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama penggerak roda ekonomi di desa Semenpinggir, kabupaten Bojonegoro. Keberadaan para pelaku usaha lokal, mulai dari sektor agribisnis hingga industri kreatif rumahan, memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Namun, dalam perjalanannya, potensi besar ini sering kali terhambat oleh masalah klasik, yaitu keterbatasan modal usaha. Tanpa adanya suntikan dana yang memadai, para pelaku UMKM kesulitan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui alat kerja, maupun memperluas jangkauan pasar mereka. Tujuan program pengabdian masyarakat ini adlah untuk  meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi mengenai peran dan manfaat lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM, edukasi mengenai prosedur pengajuan pembiayaan, persyaratan administrasi, serta pengelolaan keuangan usaha yang baik minimnya informasi mengenai akses permodalan yang formal yang akhirnya membuat pelaku usaha terjebak pada pinjaman informal atau rentenir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan lembaga pembiayaan nonbank sebagai alternatif permodalan UMKM mulai membuahkan hasil optimal. Masyarakat mulai menyadari bahwa pembiayaan nonbank terbukti dapat membantu peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, kualitas produk, dan pendapatan UMKM apabila dimanfaatkan secara tepat dan produktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah desa dan lembaga terkait agar pelaku UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan nonbank secara aman, efektif, dan berkelanjutan.
Legal and Humanitarian Implications on The Highway (Case Study of Ambulance Ticketed ETLE) Indah Sekar Arum; Hanin Alya' Labibah
JURNAL AKTA Vol 12, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i4.48849

Abstract

This study aims to examine the legal and humanitarian implications of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system when applied to emergency vehicles such as ambulances that violate traffic regulations during life-saving missions. The research employed a normative legal method supported by statutory and conceptual approaches, complemented by limited empirical observations. The method analyzed primary legal materials, including traffic legislation and constitutional provisions, and secondary materials such as journal articles on digital law enforcement and algorithmic decision-making. The novelty of this research lies in its identification of structural weaknesses in Indonesia’s automated ticketing system, which fails to differentiate ordinary traffic violations from emergency-based exceptions, resulting in potential conflicts with the constitutional right to life. The findings demonstrate that ETLE operates rigidly because it relies solely on visual camera detection without integration with emergency vehicle databases. This creates legal inconsistency, particularly with Articles 134–135 of the Traffic Law and Article 28A of the Constitution. The research also reveals a technological gap due to the absence of adaptive algorithms, real-time vehicle identification, and human-override mechanisms. Based on these findings, the study concludes that ETLE requires regulatory refinement, technological upgrading, and inter-institutional integration to ensure that automated enforcement remains aligned with principles of justice and humanitarian protection. The study recommends developing an integrated whitelist system, real-time data synchronization with emergency services, and the inclusion of contextual AI-based analysis to prevent the penalization of life-saving actions.
Co-Authors Alfina Setyawan Putri Asri Elies Alamanda Cindy Swastika Rahmania Gesa Bimantara Indah Sekar Arum Irma Mangar Miranda Damayanti