Filter By Year

1945 2024


Reset

Found 1,209 documents
Search PENELITIAN DI INDONESIA

 115   116   117   118   119 
Profil Pemberian Vaksin Rabies pada Pasien Digigit Anjing di Puskesmas Natarandang, Kecamatan Wolomeze, Nusa Tenggara Timur, Indonesia: Penelitian Natalia Ginting, Sri
Cermin Dunia Kedokteran Vol 53 No 07 (2026): Juli 2026
Publisher : PT Kalbe Farma Tbk.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55175/cdk.v53i07.1858

Abstract

Introduction: Rabies is a viral disease that is almost always fatal once clinical symptoms appear, with dogs being the primary source of transmission. This study aims to describe the rabies vaccination profile of dog bite patients at Natarandang Health Center, Wolomeze District. Methods: A retrospective descriptive study on 32 patients who received rabies vaccination after dog bites between January 2022 and February 2023. Data were collected from medical records and analyzed descriptively. Results: Most patients were male (65.6%), with the most common bite locations in the calf (34.4%) and hand (28.1%). The most frequent first aid measures included checking the dog's infection history and seeking medical attention (34.4% each). The most commonly administered rabies vaccine was PCECV (81.3%). Delayed medical care was associated with fever (65.6%) as the predominant symptom. Conclusion: Most dog bite patients at Natarandang Health Center were male, with the most common bite locations in the calf and hand. The most frequently reported first aid were checking the dog’s history and seeking medical attention. The predominant rabies vaccine administered was PCECV. Fever was the most common symptom.
Penelitian Pelayanan Perpustakaan Sekolah di Indonesia Melalui Database Google Scholar: Narrative Literature Review Sinta Ary Jatmiko; Rully Khairul Anwar; Siti Chaerani Djen Amar; Evi Nursanti Rukmana
Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Vol. 9 No. 2 (2025): Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Publisher : Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/baitululum.v9i2.175

Abstract

Introduction. The school library is an information institution located in the school environment which aims as a means for students to access all information, in the school library there must be library services. Library service is very important for the library because the service itself has a big impact on users who want to find information in the library. The purpose of this research is to find out how appropriate school library services are in Indonesia. Data Collection Methods. This research uses a narrative literature review method from references related to school library services in Indonesia, the references analyzed are ten references taken through google scholar with reference criteria from 2013-2023. Data Analysis.The results of the analysis of research methods show that school library services in Indonesia have partially met service standards, Results and Discussion.the types of services used are mostly circulation services and reference services. Some schools have also implemented information technology to assist librarians in cataloging, classifying, and processing other library materials. Many school library services in Indonesia have indeed met the standards, but there are still library services that are still manual in processing library materials. This is based on some librarians who are not library science graduates, besides the age of librarians who do not understand how to use the internet. Conclusion. The conclusion obtained from this research is that school library services in Indonesia have mostly met service standards, but there are still some that have not. The use of information technology has also been done in school libraries in Indonesia.
Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Penelitian Nikmah Dalimunthe; Sri Wahyuni; Anisa Suci; Islah Sahbana Kudadiri
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.341

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung pesat telah mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia secara signifikan. Di balik peningkatan tersebut, muncul berbagai risiko yang berpotensi merugikan konsumen, antara lain praktik penipuan, ketidaksesuaian produk yang diterima dengan informasi yang ditawarkan, penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi, serta kendala dalam memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Studi ini berfokus pada pemeriksaan jenis-jenis perlindungan hukum yang ditawarkan kepada konsumen dalam aktivitas jual beli daring. Selain itu, studi ini juga menilai sejauh mana efektivitas penerapannya dan menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi beserta kemungkinan solusi yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yang melibatkan analisis terhadap legislasi yang relevan dan teori-teori hukum yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam ranah transaksi elektronik telah didukung oleh serangkaian peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Walaupun regulasi yang mengatur perlindungan konsumen di era digital telah ada, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya yang mengakibatkan efektivitasnya belum tercapai secara maksimal. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan konsumen, belum tegasnya pengaturan mengenai tanggung jawab platform marketplace, serta persoalan yurisdiksi dalam transaksi lintas negara.
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Klausul Arbitrase dalam Kontrak BUMN Indonesia Berdasarkan Batas Kewenangan Negara dan Prinsip Imunitas Negara : Penelitian Bernard Sindak Pangihutan Lumban Siantar; Ivan Nurchalik; Exal Sinaga; Hammamtio; Diani Sadiawati
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.354

Abstract

The fundamental restructuring of Indonesian State-Owned Enterprises (SOEs) in 2025–2026 through the BPI Danantara super-holding has generated acute doctrinal tension between private commercial autonomy and public sovereign immunity claims. Employing a doctrinal legal research methodology with statutory, conceptual, case, and comparative approaches, this study analyzes the juridical validity of arbitration clauses following the Constitutional Court Decision No. 100/PUU-XXII/2024 and formulates transnational legal protections for third parties. The findings indicate that while arbitration clauses remain valid under the acta jure gestionis doctrine, the newly adopted pure territoriality principle subjects arbitral awards to domestic public policy oversight. Consequently, these clauses are highly vulnerable to nullification (void ab initio) if contaminated by détournement de pouvoir. Furthermore, the enforcement phase frequently reaches an impasse due to the weaponization of Article 50 of the State Treasury Law as a tactical sovereign shield. To resolve this deadlock, this study recommends a preventive framework by explicitly incorporating digital and financial asset immunity waivers in preliminary contracts. Repressively, disputes must be elevated to transnational investment forums (ICSID) by invoking the Alter Ego doctrine to pierce the state's corporate veil and strictly enforce State Responsibility.
Sanksi Penyalahgunaan Hak Cipta Kitab Kuning: Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam: Penelitian Tasi’ Nugroho Mauloyo; M. Ilham Fajry Akbar; M. Yalis Shokhib
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.364

Abstract

Kitab kuning sebagai warisan intelektual Islam memiliki kedudukan penting dalam sistem pendidikan pesantren di Indonesia, namun fenomena penyalahgunaan hak cipta terhadapnya semakin marak seiring perkembangan teknologi reproduksi dan digitalisasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji sanksi penyalahgunaan hak cipta kitab kuning dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam secara komparatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif, perlindungan hak cipta kitab kuning diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2014 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp4 miliar untuk kasus pembajakan. Sementara itu, hukum Islam memandang penyalahgunaan hak cipta sebagai perbuatan haram berdasarkan prinsip larangan mengambil hak orang lain, konsep mashlahah, dan maqashid al-syariah, dengan sanksi berupa ta'zir yang fleksibel sesuai kebijaksanaan hakim. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 menegaskan bahwa hak cipta termasuk huquq maliyyah yang wajib dilindungi. Perbandingan kedua sistem menunjukkan titik temu dalam mengakui bahwa pelanggaran hak cipta layak disanksi, namun berbeda dalam filosofi, dasar normatif, dan mekanisme penegakan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan integratif yang menggabungkan kekuatan hukum positif dengan nilai-nilai Islam, serta pengembangan model akses terjangkau seperti wakaf intelektual.
Dinamika Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dalam Mewujudkan Stabilitas Politik dan Efektivitas Penyelenggaraan Negara: Penelitian Ratna Riyanti; Rian Prayudi Saputra; Silfina Agustin
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.401

Abstract

-Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengalami penguatan signifikan yang ditandai dengan pemilihan Presiden secara langsung dan mekanisme pemberhentian berdasarkan hukum (impeachment). Namun, penataan konstitusional ini menghadapi tantangan besar dalam praktiknya akibat penerapan sistem multipartai yang menyebabkan fragmentasi parlemen dan mendorong terbentuknya koalisi pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sistem pemerintahan presidensial setelah amandemen UUD 1945 serta merumuskan upaya konkret dalam mewujudkan stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan normatif sistem presidensial belum sepenuhnya menjamin stabilitas dan efektivitas karena kuatnya kecenderungan politik transaksional yang melemahkan peran oposisi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan redesain hubungan kelembagaan eksekutif-legislatif yang seimbang, penyederhanaan sistem kepartaian yang sehat, pembentukan koalisi yang programatik, evaluasi berkala terhadap pemilu serentak, serta peningkatan partisipasi publik guna menjaga legitimasi demokratis yang responsif terhadap kepentingan rakyat.
Perlindungan Hak Nafkah Anak Melalui Trust Fund Keluarga Pasca-Perceraian: Model Perjanjian dan Aspek Legalitasnya di Indonesia : Penelitian Zeni Sunarti; Rema syelvita; Rifqi Pratama Putra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.409

Abstract

Pasca-perceraian, pemenuhan hak nafkah anak sering kali mengalami kendala eksekusi akibat ketiadaan mekanisme jaminan yang rigid dalam sistem hukum perdata Indonesia. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan batasan nominal nafkah, dalam praktiknya mantan suami selaku ayah sering kali melalaikan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas penerapan Trust Fund (Dana Amanat) dalam sistem hukum Civil Law di Indonesia serta merumuskan karakteristik model perjanjian trust fund keluarga yang ideal sebagai solusi preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak mengenal doktrin dual ownership sebagaimana negara Common Law, konsep Trust Fund dapat diakomodasi melalui rekayasa hukum (legal engineering) berbasis Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan pemanfaatan rekening bersyarat (escrow account atau layanan trustee perbankan). Model perjanjian yang dirancang bersifat tripartit (irrevocable trust contract) yang dituangkan dalam akta notaris dan diintegrasikan ke dalam amar putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak kelangsungan hidup anak secara otomatis.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Data Pribadi Konsumen Tanpa Persetujuan Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia: Penelitian Eka Syafrina Monica; Nirwansyah Sukartara; Sayyida Faradiba Vahlevi; Herlina Hanum Harahap
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.438

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah memberikan kemudahan dalam aktivitas perdagangan elektronik, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen. Masih sering ditemukan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, seperti pengiriman barang yang tidak pernah dipesan maupun penyebaran data kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi konsumen telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban memperoleh persetujuan yang sah, penerapan sistem keamanan data, dan transparansi pemrosesan data, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kepatuhan pelaku usaha, lemahnya pengawasan, penggunaan klausula baku yang belum mencerminkan persetujuan yang sah, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi, peningkatan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan data pribadi konsumen yang lebih efektif dalam ekosistem e-commerce di Indonesia.
Regulasi dan Manajemen Risiko Layanan Fintech Peer-To-Peer Lending di Indonesia: Penelitian Pusaka Aspek Hukum dan Perbankan Nur Sakbaniah; Nur Melviyani; Fikri Haikal Adha; Zulia Agustina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 3 (2026): October 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21408884

Abstract

The development of financial technology peer-to-peer (P2P) lending has revolutionized financial inclusion but faces complex systemic risks in Indonesia. This study analyzes the urgency of regulation and risk management in the online lending ecosystem through a juridical-normative approach. As a financial service connecting lenders and borrowers digitally, P2P Lending demands rigorous oversight to mitigate defaults and protect consumers. Data indicates that while loan disbursements have reached significant figures, fluctuations in the 90-day default rate (TWP90) and the proliferation of illegal entities remain critical issues threatening financial stability. Employing a qualitative library research method, this study examines positive legal instruments, including the P2SK Law and sharia-compliant governance, to address existing regulatory gaps. The results demonstrate that conventional risk mitigation is insufficient without the integration of transparent credit scoring algorithms and massive cross-institutional collaboration. The study concludes that a transformation toward a preventive-predictive oversight model is imperative to ensure industry sustainability. Therefore, policy synchronization between financial authorities and law enforcement is essential to create a digital financing ecosystem that is inclusive, equitable, and resilient to future governance threats.
Tren Penelitian Transformasi Digital: Sebuah Analisis Bibliometrik dan Masa Depan Transformasi Digital di Indonesia Dara Puspitasari; Hyronimus Rowa; Ika Sartika
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v17i1.5319

Abstract

Digital transformation has become an increasingly prominent trend in the public sector, particularly within the context of government reform. In Indonesia, while the growth of e-government initiatives reflects a strong commitment to digital development, it has also resulted in the proliferation of tens of thousands of applications across government institutionsömany of which are overlapping, redundant, and fragmented. This fragmentation poses significant challenges to organizational performance and the efficiency of public service delivery. A growing public service sector in this digital era is intellectual property services, particularly trademark registration. Despite the increasing demand, trademark services receive the highest volume of negative user feedback. Key issues include a lack of transparency in the application process, prolonged processing times, and insufficient explanation for application rejections, leading to widespread user confusion and dissatisfaction. This study aims to analyze the research trends on digital transformation in the delivery of public services, with a specific focus on intellectual property services. A bibliometric analysis method is employed to map the evolution and scholarly focus on this subject. Findings suggest that Indonesia’s digital transformation remains in the digitization phaseöan early stage focused on shifting from analog to digital formats. For digital development to be impactful, it must evolve toward a meaningful digital transformation, which includes three strategic goals: building an inclusive, empowering, and trusted digital ecosystem. Achieving this requires stronger synergy and collaboration among all stakeholders, including government bodies, private sectors, academia, and civil society organizations.

Page 117 of 121 | Total Record : 1209

 115   116   117   118   119