Garuda - Garba Rujukan Digital

OPINI PUBLIK TERHADAP PENCITRAAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN TINGKAT ELEKTABILITAS POLITIK PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 DI KABUPATEN MINAHASA Malonda, Riskia
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPada Pilpres 2019 salah satu strategi yang dimainkan oleh para kandidat adalah politik pencitraan. Hal ini dianggap penting dan dipercaya dapat menaikkan elektabilitas masing-masing kandidat. Namun faktanya efektifitas dari strategi ini masih perlu di teliti lebih lanjut untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya terhadap opini masyarakat yang menjadi target dari strategi ini. Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah yang oleh masing-masing kandidat diterapkan strategi pencitraan yang cukup massif. Namun hasil dari strategi pencitraan dari masing-masing kandidat mendapat respond dan tanggapan yang bervariasi dari masyarakat. Hal itu tergambar pada opini yang terbentuk di tengah masyarakat, bahkan hingga bagaimana mereka menentukan dan menggunakan hak pilih. Variasi respon dari masyarakat tersebut merupakan akibat dari variasi dan sumber informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang kandidat.Â Kata Kunci : Opini Publik; Pencitraan Politik; ElektabilitasÂ Â PUBLIC OPINION ON POLITICAL IMAGING IN INCREASING THE POLITICAL ELECTRABILITY LEVEL IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION IN MINAHASA REGENCYÂ By: Riskia MalondaÂ ABSTRACTIn the 2019 Presidential Election one of the strategies played by the candidates was imaging politics. This is considered important and is believed to increase the electability of each candidate. But the fact that the effectiveness of this strategy still needs to be examined further to measure how much influence it has on the public opinion that is the target of this strategy. Minahasa Regency is one area where each candidate has implemented a massive imaging strategy. However, the results of the imaging strategy of each candidate received responses and varied responses from the public. This is reflected in the opinions formed in the community, even how they determine and exercise their right to vote. Variations in response from the community is a result of variations and sources of information held by the community about candidates.Â Keywords: Public Opinion; Political Imaging; Electability

PERILAKU PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI DESA BONGKUDAI SELATAN KECAMATAN MOOAT KABUPATEN BOLAANG MONGODOW TIMUR Rompas, Indra Richard
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPerhatian terhadap perilaku memilih di Indonesia mengalami peningkatan sejalan dengan era transisi demokrasi yang antara lain ditandai dengan hadirnya pemilihan umum yang bebas dan jujur. Pemilihan umum yang dilakukan secara bebas membuat pemilih lebih independen dalam menentukan pilihan politiknya. Pemilih tidak lagi diasosiasikan dengan partai atau kelompok tertentu. Dalam situasi yang bebas tersebut hasil pemilihan umum menjadi lebih sulit diperkirakan, hal ini berbeda dengan pemilu-pemilu pada jaman orde baru, dimana peranan dan intervensi pemerintah dalam memobilisasi massa menjelang pemilu terlihat begitu nyata, dengan jumlah partai yang terbatas, dimana terdapat satu partai dominan, hasil pemilu orde baru relatif mudah diperkirakan. Partisipasi para pemilih pemula dalam menentukan pilihannya biasanya ditentukan berdasarkan manifestonya atau sekedar keterkaitan emosional. Para pemilih pemula biasanya mempunyai komitmen yang kuat terhadap kepentingan-kepetingan politik kaumnya, lebih mandiri dan bebas dalam menentukan pilihan politiknya, lebih jelas ideologi politiknya, lebih banyak memihak kepentingan umum dan sebagainya. Para pemilih pemula biasanya masih mencari partai atau figur yang dianggap tepat untuk mereka pilih, dan mereka merupakan pemilih yang berada dalam tahap mengenal politik dan masih mudah dipengaruhi oleh sosialisasi yang sangat intens. Maka dari itu, para pemilih pemula sering kali dijadikan sasaran partai politik untuk ditarik menjadi pendukung mereka. Proses perubahan sikap dari para voters juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengetahuan, ideologi, lingkungan dan berbagai hal yang dapat memberikan pengetahuan mereka terhadap calon pemimpin yang akan dipilihnya. Perilaku yang berubah-ubah dari pemilih menunjukkan bahwa pemilih itu belum berada pada pemilih yang matang karena sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Selain itu pemilih yang masih berada dalam kondisi yang bimbang atau sering disebut swing voters sangat menguntungkan bagi aktor politik tapi sangat merugikan sistem politik. Di Desa Bongkudai Selatan pada pemilihan umum tahun 2019, terlihat ada beberapa factor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam memilih. diantaranya factor sosiologis seperti asal daerah calon legislatif, dan hubungan keluarga dengan calon pemilih, kemudian factor psikologis yakni hubungan kedekatan yang dibangun oleh para calon anggota legislatif serta tim sukses untuk presiden dan wakil presiden dengan berbagai instrument seperti uang dan pemberian lainnya, serta factor rasional yang berkaitan dengan program dan figure yang ditawarkan oleh partai dan juga rekam jejak yang dimiliki dari calon dan para tim sukses.Â Kata Kunci: Perilaku Pemilih: Pemilih Pemula: PemiluÂ Â ABSTRACTAttention to voting behavior in Indonesia has increased in line with the era of democratic transition which, among others, marked by the presence of free and honest elections. Free elections are made to make voters more independent in determining their political choices. Voters are no longer associated with particular parties or groups. In such a free situation the results of general elections become more difficult to predict, this is different from the elections in the New Order era, where the role and intervention of the government in mobilizing the masses ahead of the election seemed so real, with a limited number of parties, where there was a dominant party , the results of the New Order elections are relatively easy to predict. The participation of novice voters in determining their choices is usually determined based on manifesto or merely emotional connection. Novice voters usually have a strong commitment to the political interests of their people, are more independent and free in their political choices, clearer political ideology, more in favor of the public interest and so on. Beginner voters are usually still looking for parties or figures that are considered appropriate for their vote, and they are voters who are in the stage of knowing politics and are still easily influenced by very intense socialization. Therefore, novice voters are often targeted by political parties to be drawn into their supporters. The process of changing the attitudes of the voters is also influenced by several factors including knowledge, ideology, environment and various things that can provide their knowledge of the prospective leaders who will be chosen. Changing behavior from voters shows that the voters are not yet in the mature voters because at any time they can change according to conditions and times. Besides voters who are still in a state of uncertainty or often called swing voters are very beneficial for political actors but very detrimental to the political system. In the village of South Bongkudai in the 2019 general election, it was seen that there were several factors that influenced the novice voter to vote. including sociological factors such as regional origin of legislative candidates, and family relations with prospective voters, then psychological factors namely the closeness relationship established by legislative candidates and the success team for the president and vice president with various instruments such as money and other gifts, and rational factors relating to the programs and figures offered by the party and also the track record of the candidates and success teams.Â Keywords: Voter Behavior: Beginner Voters: Elections

DAMPAK BERALIHNYA KEWENANGAN PENYELENGGARA URUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KE PEMERINTAH PROVINSI Sumuweng, Ireine Olivia
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Dahulu pengelolaan SMA dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak dari terjadinya peralihan pengelolaan pendidikan tersebut. Dari hasil penelitian di kabupaten Minahasa Selatan, didapati peralihan tersebut memiliki dampak yang posistif, namun ada juga dampak negatifnya. Dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen), dan pemerintah kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah di deteksi dan mudah diambil solusinya. Namun pengalihan tersebut juga memiliki dampak yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Karena dampak dari kebijakan tersebut berpotensi membuat kabupaten Minahasa Selatan kehilangan SMA Negeri, kehilangan sumber daya manusia seperti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga pengajar, dan staf, bahkan keuangan. Tidak hanya itu pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga kehilangan aset sekolah seperti gedung dan isinya. Aset yang dahulu dikelola Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus dialih kelola ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya itu kabupaten Minahasa Selatan terpaksa harus menghapus salah satu program pendidikannya, yaitu program pendidikan gratis jenjang SMA. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kata Kunci : Dampak, Kewenangan, Pemerintah Daerah.Â ABSTRACTIn 2017, according to the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there has been a transfer of authority to manage Senior High Schools (SMA) in Indonesia. In the past, the management of SMA was managed by the district government, now it is transferred to the provincial government. So that the district government is only focused on managing elementary schools (SD) and junior high schools (SMP). By using qualitative methods, this study will identify the impact of the transition in education management. From the results of research in South Minahasa district, it was found that this transition had a positive impact, but there were also negative impacts. The positive impacts of this regulatory change include; first, the management of education is more focused and efficient. Due to the division of education management, namely the central government managing higher education (Dikti), the provincial government managing secondary education (Dikmen), and the district government managing basic education (Dikdas). Apart from being more focused, this management will also be more efficient and if there is success and failure in the world of education at each level it will be easy to detect and easy to find solutions. However, this diversion also had an unpleasant impact on the district government of South Minahasa. Because the impact of this policy has the potential to make the South Minahasa district lose public high schools, lose human resources such as Civil Servant teachers (PNS), teaching staff, and staff, even finances. Not only that, the South Minahasa government also lost school assets such as buildings and their contents. Assets that were previously managed by the South Minahasa District Government must be transferred to the North Sulawesi Provincial Government. Not only that, the South Minahasa district was forced to remove one of its education programs, namely the free high school education program.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Keywords: Impact, Authority, Local Government.ABSTRAKPada tahun 2017 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi alih kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia. Dahulu pengelolaan SMA dikelola oleh pemerintah Kabupaten sekarang dialih kelola ke Pemerintah Provinsi. Sehingga pemerintah Kabupaten hanya difokuskan untuk mengelola sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak dari terjadinya peralihan pengelolaan pendidikan tersebut. Dari hasil penelitian di kabupaten Minahasa Selatan, didapati peralihan tersebut memiliki dampak yang posistif, namun ada juga dampak negatifnya. Dampak positif dari perubahan regulasi ini diantaranya; pertama pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien. Karena adanya pembagian pengelolaan pendidikan, yaitu pemerintah pusat mengelola pendidikan tinggi (Dikti), pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah (Dikmen), dan pemerintah kabupaten mengelola pendidikan dasar (Dikdas). Pengelolaan ini selain lebih fokus juga akan lebih efisien dan jika terjadi keberhasilan serta kegagalan pada dunia pendidikan pada tiap jenjangnya akan mudah di deteksi dan mudah diambil solusinya. Namun pengalihan tersebut juga memiliki dampak yang kurang menyenangkan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Karena dampak dari kebijakan tersebut berpotensi membuat kabupaten Minahasa Selatan kehilangan SMA Negeri, kehilangan sumber daya manusia seperti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga pengajar, dan staf, bahkan keuangan. Tidak hanya itu pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga kehilangan aset sekolah seperti gedung dan isinya. Aset yang dahulu dikelola Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan harus dialih kelola ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tidak hanya itu kabupaten Minahasa Selatan terpaksa harus menghapus salah satu program pendidikannya, yaitu program pendidikan gratis jenjang SMA. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kata Kunci : Dampak, Kewenangan, Pemerintah Daerah.Â ABSTRACTIn 2017, according to the mandate of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there has been a transfer of authority to manage Senior High Schools (SMA) in Indonesia. In the past, the management of SMA was managed by the district government, now it is transferred to the provincial government. So that the district government is only focused on managing elementary schools (SD) and junior high schools (SMP). By using qualitative methods, this study will identify the impact of the transition in education management. From the results of research in South Minahasa district, it was found that this transition had a positive impact, but there were also negative impacts. The positive impacts of this regulatory change include; first, the management of education is more focused and efficient. Due to the division of education management, namely the central government managing higher education (Dikti), the provincial government managing secondary education (Dikmen), and the district government managing basic education (Dikdas). Apart from being more focused, this management will also be more efficient and if there is success and failure in the world of education at each level it will be easy to detect and easy to find solutions. However, this diversion also had an unpleasant impact on the district government of South Minahasa. Because the impact of this policy has the potential to make the South Minahasa district lose public high schools, lose human resources such as Civil Servant teachers (PNS), teaching staff, and staff, even finances. Not only that, the South Minahasa government also lost school assets such as buildings and their contents. Assets that were previously managed by the South Minahasa District Government must be transferred to the North Sulawesi Provincial Government. Not only that, the South Minahasa district was forced to remove one of its education programs, namely the free high school education program.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Keywords: Impact, Authority, Local Government.

EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2019 Lapedandi, Ervina Yanti
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKDana desa merupakan instrument yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Namun pada faktanya banyak sekali pengelolaan dan penggunaan dana desa yang justru menjadi permasalahan di desa. Misalnya saja prioritas program yang di tetapkan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa oleh masyarakat di rasa kurang tepat dan tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Belum lagi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan berbagai program yang Â menggunakan dana desa terkesan berorientasi bisnis dan hasilnya berkualitas buruk. Hal itu terjadi karena lemahnya mekanisme evaluasi yang dilakukan terkait berbagai kebijakan dan program yang menggunakan dana desa. Penelitian ini dilakukan di desa Sea kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa, dimana terdapat banyak sekali kebijakan penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan. Penelitian ini menfokuskan pada mekanisme evaluasi kebijakan yang ada terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Sea, dengan menggunakan indicator yang dikemukan oleh William Dunn (2007), yaitu bagaimana sebuah kebijakan itu dapat dievaluasi adalah dengan melihat bagaimana Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, dan Appropriatenes dari kebijakan yang dievaluasi. Temuan penelitian menggambarkan, pengelolaan dan desa di Desa Sea masih banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan bagaimana sebuah kebijakan yang baik.Â Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Dana Desa; Desa SeaÂ Â ABSTRACTThe village fund is an instrument established by the central government as an effort to improve the welfare of the community in the village. However, in fact there are a lot of management and use of village funds which are actually a problem in the village. For example, the program priorities set by the village government that use village funds by the community are deemed inaccurate and of no benefit to the community. Not to mention that the village government in implementing various programs that use village funds seems business-oriented and the results are of poor quality. This happened because of the weak evaluation mechanism carried out in relation to the various policies and programs that use village funds. This reSearch was conducted in Sea village, Pineleng sub-district, Minahasa district, where there are many policies on the use of village funds that do not match what is expected. This reSearch focuses on the existing policy evaluation mechanism related to the management and use of village funds in the village of Sea, using indicators proposed by William Dunn (2007), namely how a policy can be evaluated is by looking at how Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and appropriatenes of the evaluated policies. The reSearch findings illustrate that many of the management and villages in Desa Sea are not in accordance with the requirements of a good policy.Â Keywords: Policy Evaluation; Village Fund; Sea Village

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Alfon Kimbal, Trivena Y.P. Karinda, Welly Waworundeng,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPembangunan di pedesaan merupakan salah satu penunjang keberhasilan perekonomian desa seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tata kelola BUMDes di Desa Kiawa Satu Utara dan Desa Kiawa Dua Induk Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Tata kelola BUMDes tersebut akan dikaji dengan melihat panduan pendirian pengelolaan BUMDes yang mewajibkan prinsip Kooperatif, Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabel. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi Kooperatif, Kemampuan dari pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum sepenuhnya mampu atau efektif dalam mengelola BUMDes dikarenakan kepengurusan BUMDes yang sering terganti sehingga mempengaruhi berkembangnya BUMDes yang ada. Dari sisi Partisipatif, terlihat masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan masih kurangnya kontribusi dari pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Jika dari sisi Transparansi, pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara selalu terbuka dalam mengelola BUMDes khususnya mengenai pendapatan dan pemasukan hasil BUMDes. Sedangkan dari sisi Akuntabel, terdapat beda pendapat dari pengelola BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes.Â Kata Kunci : Tata kelola; BUMDes. Â Â Â ABSTRACTDevelopment in rural areas is one of the supporting factors for the success of the village economy, such as creating jobs for the community and increasing village income. The successful implementation of development depends on the selection of goals to be achieved by using resources to achieve these goals. By using a qualitative method, this research aims to see how the governance of BUMDes in Kiawa Satu Utara Village and Kiawa Dua Induk Village, Kawangkoan Utara District, Minahasa Regency. The BUMDes governance will be reviewed by looking at the guidelines for establishing BUMDes management which require the principles of Cooperative, Participatory, Transparency, and Accountable. The research findings illustrate from the cooperative side, the ability of BUMDes administrators in Kiawa Satu Utara is currently not fully capable or effective in managing BUMDes because BUMDes management is often changed so that it affects the development of existing BUMDes. From the participatory side, it is seen that there is still a lack of participation from the community and there is still a lack of contributions from BUMDes managers in Kiawa Satu Utara. In terms of transparency, BUMDes managers in Kiawa Satu Utara are always open in managing BUMDes, especially regarding BUMDes revenue and income. Meanwhile, from the accountable side, there are different opinions from BUMDes managers and village governments in the accountability for management or BUMDes results.Â Keywords: Governance; BUMDes.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI DESA MALOLA KECAMATAN KUMELEMBUAI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Salangka, Wilson P.R
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPartisipasi masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana desa tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat desa dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di desa. Partisipasi dalam konteks pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa, ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Bukan secara komprehensif untuk mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan, sehingga pemerintah desa dan BPD belum bisa menjamin bahwa seluruh usul masyarakat dalam Musrenbang akan direalisasikan dalam APBDes. Musrenbang merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemerintah menginginkan agar proses pembangunan digagas dari bawah. Ada beberapa persoalan yang menyebabkan Musrenbang tidak efektif. Pertama, prinsip partisipasi rakyat dalam proses Musrenbang sangat minim. Kedua, prinsip responsive, Musrenbang kurang ditopang oleh pembangunan organisasi-organisasi rakyat. Demokrasi tidak mungkin berdiri tanpa adanya rakyat yang terorganisir. Ketiga, prinsip holistic, proposal Musrenbang sering disabotase oleh birokrasi korup peninggalan kolonialisme. Dalam banyak kasus, proposal Musrenbang dari desa tidak diwakili oleh delegasi yang ditunjuk rakyat. Akan tetapi, pada tingkat desa, forum Musrenbang berpotensi dimajukan oleh gerakan rakyat. Asalkan bisa membangkitkan partisipasi rakyat di dalamnya, maka forum Musrenbang di tingkat lokal bisa menjadi alat untuk memaksa pemerintahan lokal merespon kebutuhan-kebutuhan mendesak rakyat.Â Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; MusrenbangÂ Â ABSTRACTThe participation of the village community in the preparation of a village development plan should be a measure of the extent to which the village develops the values of good village governance in the wheels of government. The involvement of village communities in a broad sense must be encouraged through both regulation and the creation of an ideal climate for democratization in the village. Participation in the context of the implementation of the Village Development Planning Consultation (Musrembang) is actually more understood as the contribution of the village community to increasing the effectiveness and efficiency of development. Not comprehensively to promote democratization and empowerment of village communities in decision-making for development financing, so the village government and BPD cannot guarantee that all community proposals in the Musrenbang will be realized in the APBDes. Musrenbang is the mandate of Law Number 25 of 2004 concerning the national development planning system. With this Musrenbang, it is hoped that many people can participate in the development process. The government wants the development process to be initiated from below. There are several problems that cause the Musrenbang to be ineffective. First, the principle of people's participation in the Musrenbang process is minimal. Second, the principle of responsiveness, the Musrenbang is less supported by the development of people's organizations. Democracy is impossible without an organized people. Third, holistic principles, Musrenbang proposals are often sabotaged by the corrupt bureaucracy left over from colonialism. In many cases, Musrenbang proposals from villages were not represented by delegates appointed by the people. However, at the village level, the Musrenbang forum has the potential to be promoted by the people's movement. As long as it can generate people's participation in it, the Musrenbang forum at the local level can be a tool to force local governments to respond to the pressing needs of the people.Â Keywords: Community Participation; Musrenbang

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KEPULAUAN SITARO 2018 Wiesje Wilar, Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilih belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara pararel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah PegawaiÂ Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan UmumÂ Â PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201Â By:Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje WilarÂ Â ABSTRACTThe study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.Keywords: Performance; General Election Commissions.ABSTRAKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Tahun 2018 di kabupaten Sitaro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja KPU Sitaro dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018 belum sesuai dengan yang di harapkan. Hal itu terlihat dari kinerja KPU Sitaro dalam mempersiapkan sampai melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati yang belum efektif dan efisien. Salah satu bukti buruknya kualitas layanan KPU yaitu dalam memberikan sosialisasi Pilkada yang dinilai masih belum baik karena di anggap kurang mampu mendekatkan tujuan sosialisasi itu kepada masyarakat. Bahkan dalam hal responsivitas terhadap pemutakhiran data pemilih belum baik, karena kegiatan sosialisasi berlangsung secara pararel dan di anggap kurang memuaskan masyarakat. Selain itu responsivitas KPU dalam hal penempatan personil belum sesuai harapan karena penempatan komisioner pada divisi tidak di lakukan berdasarkan penilaian objektif berdasarkan latar belakang pendidikan pelatihan yang di ikutinya. Akuntabilitas KPU juga kurang baik karena kurang komitmen organisasi lembaga ini. Hal ini tak lepas dari kenyataan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kerja, antara lain aparat sekretariat yang adalah PegawaiÂ Negeri Sipil dan secara jelas adalah merupakan aparat pemerintah yang tentu saja membawa budaya kerjanya yaitu budaya birokrasi pemerintahan.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan UmumÂ Â PERFORMANCE OF GENERAL ELECTION COMMISSION IN ELECTION OF REGENT AND HEAD REGENT HEAD REGENCY IN SITARO KEPULAUAN REGENCY 201Â By:Ignas Frans Pangumpia, Jamin Potabuga, Wiesje WilarÂ Â ABSTRACTThe study aims to determine the performance of the General Election Commission (KPU) in the implementation of the 2018 regional head elections in Sitaro district. This research uses descriptive qualitative method with analytical approach. The results showed that the performance of the Sitaro KPU in the election of the regent and deputy regent in 2018 was not as expected. This can be seen from the performance of KPU Sitaro in preparing to hold the election of regents and deputy regents who have not been effective and efficient. One proof of the poor quality of KPU's services is that in providing local election socialization which is considered to be still not good because it is considered inadequate to bring the socialization objectives closer to the public. Even in terms of responsiveness to updating voter data is not good, because the socialization activities take place in parallel and are considered unsatisfactory to the public. In addition, the KPU's responsiveness in terms of personnel placement has not been as expected because the placement of commissioners in the division was not carried out based on an objective assessment based on the educational background of the training that followed. KPU accountability is also not good due to lack of organizational commitment of this institution. This is inseparable from the reality of the infrastructure that supports the implementation of work, including secretariat officials who are Civil Servants and clearly are government officials who of course carry their work culture, that is the culture of government bureaucracy.Keywords: Performance; General Election Commissions.

â€Efektivitas Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (PILEG) Tahun 2009 di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohonâ€. 1 Mandagi, Stevani
JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPemilihan umum adalah merupakan sarana politik untuk mewujudkan suatu lembaga negara yang representatif, akuntabel dan berlegitimasi. Penyelenggaraan pemilu secara reguler merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung, dan sekaligus sebagai sarana kontrol dan evalusi politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggaraan Negara pada masa lalu dan masa mendatang. Namun penyelengaraan pemilu 2009 dan Pilkada di berbagai daerah memiliki berbagai kekurangan. Kekurangan ini terjadi karena terdapat minimnya sosialisasi pada pemilu dan pilkada yang telah berlangsung. Lemahnya sosialisasi ini mengakibatkan berbagai permasalahan pelaksanaan pemilihan seperti besarnya kertas suara sehingga pihak pemilih banyak yang bingung menentukan pilihannya serta minimnya jatah waktu sosialisasi kepada pemilih Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2009 salah satunya sangat ditentukan oleh sosialisasi pemberian suara yang baru yaitu mencontreng kepada para masyarakat pemilih. Terjadinya golput dari data KPU Kota Tomohon, sekitar kurang lebih 16,5 % di Kecamatan Tomohon Utara merupakan indikasi kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan Pemilu Legislatif (PILEG) 2009, bagaimana sosialisasi pemberian dan penghitungan suara yang dilakukan KPU dan PPK Kepada masyarakat pemilih, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sosialisasi Pemberian dan Penghitungan Suara di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Pemberian dan Penghitungan suara di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon belum efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa warga yang masih bingung cara memberikan suaranya pada saat pelaksanaan Pemilu Legislatif pada TPS-TPS yang ada di Kecamatan Tomohon Utara.Kata kunci : Sosialisasi, Pemberian dan Penghitungan Suara, Pemilu Legislatif.

PENTINGNYA REVITALISASI PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA UNTUK MENCEGAH MEKARNYA RADIKALISME PADA GENERASI MUDA Johny P. Lengkong, Franky Rengkung,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian rakyat rela untuk menerima, meyakini dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata, untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh dan mensosialisasikan Pancasila maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi dunia, modernisasi dan pesatnya era teknologi informatika, Konsensus nasional mulai luntur bahkan cenderung terkikis habis, padahal selama ini nilai-nilai dasarnya menjadi dasar dalam penanaman, penumbuhan, pengembangan rasa, jiwa dan semangat kebangsaan serta memberikan panduan, tuntunan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam melakukan perjuangan guna mencapai cita-cita nasionalnya, namun dalam kenyataanya konsensus nasional ini makin termarginal dihadang oleh idiologi dan idealisme yang multi kultur dan muti dimensi akibatnya makin memudar nilai-nilai kebangsaan, kebhinekaan dan keragaman yang mulanya menjadi kebanggaan bangsa IndonesiaÂ semakin hari terus terkoyak dan sejujurnya dapat dikatakan mengalami suatu kemunduran yang sangat menyedihkan. Indikasi dari kemunduran tersebut terlihat dengan semakin menipisnya semangat kebangsaan, kesadaran memiliki negeri ini dan makin kurang dihayatinya tata kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai ideologi Pancasila pada hampir semua generasi bangsa ini.Â Kata Kunci : Pancasila; Radikalisme; Generasi MudaÂ Â Â ABSTRACTThe importance of the position of Pancasila for the Indonesian people in the life of society, nation and state, so that the basic ideas that contain the concepts, principles and values contained in Pancasila must contain the truth of values that are not foreign to Indonesian society. Thus the people are willing to accept, believe and apply in real life, so that the basic ideas are strong and strong in order to be able to anticipate the times. To maintain, maintain, strengthen and socialize Pancasila, state administrators and all citizens are required to understand, believe in and implement the truth of the values of Pancasila in the life of the community, nation and state. However, as time goes by and the development of world globalization, modernization and the rapid development of the era of information technology, the national consensus is starting to fade and even tends to be completely eroded, even though so far its basic values have become the basis for planting, growing, developing a sense, spirit and national spirit and providing guidance, guidance and guidance for the Indonesian nation in carrying out the struggle to achieve its national ideals, but in reality this national consensus is increasingly being blocked by multi-cultural and multi-dimensional ideologies and ideals as a result of the fading of the values of nationality, diversity and diversity which initially became pride. the Indonesian nation continues to be torn apart every day and honestly it can be said that it is experiencing a very sad setback. Indications of this decline can be seen in the depletion of the national spirit, the awareness of belonging to this country and the less and less understanding of the life order based on the values of the Pancasila ideology in almost all generations of this nation.Â Keywords: Pancasila; Radicalism; Young generation

POTENSI ANCAMAN KEAMANAN DI PERAIRAN INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA FILIPINA Tambunan, Daniel
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini akan mengkaji tentang potensi ancaman keamanan di perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkanbahwa terdapat 4 potensi ancaman yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara Philipina. Keempat potensi ancaman itu ialah Illegal Fishing, Human Trafficking, penyelundupan, narkoba, dan imigran gelap. Dan dari Â keempat potensi ancaman tersebut, yang belum terjadi di perairan tersebut, yaitu human trafficking dan penyelundupan narkoba. Namun, dua lainnya sudah sering terjadi di perairan tersebut, yaitu illegal fishing dan imigran gelap. Sebenarnya permasalahan illegal fishing sempat berkurang pada saat ibu Susi Pudjiastuti menjadi menteri Kelautan Dan Perikanan, sementara kalau tentang imigran gelap sering terjadi dikarenakan kebanyakan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dekat negara Filipina mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka yang tinggal di Philipina.Â Kata Kunci: Potensi; Ancaman Keamanan; Perbatasan; Indonesia; FilipinaÂ ABSTRACTThis study will examine the potential security threats in Indonesian waters bordering the Philippines. By using qualitative methods, the research findings illustrate that there are 4 potential threats that must be faced by the government and the Indonesian people in the border area with the Philippines. The four potential threats are Illegal Fishing, Human Trafficking, smuggling, drugs, and illegal immigrants. And of the four potential threats, which have not occurred in these waters, namely human trafficking and drug smuggling. However, the other two have frequently occurred in these waters, namely illegal fishing and illegal immigrants. Actually, the problem of illegal fishing was reduced when Mrs. Susi Pudjiastuti became Minister of Maritime Affairs and Fisheries, meanwhile, illegal immigrants often occur because most people living on islands near the Philippines have kinship with those who live in the Philippines.Â Keywords: Potential; Security Threats; Border; Indonesia; PhilippinesÂ

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Franky R.D Rengkung

Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id

Phone
+6281311100340

Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id

Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Franky R.D Rengkung

Contact Email frankyrengkung@unsrat.ac.id

Phone +6281311100340

Journal Mail Official jurnalpolitico@unsrat.ac.id

Editorial Address Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115

Location Kota manado, Sulawesi utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Franky R.D Rengkung

Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id

Phone
+6281311100340

Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id

Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115

Location
Kota manado,

Sulawesi utara

INDONESIA