cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 18   19   20   21   22 
PERAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH MUDA Kharisma, Dwira
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACKAlasan penulis tertarik dengan penelitian ini untuk mengetahui peran agenpendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda dikota Manado. Selainitu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui motivasi serta bentuk pendidikanpolitik dalam partisipasi politik pemilih muda.Alasan penulis mengapa penelitian ini sangat penting karna kurangnyapengetahuan pemilih muda terhadap partisipasi politik dalam pemilu legislativedikota Manado. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan tingkat pengetahuan pemilihyang masih rendah.Hal ini diharap dapat memberi pendidikan politik untuk para generasi mudaatau pemilih muda dalam mengikuti partisipasi politik pada pemilu legislative yangselanjutnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitianjenis kualitatif dimana peneliti objek penelitiannya adalah pihak-pihak yang menjadisasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi. Dengan Prosesanalisis data di mulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber,yaitu data, wawancara dan studi literature.Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori menurut Maran (2001: 135-136). Sosialisasi merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatuproses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baikdari generasi tua maupun generasi muda diantaranya :a).Peran keluargab).Peran Lingkungan Tempat Beraktifitasc).Peran Lingkungan PergaulanDari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan politikbelum terlalu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai sosialisasi politk.Pada kenyataan kebanyakan pemilih muda bersikap acu tak acuh walaupun merekatetap ikut berpartisipasi dalam pileg 2014 di kota Manado.Kata kunci : Pendidikan politik, Partisipasi politik, Pemilih muda
KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI KELURAHAN TINOOR I KECAMATAN TOMOHON UTARA Rindengan, Marini
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerahkabupaten/kota di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakankewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakantugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukankelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraanpemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayananterhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuanpembangunan.Pola-pola kepemimpinan kerja adalah cara-cara pemerintah menyusunsuatu patokan atau dasar disiplin kerja yang diterapkan secara signifikan,efesien serta efektif. Untuk dapat mencapai suatu tingkat keberhasilanmanajemen pelayanan yang prima menurut pemahaman, makna polakepemimpinan bahwa sekelompok pekerjaan yang tergolong pada jenis yangsama berdasarkan sifat pelaksanaannya, dengan demikian pola-pola yangditerapkan dalam kepemimpinan kerja tersebut perlu ditingkatkan dandiefesienkan secara lebih baik, untuk jawaban yang positif atau prosentasekerja atau kerja aparat pemerintah Kelurahan dilihat dari sudut pelayananterpadu kepada masyarakat, layaknya membangun hubungan kemitraan.Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ferni Rindengan seorangkepala seksi kesejahtaraan rakyat mengenai pola-pola kepemimpinan Lurahyang efektif dan efesien oleh pemerintah Kelurahan Tinoor I didapati bahwapola-pola kepemimpinan Lurah Tinoor I sudah cukup efektif dan efesien,dimana Lurah selalu mengarahkan dalam memberikan tugas dan dapatdimengerti walaupun tidak Lurah sering tidak berada di tempat karena tugasluar, namun dengan kecanggihan teknologi handphone hal tersebut dapatdiatasiKata Kunci : Kepemimpinan Lurah, Pelayanan Administrasi
PERAN PERS DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 20101 Sanger, Risat
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAlasan dari pentingnya penelitian ini adalah pers merupakan sebuahlembaga yang bersifat independen yang memberitakan segala sesuatu tentangkebenaran dan berbagai permasalahan di kota Manado, pada pemilu tahun 2010pers di anggap sangatlah berperan penting dalam mempengaruhi maupun merubahpola pikir dalam menentukan pilihan politik masyarakat Kota Manado.Konsep yang di gunakan adalah Menurut Bapak pers nasional, Raden MasDjokomono (2013 : 77) pers adalah yang membentuk pendapat umum melaluitulisan dalam surat kabar. Sementara Miriam Budiarjo (1998;122) menulis, persadalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran danpendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebasdan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratisdan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis.Budiarjo (1998 ; 131) juga mengatakan bahwa salah satu ciri negara demokrasiadalah negara yang memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas.Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yangharus dilakukan, dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakanbahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupapemilihan satu diantara beberapa alternatif yang dapat digunakan untukmemecahkan masalah yang dihadapinya.Keputusan itu sendiri merupakan unsurkegiatan yang sangat penting.Jiwa kepemimpinan seseorang dapat diketahui darikemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusanyang demikian ini juga dinamakan keputusan yang mendasarkan diri pada relasisesama.Dalam kaidahnya pers memang sangatlah penting dalam mempengaruhipemilih pada pemilu 2010, dikarenakan pers di anggap sebagai santapan sosialmasyarakat kota Manado dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam temuannya,independensi pers juga sangat patut di petanyakan karna hal ini bisa mergikanmasyarakat kota Manado, karena berhubungan dengan pembihingan public danmasyarakat.1 Merupakan Skripsi Penulis2 Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRATKata Kunci : Peran Pers, Pengaruh, Dan Pilgub
PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR BUTUMOITO DALAM PENANGGULANGAN PRODUKSI CAP TIKUS DI DESA RUMBIA Dulanimo, Hartati
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk melihat dan menelaah fungsi lembaga kepolisian dalam menjalankanfungsi memelihara kemanan dan ketertiban, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayomandan pelayanan kepada masyarakat. Tulisan ini lebih memfokuskan untuk melihat bagaimana peranankepolisian sector Butumoito dalam penanggulangan produksi cap tikus di Desa Rumbia. Hasil penelitianmenunjukan bahwa Polsek Butumoito sangat efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti apa yangdiamanahkan dalam UU No. 2 Tahun 2002. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranyaadalah faktor lingkungan/kondisi sumber daya alam yang sangat menjanjikan kebutuhan ekonomi masyarakatRumbia dengan keberadaan pohon aren serta faktor kebutuhan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkanmenjadi kontribusi pemikiran bagi pemangku kepentingan, baik Polsek Butumoito maupun Pemerintah DaerahBoalemo dalam menyikapi masalah produksi cap tikus di desa Rumbia Kecamatan Butumoito KabupatenBoalemo.Kata Kunci : Peranan, Polsek Butumoito, Cap Tikus, RumbiaABSTRACTThis paper aims to see and examine the function of the police institution in carrying out the functions ofmaintaining security and order, law enforcement and providing protection, protection and service to thecommunity. This paper focuses more on seeing the role of the Butumoito police sector in tackling cap tikusproduction in Rumbia Village. The results showed that the Butumoito Sector Police were very effective incarrying out the duties and functions as mandated in Law No. 2 of 2002. However, there are several factors thatinfluence them, including environmental factors / natural resource conditions that are very promising theeconomic needs of the Rumbia community with the presence of palm trees and economic need factors. Theresults of this study are expected to be a contribution of thought to stakeholders, both the Butumoito SectorPolice and the Boalemo Regional Government in addressing the problem of cap tikus production in Rumbiavillage, Butumoito District, Boalemo Regency.Keywords: Role, Butumoito Sector Police, Cap Tikus
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA POOPO BARAT KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Tamawiwi, Rolando
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini berusaha mengembalikankonsep, dan bentuk Desa seperti asal-usulnya, Desa atau disebut dengan nama lain, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakuidalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk,dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakatdengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Secara substantif Undang-Undang Desaini menyiratkan adanya upaya pemberdayaan aparatur pemerintah desa dan juga masyarakatdesa. Pemerintahan Desa atau dalam bentuk nama lain seperti halnya Pemerintahan Marga,keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, sebagai ujung tombakpemerintahan yang terdepan. Pelaksanaan otonomisasi desa yang bercirikan pelayanan yangbaik dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang memerlukan karena cepat, mudah, tepatdan dengan biaya yang terjangkau, oleh karena itu pelaksanaan di lapangan harus didukungoleh faktor-faktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tentang Desa tersebut. Persepsiaparat mengenai pekerjaannya tergantung pada tingkat outcomes intrinsik maupun ekstrinsikdan bagaimana pekerja/pegawai memandang outcome tersebut dan mencerminkan sikap padapekerjaanya. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untukberusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Kinerja Pemerintah desa Poopo belumcukup baik dalam Produktivitas, kulitas pelayanan dan akuntabilitas pelayanan hal ini dilihatdari aspek sikap mental dan perilaku aparat desa dalam pengurusan surat-surat keteranganterhadap masyarakat.Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah, Desa, Administrasi Kependudukan
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANY JAYA PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 (STUDI DI DESA GUMAGAME KECAMATAN YIGINUA KABUPATEN LANY JAYA ) Yigibalom, Yepius
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan politik adalah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Partisipasi politik masyarakat dalam sebuah kompetisi politik seperti pemilihan umum dipengaruhi oleh banyak factor, diantaranya peran pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan yang digunakan, penyelenggara pemilihan umum, partai politik, kepemimpinan, disamping factor budaya dan system social yang ada dan berkembang di tengah masyarakat.Masyarakat desa Gumagame yang dalam kehidupan sehari-harinya hanya bertani dan kehidupan social yang terbilang miskin, kepercayaan terhadap proses politik (pilkada) yang dapat membantu menyelesaikan masalah mereka ternyata telah menjadikan mereka cenderung apatis terhadap politik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat politik masyarakat didesa Gumagame pada pemilihan bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 tersebut. Dari data yang ada masyarakat yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 200 orang dari 300 daftar pemilih tetap dalam pilkada. Hal itu dapat asumsikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada tersebut sangat rendah. Kenapa hal itu terjadi tentu menarik untuk ditelusuri. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut agar kedepannya dapat dicarikan solusi untuk mengatasi persoalan terkait partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilu
PERAN BUPATI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Djabar, Wiwi
JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTPeran kepala daerah sangat menentukan daerah yang di pimpinnya agar lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pembangunan daerah untuk kedepannya. Dari peran bupati Ir. H.M. AL Yasin, Ali. M.MT pada tahun 2007 perlahan-lahan membangun infrastruktur kabupaten Halmahera tengah yang dalam waktu lima tahun.Dalam waktu lima tahun tersebut kesuksesan Bupati dalam meningkatkan pembangunan daerahnya di Kabupaten Halmahera Tengah sudah terbukti dengan dana APBD yang hanya 300 Miliyar beliau dapat membangun daerah ini lebih berkembang dari tahun sebelumnya. Tetapi dalam kenyataan masih ada permasalah jalan yang belum terselesaikan.Dari hasil penelitian mengenai peran bupati dalam meningkatan pembangunan jalan di kabupaten Halmahera Tengah, bisa dilihat dengan pembangunan jalan yang ada di kecamatan dan desa yang semakin membaik dari tahun ke tahunnya.Kata Kunci : Peran, Bupati, Pembangunan
KINERJA KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA DANAU MOOAT KAB BOLAANG MONGONDOW TIMUR1 Mamonto, Iman Faturrachman
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKNegara Republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak potensi pariwisata ditiap-tiap daerahnya. Dengan adanya tempat wisata di Indonesia banyak Warga Negara Asing(WNA) yang datang ke Indonesia. Dimana tempat wisata di Indonesia mempunyai daya tarikdengan unsur kebudayaan di daerahnya masing-masing, kebanyakan wisatawan asing tertarikdengan tempat wisata tersebut, karena mempunyai daya tarik tersendiri bagi mereka.Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu Negara. Dengan adanyapariwisata, suatu Negara atau lebih khusus lagi Pemerintah Daerah, mendapat pemasukan daripendapatan setiap obyek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu Negara akan menariksektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menarik sektorlain. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentangkepariwisataan, dikatakan bahwa kepariwisataan di Indonesia diselenggarakan dengan tujuanuntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapuskemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan hidup dan sumber daya;memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkukuhjati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.Kata Kunci : Kinerja, Kebudayaan dan Parawisata
DAMPAK BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA ( STUDI DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA) Lambey, dkk, Trintje
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): November 2019
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMasalah Budaya Kerja dalam pembangunan Nasional merupakan masalah yang sering dihadapi oleh setiap aparatur pemerintah tidak terkecuali aparat pemerintah Desa. Dikatakan demikian karena aparat pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa. Namun pada kenyataannya kondisi aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : Dampak Budaya kerja terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kuantitatif dengan menggunakan analisis Product Moment. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa, ada hubungan antara variabel Budaya Kerja dengan Kinerja aparat pemerintah Desa, hal ini ditunjukkan melalui ?uji t? dimana nilai ?t uji? = 6,09 jauh lebih besar dari ?ttabel? = 2,46, kemudian lebih diperjelas lagi nilai ?ruji? sebesar = 0,72, dikonsultasikan pada tabel Guilford menunjukan nilai hubungan yang sangat ?berarti?. Berdasarkan hasil Uji koefisien determinasi (daya penentu) maka pengaruh variable Budaya Kerja dengan Kinerja Aparat Pemerintah Desa adalah sebesar 52 % sedangkan sisanya 48 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil analisis regresi linear sederhana pengaruh Budaya Kerja dengan Kinerja Aparat Pemerintah Desa maka terdapat hubungan yang fungsional dan linear dan bermakna di antara kedua variabel yaitu Budaya Kerja dan kinerja aparat pemerintah Desa pada taraf signifikansi 0,01 %. Kata Kunci : Budaya Kerja; Kinerja; Aparat Desa  ABSTRACTThe Problem of Work Culture in National Development is a problem that is often faced by every government apparatus including Village Government officials. It is said so because village government officials have a strategic role in regulating and organizing village government activities. But in reality the conditions of village government officials in carrying out their duties are still not optimal. This study aims to determine: The impact of work culture on the Performance of Village Government Officials in Talawaan District, North Minahasa Regency. This research uses a quantitative research approach using Product Moment analysis. From the results of the study prove that, there is a relationship between the variable Culture of Work with the Performance of village government officials, this is indicated through the "t test" where the value of "t test" = 6.09 is much greater than "ttable" = 2.46, then more clarified again the value of "praise" of = 0.72, consulted in the Guilford table shows the value of a relationship that is very "meaningful". Based on the results of the coefficient of determination test (determinant), the influence of the variable Work Culture with the Performance of Village Government Officials is 52% while the remaining 48% is influenced by other variables not examined in this study. From the results of a simple linear regression analysis of the influence of Work Culture with the Performance of Village Government Officers, there is a functional and linear and meaningful relationship between the two variables, namely Work Culture and the performance of village government officials at a significance level of 0.01%. Keywords: Work Culture; Performance; Village officials
Peranan Organisasi Ikatan Keluarga Tobelo Galela (IKA TOGALE) Dalam Mengontrol Pemerintah Di Kabupaten Halmahera Selatan Steko, Alfon
JURNAL POLITICO Vol 3, No 2 (2014): April 2014
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Organisasi Ikatan Keluarga Tobelo Galela (IKA TOGALE) Dalam  Mengontrol Pemerintah Di Kabupaten Halmahera Selatan.[1] Oleh : Alfon Steko[2] ABSTRAK Penelitian tentang topik ini sangat menarik untuk dilakukan karena di Halmahera Selatan Suku terbanyaknya adalah Tobelo Galela sehingga secara langsung Organisasi Ikatan Keluarga Tobelo Galela dapat mempengaruhi dan menarik masyarakat untuk mendukung dan menopang jalannya roda Pemerintahan di Halmahera Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan peranan Ikatan Keluarga Tobelo Galela (IKA TOGALE) dalam mengontrol pemerintahanan di Halmahera Selatan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah, konsep peranan yang di definisikan  sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang  berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari  tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain  dikemukakan oleh Blalock Jr., yang mengatakan bahwa peranan adalah  konsep yang dipakai untuk  mengetahui pola tingkah laku yang teratur  dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki  berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku. Jadi dapat dikatakan  bahwa peran yang dijalankan oleh individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk  sistem sosial  tertentu. Selain konsep peranan tersebut konsep yang juga dipakai adalah konsep tentang kontrol social yang adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang / membangkang. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Kontrol sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat itu sendiri. Maka kontrol sosial juga merupakan cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa anggota DPRD yang memiliki latar belakang dari suku Tobelo Galela, mereka berada pada jajaran dewan pembina dengan sebuah harapan bahwa Togale sebagai hasil independen ketika terjadinya pembahasan-pembahasan anggaran yang merupakan hak budgeting  DPRD. Disitu Togale berperan menjadi mediatur untuk menyisipkan berbagai aspirasi-aspirasi masyarakat secara keseluruhan dan begitu pula aspirasi togale itu sendiri. Kata Kunci : Peranan, Ikatan Keluarga Tobelo Galela dan Kontrol PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Negara Indonesia sebagai negara demokratis membutuhkan warga negara yang berbudaya politik partisan dan berorientasi setia atau mendukung sistem politik nasional. Warganegara yang berciri demikian inilah yang memang dibutuhkan bagi sistem politik demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang berbudaya juga memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan lain-lain, lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, atau anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya. Faktor penting dalam menciptakan efektivitas kelompok kepentingan adalah kemampuan untuk mengerahkan dukungan (support), tenaga dan sumber daya anggotanya. Menurut realitas social yang ada di Indonesia, Interest Group dapat diklasifikasi menurut Organisasi Kemasyarakatan yang ditinjau dari aspek agama, sosial budaya, kemasyarakatan, kepemudaan, profesi, kewanitaan, dan Kependidikan.Organisasi Kemasyarakatan Adalah organisasi yang anggotanya meliputi anggota masyarakat yang memiliki ideology, garis perjuangan (platform) serta komitmen yang sama dalam mencapi tujuan yang sama pula. Terbentuknya  Ika Togale pada bulan Mei tahun 2007, bertujuan untuk menyampaikan tanggapan dan usulan-usulan yang positif terhadap pemerintah daerah, dan juga mempersatukan seluruh masyarakat yang bersuku Tobelo Galela yang ada di Halmahera Selatan dan juga ini merupakan suatu kepentingan politik dan social. Karena jika di bandingkan dengan beberapa suku yang ada di Halmahera Selatan masih lebih banyak masyarakat yang bersuku Tobelo Galela sehingga salah satu jaringan kekuatan politik bersumber dari masyarakat yang bersuku Tobelo Galela. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Peranan. Soekanto (2001: 268) memberikan pengertian tentang peranan, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabilah seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antar kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tidak dapat di pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya, tidak ada peranan tanpa ada kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan, sebagaimananya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai beberapa hal, seperti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang di berikan oleh masyarakat kepadanya. METODE PENELITIAN Jenis dan Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah 2. Pengurus Ika Togale 3. Anggota Ika Togale 4. Masyarakat Metode Pengumpulan Data 1. Wawancara 2. Observasi 3. Studi Dokumentasi Metode Analisa Data Pada metode analisa data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterprestasikan data yang diperoleh di lapangan dari para informan. Penganalisaan ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data. Dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisa sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Keabsahan Data Keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik  pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah  kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility),keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Penerapan kriterium derajat kepercayaan pada dasarnya  menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuanya dapat dicapai; kedua, menunjukan  Pengumpulan data Penyajian data Reduksi data Penarikan  Kesimplan atau verivikasi derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh  peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.( Moleong,2002:17) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan saat penelitian dilakukan bahwa, konsep awal Togale terbentuk adalah Togale dinilai secara historis itu sangat terkebelakang dengan demikian, tujuan yang paling utama adalah togale menjadi satu rumah besar untuk menaungi masyarakat Halmahera Selatan yang begitu banyak suku-sukunya, dengan sebuah harapan bahwa suku Tobelo Galela menjadi pemimpin di Halmahera Selatan. Selain itu Tobelo Galela dipandang sangat tercerai-berai kekuatannya selama ini. Salah satu pengaruh terjadinya tercerai-berai itu karena Togale di anggap bahwa suatu komunitas di Maluku utara yang memang sangat tertinggal dari sisi SDM sehingga visi dan misi yang terbentuk dalam Ikatan Keluarga Tobelo Galela ini adalah andaikata Ika Togale ini bisa di dorong secara politik untuk menjadi seorang pemimpin di Halmahera Selatan maka prinsip mendasar yang ada pada Togale ini bisa mampu bekerja sama dengan seluruh suku-suku yang ada di wilayah Halmahera Selatan.(Noce Totononu) Berdasarskan hasil penelitian  yang jelas bahwa Togale sebagai lembaga independensi, tentunya selaku mitra kerja yang walaupun bupati adalah ketua dewan pembina tetapi tidak terlepas pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama ini Togale selalu mengambil bagian untuk memberikan kritikan-kritikan yang positif dalam rangka pengembangan Halmahera Selatan terutama dalam hal program-program kegiatan atau kebijakan yang tidak berpihak atau tidak pro rakyat, Togale selalu ada. Namun selama ini kami melihat bahwa pemda Halmahera Selatan masih sesuai prosedur yang ada, dalam melakukan berbagai macam kebijakan sehingga selama ini di antara Ika Togale dengan pemda Halmahera Selatan selalu membangun kemitraan yang baik. Oleh karena di awali dengan komunikasi yang baik pula sehingga segala sesuatu yang salah atau keliru lebih cepat di selesaikan. PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : Peranan Ika Togale  meliputi aspek-aspek keluarga, suku, dan agama sehingga di dalam proses politik peranan Ika Togale selalu mengedepankan aspek-aspek tersebut untuk mencapai tujuan - tujuan politik  dan tujuan organisasi Ika Togale. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan Tobelo-Galela dalam prespektif “SARUMA” yang Holistik ( utuh ) dalam persamaan asal usul yang satu dari kemajemukan agama, golongan dan ras, yang saling melindungi dan menghidupkan. SARAN Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pengamatan dan penelitian selama ini, antara lain: Ika Togale sebagai organisasi etnis cultural harus menjadi penggerak masyarakat etnis Togale untuk berperan aktif dalam proses politik. Serta menjadi suatu wadah penggerak menujuh perubahan baik perubahan SDA maupun SDM masyarakat Halmahera selatan.   DAFTAR PUSTAKA Budiarjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Charles f. Andrain. Kehidupan politik dan perubahan social th.1992 Durkheim, Email. 1983 The Division Of Labor In Society. New York : Free Press. FarchanBulkin.Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia.Pilihan Artikel Prisma. Johnson, Allan G. 1991. The Forest for The Trees. An Introduction to sociological Thinking. Florida: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Johnson, Doyle paul. 1988. Teori Sosiologi klasik dan Modern jilid 1 dan 2. Terjemahan MZ Lawang.. Jakarta: Gramedia. Merdalis, drs. 2006.Metode Penelitian. Bumi Aksara, Jakarta Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press. Moleong, Lexy.2002. Metode penelitian kulaitatif. Bandung: Remaja Rosda  Karya. Poerwandari, E. Kristi. 2007. Metode PenelitianSosial. Jakarta : Universitas Terbuka. Simangunsong, Bonar. Ir. Drs, MSc. SE dan Sinuraya, Daulat. Ir, MM. 2004.Negara, Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional.Kharisma Virgo Print, Jakarta. Sairin, Syafri. 2002. Perubahan Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soekanto, Soerjono. 1983. Beberapa Teori Sosiologi Tentang struktur Masyarakat Jakarta: Rajawali. UU NO 17 tahun 2013 tentang Ormas.   SUMBER LAIN http leonsratekf 17. Blogspot.com/2013/02/kelompok-kepentingan.html http://ianbachruddin. blogspot. com  /2011/11/organisasi-negara-dan-organisasi.html.s Mercubuana.ac.id - Dokumen Kelompok Kepentingan. Replian.blogspot.com/2012/10/organisasi tradisional.html rizkibotel.blogspot.com/2010/04/kelompok-kepentingan.html rinodpk.blogspot.com/2013/11/50definisi-kekuasaan-menurut-para-ahli.html     [1] Merupakan Skripsi Penulis [2] Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

Page 20 of 52 | Total Record : 511

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue