cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 14   15   16   17   18 
“Evaluasi Strategi Kemenangan Anggota Legislatif Perempuan Di Dapil IV Kabupaten Minahasa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.” 1 (Suatu Studi di Partai Golkar Kabupaten Minahasa) Rumondor, Esther
JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeluang yang diberikan kepada kaum politisi perempuan untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi ditandai dalam pencalonan anggota legislatif, dengan kesempatan dan peraturan-peraturan yang mendukung seperti UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik. Kemudian menyusul pula UU No 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum. Yang didalamnya memuat instrument-instrumen regulasi untuk lebih memungkinkan secara luas kaum perempuan ambil bagian di bidang politik, yakni di pentas partai dan parlemen (wakil rakyat). Walaupun berbagai aturan yang disebutkan diatas, memberikan jaminan terhadap hak berpolitik bagi kaum perempuan, namun kenyataannya diskriminasi terhadap kaum perempuan masih saja tampak menggejala sampai saat ini, sehingga dari segi kuantitas total jabatan yang dipegang oleh kaum perempuan mulai dari level Negara sampai ketingkat desa sebagian besar masih didominasi oleh kaum laki-laki. Dalam menghadapi pemilu strategi politik yang dilakukan oleh setiap calon anggota legislatif khususnya calon anggota legislatif perempuan Partai Golkar di Dapil IV dalam merebut kursi di DPRD Kabupaten Minahasa merupakan hal yang sangat penting. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah Ingin mengetahui strategi-strategi politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam kemenangan pemilu legislatif di Minahasa tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan yang dialami oleh anggota legislatif yang ada tidak lepas juga dari peran tim kerja atau tim sukses yang ada. Pentingnya suatu tim kerja atau tim sukses dalam pemilihan umum sangat besar, kerja sama dan kepercayaan atas tim kerjanya dapat berpengaruh besar dalam pemilihan, karena seorang tim sukses merupakan bagian yang penting dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan seorang calon. Pemilihan tim sukses adalah orang yang benar-benar dipercaya untuk membantu calon serta mampu bertugasKata kunci : Strategi, Perempuan, Anggota Legislatif.1
DAMPAK MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) BAGI KETENAGAKERJAAN DI KOTA MANADO Trilaraswati, Indira
JURNAL POLITICO Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai diberlakukan pada tahun 2015. Dalam konteks ketenagakerjaan, kehadiran MEA seharusnya memberikan kesempatan luas bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan di semua negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak MEA bagi ketenagakerjaan khususnya di kota Manado. Penelitian ini dilakukan melalui study kepustakaan dan wawancara dengan stake holder dimana didapati bahwa masuknya MEA ternyata tidak berdampak bagi ketenagakerjaan di Kota Manado. Karena dari data yang ada ternyata di Manado hanya ada 51 TKA, bahkan hanya 1 diantaranya yang berasal dari negara ASEAN, yaitu Singapura. Salah satu penyebabnya adalah karena lapangan pekerjaan di Kota Manado masih belum  membutuhkan TKA. Namun begitu kehadiran MEA dan keberadaan TKA di kota Manado oleh dinas ketenagakerjaan disambut baik. Namun pemerintah menyiapkan beberapa aturan bagi para TKA. Kata Kunci : Masyarakat Ekonomi ASEAN; Ketenagakerjaan; Kota Manado.   ABSTRACTAEC (ASEAN Economic Community) is a form of regional economic integration that came into force in 2015. In the context of employment, the presence of the AEC should provide broad opportunities for job seekers to find work in all ASEAN countries. This study aims to describe the impact of the AEC on employment, especially in the city of Manado. This research was conducted through a literature study and interviews with stakeholders where it was found that the entry of the AEC did not have an impact on employment in the city of Manado. Because of the data, it turns out that in Manado there are only 51 foreign workers, in fact only 1 of them is from ASEAN countries, namely Singapore. One reason is that employment in the city of Manado still does not require foreign workers. However, the presence of MEA and the presence of TKA in the city of Manado by the employment department was welcomed. But the government prepared some rules for TKA. Keywords: AEC; Employment: Manado City.
TINGKAT KESADARAN POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA (SUATU STUDI DI DISTRIK PIRIME) Wenda, Werpen
JURNAL POLITICO Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TINGKAT KESADARAN POLITIK PEMILIH PEMULADALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATIKABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA(Suatu Studi di Distrik Pirime)WERPEN WENDANIM : 090814038Dosen Pembimbing :1. Dr. Drs. M. Mamentu, MA2. Drs. Burhan Niode, MAABSTRACTSebagaimana diketahui bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan proses pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan aspirasi/keinginan rakyat. Kekeliruan pandangan umum tentang politik terhadap siswa dapat dipahami, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.Di sinilah kita melihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi siswa ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya, dan karena tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal.Tingkat kesadaran pemilih pemula yang ada di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya masih dipengaruhi oleh kebiasaan, ataupun sekedar ikut-ikutan saja, hal ini sangat memprihatinkan, mengingat pemilih pemula inilah sebagai generasi penerus khususnya yang ada di daerah.Oleh karena itu kesadaran masyarakat umumnya masih ditentukan oleh pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula.Sarana-sarana, intensitas pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, menentukan kesadaran pemilih pemula untuk memberikan hak suaranya dengan benar.Key words : Pemilih Pemula, Pendidikan Demokrasi, Pemilihan Umum.? PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahPada umumnya diterima pendapat bahwa pendidikan dalam arti luas bertujuan untuk mensosialisasikan siswa ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dari masyarakatnya. Pendidikan sebagai suatu proses dalam berbagai kesempatan, jauh lebih luas daripada hasil lembaga persekolahan, mencakup interaksi kemasyarakatan di masyarakat itu sendiri.Berkenaan dengan pendidikan politik bagi siswa sebagai bagian masyarakat pemilih pemula dalam Pilkada diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan proses pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan aspirasi/keinginan rakyat.Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran, atau pengetahuan yang diperoleh saat duduk dibangku sekolah, dimana pendidikan tentang partisipasi politik yang masih minim, sehingga pengetahuan para siswa tentang fungsi dan manfaat dari partisipasi politik masih sangat rendah.B. Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini ditekankan pada ?berapa besar tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupatidi Distrik Pirime??C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat PenelitianBerdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui tingkat partisipasi politik siswa sebagai pemilih pemula dalam pemilihan umum.D. Kajian Pustaka1. Pendidikan dan Kesadaran PolitikDalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian (Panggabean, 1994:34). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara.Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.2. Kebudayaan Remaja/Siswa sebagai Pemilih Pemula dalam PemiluSiswa atau remaja pada umumnya memiliki suatu sistem sosial yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka mempunyai ?dunia sendiri?.Nilai kebudayaan remaja antara lain adalah santai, bebas dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan dihindari.Seorang remaja membutuhkan dukungan dan konsensus dari kelompok sebayanya. Dalam hal ini setiap penyimpangan nilai dan norma kelompok akan mendapat celaan dari kelompoknya, karena hubungan antara remaja dan kelompoknya bersifat solider dan setia kawan. Pada umumnya para remaja atas kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan persamaan dalam minat, kesenangan atau faktor lain.3. Pendidikan Demokrasi di Lingkup SekolahPendidikan Demokrasi adalah esensinya Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). PKN itu sendiri bagian dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). Kewarganegaraan sebagai wahana utama dan esensi dari pendidikan demokrasi (CICED, 1999). Dengan kata lain bahwapendidikan demokrasi sebagai muatannya, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kendaraannya, sedangkan PIPS sebagai jembatan pendidikan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan pendidikan. Kaitannya dengan tradisi kedua ?social studies as social science? atau PIPS sebagai ilmu-ilmu sosial.Secara logika pendidikan demokrasi itu sendiri merupakan turunan dari Ilmu Politik yang berada pada rumpun ilmu-ilmu sosial.Artinya Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang bertujuan pendidikan yang ditopang oleh ilmu-ilmu sosial secara interdisipliner, walaupun terjadi tarik menarik antara PIPS perlu diajarkan secara terpadu dan secara terpisah.4. Model Pendidikan DemokrasiPendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan yang baik secara umum.Berkenan dengan hal tersebut disarankan Gandal dan Finn (Saripudin, 2001) perlu dikembangkan model sekolah berbasis pendidikan demokrasi. Sanusi (Saripudin. U, 2001) juga mengemukakan perlu dikembangkannya pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional yang memungkinkan para siswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensinya sebagai individu dan warga negara dalam masyarakat bangsa-bangsa yang demokratis.5. Karakteristik Tata Aturan Pilkada Daerah PenelitianPilkada, meskipun di dalam undang-undang 32 tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 56-119 tidak memberikan definisi yang tegas tentang pilkada, tetapi menurut hemat penulis definisi pilkada dapat kita definisikan, bahwa pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur dan Wakilnya di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota dan Wakilnya ditingkat kab/kota), pilkada dapat juga diartikan sebagai proses pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secarah sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan aspirasi/keinginan rakyat.E. Metodologi PenelitianTeknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian adalah dengan menghitung presentase jawaban responden. Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian ini, akan dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: Library Research dan Field Work Research terdiri dari Interview, Observasi dan Dokumentasi.Populasi dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yaitu mereka yang telah berumur 17 tahun keatas, dan siswa SLTA, maupun mereka yang telah berumur 17 tahun tetapi sudah menikah yang ada di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua.Pengambilan sampel dilakukan melalui rancangan sampling menurut katagori sampel acak sederhana.Jumlah siswa yang terkait dengan penelitian sebanyak 70 siswa, dimana mereka telah mengikuti kegiatan pilkada/pemilu pada masa pemilihan sebagai pemilih pemula dalam pilkada/pemilu di daerahnya masing-masing.? PEMBAHASANTingkat kesadaran pemilih pemula yang ada di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya masih dipengaruhi oleh kebiasaan, ataupun sekedar ikut-ikutan saja, hal ini sangat memprihatinkan, mengingat pemilih pemula inilah sebagai generasi penerus khususnya yang ada di daerah.Oleh karena itu kesadaran masyarakat umumnya masih ditentukan oleh pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, khususnya pemilih pemula.Sarana-sarana, intensitas pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat, menentukan kesadaran pemilih pemula untuk memberikan hak suaranya dengan benar.Sarana pendidikan politik yang dimaksud adalah Keluarga, Sekolah, Lingkungan Sekitar, Pekerjaan, Media Massa, dan Kontak-kontak Politik Langsung.Setiap individu dalam kelompok itu berusaha menyesuaikan pendapatnya dengan teman-temannya mungkin karena ia ingin sama dengan mreka. Jadi kelompok pergaulan itu mensosialisasikan anggota-anggota dengancara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok itu.Seseorang mungkin menjadi tertarik pada politik atau mulai mengikuti peristiwa politik karena teman-temannya berbuat begitu. Seorang anak lulusan SLTA memilih masuk suatu perguruan tinggi karena teman-temannya berbuat demikian, Dalam hal ini tindakan anak tersebut merubah kepentingan dan tingkah lakunya agar sesuai dengan kelompoknya sebagai usaha agar ia tetap, diterima anggota-anggota kelompok itu. Disamping memberikan informasi tentang peristiwa poitik, media massa juga menyampaikan langsung maupun tidak langsung niali-nilai dasar yang dianut oleh masyarakatnya, beberapa simbol tertentu disampaikan dalam suatu konteks emosional karena itu sitem media massa yang terkendali merupakan sarana yang kuat dalam bentuk keyakinan-keyakinan politik.Kontak-kontak politik langsung dapat mengubah sikap dan orientasi berpikir setiap individu atau kelompok atau tentangh hal-hal yang bersifat politik yang membawa keuntungan bagi orang atau kelompok tersebut? PENUTUPA. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:1. Tingkat kesadaran pemilih pemula yang ada di Distrik Pirime dalam memilih Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Lanny Jaya, masih kurang, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dimana dari 70 (tujuh puluh) orang responden, sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang menyatakan kurang, hanya 3 (tiga) orang saja yang menyatakan baik.2. Tingkat pemberian suara pemilih pemula yang ada di Distrik Pirime dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Lanny Jaya, masih banyak dipengaruhi oleh intervensi dari orang tua, maupun guruyang ada disekolah mereka untuk memilih pada satu pasangan calon tertentu, juga berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keikutsertaan pemilih pemula hanya sekedar ikut-ikutan saja.3. Tingkat kesadaran pemilih pemula dalam memilih di Pemilihan Umum Kepala Daerah masih belum maksimal karena disebabkan masih kurangnya pemahaman akan arti pentingnya pemberian hak suara dalam pemilukada, serta kurangnya sosialisasi secara langsung oleh pasangan calon atau tim suksesB. Saran1. Untuk dapat memaksimalkan kesadaran pemilih pemula dalam berpartisipasi pada pemilihan umum, perlu adanya sosialisasi politik oleh partai pengusung pasangan calon kepala daerah.2. Keluarga-keluarga (orang tua) yang mempunyai anggota keluarga pemilih pemula, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anak mereka akan arti pentingnya memberikan hak suara mereka, tanpa intervensi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dalam menentukan pilihan.3. Perlunya pendidikan politik yang simultan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pengintegrasian kurikulum disekolah-sekolah, maupun yang dilakukan oleh partai politik? DAFTAR PUSTAKAArfani, Riza Noer (1996). Demokrasi Indonesia Kontemporer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Bambang (2004)."Menggagas Partisipasi Aktif Guru dalam Peta Politik Indonesia" di Bandung dalam seminar).Budiardjo Miriam. (1982). Masalah Kenegaraan, Jakarta: PT Gramedia.Budiyanto. (2002). Kewarganegaraan SMA Kurikulum 2004, Jakarta : Penerbit ErlanggaHadi Sutrisno(1990). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.Koentjaraningrat (1980).Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT Gramedia.Panggabean (1994).Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa. Sinar Harapan, Jakarta.Polma M. Margaret. (1987). Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Rajawali Prijono Onny (1987). Kebudayaan Remaja dan Sub-Kebudayaan Delinkuen. CSIS, Jakarta.Rush, Michael dan Althoff, Philip (1990). Pengantar Sosiologi Politik. Rajawali Pers, Jakarta.Saripudin U. (2001). Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Disertasi). UPI: Program Pascasarjana.Saripudin U. Dkk. (2003). Materi dan Pembelajaran PKn SD, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, JakartaSuharsimi A. (1993). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.Surakhmad, Winarno (1980) Dasar-dasar Research Pengantar Ilmiah, Bandung: CV Tarsito.Umberto Sihombing. (2002). Menuju Pendidikan Bermakna melalui Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jakarta: CV Multiguna.Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta : Penerbit Forum Indonesia Maju (Himpunan Anggota DPR-RI 1999-2004).
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN STUDI DI DESA PINELENG DUA KECAMATAN PINELENG Tindi, Steffy Adelia
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKHambatan dan keterlambatan pembangunan desa pada umumnya disebabkan oleh tidaktersedia sumber daya manusia (SDM) yang potensial, mentalitas aparat pemerintah desa dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan dan kewajiban pemerintah desa,kekurangan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, desa terpencil dan kekurangan dana.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalamperencanaan pembangunan di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. Hasil penelitian lapanganmenunjukan bahwa pemerintah desa Pineleng Dua telah berperan utama dalam perencanaanpembangunan desa dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dan diproses ditetapkan menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat desa diberikan kekuasaan oleh Negaramelalui UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagai wewenang mengatur dan mengurus urusanpemerintah untuk memenuhi kepentingan hidup dan kehidupan masyarakat desa atas prakarsamasyarakat desa sendiri. Oleh sebab itu desa melanjutkan pembangunan dengan membuat konseppembangunan desa yang dipikir dan rancang sendiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan desadan lembaga pemerintahan desa melalui musyawarah mufakat dan demokratis. Dalam perencanaanpembangunan di desa Pineleng Dua dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun2015.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Perencanaan Pembangunan
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG1 Kalenge, Neil Argha
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan olehpemerintah daerah, sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semuasektor akan terkena dampaknya. Oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perludiformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan olehpemerintah pusat pada pemerintah daerah. Salah satu peningkatan pelayanan yang perlu dilakukanoleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan.Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Bitung. Dalam penelitian ini dilakukandengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan obyek yangakan diteliti, penelitian deskriptif memperoleh gambaran yang sistematis faktual, dan akuratmengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian iniobyek yang akan diteliti yaitu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang pendidikan di KotaBitung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dengan melakukan observasi, wawancara dandokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu: Kadis Pendidikan, Kepala-kepala Bidang, Guruguru.Kualitas manusia dalam suatu instansi diwujudkan oleh pegawai itu sendiri dalammelaksanakan tugas kesehariannya, seperti loyalitas pada instansi, hubungan dengan pelanggan,kerjasama dengan karyawan lain, pengalaman kerja berkelompok, hubungan kerjasama antar unitkerja, dan komitmen untuk merealisasikan keputusan strategis. Dengan mewujudkan kualitassumberdaya manusia yang baik dalam tugas kesehariannya, maka instansi dapat memiliki intangibleassets yang punya pengaruh. Dinas Pendidikan Kota Bitung harus mempertahankan ataupun lebihmeningkatkan kualitas pelayan yang ada di dinas pendidkan kota Bitung dengan menjalin hubunganbaik antar sesama pegawai,atasan dengan bawahan begitu juga sebaliknya.Kata Kunci: Pelayanan Publik, Dinas Pendidikan
PERANAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEREMPUAN DALAM MERESPON KEPENTINGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Jacobus, Adrianus
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemberdayaan kaum perempuan serta pemenuhan hak-haknya sampai dengan saat ini masih terasa dimarginalkan, oleh karena itu perlunya perhatian lembaga-lembaga terkait termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat khususnya yang ada di daerah untuk membuat regulasi-regulasi dan anggaran pendukung dalam membantu dan memperjuangkan kepentingan perempuan.Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dengan tujuan untuk mengetahui peran Anggota yang mewakili kaum perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimaksudkan untuk menggali informasi lebih mendalam melalui wawancara dengan informan yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat perempuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih kurangnya peranan anggota perempuan dalam mengakomodir kepentingan perempuan melalui pembuatan regulasi seperti peraturan daerah, serta anggarannya yang diatur oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, hal ini disebabkan oleh yang pertama, dari segi kuantitas anggota perempuan kalah jumlah dengan anggota laki-laki, yang kedua, tidak diberikan kesempatan dalam berbagai hal karena pimpinan fraksi dan komisi di dominasi oleh kaum laki-laki, dan yang ketiga adalah inisiatif dari anggota perempuan itu sendiri dalam mengusulkan regulasi yang mengatur tentang kepentingan perempuan.Kata Kunci: Peranan, Anggota DPRD Perempuan, Kepentingan Perempuan
PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (SUATU STUDI DI DESA GAMOMENG KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011)1 Salasa, Kristiano G
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan kepala desa merupakan salah satu sarana partisipasi politik sebagai perwujudan darikedaulatan rakyat. karena pada saat pemilahan kepala rakyat menjadi pihak yang paling berperanpenting dengan memberikan suaranya secara langsung Meningkatnya jumlah pemilih di DesaGamomeng di sebabkan oleh beberapa faktor yakni status sosial dan ekonomi, situasi, afiliasipolitik orang tua, pengalaman berorganisasi, kesadaran politik, kepercayaan terhadappemerintah, perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusiinformal serta peran tokoh agama.Paigee (dalam Kamarudin, 2003:95) membagi partisipasi politik menjadi empat tipe.Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggimaka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dankepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan(apatis). Tipe partisipasi ketiga berupa militan radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggitetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politiksangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebuttidak aktif ( pasif). Kedua faktor diatas bukan faktor- faktor yang berdiri sendiri (bukan variableyang independen). Artinya, tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, sepertistatus sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yangdimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakatberdasarkan pemilikan kekayaan. Tulisan ini akan mencoba melihat factor-faktor yangmempengaruhi partisipasi politik di tingkat desa khususnya yang terjadi di desa GamomengKabupaten Halmahera Barat.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PANTAI LAKBAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Agow, Merry Virginia
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKObjek wisata Pantai Lakban merupakan objek wisata andalan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terletak di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok. Pengembangan pariwisata Pantai Lakban seharusnya bisa membawa manfaat ekonomi untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur. Akan tetapi, kenyataannya pengembangan pariwisata Pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kurang memperhatikan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat desa Ratatotok Timur, yang mengakibatkan dampak dari pengembangan tersebut kurang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dari data yang dimiliki padahal kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban terbilang cukup baik. kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat tersebut menyebabkan rasa memiliki (sense of belonging) dari masyarakat terhadap program pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata di Pantai Lakban menjadi berkurang. Mengapa pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata di Pantai Lakban menjadi sebuah problem yang menarik untuk di teliti. Karena seharusnya program pengembangan pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah wajib melibatkan masyarakat. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengembangan potensi wisata Pantai Lakban dan factor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat mereka.Kata Kunci : Partisipasi, Kemampuan, Kemauan, Kesempatan,
FUNGSI PARTAI GOLKAR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MANADO TAHUN 2015 Patuwo, Jimbreif
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPartai politik merupakan kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanyamempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dalam Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkanideologi politik tertentu. (Harahap dkk 2007).Dalam pemilihan kepala daerah di Kota Manado tahun 2015, Partai GolonganKarya (GOLKAR) diharapkan mampu menempatkan kader-kader yang mempunyaikredibilitas dan tidak hanya sekedar popularitas untuk dijadikan sebagai calon yangdiusung. Untuk itu peran dan fungsi partai menjadi sesuatu yang penting. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif yang akan menggambarkan peran dan fungsi partaiGolkar khususnya dalam melakukan rekruitmen calon menjelang Pilkada Langsung tahun2015.Keyword : Partai Politik dan Pilkada.
FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN BANGGAI DALAM PENETAPAN APBD TAHUN 2013 AGUAL, RINALDIN
JURNAL POLITICO Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPelimpahan kewenangan kedaerah yang tergambar pada pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam hal menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, diharapkan mampu meningkatkan peran mereka dalam pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Permasalahan yang sering terjadi Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penetapan peraturan daerah APBD seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya sendiri. Inilah yang seringkali menyebabkan APBD kurang dirasakan kehadirannya oleh masyarakat luas. Selain itu dalam mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang keterlibatan luas masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi pada tahap implementasi. Penelitian ini akan mencoba untuk melihat bagaimana fungsi-fungsi DPRD yang berjalan didaerah khususnya fungsi legislasi DPRD dalam penetapan APBD di di Kabupaten Banggai. legislasi dari Hal ini sangat menarik untuk dielaborasi karena untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses penetapan APBD tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mendeskripsikan proses penetapan APBD di kabupaten Banggai oleh Pemerintahan daerah dan DPRD. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada berbagai pihak yang dianggap tahu tentang proses tersebut. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa ternyata dalam proses penyusunan hingga penetapan APBD dikabupaten Banggai masih belum mencerminkan kepentingan masyarakat. Hal ini disebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut masih sangat minim. Hal itu disebabkan karena para anggota dewan yang bertugas dalam proses tersebut masih terkesan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan mereka sendiri. Melihat persoalan tersebut maka diharapkan kedepan dalam proses penyusunan APBD haruslah lebih meningkatkan peran masyarakat, dan bagi para anggota dewan agar dapat lebih bijaksana dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Kata Kunci : Fungsi Legislasi dan APBD

Page 16 of 52 | Total Record : 511

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue