cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 17   18   19   20   21 
STRATEGI PEMENANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA DI DESA BUO KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2019 Pura, Ariel K
JURNAL POLITICO Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKemenangan calon legislatif Partai Gerindra pada pemilihan umum legislatif 2019 di daerah pemilihan (Dapil) 3 khususnya Desa Buo cukup menarik perhatian masyarakat pemilih. Karena pada pemilihan umum sebelumnya partai ini tidak memenangkan salah satu kursipun untuk wilayah pemilihan ini. Sehingga bagaimana strategi yang dimainkan oleh caleg maupun partai sangat menarik untuk di lihat. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana strategi pemenangan calon  partai gerindra dalam pemilihan umum legislatif  tahun 2019 di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan modalitas oleh para caleg untuk memenangkan kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam pemilu legislative 2019 di Desa Buo, tampak dalam beberapa pola, yakni: Strategi politik yang berkonsep modern. adapun beberapa fase yang dilakukan, yaitu ; fase analisa situasi, fase formulasi, fase implementasi hingga fase pengawasan dan evaluasi dari sebuah strategi dilakukan oleh para caleg.  Kata kunci : Strategi, Partai, Pemilihan Umum legislative. ABSTRACTThe victory of the Gerindra Party's legislative candidates in the 2019 legislative elections in the electoral district (Dapil) 3 especially in Buo Village was quite interesting to the attention of the voting community. Because in the previous general election this party did not win any seats for this electoral district. So how the strategies played by candidates and parties are very interesting to see. Research Objectives To find out how the strategy of winning Gerindra party candidates in the 2019 legislative elections in Buo Village Loloda District, West Halmahera Regency. From the results of the study it can be concluded that the use of modality by the candidates to win the seat of the West Halmahera Regency DPRD in the 2019 legislative elections in Buo Village, appears in several patterns, namely: Political strategies with a modern concept. as for several phases carried out, namely; the situation analysis phase, the formulation phase, the implementation phase to the monitoring and evaluation phase of a strategy carried out by the candidates. Keywords: Strategy, Party, legislative general election
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA Weya, Yupiter
JURNAL POLITICO Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAHDI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUAYupiter WeyaNIM : 090814023Dosen Pembimbing :1. Dr. Drs. A. B. Pati, MSi2. Drs. R. J. D. Sumampouw, MSiABSTRACTDi setiap negara atau daerah yang sedang melaksanakan pembangunan sudah tentu banyak menghadapi berbagai masalah seperti politik, sosial, ekonomi, keamanan, kesejahteraan dan lain sebagainya.Masalah kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan atau dilaksanakan kepada masyarakat tentunya ada proses evaluasi, seperti banyak negara-negara yang sudah maju mulai menyadari akan setiap proses pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perumusan, pelaksanaan maupun dalam proses evaluasi kebijakan. Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua?.Pemerintah juga dituntut untuk "memperhatikan masalah-masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat, baik itu masalah pelestarian lingkungan maupun masalah hak-hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam kaitan dengan penelitian ini penulis tertarik membahas tentang Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Kabupaten Toilikara Provinsi Papua.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digambarkan dengan kalimat menurut kategorinya untuk disimpulkan, apabila ada data yang berupa angka- angka hasil perhitungan akan diproses berdasarkan: dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan hasilnya diprosentasekanDengan demikian, pendidikan politik masyarakat pada dasarnya untuk menciptakan suatu keberadaan bangsa yang beradab, dimana dalam pergaulan hidup antar sesama generasi muda sebagai anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati, bantu membantu atau tolong menolong, mengetahui akan hak dan tanggung jawab masing-masing menjunjung tinggi hukum, memulaikan agama, luhur budinya' lni karena di dukung oleh moral yang luhur dan baik, yaitu Moral Pancasila, dimana tingkah laku lahiriah di dalam masyarakat.Key words : Partisipasi Politik, Kebijakan Pemerintah, Peranan Pemerintah2? PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahMasalah kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan atau dilaksanakan kepada masyarakat tentunya ada proses evaluasi, seperti banyak negara-negara yang sudah maju mulai menyadari akan setiap proses pelaksanaan pembangunan, baik dalam proses perumusan, pelaksanaan maupun dalam proses evaluasi kebijakan. Pemerintah juga dituntut untuk "memperhatikan masalah-masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat, baik itu masalah pelestarian lingkungan maupun masalah hak-hak asasi manusia. Konotasi atau masalah pembangunan (development) tidak lagi semata-mata dilihat sebagai persoalan perbaikan (improvement) khususnya persoalan struktur ekonomi masyarakat, semisal penciptaan kemakrnuran apabila kebijakan-kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan proses evaluasi. Bila pendapat diatas dikaitkan dengan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten, maka kebijakan pemerintah di Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan atau implementasi) dari pada proses pembangunan.Bahwa kabupaten tolikara memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan menjeluruh yang akan di lakukan bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana dimanatkan Undang-Undang Dasar 1945.Dapat dikatakan demikian karena pemerintah Kabupaten yang salah satu fungsinya adalah sebagai pemotivasi dalam pelaksanaan pembangunan, diharapkan mampu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari pada proses pembangunan yang ada di wilayahnya lewat kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan atau yang akan dilaksanakan. Diperlukan kepedulian aktif atau keterlibatan langsung dari seorang Bupati dalam memberikan seruan-seruan kepada masyarakat atau setidaknya dapat mengingatkan kepada masyarakat bahwa pembangunan itu adalah untuk kepentingan masyarakat juga sehingga mereka akan tergugah ataupun merasa terpanggil dan pada akhirnya mereka akan berpartisipasi secara aktif terhadap setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten.3B. Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua?2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua?C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian1. Tujuan PenelitianUntuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.2. Manfaat PenelitianSecara ilmiah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan dalam khasanah bidang pengetahuan, khususnya dibidang ilmu politik yang berhubungan dengan partisipasi politik dan kebijakan pemerintah.Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti untuk pembangunan politik di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.Manfaat lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian bagi siapa saja yang akan melanjutkan penelitian dalam bidang partisipasi politik masyarakat dan kebijakan PemerintahD. Kajian Pustaka1. Konsep Partisipasi PolitikMeriam Budiardjo memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Publik Policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.4Selanjutnya Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, mengemukakan pula bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.2. Konsep Kebijakan PemerintahKuypers menyebutkan bahwa kebijakan merupakan susunan dari tujuan-tujuan yang dipilih dari para aktor-aktor untuk diri sendiri atau suatu kelompok. kebijakan sebagai tindakan secara sadar dan sistimatis dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sarana yang dijalankan langkah demi langkah.Menurut Stoner James, kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan. Kebijakan menetapkan batas-batas di sekitar keputusan, termasuk keputusan yang dapat dibuat dan menolak keputusan-keputusan yang tidak dapat dibuat.Dengan demikian perkataan atau konsep kebijakan dan pemerintah dapat dipadukan menjadi satu yakni kebijakan pemerintah adalah suatu usaha atau suatu tindakan secara sadar, sistimatis, terorganisir, terencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.Kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti kebijakan dalam bidang pertanian, kebijakan dibidang ekonomi, kebijakan dibidang ketenaga kerjaan dan kebijakan dibidang pendidikan merupakan contoh dari kebijakan pemerintah.3. Konsep Peranan PemerintahMenurut Poerwadarminta W. J. S., secara etimologis kata peranan berasal dari kata peran yang artinya: Pemain Sandiwara, tukang lawak. Kata "Peran"' ini diberi akhiran "an" maka menjadi "peranan" yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan terutarna atau karena hal atau peristiwa.Jack C. Plano mengemukakan bahwa peranan atau "Role" yaitu seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam, suatu kelompok sosial5E. Metodologi PenelitianPenelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini digambarkan dengan kalimat menurut kategorinya untuk disimpulkan, apabila ada data yang berupa angka- angka hasil perhitungan akan diproses berdasarkan : dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan hasilnya diprosentasekan.lnstrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah kuesioner atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pada variable penelitian. Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder digunakan formulir.Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan masyarakat yang ada di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua.Jumlah sampel dalam penelitian ini masing masing diambil 10 responden sehingga jumlah responden keseluruhan dalam penelitian ini adalah 50 orang responden.? PEMBAHASANPendidikan politik masyarakat pada dasarnya untuk menciptakan suatu keberadaan bangsa yang beradab, dimana dalam pergaulan hidup antar sesama generasi muda sebagai anggota masyarakat terdapat rasa kasih sayang, hormat menghormati, bantu membantu atau tolong menolong, mengetahui akan hak dan tanggung jawab masing-masing menjunjung tinggi hukum, memulaikan agama, luhur budinya' lni karena di dukung oleh moral yang luhur dan baik, yaitu Moral Pancasila, dimana tingkah laku lahiriah di dalam masyarakat. Bahwa pendidikan politik, mengandung makna mempertajam nalar seseorang dengan bekal pedoman-pedoman kehidupan sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang hidupnya tak terpisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dunia internasional.Sasaran luhur yang lain dari pendidikan politik, yakni kesadaran moral yang tumbuh sejak revolusi kemerdekaan yaitu semangat dan nilai-nilai perjuangan hidup bangsa sebagai Pancasila yang menjiwai seluruh masyarakat kita, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur di kawasan nusantara yang damai sejahtera dalam pergaulan bangsa-bangsa yang bersahabat di muka bumi ini6Partisipasi dalam bentuk ide-ide/pemikiranlusul sangat perlu atau lebih banyak masyarakat berikan agar supaya Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dapat secara langsung dirasakan menyentuh apa yang diperlukan masyarakat.Dalam mengupayakan pelaksanaan pembangunan fisik misalnya rnaka Pemerintah diharapkan sering memonitoring atau memantau langsung di lapangan untuk melihat keberadaan proyek pembangunan fisik tersebut baik yang dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa, Kecamatan, maupun Kabupaten agar Pemerintah selaku aparatur pemerintah daerah yang ada di Kabupaten bisa mengetahui apakah pembangunan tersebut berjalan dengan sebaiknya ataukah tidak.Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak akan lepas dari setiap pelaksanaan pembangunan karena tanggung jawab pembangunan tidak hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek daripada pembangunan tersebut.Dengan demikian maka dibutuhkan keterlibatan, keseriusan dan peran aktif dari seorang Pemerintah sebagai administrator pembangunan dan kemasyarakatan (bila pembangunan tersebut lebih diarahkan pada lingkup Kabupaten) dalam menyukseskan program pembangunan tersebut.Pengamatan penulis di Kabupaten Tolikara dalam kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan menyangkut judul yang penulis kaji yaitu tentang peranan Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, maka sasaran yang penulis lakukan ini untuk melihat tingkat frekuensi peranan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi Kebijakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, dan Peranan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunanBerdasarkan hasil interpretasi data, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan Pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif sehubungan dengan penyelenggaraan pembangunan yang diprakarsai langsung oleh pemerintah menunjukkan bahwa yang lebih dominan menjawab pemerintah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. lni disebabkan karena Pemerintah selalu bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat serta sering memotivasi masyarakat bagaimana memelihara hasil pembangunan yang sudah ada.7? PENUTUPA. Kesimpulan1. Partisipasi politik yang secara aktif dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Tolikara Provinsi Papua bukan hanya datang dan tumbuh begitu saja, tetapi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah dengan memberikan budaya politik serta pengaruh pendidikan politik masyarakat.2. Bentuk pemikiran dan ide-ide sebagai perwujudan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tolikara, dinyatakan dengan cara memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah sebagai pembuat kebijakan, agar nantinya kebijakan yang dibuat Pemerintah untuk pembangunan daerah, dapat menyentuh sampai kepada lapisan terbawah dari masyarakat3. Adanya saling mempengaruhi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi politik masyarakat sehingga keduanya dapat dilakukan secara seimbang, seiring sejalan serta berlangsung secara4. Respon yang baik dari masyarakat di Kabupaten Tolikara terhadap proses pembuatan Kebijakan Pemerintah sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan sikap yang secara aktif dalam partisipasi politik merekaB. SaranDemi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua, maka sangat diharapkan perhatian pemerintah Kabupaten agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya lewat kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, terutama pada sektor pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan politik, sehingga nantinya tingkat partisipasi politik mereka akan semakin tinggi dan lebih baikf lagi8? DAFTAR PUSTAKAAnderson James. 1986. Analisa Kebijaksanaan Publik, Terjemahan Nuhadjir,Yogyakarta.Bayu Suryaningrat, 1980. Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di lndonesia, Bina Aksara.Becker H. A. 1972. Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang,LP3ES.Budiarjo Meriam, 1982. Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai,PT. Gramedia, Jakarta.???????..1982. Dasar-Dasar llmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta.Hoogerwerf A., 1 983. llmu Pemerintahan, Erlangga, Jakarta.Huntington, Samuel P dan Joan Nelson, 1981. Partisipasi Politik di NegaraBerkembang. Jakarta, Rineka Cipta.Jack C Plano, 1994, Kamus Analisa Politik, Penerbit PT. Raja Grafindo PersadaJakarta.James Stoner. 1994. Pengantar Kebijakan Publik.-Editor Nashir Budiman, CV.Rajawali.Juwono Sudarsono, 1982. Politik dan Pembangunan Pilihan Masatah, CV.Rajawali, Jakarta.Kansil C. S. T. 1990. Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Bina Aksara,Jakarta.Kuypers. 1973. Pengantar Analisis Kebiiaksanaan Negara, Rineka Cipta.Laswell dan Kaplan.1999. Prinsip-prinsip Perumusan Kebiiaksanaan Negara.Bina Aksara.Maurice Duverger. 1981. Sosiologi Politik. Yayasan llmu-llmu Sosial.Nana Sudjana. 1975. Teknik Analisis Regresi Dan Koretasi Bagi Para Penetiti,Edisi Ke dua, Tarsito, Bandung.Ndara Taliziduhu, 1987, Metodologi Pemerintahan lndonesia, PT,. Bina Aksara, Jakarta.Poerwadaminta W. J. S. 1986, Kamus Bahasa lndonesia, Balai Pustaka NasionalSubagyo Joko. 1991. Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek). Jakarta,Ricka Cipta.Suharsimi Arikunto, 1998. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. PT.Bina Aksara, Jakarta.Sumber lain:- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
PARTISIPASI POLITIK GENERASI MUDA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SAWANGAN KECAMATAN AIRMADIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA Karamoy, Arlyn A
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeranan generasi muda dalam pembangunan sangat penting artinya,bukan saja karena pemuda sebagai lapisan masyarakat paling besar tetapi yangpaling penting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, makapembangunan akan dapat kehilangan arah. Berdasarkan Undang-undang nomor 40 Tahun2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan kepada pemerintah daerah yaknigubernur/bupati/walikota wajib melaksanakan pelayanan kepemudaan yang tujuanyadiarahkan untuk pembangunan (pasal 7).Untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan peran pemerintah sertasemua lapisan masyarakat terutama generasi muda yang perlu dipersiapkan sebaikbaiknyauntuk menerima tongkat estafet agar dapat melanjutkan perjuangan bangsa danmampu menghadapi tantangan dan menjawab tantangan dimasa yang akan datang.Sebagai generasi penerus, pemuda terutama pelajar dan mahasiswa harus tangguhmenghadapi tantangan yang akan datang demi tercapainya tujuan dan cita-citabangsa dan negara dalam satu gerak langkah yang terarah, terpadu danberkesinambungan maka generasi muda perlu dipersiapakan secara matang danusaha persiapan itu melalui program pembinaan generasi muda. Pembangunanmembutuhkan generasi muda yang potensial, produktif, kreatif, serta mempunyaiinspiratif yang konstruktif.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Generasi Muda dan Pembangunan
STRATEGI INCUMBENT DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SITARO TAHUN 20131 Lerah, Arifin
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBagi institusi partai politik pergeseran mekanisme dari sistem perwakilanke sistem langsung telah mengharuskan institusi partai politik melakukanpembenahan dalam strategipendekatannya untuk meraih kesuksesan di ranaheksekutif..Hal ini dikarenakan bahwa pasar atau pemilih bukan lagi DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melainkan masyarakat secara luas yangterdaftar di dalam daftar pemilih tetap (DPT).Perubahan mekanisme pemilukadatersebut telah membuka ruang kesempatan yang luas kepada seluruh warganegara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Kondisi ini menuntut parakontestan untuk dapat memberikan pendidikan politik dan pendekatan kepadakonstituen untuk mengembalikan kepercayaan pemilih terhadap partai politik dankontestan serta menggiring para konstituen menentukan pilihanpolitiknya.Kabupaten Sitaro Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satudaerah otonom di Indonesia yang baru selesai menggelar pemilukadapadatanggal 9 desembertahun 2013. dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerahterdapat perkembangan politik yang menarik, khususnya dalam pergulatanPemilukada di Kabupaten Sitaro Tahun 2013. Beberapa hal yang sangat menarikpada pesta demokrasi di Kabupaten Sitaro ketika menilik dari kandidat pasangancalon Toni Supit dan Sisca Salindeho, yakni, kedua figur yang berpasanganbukan merupakan penduduk asli Kabupaten Sitaro. Khusus untuk Toni Supit, darisegi etnisitas tidak terlalu dominan (etnis tionghoa). Sehingga strategi dan konseppemasaran politik yang diterapkan sangat menarik dalam suksesi pemilukada diKabupaten Sitaro tahun 2013. Penelitian ini Menggunakan menggunakanpenelitian deskriptif kualitatif.Dengan menggunakan tekhnik pengumpulan databerupa wawancara.Data-data tersebut di ambila dari informan yang dalam halini masyarakat Kabupaten Sitaro yang sudah termasuk sebagai wajib pilih.Danuntuk memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang unit penelitian makajenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan datasekunder.Kata Kunci : Strategi Incumbent dan Pemilukada.
STRATEGI KAMPANYE PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN PULAU TALIABU Tari, Muhtar
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKStrategi politik yang dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat sangat di perlukan dalam menghadapi sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai politik dalam pemilu. strategi tidak hanya menentukan kemenangan politik pesaing, tetapi juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Strategi pada hakekatnya perencanaan (planning) dan Manajemen (management) untuk suatu tujuan.Dalam penelitian ini didefinisikan masing-masing dari pengertian strategi kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kabupaten pulau Taliabu. Adapun teori-teori pendukung yang di gunakan yaitu strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik dan teori strategi persuasif dalam kampanye politik. Dalam kaitanya dengan penelitian ini yaitu terletak pada strategi kampanye yang dilakukan oleh partai PDI-Perjuangan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di kabupaten pulau Taliabu dengan memperhatikan peran dari toko-toko komunikator politik serta pendekatan yang dilakukan oleh para calon terhadap masyarakat.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif. Di mana ketua DPC Partai PDI-Perjuangan di jadikan sebagai informan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dengan memakai teknik analisis data dengan cara mendeskriptifkan keadaan subjek dan objek.Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi kampanye partai lebih khusus partai PDI-Perjuangan lebih memfokuskan pada perencanaan strategi, penempatan komunikator partai serta pendekatan persuasif oleh para calon legislatif untuk lebih meyakinkan masyarakat.Kata Kunci : Strategi Kampanye, Pemilihan Legislatif
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MANADO DALAM MENGATASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL1 Tumurang, Hardi Handayani
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPermasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalamiperubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri.Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya kebiasaandalam mengonsumsi minuman beralkohol. Jenis penelitian yang digunakan adalahpenelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau karakteristik. Informan yangdilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dankondisi latar penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitianini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Polisi(2orang), Masyarakat Umum (3orang). Teknik pengumPulan data yang digunakanadalah observasi, wawancara, studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KebijakanPemerintah Kota dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol dilakukan denganmelakukan operasi ijin penjualan minuman beralkohol oleh warung, toko, kios,minimarket, supermarket. PERDA Nomor 4 Tahun 2014 belum efektif karena tidakadanya upaya dari pihak-pihak yang terkait untuk mengefektifkan pasal tersebut.Keywords: Kebijakan Pemerintah, Minuman beralkohol
KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PENANGANAN PENGUNA NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN OBAT TERLARANG DI PROVINSI SULAWESI UTARA Londa, Noldi J
JURNAL POLITICO Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDari data yang dimilikki Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkoba di Sulawesi Utara pada 3 tahun terakhir, di tahun 2014 sebanyak 4,1 juta jiwa pengguna narkoba, pada tahun 2015 sebanyak 5 juta jiwa, dan pada tahun 2016 pengguna narkoba mencapai 5,9 juta jiwa. Korban penyalahgunaan narkoba yang dirawat oleh BNN Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 sebanyak 400 orang, pada tahun 2015 sebanyak 386 orang, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 52 orang. Untuk itu pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan identifikasi berbagi permasalahan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba agar dapat dicarikan solusi yang konprehensif. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi berbagai persoalan terkait narkoba dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian wilayah kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan penyalahgunaan narkoba di kota manado masih perlu ditingkatkan terlebih dari sisi tempat perawatan, sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain.Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkoba dan BNN
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM ENINGKATAN EFEKTIVITAS KERJA DI BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Alamri, Razma
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPegawai negeri merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilantugas-tugas pemerintahan tergantung dari kualitas pegawai negeri itu sendiri, dalam berbagai halsecara internal pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan aparatnya salah satu upaya yangdilakukan adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapatmeningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap sehingga tercipta efektivitas kerja yaitu padasemakin baiknya pelaksanaan tugas-tugas dari aparatur.Penelitian ini dilakukan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten BolaangMongondow Utara, dengan tujuan untuk mengetahui peran pendidikan dan pelatihan yang diikutipegawai dalam peningkatan efektivitas kerja, dengan menggunakan metode kualitatif, informanpenelitian adalah kepala sub bagian dan staf serta sekretaris daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawaimemberikan efek pada peningkatan efektivitas kerja, namun penigkatan efektivitas kerja tersebutbelum secara keseluruhan, karena materi yang didapatkan pada pendidikan dan pelatihan pegawaibiasanya di khususkan bagi pegawai yang telah menduduki jabatan struktural, dan tidakmemberikan peningkatan yang cukup berarti bagi pegawai yang berkedudukan sebagai staf.Kata Kunci: Peran, Pendidikan dan Pelatihan, Efektivitas Kerja.
PROBLEMATIKA TRANSPORTASI DI ERA KEHADIRAN APLIKASI ONLINE (STUDY KASUS KONFLIK OJEK ONLINE DAN OJEK KONVENSIONAL DI KOTA GORONTALO) Haka, Rian
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik transportasi pada era sekarang tidak bisa dianggap sepele, kehadiran aplikasi transportasionline menjadi boomerang bagi pengemudi baik konvensional maupun online. Kota Gorontalo padakhususnya mengalami berbagai permasalahan tersebut menyangkut dengan konflik antar pengemudihingga mengarah pada konflik terbuka. Hal ini ditandai dengan berbagai macam aksi yang dilakukan olehpengemudi konvensional hingga berakhir pada pengrusakan, pengeroyokan hingga pemblokiran jalurpengemudi online ditempat tempat umum. Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan diantaranyaadalah: 1) bagaimana konflik transportasi di kota Gorontalo dan 2) factor apa yang melatarbelakangiterjadinya konflik di kota Gorontalo. Tulisan ini diharapkan akan memberikan masukan dan kontribusipemecahan masalah pada pemerintah kota Gorontalo maupun pemangku kepentingan (asosiasi tranportasikonvensional dan online) untuk menyelesaikan ketegangan konfilk antara pengemudi konvensional danpengemudi online.Kata Kunci: Konflik, transportasi konvensional, transportasi onlineABSTRACTTransportation conflicts in the current era cannot be considered trivial, the presence of onlinetransportation applications has become a boomerang for both conventional and online drivers. GorontaloCity in particular experiences various problems related to conflicts between drivers to lead to open conflicts.This is characterized by a variety of actions carried out by conventional drivers to end in vandalism, beatingsand blocking of the driver's lanes online in public places. This study answers several questions including: 1)how the transportation conflict in Gorontalo city and 2) what factors are behind the conflict in Gorontalocity. This paper is expected to provide input and contribute to problem solving in Gorontalo city governmentand stakeholders (conventional and online transportation associations) to resolve conflict tensions betweenconventional and online drivers.Keywords: Conflict, conventional transportation, online transportation
PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA BUPATI 2010 DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN AYA, DEMIANUS
JURNAL POLITICO Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA BUPATI 2010 DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN   Oleh : DEMIANUS AYA NIM : 080814020 ABSTRAK Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakan partisipasi masyarakat dalam sebuah pilkada. Keberhasilan tokoh agama dalam rangka menggerakan partisipasi masyarakat dalam pilkada di wilayah kabupaten Halmahera Selatan sangat ditentukan oleh kemampuan atau gaya dari tokoh agama dalam memberikan orasi politiknya dalam kampanye, himbauan dan sarannya dalam mempengaruhi warga masyarakat atau juga sangat ditentukan oleh cara tokoh agama dalam menggunakan kewenangan sebagai pemimpin agama. Dengan demikian, maka peran tokoh agama dengan partisipasi politik publik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab apabila peran dari tokoh agama semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat. Hal ini sangat menarik untuk dielaborasi lebihlanjut, sehingga untuk melihat keterkaitan tersebut mendorong penelitian ini dilakukan. Penelitian ini berlokasi di Halmahera Selatan disaat pilkada pada tahun 2010 berlangsung. Dan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang dianggap mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang informasi yang terkait dengan topic penelitian. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Halmahera Selatan, tokoh agama berperan aktif dalam memberikan nasihat, ceramah atau khotbah politik terhadap masyarakat ketika menjelang pilkada bupati. Peranan tokoh agama ini didasari dengan tanggung jawab iman terhadap masyarakat dalam rangkah membina, memotivasi dan mengarahkan masyarakat dalam rangka turut aktif untuk berpartisiapsi pada pilkada. Bentuk partisipasi masyarakat masih menggunakan unsur primodialisme sebagai factor utama dalam menentukan pilihannya, maka suku terbesarlah yang menjadi pemimpin terpilih di daerah tersebut yang dalam hal ini adalah suku Togale (Tobelo-Galela). Kata Kunci : Peranan, Tokoh Agama, Partisipasi, Masyarakat

Page 19 of 52 | Total Record : 511

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue