Garuda - Garba Rujukan Digital

Hak Waris Laki-Laki Dalam Perkawinan Nyentana (Ninggal Kedaton ) Menurut Hukum Adat Bali (Studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali) Brindawan Chandra; Atin Meriati Isnaini; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sistem pewarisan dalam perkawinan nyentana menurut hukum adat Bali dan untuk mengetahui hak waris laki-laki dalam perkawinan nyentana ninggal kedaton menurut hukum adat Bali (studi Banjar Dinas Delod Sema Desa Antap Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali). Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap judul yang diangkat yaitu buku awig-awig Desa Antap Kecamatan Selemadeg, buku-buku hukum adat Bali, khususnya tentang perkawinan nyentana, buku-buku mengenai hukum pewarisan, dan buku sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara Studi Dokumen. Sebagaian besar masyarakat di Pulau Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal dalam perkawinan maupun pembagian waris. Tetapi khusus di Banjar Dinas Delod Sema, Desa Antap, Kecamatan Tabanan, Bali memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari aturan adat istiadat. Dimana perkawinan nyentana dilakukan di daerah tersebut yang hukum kekerbatannya menganut sistem matrinileal begitu pula dengan hukum pewarisannya.

Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah ) Halim Wardiman; Atin Meriati Isnaini,; Ahmad Rifai
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan Penerapan Restorative Justice Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradilan pidana dan mengetahui Bagaimaana mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice ( Studi Di Polres Lombok Tengah) sebagai upaya untuk pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di polres Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu (1) Konsep dan Penerapan Restorative Justice Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradilan pidana. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah dosmetic violence karena terjadinya di ranah domestik. Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi. (2) Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice (Studi Di Polres Lombok Tengah. Surat Permohonan dari terlapor kepada Kapolres Lombok Tengah untuk dilakukan mediasi atau nRestorative justice. Dipertemukan keluarga antara kedua belah pihak suami dan istri (mediasi) dengan mengikutsertakan tokoh agama tokoh masyarakat, Ada surat pernyataan dari suami/istri (pelaku kdrt) untuk tidak mengulangi perbuatannya. Disaksikan para saksi dari pihak keluarga istri dan suami, Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baru dibuatkan berita acara mediasi, Gelar perkara penghentian penyelidikan atau penyidikan, Dibuatkan SP2HP A5 (surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan) dengan kode A5 artinya penyelidikanya/penyidikan di hentikan. Jenis Penelitian Yang Digunakan Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Penelitian ini bersifat desksriptif, Data Dan Sumber Data Memuat Data Primer, Sekunder, Dan Tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice ( Studi Di Polres Lombok Tengah. Surat Permohonan dari terlapor kepada Kapolres Lombok Tengah untuk dilakukan mediasi/Restorativ justice. Dipertemukan keluarga antara kedua belah pihak suami dann istri (mediasi) dengan mengikutsertakan tokoh agama tokoh masyrakat, Ada surat pernyataan dari suami/istri (pelaku kdrt) untuk tidak mengulangi perbuatanya. Disaksikan para saksi dari pihak keluarga istri dan nsuami, Setelah ada kesempakatan antara kedua belah pihak baru dibuatkan brita acara mediasi, Gelar perkara penghentian penyelidikan atau pinyidikan, Dibuatkan SP2HP A5 (surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan) dengan kode A5 artinya penyelidikanya/penyidikan di hentikan.

Perlindungan Hukum Pramuwisata Dalam Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Syamsul Bahri; Atin Meriati Isnaini; L. Ahmad Tijani Isnaini
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pramuwisata yang memiliki ijin dalam pembangunan kepariwisataan dan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi terhadap pramuwisata yang tidak memiliki ijin dalam bidang perjalanan wisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia sesuai tema yang diangkat. Berdasarkan Hasil penelitian 1) bentuk perlindungan hukum terhadap pramuwisata yang memiliki ijin dalam pembanguna kepariwisataan, Peranan dari Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) sebagai lembaga formal yang berbadan hukum yang beranggotakan pramuwisata dari berbagai kalangan yang berbeda namun tetap satu tujuan yaitu meningkatkan citra positif dikancah kepariwisatan baik ditingkat nasional maupun internasional. 2) Bentuk sanksi terhadap pramuwisata yang tidak memiliki ijin dalam perjalan wisata, Pemberian sanksi pidana lebih mungkin memberi efek jera kepada biro perjalanan wisata dan pramuwista-pramuwisata yang sengaja mengulangi kesalahan kesekian kalinya dari sanksi tersebut akan lebih memberi ganjaran yang srius dan secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang sadar hukum. Revisi Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan agar eksistensi pramuwisata bisa tersosialisasi secara nasional, dengan begitu Pramuwisata tidak lagi bernaung hanya di lingkup Perda saja.

Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan No:916/PDT.P/2022/PN.SURABAYA Romi Irawan; Atin Meriati Isnaini; Rifai, Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam putusan terkait permohonan izin perkawinan beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam Putusan No: 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya, hakim secara yuridis mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama memberikan akibat hukum terhadap status terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama termasuk status terhadap hubungan kekerabatan, status harta, status perwalian nasab anak, kewarisan dan status kependudukan.

Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian Dan Pertolongan Studi Di Kantor Basarnas Mataram Komang Subudiyasa; Atin Meriati Isnaini; Novie Afif Mauludin
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 2 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana efektivitas perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di kantor Basarnas Mataram. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan dengancara menelaah atau berpedoman pada literatur-literatur yang berupa pertauran perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan lain yang erat kaitannya dengan aspek yuridis formal sebagai landasan teori dan panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada dan penulis temukan di lapangan tentang pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas menurut hukun positif di Indonesia? Dan bagaimana efektifitas pengawasan perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas Mataram?. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi petugas pencarian dan pertolongan Basarnas di atur dalamn undang-undang Nomor 40 tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan bagi Aparatur Sipil Negara. PP. No. 36 tahun 2006, tentang pencarian dan pertolongan, Perpres Nomor 99 tahun 2007 tentang pencarian dan pertolongan. Selain itu untuk efektivitas perlindungan hukum bagi petugas Basarnas di kantor Basarnas kota Mataram terimplementasi melalui peraturan Kabadan No 6 Tahun 2021tentang siaga Penelitian ini juga merekomendasikan pertama Kepada Kepala Badan Sar Nasional pusat dan kepala Kantor Sar Mataram, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hukum, kedua para petugas pertolongan/rescur Basarnas Mataram agar dalam setiap menjalankan tugasnya supaya selalu mentaati prosedur oprasi dan mematuhi instruksi dari pimpinan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Studi Kasus Kecamatan Praya Timur Muhammad Izzuddin; Atin Meriati Isnaini; M. Ikhsan Kamil
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan? dan Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA? studi di kecamatan praya timur Lombok Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif Empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat ditinjau dari undang-undang perkawinan Mulai dari konstitusi UUD 1945, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Masuk dalam Pasal 28B ayat (2). Selanjutnya dapat dilihat perlindungan anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Upaya hukum terhadap perlindungan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan bagi yang beragama Islam adalah dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama dan bagi beragama non muslim dengan melalui permohonan penetapan di Pengadilan Negeri.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Tanasitolo.Ketujuh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan. Hal-hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan yang tidak tercatatkan di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pernikahan Tidak Tercatat, HAM

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelaku Investasi Ilegal Platform Fec (Future E-Commerce) (Studi Di Desa Penujak Kabupaten Lombok Tengah) Muhammad Junaedi Al Bahgdadi; Atin Meriati Isnaini; Sumarni
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 4 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal FEC (Future E-Commerce) dan asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal Platform FEC (Future E-Commerce). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung obyek penelitian dan menelti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal FEC (Future E-Commerce) sebagai dampak atas adanya hubungan hukum sebagai mitra dagang diantara pihak pengguna (anggota) dengan penyedian layanan Platform FEC ialah hanya dapat diperoleh dengan upaya perlindungan hukum represif yakni berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran hukum. Namun apabila upaya persuasif (secara kekeluargaan) tidak dapat diperoleh maka upaya lebih lanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan gugatan secara perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, asas legalitas perjanjian para pihak dalam investasi ilegal Platform FEC (Future E-Commerce) yakni harus sesuai dan berdasarkan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian/ perikatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dimana isi dari Pasal 1320 KUHPerdata ialah terdiri dari 4 ayat, yang menentukan harus adanya “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”. Syarat Subjektif terdapat pada ayat 1 dan 2 KUHPerdata. Syarat Objektif terdapat pada ayat 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata.

Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Isnaini, Atin Meriati; Adnan, Lalu
JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.158

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan makmur tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan saja tetapi justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkan masa depan tersebut. Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 juncto Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pengembang merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana lingkungannya. Dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalahnya adalah; Bagaimanakah hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak dalam perspektif hukum hak asasi manusia, dan Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam memberi jaminan perlindungan atas pemenuhan hak kepemilikan rumah sebagai tempat tinggal yang layak di Indonesia. Tinjuan Pustaka yang jabarkan adalah tentang konsep dasar dan perkembangan pemikiran tentang HAM, konsep hak atas perumahan serta, dan perumahan sebagai tempat tinggal yang layak. Kemudian jenis dan metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan normatif-kualitatif, yakni dengan melakukan penafsiran sebagai upaya untuk mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

Analisis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Peraturan Hukum Di Indonesia (Studi Putusan No:916/PDT.P/2022/PN.SURABAYA Romi Irawan; Atin Meriati Isnaini; Rifai, Ahmad
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i1.150

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam putusan terkait permohonan izin perkawinan beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian, di dalam Putusan No: 916/Pdt.P/2022/PN.Surabaya, hakim secara yuridis mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum pasangan yang melakukan perkawinan beda agama dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama memberikan akibat hukum terhadap status terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama termasuk status terhadap hubungan kekerabatan, status harta, status perwalian nasab anak, kewarisan dan status kependudukan.

Jaminan Hukum Terhadap Wisatawan Dalam Memperoleh Pelayanan Yang Sesuai Dengan Promosi Pariwisata Selywati; Atin Meriati Isnaini; Irma Istihara Zain
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.233

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk Jaminan Perlindungan Hukum Wisatawan Sebagai Konsumen Yang Tidak Sesuai Dengan Promosi dan bagaimana Upaya Hukum Wisatawan Terhadap Ketidak Sesuaian Pelayanan Dengan Promosi.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, mengkaji Undang-Undang. Metode pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan, meskipun ada peraturan daerah yang mengatur tentang pariwisata namun belum sampai melindungi hak- hak wisatawan dan begitu juga dengan Peraturan Gubernur. Terbitnya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2022 terkait dengan Jasa Usaha Akomodasi dalam Even Besar dinyatakan kurang efektif karena tidak sedikitpun memberikan perlindungan kepada wisatawan sebagai konsumen karena masih banyak para pengusaha penginapan menaikkan harga kamarnya melebihi standar karena dalam peraturan ini belum memberikan kepastian terhadap harga kamar hanya mengatur tentang ketidak bolehan menaikkan harga hotel saja. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wisatawan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata dan dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen yaitu dengan menyelesaikan secara Litigasi dan non litigasi yaitu Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa yang dibuat oleh pemerintah. Kata Kunci: Jaminan; Hukum; Pariwisata

Title

Found 25 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 25 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 25 Documents
Search