cover
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Articles 511 Documents
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENYELESAIKAN PERTIKAIAN ANTAR WARGA DESA BASAAN KECAMATAN RATATOTOK1 Adam, Carlos J
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPertikaian antar warga akhir-akhir ini semakin marak terjadi, bukan hanya terjadi diwilayah perkotaan, tetapi sudah memasuki pada tingkatan Desa, Hal in membutuhkanpenanganan serius dari pemerintah Desa.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang di lakukanoleh pemerintah Desa Basaan Kecamatan Ratatotok. Metode yang di gunakan adalahDeskriptif Kualitatif di mana informan yang di tentukan adalah :Pemerintah Desa, TokohtokohAgama, dan Tokoh-Tokoh masyarakat.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam menyelesaikankonflik antar warga masih belum efektif, hal ini di buktikan karena masih terjadinyapetikaian yang belum di selesaikan.Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah, Kelurahan
PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT DESA TOULIANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA 2015 (Suatu Studi di Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa) Gerungan, Ira
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKHarus di akui penelitian perilaku pemilih, di Indonesia, masih bisa dikatakan relatif baru berkembang. Artinya, masih sedikit sekali data dan literatur yang bisa kita dapatkan guna dijadikan bahan analisa, untuk melihat dinamika perilaku pemilih. Setidaknya ada beberapa alasan yang menyebabkan kenapa studi tentang perilaku pemilih di Indonesia mendapatkan hambatan dalam pengembangannya. Diantaranya adalah, Pemilu dalam kurun waktu lama terutama masa Orba, tidak sungguh-sungguh menjadi tempat dimana pemilih mengekspresikan & menentukan pilihan, karena kebijakan fusi parpol, penerapan massa mengambang, pemberlakuan steril politik di kalangan pemilih desa, dan ada money politics untuk memilih Golkar, dan masih banyak hal-hal lain, telah membuat para peneliti untuk melakukan penelitian tentang perilaku pemilih, menjadi kurang tertarik. Karena keadaan pemilih pada waktu itu tidak menggambarkan situasi sebenarnya dari perilaku pemilih. Asumsinya, karena perilaku pemilih tidak bisa diteliti mengingat sedemikian besar suara yang diberikan pemilih tidak berdasar pilihan sungguh-sungguh.Selain itu juga kenapa perilaku pemilih ini kurang menarik sebagai bahan untuk diteliti karena, absennya studi survei pendapat umum dalam kurun waktu lama, sebagai akibat dari kebijakan kontrol politik Orba terhadap berbagai kegiatan penelitian. Baru setelah tahun 1998, dengan tumbangnya Orba dan dihapusnya berbagai kebijakan represif, studi perilaku pemilih ini mulai mendapat perhatian. Ada banyak studi mengenai Pemilu di Indonesia, tetapi sebagian besar menyoroti aspek instutusi atau proses Pemilu, seperti kajian mengenai partai politik, dinamika Pemilu, konflik di dalam parpol, konflik Pemilu dan sebagainya, namun jarang tentang perilaku pemilih.Pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak diseluruh Indonesia yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 lalu, berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, masyarakat di Kecamatan Kakas Barat, Desa Touliang tidak semua memberikan hak pilih. Kenapa hal ini terjadi, menurut penulis sangat menarik untuk diteliti. Karena dengan kita mengetahui berbagai factor atau alasan yang mempengaruhi pemilih maka diharapkan dapat dibuat sebuah solusi untuk mengantisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas dari pemilu.Kata Kunci : Perilaku Pemilih
PENTINGNYA KUALITAS APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LANTUNG KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA1 Pade, Stevanly Paulus
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSIPentingnya kualitas bagi aparat pemerintah desa dalam pelaksanaanpemerintahan dan pembangunan dari hasil penelitian menunjukan bahwa faktor sikapmental, faktor disiplin, faktor pendidikan bidang pelayanan akan turut menentukanpelaksanaan tugas bagi setiap aparat pemerintah Desa. kualitas bagi aparatpemerintah desa juga akan dilihat dari kemampuan optimal yang dimiliki kepala desadalam penyelenggaraan kepemimpinan sehingah dengan maksimalnya pelaksanaantugas aparat pemerintah desa melalui peningkatan kualitas tentu akan mendukungtercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal. Karena aparat pemerintah desamerupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada didesa.Kata Kunci : Kualitas, Pemerintah, Pembangunan
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN HUKUM TUA TAHUN 2016 (Studi Di Desa Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara) Kario, Stevan
JURNAL POLITICO Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan Hukum Tua merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa semestinya berpartisipasi dalam proses tersebut, dengan memberikan suaranya untuk memilih calon Hukum Tua. Oleh karena itu  pemilihan Hukum Tua sangat penting dalam mewujudkan demokrasi di desa. Selain itu keberhasilan pelaksanaan hukum tua juga tidak terlepas dari bagaimana tingkat partisipasi aktif anggota masyarakat desa, baik kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian integral bagian sistem pemerintahan desa. Secara prinsip, pelaksanaan pemilihan hukum tua ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di desa. Maka keadaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak saja berada ditangan hukum tua, badan permusyawaratan desa dan aparat pelaksanaanya, tetapi juga ditangan masyarakat desa. Pada pelaksanaan pemilihan Hukum Tua di desa Kolongan Tetempangan, dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya dapat dikatakan masih rendah. Hal itu terlihat dari total jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 3.065 suara, sedangkan yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Hukum Tua hanya berjumlah 1.910 pemilih di Desa Kolongan Tetempangan. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik dan sekaligus memprihatinkan karena tingkat partisipasi masyarakat itu terlihat sangat rendah. Mengapa hal tersebut terjadi dari data awal yang ada, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: kurang  maksimalnya pendidikan politik   terhadap   masyarakat   oleh pemerintah,   masyarakat   merasa   jenuh   terlibat   dalam   pemilihan Hukum Tua karena seluruh calon tidak ada yang  berkenan di hati, menurunnya  kepercayaan   masyarakat   dengan proses demokrasi selama 5 tahun yang tidak membawa perubahan kepada kehidupan rakyat, serta factor pekerjaan yang menyebabkan   masyarakat tidak menggunakan hak pilih karena mereka bekerja dan sekolah diluar desa. Selain itu memilih Hukum Tua tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat di perlukan karena pemilih bukan suatu kewajiban melainkan sebuah hak, jadi bisa memilih bisa tidak. Selain itu tidak adanya konsekuensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih dan hal ini diperparah dengan masyarakat terjebak dalam rutinitas ekonomi sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik.  Kata Kunci : Partisipasi Politik, PILHUT
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA MAMUYA KECAMATAN GALELA KABUPATEN HALAMAHERA UTARA TAHUN 20101 Gosamgo, Rosnia
JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPartisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif warga negara dapat di laksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk Pemilihan Kepala Desa. Pada saat Pemilihan kepala desa Mamuya tahun 2010, partisipasi politik masyarakat terlihat sangat rendah. Secara umum rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepala desa incumbent, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Tidak adanya figur pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat, ditambah dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa membuat masyarakat desa Mamuya tidak mengenal dengan baik calon-calon kepala desa yang akan mereka pilih. Faktor sosial ekonomi juga cukup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat Mamuya untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena secara ekonomi masyarakat desa Mamuya banyak yang bekerja sebagai nelayan maupun buruh harian, sedangkan hari pemilihan bersamaan dengan hari kerja, sehingga pilihan untuk ikut memilih atau bekerja untuk mendapatkan nafkah menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat Mamuya, perubahan fase sosial ekonomi yang berada dalam tahap transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dimana masyarakat Mamuya lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan komunal masyarakat desa. Pemberian suara dalam Pemilu merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, kasus di desa Mamuya ini pemilih yang tidak memilih berdasarkan alasan atas pengalaman hidup mereka menyangkut kepercayaan politik dimana mereka tidak memilih pada Pilkades karena yakin pemerintahan desa akan tetap berlangsung dengan tidak baik. Secara khusus diketahui bahwa teknik pelaksanaan pemilihan membawa pengaruh yang besar terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih, nampak bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (P4KD) kurang sigap dalam mengantisipasi keadaan yang terjadi di lapangan sehingga terjadi antrian panjang pada waktu pelaksanaan pemungutan suara, sehingga banyak pemilih yang kemudian batal memberikan suara karena harus antri terlalu lama. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa Mamuya dilakukan dengan berbagai cara, terutama P4KD sebagai penggemban tanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan Pilkades yang dapat melahirkan pemimpin yang sah dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat yaitu dengan mengganti teknik pelaksanaan pemilihan suara, dengan memperbanyak loket pendaftaran, sehingga pemilih bisa langsung masuk ke lokasi pemberian suara setelah mendaftar tanpa perlu menunggu panggilan seperti Pilkades sebelumnya.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa
STRATEGI PARTAI DEMOKRAT PADA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 20141 Timbangnusa, Berty
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenulis tertarik melakukan penelitian ini terkait dengan Strategi Partai Demokrat Pada Pemilu LegislatifDi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014, karena pada tanggal 09 april tahun 2014 Di KabupatenHalmahera Utara yang juga melakukan pemilihan legislative partai demokrat mampu meraih suaracukup besar dan mampu meraih perolehan kursi terbanyak dari masing-masing partai yang ada diKabupaten Halmahera Utara selain itu juga partai democrat telah berhasil di setiap pemilihan legislativemaupun pemilukada Di Kabupaten Halmahera Utara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dan taktik partai demokrat padapemilihan legislative di Kabupaten Halmahera Utara serta mengetahui bagaimana tahapan-tahapanstrategi yang dilakukan dalam pemilihan umum legislatif sehingga mampu meraih perolehan suara yangcukup besar dari semua partai yang ikut melakukan pesta demokrasi, dengan menetapkan objekpenelitian : Ketua DPC partai democrat, sekretaris DPC partai democrat, bendahara DPC partaidemocrat, dan anggota partai democrat Kaupaten Halmahera Utara. Data yang digunakan adalah dataprimer yaitu data yang yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknikwawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaa.Analisis data yang digunakan yaituanalisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.Hasil penelitian yang diperoleh adalah solidaritas djiaga dalam internal partai komunikasih efektif yangdibangun kemudian melahirkan tahapan-tahapan strategi pada pemilihan legislative tahun 2014 diKabupaten Halmahera Utara strategi-strategi yang diterapkan oleh partai democrat adalah melihatkekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.sehingga ini yang menjadi kemenagan partai democrat pada pemilihan legislative di KabupatenHalmahera Utara, sehingga partai democrat mendapat perolehan kursi terbanyak pada pemilihanlegislative di Halmahera Utara. Selain dari kelebihan yang dimiliki partai tersebut tidak terlepas jugakekurangan yang dimiliki partai itu sendiri, dalam perekrutan kader untuk menjadi anggota partaikurangnya tahapan-tahapan perekrutan untuk menjadi anggota partai.Rekomendasi yang diberikan bagi stakeholder adalah agar Partai demokrat kedepanya lebih baikperlunya melakukan tahapan-tahapan untuk menjadi anggota partai.Agar kader yang diutus diparlemen mampu membawa dan menjawab aspirasi masyarakat itu sendiri.Key words : Strategi Partai Demokrat.
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT Kessek, Maya Maria
JURNAL POLITICO Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMewujudkan warga negara yang mengerti politik adalah tujuan dari pendidikanpolitik. Pendidikan dan politik adalah dua elemen yang sangat penting dalam sistemsosial politik disetiap negara, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang.Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban,dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Pendidikan politik merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membentuk danmenumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Penelitian ini berusahamemotret peranan partai politik khususnya Partai Nasional Demokrat di KecamatanMalalayang dalam menjalankan fungsinya dalam hal pendidikan politik kepadaMasyarakat. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan adalah pertemuan terjadwal,pencerahan wawasan berpolitik, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaanpendidikan politik adalah faktor Internal yang mendukung meliputi image dan figuredari partai Nasional Demokrat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Sumber DayaManusia, pengetahuan. Faktor eksternal yang mendukung adalah rasa ingin tahu,Sedangkan penghambatnya adalah sikap pragmatis masyarakat serta tanggapanmasyarakat.Kata kunci : Pendidikan Politik; Partai Nasional Demokrat.ABSTRACTRealizing citizens who understand politics is the goal of political education. Education andpolitics are two very important elements in the socio-political system in every country, bothin developed and developing countries. Political Education is a process of learning andunderstanding of the rights, obligations and responsibilities of every citizen in the life of thenation and state. Political education is an activity that aims to shape and foster politicalorientations in individuals. This study seeks to portray the role of political parties,especially the Democratic National Party in Malalayang District, in carrying out theirfunctions in terms of political education to the public. Forms of political education carriedout are scheduled meetings, enlightenment of political insights, supporting factors andobstacles to the implementation of political education are internal factors that supportinclude the image and figure of the Democratic National party. While the inhibiting factoris Human Resources, knowledge. External factors that support are curiosity, while theinhibitors are the pragmatic attitude of the community and community responses.Keywords: Political Education; Democratic National Party.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MOTOLING KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Motoling) Paat, Hizkia
JURNAL POLITICO Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea Ke empat, yang meliputi empat aspek pelayana pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Rendahnya kinerja pelayanan akan membangun citra buruk pada Puskesmas, dimana pasien yang merasa tidak puas akan menceritakan kepada rekan-rekannya. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi kinerja pelayanan yang diberikan akan menjadi nilai plus bagi Puskesmas, dalam hal ini pasien akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuj mengetahui Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Motoling  dan apa saja  Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Motoling. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan pelayanan yang dilakukan di puskesmas motoking sudah berjalan dengan baik terlihat dari hasil wawancara dan penelitian dilapangan, diharapkan kinerja pegwai terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat.   Key words : Pelayanan Publik, Puskesmas     BAB 1 PENDAHULUAN   A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan di Indonesia dinyatakan dalam program Indonesia Sehat 2010. Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat , bangsa, dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memilki derajat kesehatan setinggi-tingginya di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum, pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan), namun ada beberapa pelayanan lainnya seperti pembuatan surat keterangan berbadan sehat, pembayaran, surat rujukan serta surat lainnya. Kinerja pelayanan menyangkut hasil pekerjaan, kecepatan kerja, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan harapan pelanngan, dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemerintah telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dengan mendirikan Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di seluruh wilayah Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Puskesmas berfungsi sebagai : 1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan . 2. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sudiro (2001) di beberapa Puskesmas di daerah Jakarta diketahui bahwa pada umumnya pasien mengeluh dengan antrian pada saat pengurusan administrasi yang mampu mencapai 15 sampai 20 menit. Hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya jumlah kunjungan di Puskesmas. Puskesmas Kecamatan Motoling adalah salah satu Puskesmas pemerintah di Kabupaten Minahasa Selatan. Dan untuk mecapai derajat kesehatan yang optimal yang memuaskan bagi pasien melalui upaya kesehatan perlu adanya pelayanan yang baik yang diberikan oleh pegawai oleh sebab itu dituntut kinerja yang tinggi dari pegawai. Kinerja pelayanan pada Puskesmas Motoling masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat karena masih seringnya terdengar keluhan pasien maupun keluarganya dimana masih seringnya pegawai Puskesmas yang lambat dalam memberikan pelayanan, pasien sering menunggu lama untuk mendapatkan giliran dilayanani oleh pegawai. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul: “Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Motoling (suatu Studi Tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan)” . B. Rumusan Masalah Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah : Bagaimanakah Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Motoling? Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Motoling?Faktor-faktor pendukung terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Motoling   C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Motoling D . Kegunaan Penelitian a)    Dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah Kecamatan Motoling khususnya Puskesmas Kecamatan Motoling dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b)    Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Efektifitas Konsep efesiensi dan efektifitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efesiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengerbonan yang dikeluarkan. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur, ( S. Wojowisoto, 1980). Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif ( Ensiklopedia Administrasi, 1989:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat ( 1993:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. “The Liang Gie (1988 :34)berpendapat “Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.” B. Konsep Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Dan kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Seperti yang dilaksanakan pada instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang – undangan.Seperti yang dikemukakan oleh Agung Kurniawan,2005:6: “ Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan ( melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan” Jadi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dengan waktu yang singkat, mudah serta dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat yang menikmati layanan itu.Pendapat lain Seperti yang dijelaskan (Kotler dalam Sampara Lukman 2000:4: Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik” BAB III METODE PENELITIAN   A. Jenis Penelitian Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif, karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Hal itu sesuai denan yang dikatakan oleh Sanapiah Faisal (1999:20) bahwa penelitian deskriptif atau penelitian taksonomik atau penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada. Karena itu pada penelitian deskriptif tidak dilakukan pengujian hipotesis untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teoti. B. Fokus Penelitian Adapun fokus dalam penelitian ini berdasarkan Pendapat dari Agus Dharma tentang 3 cara dalam mengukur kinerja. Menurutnya “kinerja atau prestsi kerja adalah suatu yang dihasilkan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang”. Ada tiga cara dalam mengukur kinerja: a) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. b) Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan. Dalam hal ini mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, yakni seberapa baik penyelesaiannya. c) Ketepatan waktu, adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Indikatornya yaitu Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. C. Jenis dan Sumber data 1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang atau informan yang secara sengaja dipilih untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada relefansinya dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ialah: Informan Yaitu apabila menurut Moleong (2000:90) “Informan merupakan orang dalam yang digunakan untuk memberikan keterangan dan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun nara sumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer adalah atau Informan : -          Kepala Puskesmas 1 orang -          Staf Puskesmas 5 orang -          15 orang Masyarakat di kecamatan Motoling yang diambil dari 3 desa berbeda yang ada di Kecamatan Motoling. 2. Data Sekunder D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Wawancara 2. Observasi. 3. Dokumentasi E. Teknik Analisis Data Analisis data menurut Sanapiah Faisal (1999:255-258) terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: a) Reduksi data (Data reduction) yang merupakan proses merangkum, mengikhtisarkan atau menyeleksi data dari catatan lapangan yang kemudian dimasukkan dalam kategori tema yang mana, fokus atau permasalahan yang mana sesuai dengan fokus penelitian. b) Penyajian data (Data display) merupakan proses penyajian data kedalam sejumlah matrik yang sesuai yang berfungsi untuk memetakan data yang telah direduksi, juga untuk memudahkan mengkontruksi didalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan mnginterprestasikan data. c) Menarik kesimpulan, yaitu membuat suatu kesimpulan sementara yang dapat dijadikan sebagai suatu pembekalan dalam melaksanakan penelitian untuk memberikan penafsiran dari data yang diperoleh terutama data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penarikan kesimpulan atau vertifikasi dilakukan dengan longgar, tetap terbuka, tetapi semakin lama lebih semakin rinci berdasarkan kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dilapangan dan mengakar dengan kokoh. Data yang diperoleh dilapangan, disajikan sedemikian rupa, kemudian dianalisa terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN Pembahasan Kinerja Pelayanan Publik Untuk mengetahui seberapa besar kinerja Pelayanan pada Puskesmas Motoling, maka peneliti menggunakan Teori Agus Darma yang mengemukakan tiga dimensi untuk menilai kinerja dalam suatu organisasi yaitu dari dimensi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.berikut ini pemaparan Kinerja Pelayanan di Puskesmas Motoling, berdasarkan hasil penelitian penulis : a. Kuantitas Pelayanan Melalui wawancara dengan kepala UPT Puskesmas Kecamatan Motoling dr. Frangky Tumbuan : sesuai data yang ada jumlah pegawai yang ada di Puskesmas Kecamatan Motoling berjumlah 21 orang. kegiatan di Puskesmas Motoling mulai dari memeriksa pasien dan menentukan diagnose, memberikan Therapy dan penyuluhan, merujuk pasien (Eksternal/Internal), memberikan surat keterangan sakit, memberikan surat keterangan sehat, memberikan pelayanan P3K, dan mendokumentasikan kunjungan pasien merupakan tugas pokok dari Puskesmas Motoling yang dilaksanakan setiap hari kepada semua masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Motoling. Pada bagian obat, dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semua kegiatan dibagian obat terlaksanan 100%, adapun kegiatan pelayanan resep, meracik obat dan distribusi obat merupakan tugas pokok dari Sub Bagian Farmasi. Pelayanan resep yaitu memberikan obat kepada pasien sesuai dengan rujukan dokter. Meracik obat yaitu membuat obat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan distribusi obat bertujuan untuk menyalurkan obat ke unit-unit pelayanan Puskesmas Motoling yaitu pustu, perawatan umum, rumah bersalin, puskesmas keliling, kamar suntik, dan poliklinik gigi. Kegiatan penyuluhan obat ditujukan untuk pasien di puskesmas dan pasien di posyandu untuk memberikan penyuluhan kepada pasien tentang obat, kegiatan ini juga dilaksanakan sesuai dengan permintaan. Kegiatan selanjutnya dari sub bagian farmasi adalah Pelayanan Informasi Obat, pelayanan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pasien dan tenaga kesehatan di Puskesmas Motoling agar mereka dapat mengetahui akan pentingnya pemahaman obat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian. Dari hasil penelitian dan wawancara tersebut lihat bahwa semua kegiatan dan program kerja Puskesmas Motoling terlaksana dengan baik. Dari segi kuantitas, kinerja Puskesmas Motoling sudah baik, meskipun jumlah SDM terbatas namun mereka dapat menyelesaikan tugas mereka. b. Kualitas Pelayanan Dimensi yang ke dua untuk menilai Kinerja Pelayanan di Puskesmas Motoling adalah kualitas. Kualitas menyangkut mutu yang dihasilkan dalam suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. Dalam hal ini mencermunkan pengukuran tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak pemberi pelayanan dalam hal ini pegawai perawat dan dokter. Sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan masyarakat (pasien) maka pelayanan Puskesmas Motoling harus memuaskan masyarakat. Untuk mengukur kinerja Puskesmas Motoling dari dimensi kualitas maka dapat diukur dari Tangible (bukti fisik) di Puskesmas Motoling, Berikut ini pembahasannya. Tanggapan mengenai Tangible (Bukti Fisik) Puskesmas Motoling Tangible (bukti fisik) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang menyangkut penampilan fasilitas fisik, kebersihan, kelengkapan dalam pemberian pelayanan. Untuk mengetahui Kinerja Pelayanan di Puskesmas Motoling dilihat dari dimensi kualitas, dapat diukur dari bukti fisik yang dimiliki yaitu dilihat dari :  Kebersihan  Ketersediaan peralatan medis  Ketersediaan obat  Tanggapan Mengenai Kebersihan Puskesmas Motoling Selama peneliti meneliti di Puskesmas Motoling peneliti melihat setiap hari jika semua pasien sudah pulang, maka perawat segera membersihkan setiap ruangan di Puskemas Motoling. Namun masih ada beberapa sampah pelastik makanan dari beberapa pasien yang peneliti dapati karena masih kurangnya kesadaran pasien untuk membuang sampah pada tempatnya, dimana pasien makan disitulah sampah dibuang.  Ketersediaan Peralatan Medis Berikut peneliti juga mengkaji tentang ketersediaan peralatan medis di puskesmas motoling. Peralatan medis harus dimiliki oleh setiap puskesmas untuk memeriksa pasien. Untuk mengetahui seberapa lengkap peralatan medis yang dimiliki oleh Puskesmas Motoling, maka mewawancarai informan yakni masyarakat yang pernah memeriksakan diri di puskesmas. Dari hasil wawancara dengan ibu. Deisi M yang pernah memeriksakan diri di puskesmas mengatakan peralatan medis Puskesmas Motoling sudah lengkap karena setiap saya datang berobat peralatan medis selalu tersedia jadi, saya tidak perlu menunggu lama di ruang periksa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu. Memey beliau mengatakan : Selain peralatan medis yang lengkap, di Puskesmas Motoling juga dilengkapi dengan fasilitas Laboratorium yang walaupun tidak selengkap yang ada di rumah sakit seperti yang ada di manado, namun kami sudah bersyukur karena sudah ada laboratoriumnya. Dari beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ketersediaan peralatan medis di puskesmas Motoling sudah baik. Peralatan yang memadai dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi pasien.  Ketersediaan Obat Berikutnya penulis meneliti mengenai ketersediaan obat yang ada di puskesmas Motoling. Untuk mengetahui seberapa lengkap ketersediaan obat di Puskesmas Motoling, peneliti mewawancarai informan masyarakat yang pernah berobat di puskesmas Motoling. Dari hasil wawancara dengan Bapak Jemmy A, yang pernah menerima pelayanan di puskesmas motoling, beliau mengatakan : ketersediaan obat di Puskesmas Motoling saya rasa cukup baik, obat-obat standart di puskesmas telah tersedia, hal ini karena pada waktu saya mengantar ibu saya berobat, dokter di puskesmas memberikan obat-obat yang lengkap. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu. Renny yang juga pernah berobat di puskesmas, beliau mengatakan : Pelayanan yang diberikan di puskesmas Motoling, saya rasa sudah cukup baik, terutama dalam hal ketersediaan obat-obatan, saya rasa walaupun tidak selengkap rumah sakit yang ada di amurang ataupun manado, namun untuk sekelas puskesmas, puskesmas motoling sudah dapat dikatakan baik. Pengalaman saya berobat, ketersediaan obat disana sudah memadai. c. Ketepatan Waktu Pelayanan Adapun dari dimensi kualitas, yaitu waktu antrian di ruang administrasi dari hsil penelitian terlihat cukup cepat, ketika pasien berada di ruang periksa, pasien langsung ditangani oleh dokter, juga ketika pasien berada di ruang resep, pasien langsung dilayani oleh petugas yang bertugas memberikan obat kepada pasien. Jumlah petugas pelayanan kesehatan di puskesmas Motoling memang sedikit, namun mereka dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan mereka tepat waktu. BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kuantitas Kinerja pelayanan Puskesmas Motoling dari segi kuantitas sudah bagus dimana program kerja dan kegiatan semuanya dapat terealisasi dengan baik, bahkan ada dua kegiatan yang pencapaiannya melebihi target yang direncanakan yaitu, pemeriksaan ibu hamil dan K4. 2. Kualitas pekerjaan Tangible (bukti Fisik), menurut pasien memuaskan dilihat dari kebersihan, ketersediaan peralatan medis, dan ketersediaan obat. 3. Ketepatan waktu Dari segi ketepatan waktu juga sudah bagus, dilihat dari disiplin pegawai yang datang tepat pada waktunya sehingga mereka dapat menyelesaiakan pekerjaan tepat pada waktunya. Adapun program kerja di Puskesmas Motoling dapat terealisasikan tepat waktu dikarenakan tingginya disiplin pegawai. B. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka, peneliti menyarankan kepada Puskesmas Motoling untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan, dengan menambah pegawai kesehatan agar kedepannya bisa lebih cepat lagi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Pemberian bantuan kepada pasien jangan hanya difokuskan pada pasien Lansia, namun harus merata terhadap semua usia, siapa saja yang membutuhkan bantuan, kebersihan harus tetap dijaga, agar pasien tetap nyaman berobat di Puskesmas Motoling. DAFTAR PUSTAKA   Babakus, E. dan Boller (1992),’An Empirical Assesment of The SERVQUAL Scale’, Journal of Business Research, Vol. 24: 253-268. Handriana, T. (1998), ‘Analisis Perbedaan Harapan Kualitas Jasa Pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Surabaya’, Tesis S2 Moelyono.1997. Kamus Besar Indonesia. PT Gramedia. Jakarta. Moenir H.A.S. 1997. Manajemen Pelayanan Umum. Bumi Aksara.  Jakarta. Mitrani, Alain. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompoetensi. Jakarta. Grafiti. Osborn, David dan Geabler, Ted. 1993. Reinventing Government :  how Entrepreneurial sprit is Transforming the Public sector. New York : Plume Book. Parasuraman, Zeithaml, A.V. dan Berry L.L. (1985), ‘A Conceptual model of Service Quality’, Journal of Retailing, Vol. 67: 420-450. Parasuraman, Zeithaml, A.V. dan Berry L.L. (1994), ‘Reassesment of Expectations as a Comparison Standar in Measuring Service Quality: Implications for Further Research’, Journal of Marketing, Vol. 9:111-124Sinambela, Poltak Lijan dkk. 2010.Reformasi Pelayanan Publik. PT Bumi Aksara. Jakarta. Syafie, Kencana Inu. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Reflika Aditama. Sianipar J.P. 1999. Perencanaan Peningkatan Kerja. LAN RI. Sampara, Lukman, Sutopo. 2003. Pelayanan Prima Lembaga Administrasi Negara RI. jakarta. Sampara, Lukman, Sugianto. 2001. Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima. LAN RI. Jakarta. Soekanto Soejono. 1995. Penilaian Organisasi Pelayanan Publik. Jakarta. Siagian, P.Sondang. (1996). Manajmen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta.   Sumber-Sumber Lain : Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pelayanan Publik. Keputusan Mendagri No. 100/57 Tahun 2002. Diatur lebih lanjut di dalam PP No. 65 tahun 2005 tentang ketentuan standar pelayanan minimal ( SPM ). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah.  
KAJIAN REKRUITMEN TIM RAIDER PADA YONIF 712 MANADO Asrullah, Asrullah
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan kebijakan strategis pertahanan negara Indonesia, makaPimpinan TNI AD mengambil suatu kebijakan yaitu meningkatkankemampuan prajurit Batalyon Infanteri Regular menjadi Batalyon InfanteriRaider dengan harapan agar prajurit Raider di samping mampumelaksanakan berbagai operasi taktis dalam rangka Operasi Militer Perang(OMP) dan Operasi Militer selain Perang (OMSP), juga mampu melaksanakanoperasi khusus Raid penghancuran dan Raid pembebasan Sandera atautawanan (raid cur/baswan) untuk menghadapi ancaman non tradisional yangbersifat lintas negara maupun isu-isu keamanan yang timbul di dalam negeri.Pasukan Raider adalah pasukan yang mempunyai kualifikasiinternasional (international kualification). Sistem rekruitmen dilaksanakandengan melaksanakan seleksi di lembaga Pendidikan Infantri dan Batalyonyang meliputi kesehatan, psycologi dan jasmani diatas kemampuan rata-ratapasukan batalyon infanteri biasa. Raider sebagai pasukan khusus dibawahkomando Kodam, Devisi serta brigade dan sebagai Batalyon pemukul. Memilikikemampuan pembebasan sandera dan penghancuran. Salah satupertimbangan khusus ditempatkan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Yonif 712Raider karena berbatasan dengan negara Philipin. Untuk itu tim Raider Yonif712 memegang peranan penting dalam menjaga perbatasan khususnyadiwilayah Provinsi Sulawesi Utara.Pasukan Raider berperan penting dalam upaya untuk menjaga daerahdaerahperbatasan yang menjadi daerah tutorial Indonesia. Untuk itudibutuhkan suatu sistem yang dapat merekruit pasukan-pasukan yang siapuntuk ditugaskan di perbatasan Indonesia. Karena pola rekruitmen yangditerapkan tentu sangat berpengaruh pada profesionalisme dan integritas daripasukan yang terbentuk.Kata Kunci : Rekruitmen dan Tim Raider
PERAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT YANG ADA DI KELURAHAN ONDONG KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN SITARO1 Mananoma, Stifly
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMedia masa mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Perankomunikasi sangat menentukan dalam penyampaian informasi maupun suatu kebijakan pemerintah.Sejalan dengan tingkat perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat, maka metodekomunikasi pun mengalami perkembangan yang pesat pula.Media elektronik dewasa ini, seperti TVswasta yang cenderung memberikan pengajaran politik yang buruk terhadap masyarakat, denganmemperlihatkan perilaku-perilaku saling memarahi, mengungkap atau menampilkan, perusakankantor-kantor, rumah ibadah. Perkalihan masal atau tauran, demo dan pertengkaran para anggotaDPR serta memaki-maki sesama pengacara pembela koruptor, sehingga lambat laun hal ini akanmengedap dalam pikiran masyarakat bahwa peerilaku politik disekitar kita seperti itu.Penelitian ini mengkaji mengenai peran media masa khususnya media elektronik dalammemberikan pendidikan politik bagi masyarakat yang ada di kelurahan Ondong, Kecamatan SiauBarat, Kabupaten Sitaro.Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenaidata hasil penelitian yang mengunakan jenis data penelitan kualitatif.Dari hasil penelitian didapati Media elektronik menjadi sarana mendidik masyarakatkelurahan Ondong untuk lebih berpartisipasi dalam aktivitas politik pemerintahan.di KelurahanOndong Kecamatan Ondong, menyatakan bahwa pendidikan politik yang diberikan cukup baikmelalui media massa.Keywords : Media Massa, Pendidikan Politik

Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue