cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 15   16   17   18   19 
KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DISTRIK MOSKONA UTARA KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT ( SUATU STUDI KINERJA PANWAS DISTRIK MOSKONA UTARA TAHUN 2014 ) Orocomna, Willem
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakLembaga pengawasan memiliki tugas yang berat untuk mengawal demokrasi diIndonesia. Demikian juga keberadaan Panitia Pengawas (Panwas) di Distrik MuskonaUtara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja panitia pengawas pemilihanumum di distrik Muskona Utara.Hasil yang diperoleh kinerja panwaslu di wilayah ini terlihat masih lemah. Hal ituterlihat dari adanya beberapa temuan dalam pelaksanaan pemilu di di Distrik MuskonaUtara yang tidak ditindaklanjuti. banyaknya pelanggaran yang terjadi, kurangnyanetralitas dari personil panwas itu sendiri untuk mengawal pemilihan umum yang jujurdan adil.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mendeskripsikansegala sesuatu secara kongkrit, dengan memahami tingkah laku manusia danmelacak makna tingkah laku itu sendiri yang mendasarkan pada kemampuanobservasi, wawancara dan dokumentasi.Temuan hasil penelitian bahwa Angota panwaslu di distrik Moskona Utara tidakmemiliki kantor yang seharusnya dijadikan tempat untuk mengolah maupun tempatuntuk masyarakat melaporkan kecurangan-kecurangan pemilu. Untuk itu kedepanpanwas harus menjaga Netralitas dan menjalankan fungsi Panwas dengan baiksupaya pemilihan bisa sesuai dengan aturan yang berlaku..Kata kunci: Kinerja, Panwaslu.
PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA1 Pinaria, Hendra
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKLembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Minahasa Utara dalammelaksanakan tugas-tugasnya, tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas danmelaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal initurut membantu menyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf. Oleh sebab ituperan staf terutama di kesekertariatan sangat penting dalam menunjang kinerja dewan baik dari sisianggota maupun lembaganya.Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kinerja staf sekretriat dewan dalam menunjangkinerja lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara serta kinerjaanggota DPRD dalam menjalankan berbagai fungsinya. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif yang akan mndeskripsikan kinerja staf kesekertariatan yang ada di Lembaga DPRDKabupaten Minahasa Utara.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapati masih kurang disiplinnya sebagian stafsekretariat dewan, dan hal ini mempengaruhi kinerja staf juga secara tidak langsung mengganggukegiatan lembaga DPRD di kabuapaten Minahasa Utara.Key words : Staf Sekertariat, DPRD kabupaten Minahasa Utara, Anggota Dewan
KINERJA LURAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (SUATU STUDI DI KELURAHAN TELING ATAS KECAMATAN WANEA KOTA MANADO) Rondonuwu, Marcel R
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKinerja lurah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah pendidikan, pelatihan, motivasi dan pengalaman kerja yang selama ini dimilikinya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja sangat perlu dilakukan terhadap hasil kerja individu karena dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan pegawai, peringkat kerja, penggajian, kompensasi, promosi dan penentuan dalam jabatan.Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, nampak permasalahan penelitian ini, yaitu: kinerja lurah sebagai pemimpin di kelurahan khususnya kelurahan teling atas dalam hal produktivitas kerja yaitu capaian hasil pekerjaan dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masih belum baik dilaksanakan, sesuai dengan data yang berhasil peneliti peroleh bahwa dari 679 kepala keluarga yang dikategorikan miskin dan layak menerima beras miskin (raskin) hanya 412 kepala keluarga saja yang menerima raskin, disamping itu pendataan untuk dapat menerima kartu Indonesia sehat hanya terdapat 363 orang yang telah menerima jaminan kesehatan tersebut, dalam hal motivasi lurah masih ditemukan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat, dimana lurah kurang termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala kelurahan, hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya frekuensi kehadiran lurah dikantor tepat pada waktunya, serta sering ditemukan lurah jarang berada di kantor dengan alasan rapat dengan camat, sekda, asisten dan sebagainya.Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional.Kata Kunci : Kinerja Lurah, Kesejahtraan Masyarakat
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (SUATU STUDI DI DESA KANONANG SATU KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA)1 Polio, Trieputra I
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmuryang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalamrangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPDsebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadapimplementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sertajalannya pemerintahan desa.Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana lokasi penelitianadalah di Desa Kanonang Satu Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa.Fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas pengawasan BPD dalam pembangunaninfrastuktur desa. Data yang di kumpulkan untuk dianalisis adalah data primer, yaitudata yang bersumber langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini yang menjadiinforman penelitian adalah Kepala Desa Kanonang Satu, Sekretaris Desa KanonangSatu, Ketua BPD Desa Kanonang Satu, Anggota BDP Desa Kanonang Satu, TokohMasyarakat. Data diperoleh melalui observasi, waawancara, dokumentasi dan studiliteratur.Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa BPD Desa Kanonang Satu telahmelaksanakan fungsinya sebagai pengawas pembangunan infrastruktur DesaKanonanga Satu, itu terlihat dari hasil wawancara dan hasil observasi lapangan yangtelah dilakukan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur DesaKanonang dapat berjalan dengan baik mulai dari proses penyusunan program,pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu melibatkan BPD. Pegawasanyang dilakukan oleh BPD Desa Kanonang Satu berjalan dengan efektif, hal inidikarenakan pemerintah desa memberikan ruang bagi BPD untuk mengawasi jalannyaproses pembangunan infrastruktur di Desa Kanonang Satu dan BPD bekerja sesuaidengan regulasi yang ada sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti.Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa,Pembangunan Infrastruktur
GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT DI KECAMATAN TATAPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN Harahap, Ibrahim
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeranan kepemimpinan menjadi sangat penting karena seorang pemimpin merupakan tokoh kunci yang selalu diharapkan mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik dan diharapkan memiliki syarat-syarat seorang pemimpin. Seorang Pemimpin harus dapat melakukan pengawasan, memberikan motivasi, mampu membangun hubungan yang baik dengan pengikutnya, dan dapat melaksanakan pengambilan keputusan dengan cara yang demokratis.Penelitian ini dilaksanakan pada instansi Kantor Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan metode penelitain deskriptif kualitatif akibat adanya indikasi permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan yang tidak efektif terkait dengan gaya kepemimpinan camat di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Merujuk pada teori Stoner (1996:165) yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan (leader style) adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Stoner membagi dua gaya kepemimpinan yaitu:(1) Gaya yang berorientasi pada tugas mengawasi pegawai secara ketat untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan.(2) Gaya yang berorientasi pada pegawai lebih menekankan pada memotivasi ketimbang pengendalian bawahan. Gaya ini menjalin hubungan bersahabat, saling percaya, dan saling menghargai dengan pegawai yang sering kali diizinkan untuk berpartisapasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan dan motivasi yang dilakukan Camat belum begitu maksimal. Gaya kepemimpinan yang kurang efektif menyebabkan upaya untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi terhambat.Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Camat
PERANAN CAMAT SEBAGAI KOORDINATOR DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN BOLANGITANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Tegila, Rahmat
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMengacu dari makna pembangunan yang sekaligus merupakan komitmen nasional bangsaIndonesia, maka untuk mewujudkannya di perlukan peningkatan peran dari aparatur pemerintah.Saat ini sangat di rasakan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadapkemampuan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan danpembangunan. Hal ini dapat di buktikan dengan masih banyaknya perangkat pemerintah terlebihkhusus pemerintah kecamatan di mana tingkat keahlian dan pendidikanya masih rendah. Namunharus di sadari bahwa kemampuan aparatur pemerintah kecamatan terutama dalam tugasnyabelum sepenuhnya memiliki kemamuan yang maksimal, hal ini di sebabkan oleh berbagai factoryang tentunya sangat mempengaruhi kualitas dari aparatur pemerintah itu sendiri.Demikian pula halnya dengan peran dari seorang camat sebagai aparatur pemerintah yangada di kecamatan dan seorang koordinator. Apabila tidak mampu untuk untukmengimplementasikan serta menjabarkan keputusan-keputusan yang di ambil oleh perangkat yangada di atasnya, maka akan terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayah kecamatan yang di pimpinnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan tentangperanan camat sebagai koordinator pembangunan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwaperan camat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai koordinator baik vertical maupunhorizontal.Key Words : Camat, Koordinator, Pembangunan
PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON1 Kojongian, Reinhard N
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKLembaga DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam melaksanakan tugastugasnya,tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruhaktivitas dalam organisasi tersebut tanpa bantuan orang lain, dalam hal ini turut membantumenyelesaikan dan memilah tugas yang akan dikerjakan adalah staf.Dalam membantu dan mengerjakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalahstaf yang merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalamsistem pemerintahan di Daerah, dikenal dengan adanya pemerintah yang terdiri dari KepalaDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan mitra kerja dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal denganadanya azas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan sebagai prinsip yangdianut. Ada sebagian tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah dan ada yang jugadiselenggarakan dan tetap menjadi tugas pemerintah pusat.Dalam penelitian mengkaji tentang bagaimana peran staf sekretaira DPRD dalammenunjang fungsi anggota dewa yakni Fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. Denganmenggunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menggambarkan lebih jelas bagaimanaperan staf. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa disiplin pegawai masih harus ditingkatkan.Key Words : Staf Sekretariat DPRD dan Fungsi DPRD
KERJASAMA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI SINGAPURA Ponggohong, Billy W.T
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): November 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, selain itu PMI biasa disebut sebagai penyumbang devisa terbanyak untuk Indonesia. Pekerja Migran Indonesia ditempatkan diberbagai negara, salah satunya Singapura. Karena dengan julukan penyumbang terbanyak devisa negara perlu adanya campur tangan pemerintah untuk penempatan dan perlindungan PMI untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang ada diluar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai dimana kerjasama Indoensia dengan Singapura dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan juga peranan pemerintah dalam menanggapi kasus-kasus PMI di Singapura. Penelitian ini menggunakan analisa narrative dengan menggunakan catatan yang ada dilapangan. Hasil penelitian menunjukan kerjasama sama yang pernah ada antara kedua negara adalah seperti Memorandum of Understanding antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Association Employment of Agencies Singapore (AEA(S)) tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tindak lanjut dari kedua negara setelah adanya MoU ini adalah dari Indonesia lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura mengeluarkan kartu pekerja Indonesia Singapura dan dari Singapura lewat Ministry of Manpower Singapore mengeluarkan Employment of Foreign Manpower atau Undang-undang ketenagakerjaan asing. Peran pemerintah dalam menanggapi kasus PMI di Singapura sudah sangat baik karena pengaduan yang di terima oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2018 ada 62 pengaduan tinggal 9 pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian. Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia; Kerjasama; Peran Negara ABSTRACTIndonesian Migrant Workers (IMW) are every Indonesian citizen who will, is, or has done work by receiving wages outside the territory of the Republic of Indonesia, besides that IMWs are commonly referred to as contributors to the most foreign exchange. IMWs are placed in various countries, one of which is Singapore. Because with the name of the largest contributor to foreign exchange, there is a need for government intervention for the placement and protection of Indonesian Migrant Workers to ensure the safety of Indonesian citizens abroad including Indonesian Migrant Workers. For this reason, this research can be known to the extent of Indonesia's cooperation with Singapore in the protection of migrant workers and also the role of the government in responding to cases of Indonesian migrant workers in Singapore. In this study using narrative analysis using notes in the field. The results of collaborative research that has ever existed such as the Memorandum of Understanding between the National Board for the Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers and the Employment of Association Agencies concerning the placement and protection of Indonesian migrant workers. Follow-up from both countries after the MoU was from Indonesia through the Republic of Indonesia Embassy in Singapore release cards for Indonesian workers from Singapore and Singapore Singapore Ministry of Manpower Singapore release the Employment of Foreign Manpower. The government's role in responding to cases of migrant workers in Singapore has been very good because of complaints 2018 there are 62 complaints, only 9 complaints that are still in the process of being resolved. Key word: Indonesian Migrant Workers; Coorperation; Nation Roles
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM DEMOKRATISASI PEMERINTAHAN DESA (SUATU STUDI DI DESA RAANAN BARU SATU KECAMATAN MOTOLING BARAT)1 Wowor, Suryadi
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenyelenggaraan Pemerintahan Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baikbahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa, menunjukan kesadarannyaterhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasaterwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsurunsurKKN. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk PemerintahDesa di Desa Raanan Baru Satu, Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatanharuslah mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagailembaga perwakilan dalam pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasdan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif yang akan mendeskripsikan peran BPD Demokratisasti Pemerintahan Desa.Dalam penelitian yang telah dilakukan bahwa BPD Desa Raanan Baru Satu telahmelaksanakan fungsinya dalam menjaga pemerintahan yang demokratis, sekalipun masihada beberapa hal yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan peran berdasarkantugas dan fungsinya itu. Kehadiran BPD di Desa Raanan Baru Satu telah memberikanruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa denganmenyampaikan tuntutan hak politiknya. BPD di Desa Raanan Baru Satu merupakan wahanadalam menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi rakyat sekaligusberperan dalam membuat kebijakan bersama.Kata Kunci : Peran, BPD, Demokratisasi, dan Pemerintahan Desa
PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DESA WEROT TAHUN 2016 DI KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Raras, Brigita
JURNAL POLITICO Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan daripada hakikat yang diingini oleh pemilihan kepala desa yaitu pemerintahan desa dimana masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, atau kebijakan dari pemimpin. Disamping itu penyelenggaraan pemilihan kepala desa juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan masyarakat desa, sehingga didalam pelaksanaan pilkades tidak jarang menimbulkan kericuhan dan konflik yang dapat merusak keutuhan dan keberadaan masyarakatnya. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang terjadi di berbagai daerah seperti yang terjadi di Desa Werot Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara pasca pemilihan kepala desa diwarnai dengan persaingan tidak sehat, kericuhan, kekerasan yang berujung pada konflik masyarakat.Timbulnya konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya pertentangan pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing dan telah melupakan nilai dari demokrasi serta melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Untuk itu proses identifikasi dari sisi pemicu, cara mengatasi sebagai upaya mencari solusi pemecahan menjadi penting untuk dilakukan. Kata Kunci : Peran, Konflik, Pilkades

Page 17 of 52 | Total Record : 511

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue