Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Perjuangan
Lahmuddin Zuhri
Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERAN BAWASLU SUMBAWA DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 Susi Susanti; Lahmuddin Zuhri; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Peran Bawaslu Sumbawa dalam Menangani pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dimana penanganannya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota dan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga yang menjadi Rumusan Masalah yang saya angkat yaitu tentang Bagaimana Peran Bawaslu Sumbawa dalam Menangani pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris, yakni gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (law in book) dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau Norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.Informan penelitian diantaranya Pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa khususnya divisi penanganan pelanggaran Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran pada saat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020 di Kabupaten Sumbawa, yaitu Penanganan Pelanggaran Administratif Penyelenggara Pemilihan berdasarkan data pelanggaran kemudian terkait Verifikasi bakal dukungan calon.
PROBLEMATIKA SENGKETA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I SUMBAWA BESAR PUTUSAN NOMOR 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw Cici Amanda Pratiwi; Lahmuddin Zuhri; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1695

Abstract

Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme pengisian jabatan anggota legislatif yang dilakukan berdasarkan usulan partai politik pengusung atau badan kehormatan dewan tanpa melalui pemilu langsung. Problematika muncul dalam sistem proporsional terbuka karena anggota dewan terpilih dari suara rakyat dapat digantikan akibat konflik internal partai. Kewenangan PAW diatur dalam Pasal 213 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. PAW pernah dihilangkan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 terkait Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang merupakan imbas dari penguatan parlemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa dalam perkara Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw, hakim Pengadilan Negeri Sumbawa memutuskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak. Substansi gugatan tersebut merupakan masalah internal partai yang harus diselesaikan secara internal oleh Partai Berkarya. Sesuai AD dan ART partai, perselisihan politik diselesaikan oleh internal partai. Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim tersebut benar karena sesuai dengan aturan yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK SEBAGAI DASAR UNTUK PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH Susi Arianti; Lahmuddin Zuhri; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1697

Abstract

Perbuatan jual beli tanah dibawah tangan akan menghambat proses pendaftaran Peralihan hak atas tanah. Ditambah keadaan penjual kemudian menghilang/pindah domisili atau tidak diketahui keberadaannya sehingga pembeli hanya menguasai property secara fisik dan tidak secara yuridis. Demi melindungi hak dan kepentingannya, pembeli melakukan upaya dengan menggugat penjual ke pengadilan negeri, atas gugatan tersebut lahirlah keputusan verstek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan dan akibat hukum putusan terhadap proses balik nama. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan pengamatan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perkara yang sedang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majlis hakim dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah dijatuhkan diluar keberadaan tergugat dan turut tergugat (verstek) serta mejlis hakim melihat kekuatan pembuktian alat-alat bukti dan saksi. Adapun akibat hukum putusan terhadap proses balik nama sertifikat berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur mengenai perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau pengadilan negeri Pendaftaran Tanah dapat dijadikan dasar bagi penggugat/pembeli tanah untuk bisa mendaftarkan hak atas tanahnya atau melakukan proses balik nama sertifikat ke kantor pertanahan kabupaten/kota tanpa adanya akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT karena Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) memiliki kedudukan yang kuat dan pembuktian yang kuat dan sama dengan akta otentik
KONFLIK PERTANAHAN DI DESA MAPIN KEBAK KECAMATAN ALAS BARAT (STUDI KASUS SENGKETA PERTANAHAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR NO. 8/PDT.G/2023/PN.SBW) Nur Intan Hapsari; Lahmuddin Zuhri; Noviana Noviana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1702

Abstract

Konflik pertanahan akibat kegiatan industri erat kaitannya dengan hubungan sosial antara masyarakat, pemerintah, pihak industri, dan instansi terkait lainnya. Dalam kasus ini, Para Tergugat diduga menguasai dan mengerjakan objek sengketa milik Penggugat secara ilegal, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Masalah utama yang ditemukan adalah proses hukum penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan dasar hukum yang menjadi landasan putusan pengadilan tersebut. Penelitian hukum empiris dalam studi ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada peristiwa hukum tertentu, memastikan penerapan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis hukum untuk menilai keabsahan putusan pengadilan, pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik, dan pendekatan antropologi untuk mempelajari perilaku manusia serta budaya hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu mendapatkan gambaran komprehensif terhadap kasus sengketa tanah ini
KAJIAN KONSEP DIYAT DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI BENTUK PERMOHONAN MAAF PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 4/Pid. Sus-TPK/2023/PN Mtr) Bayu Purnama Bakti; Lahmuddin Zuhri; Noviana Noviana
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian konsep diyat dalam tindak pidana korupsi serta penerapannya dalam konteks pengembalian kerugian keuangan negara sebagai permohonan maaf pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis (sociological approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan berupa wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Terakhir dengan analisis data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kajian konsep diyat dalam hukum Islam dengan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia yang coba untuk diselaraskan sebagai permohonan maaf pelaku tindak pidana korupsi bisa-bisa saja diterapkan di Indonesia, melihat bahwa hukum diyat sendiri berfokus pada konsep ganti rugi yang menekankan pada Maqashid Syariah (maksud atau tujuannya untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat) berupa efek jera bagi pelaku. Sama halnya dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, artinya adalah bahwa antara hukum diyat dan hukum positif Indonesia sama-sama berkonsepkan ganti rugi atau pengembalian kepada korban yang dalam hal ini adalah negara. Namun mengingat bahwa memang mekanisme hukum di Indonesia sangatlah kompleks sehingga kajian konsep ini harus diperhitungkan dan akan menjadi bahan kajian diskusi yang panjang.
STUDI KASUS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA MAMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA Dela Regina Putri; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto; Lahmuddin Zuhri
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2153

Abstract

Penelitian ini bertujuan menelaah peran serta efektivitas pengawasan pemerintahan DesaLeseng dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga mengalamipenyalahgunaan. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki kedudukan pentingdalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga tata kelolanya dituntut transparan,akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, padapraktiknya ditemukan indikasi adanya penyelewengan dana simpan pinjam yang dapatmenimbulkan kerugian bagi keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Leseng,Kecamatan Moyo Hulu. Hasil kajian memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan pemerintahdesa, baik melalui kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belumdilaksanakan secara maksimal, terutama dalam aspek kontrol internal, keterbukaan laporankeuangan, serta tindak lanjut atas dugaan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukanpenguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pelibatanmasyarakat dalam mekanisme kontrol sosial agar potensi penyalahgunaan dana dapatdiminimalisir.
PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Uswatun Hasanah; Lahmuddin Zuhri; Noviana Noviana; Muhammad Anugerah Puji Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2154

Abstract

Illegal logging atau penebangan liar merupakan masalah lingkungan yang serius dan menjaditantangan besar bagi kelestarian hutan di Kabupaten Sumbawa. Praktik ini tidak hanyamengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berdampaknegatif pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal, seperti menurunnya sumber dayaalam dan meningkatnya konflik agraria. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI)sebagai lembaga keagamaan memiliki peran strategis dan potensial dalam memberikankontribusi nyata melalui pendekatan nilai-nilai agama dan moral. Penelitian ini bertujuanuntuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana MUI berperan aktifdalam pencegahan illegal logging di Kabupaten Sumbawa, serta mengidentifikasi faktorpendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Metode penelitian yangdigunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancaramendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Narasumber penelitian mencakuptokoh MUI setempat, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat,. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa MUI memainkan peran penting dalam menyosialisasikanfatwa dan aturan agama yang melarang perusakan lingkungan, khususnya hutan.
Co-Authors Bayu Purnama Bakti Cici Amanda Pratiwi Dela Regina Putri Endra Syaifuddin Muhammad Anugerah Puji Sakti Noviana Nur Intan Hapsari Roli Pebrianto Susi Arianti Susi Susanti Syiis Nurhadi Uswatun Hasanah