Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Nur Handayati
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Distribusi Konten Perjudian Elektronik: Analisis Putusan PN Sidoarjo Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Sda Moh. Ghufron Fauzi; Nur Handayati; Dudik Djaja Sidarta; Wahyu Prawesthi
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana distribusi informasi elektronik bermuatan perjudian berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Melalui metode penelitian hukum normatif, studi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dikonstruksikan sebagai delik formil; pemidanaan tidak mensyaratkan timbulnya akibat konkret, melainkan cukup dengan terbuktinya perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak. Berdasarkan studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 451/Pid.Sus/2024/PN Sda, penerapan pertanggungjawaban pidana individual telah selaras dengan asas legalitas, asas kesalahan, serta tujuan pemidanaan dalam hukum pidana siber. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran normatif yang konsisten terhadap unsur-unsur delik UU ITE guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di ruang digital.
Konstitusionalisme Peralihan Kekuasaan Eksekutif (Studi Perbandingan Antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China) Arsy Widiya Arsad; Vieta Imelda Cornelis; Fathul Hamdani; Nur Handayati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12696

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme konstitusional peralihan kekuasaan eksekutif presiden serta peran lembaga legislatif negara dalam menjamin legalitas suksesi kepemimpinan politik, dengan membandingkan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC). Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945 serta Konstitusi RRC Tahun 1982 beserta amandemen 2018. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan struktural dan ideologis yang mendasar di antara kedua tata hukum. Indonesia menerapkan sistem presidensial konstitusional berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum secara langsung, pembatasan masa jabatan tertutup (maksimal dua periode lima tahunan berdasarkan Pasal 7), serta pengawasan konstitusional oleh MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, RRC menganut sistem sosialis satu partai di bawah kendali Partai Komunis China (PKC), di mana Kongres Rakyat Nasional (KRN) bertindak sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan pemilihan tidak langsung. Pasca amandemen konstitusi RRC tahun 2018 yang menghapus batas masa jabatan presiden, peralihan kekuasaan berpusat pada institusionalisasi kepemimpinan partai. Implikasinya, Indonesia mengedepankan legitimasi demokratis dan pengawasan antarlembaga, sedangkan China mengutamakan stabilitas politik dan kesinambungan tata kelola pemerintahan berbasis partai.
Akibat Hukum Pengambilan Keputusan Medis Tanpa Persetujuan Langsung dari Pasien Nucky Indra Praja; Nur Handayati; Muhammad Yustino Aribawa; Vallencia Nandya Paramitha
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12820

Abstract

Persetujuan tindakan medis (informed consent) merupakan manifestasi penghormatan terhadap otonomi dan hak asasi pasien dalam pelayanan kesehatan. Namun, dilema hukum timbul ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan secara langsung, seperti pada kondisi tidak sadar, anak di bawah umur, atau penderita gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis rezim pengaturan hukum di Indonesia terkait informed consent bagi pasien yang tidak kompeten, serta implikasi yuridis bagi tenaga medis dan keluarga atas pengambilan keputusan medis tanpa persetujuan langsung. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia melegitimasi pemberian izin oleh wali sah atau keluarga terdekat, serta memberikan ruang emergency exception bagi tenaga medis untuk bertindak tanpa persetujuan demi penyelamatan jiwa. Kendati demikian, penyimpangan prosedur tetap berimplikasi pada pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administratif bagi tenaga medis, serta risiko penyalahgunaan kewenangan oleh keluarga. Oleh karena itu, pembaharuan kejelasan standar operasional prosedur (SOP) sangat diperlukan guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak.
Co-Authors Arsy Widiya Arsad Dudik Djaja Sidarta Fathul Hamdani Moh. Ghufron Fauzi Muhammad Yustino Aribawa Nucky Indra Praja Vallencia Nandya Paramitha Vieta Imelda Cornelis Wahyu Prawesthi