cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 30   31   32   33   34 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI MUSRENBANG DI DESA ARANGKAA KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Taawoeda, Delpianus
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Dengan menggunakan metode kualitatif, fokus penelitian tersebut akan dikaji dengan menggunakan konsep perencanaan yang dikemukakan oleh Arsyad (2002), yang menyatakan ada beberapa elemen dasar yang harus diperhatikan dalam sebuah perencanaan program yaitu: bagaimana proses pemilihan program yang akan dilakukan, bagaimana pelibatan masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat, dan bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan. Temuan penelitian menggambarkan, dari segi pelibatan masyarakat, perencanaan yang dilakukan dalam Musrenbang di Desa Arangkaa Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud sudah dapat dikatakan baik, karena masyarakat turut dilibatkan dalam proses pemilihan program yang akan dilaksanakan. Aspirasi masyarakat turut dipertimbangkan dalam pemilihan program. Akibat pelibatan masyarakat dalam pemilihan program, mendorong partisipasi masyarakat menjadi tinggi pada saat implementasi program yang telah ditentukan. Namun dari segi evaluasi program, temuan penelitian menggambarkan bahwa hal ini kurang baik karena hanya melibatkan warga masyarakat tertentu, tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: Perencanaan; Musrenbang  ABSTRACTThe purpose of this research is to describe the development planning process through the Development Plan Deliberation (Musrenbang) in Arangkaa Village, Gemeh District, Talaud Islands Regency. By using qualitative methods, the focus of the research will be examined using the planning concept proposed by Arsyad (2002), which states that there are several basic elements that must be considered in a program planning, namely: how is the program selection process to be carried out, how is community involvement, how community participation, and how the evaluation mechanism is carried out. The research findings illustrate, in terms of community involvement, the planning carried out in the Musrenbang in Arangkaa Village, Gemeh District, Talaud Islands Regency can be said to be good, because the community is involved in the process of selecting programs to be implemented. Community aspirations are taken into account in program selection. As a result of community involvement in program selection, it encourages high community participation at the time of implementing the predetermined program. However, from the point of view of program evaluation, the research findings illustrate that this is not good because it only involves certain members of the community, not involving the community as a whole. Keywords: Planning; Musrenbang
TIPOLOGI PEMILIH MAHASISWA PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (Suatu studi pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo) Melis Hasan, Achmad Husein Hasni &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai masyarakat kampus yang memiliki nalar kekritisan dan sikap idealis, seharus dalam menentukan pilihan politik lebih mengarah pada perilaku yang rasional atau tipologi rasional. Namun demikian sebagai bangsa yang berbudaya, tentunya aspek nilai budaya sangat mempengaruhi pilihan politik seseorang. Hal ini pun terjadi pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dimana, dalam menentukan hak politik sebahagian besar dipengaruhi oleh pertimbangan pilihan orang tua atau lebih dikenal dengan tipologi tradisional.  Pada aspek preferensi politik terdapat fenomena split ticket voting, atau pilihan politik mahasiswa yang berbeda diantara Pemilihan Presiden dan pemiliHan anggota DPRD tingkat Provinsi dan kabupaten/Kota. Pada pemilihan presiden mereka cenderung menggunakan rasionalitas dalam menentukan pilihan politik, sedangkan pada level pemilihan anggota DPRD lebih cenderung pada tipologi tradisional atau lebih pada pertimbangan orang tua. Atas fenomena tersebut maka penelitian ini menganalisis dan memetakan tipologi pemilih mahasiswa dengan tujuan menjawab pertanyaan 1) Bagaimana tipologi pemilih mahasiswa FIS UNG dalam menentukan pilihan politik dan, 2) Faktor apa yang mempengaruhi tipologi pemilih mahasiswa dalam menentukan hak pilih. Kata Kunci : Tipologi Pemilih, Mahasiswa, Pemilu.   ABSTRACTAs a campus community that has critical reasoning and idealistic attitude, in making political choices it is more directed to rational behavior or rational typology. However, as a civilized nation, of course aspects of cultural values greatly affect one's political choices. This also happened to students of the Faculty of Social Sciences, Gorontalo State University where, in determining political rights, it was largely influenced by considerations of parents' choices or better known as traditional typologies. In the aspect of political preference there is the phenomenon of split ticket voting, or different political choices of students between the Presidential Election and the election of members of the Provincial and Regency / City DPRDs. In presidential elections they tend to use rationality in determining political choices, while at the election level DPRD members are more inclined to traditional typologies or more to the consideration of parents. For this phenomenon, this study analyzes and maps the typology of student voters with the aim of answering questions 1) How typology of FIS UNG student voters in determining political choices and, 2) What factors influence the typology of student voters in determining voting rights. Keywords: Typology of Voters, Students, Elections.
KUALITAS PELAYANAN BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA BITUNG DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH Dapahari, Brenda Veibi
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPermasalahan pertanahan di Kota Bitung sampai saat ini masih kompleks. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan melihat bagaimana kualitas pelayanan Badan Nasional Kota Bitung dalam menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsinya yaitu pembuatan sertifikat tanah. Temuan penelitian menggambarkan bahwa kualitas pelayanan di Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung dapat dikatakan masih sangat rendah. Hal itu terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat sebagai penerima layanan khususnya dalam pembuatan sertifikat tanah. Yang paling banyak disorot oleh masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung adalah responsifitas dan kedisiplinan dari para pegawai yang ada di Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan; BPN  ABSTRACTUntil now, land issues in Bitung City are still complex. By using a qualitative method, this research will see how the service quality of the National Agency for Bitung City in carrying out one of its main tasks and functions, namely making land certificates. Research findings illustrate that the quality of service at the National Land Agency of Bitung City is still very low. This can be seen from the many complaints from the community as service recipients, especially in making land certificates. The most highlighted by the community regarding the quality of services available at the Bitung City National Land Agency is the responsiveness and discipline of employees in the Bitung City National Land Agency. Keywords: Service Quality; BPN
PROSPEK PENYELESAIAN KONFLIK KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA Trilke E. Tulung, Fahrin Umarama Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian Konflik Korea Utara dan Korea Selatan yang telah berlangsung selama 65 tahun hingga kini belum menemui jalan penyelesaian yang komprehensif walaupun sudah banyak pihak yang terlibat dan berbagai strategi dan solusi yang diupayakan. Tulisan ini mencoba menggambarkan prospek penyelesaian konflik Korea Selatan dan Korea Utara kedepan yang akan terjadi. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka (library research) ini tergambar bahwa berbagai hubungan kerjasama baik bilateral antara Korea maupun multilateral yang telah dilakukan hingga kini belum membawa dampak untuk perdamaian kedua Korea tanpa pengaruh besar Amerika dan Cina. Bahkan hingga kin yang terjadi justru sebaliknya, dimana masa depan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan cenderung akan tetap dalam kondisi konflik dan sangat berpeluang untuk pecah kembali perang besar antara kedua Korea. Hal tersebut disebabkan oleh kepemilikan senjata pemusnah masal antar benua oleh Korea Utara yang telah membuat negara tersebut tidak takut lagi dan tunduk kepada siapapun walaupun telah diberi ancaman dan sangsi bertubi-tubi. Kata Kunci: Konflik Korea.  ABSTRACTThe North Korean and South Korean Conflict Resolution which has lasted for 65 years has yet to find a comprehensive solution, even though many parties have been involved and various strategies and solutions have been pursued. This paper tries to describe the prospects of resolving the conflict in South Korea and North Korea in the future. From the results of research using the library research method (library research), it is illustrated that various bilateral and bilateral relations between Korea and the multilateral cooperation that have been carried out up to now have not yet had an impact on the peace of the two Koreas without the great influence of America and China. Even to the contrary, the future of relations between North and South Korea will likely remain in a state of conflict and is very likely to reignite a major war between the two Koreas. This is caused by the ownership of weapons of mass destruction between continents by North Korea which has made the country no longer afraid and submits to anyone despite being threatened and sanctioned repeatedly. Keywords: Korean Conflict
PERANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Lahengko, Yoddy
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK            Berada di posisi paling utara Indonesia dan berdekatan dengan negara tetangga Filipina, Kabupaten Sangihe menyimpan potensi wisata dengan sejuta pesona. Namun beberapa potensi daya tarik wisata yang menjanjikan masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sangihe. Buktinya, pesona yang dimiliki Kepulauan Sangihe belum bisa menarik turis asing dan dosmetic untuk mau berkunjung. Berdasarkan hasil penelitian hal itu disebabkan karena peran pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata belum mampu mengoptimalkan karena terhambat dari segi pendanaan. Selain itu, minimnya sumber daya manusia yang dapat mengkapitalisasi potensi kebudayaan dan pariwisata di kabupaten Kepulauna Sangihe, yang diperparah dengan rendahnya kesadaran dari masyarakat setempat tentang pentingnya pengembangan pariwisata. Memang sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan objek wisata, seperti penyediaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, dan melakukan kerjasama antar instansi pemerintah terkait, bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan objek wisata, serta pengembangan sumber daya manusia. Karena seharusnya pengembangan objek wisata didasarkan pada tiga indikator yaitu koordinator, fasilitator, stimulator. Namun hal itu nampaknya belum maksimal. Kata Kunci: Peran; Pengembangan; Pariwisata   ABSTRACT            Located in the northernmost position of Indonesia and close to neighboring Philippines, Sangihe Regency holds tourism potential with a million charms. However, several promising tourism potentials have not yet received the attention of the local government, particularly the Sangihe District Culture and Tourism Office. The proof is that the charm of the Sangihe Islands has not been able to attract foreign tourists and dosmetic to visit. Based on the results of this research, it is because the role of the local government, especially the Department of Culture and Tourism, has not been able to optimize it because it is hampered by funding. In addition, the lack of human resources that can capitalize on the potential of culture and tourism in Kepulauna Sangihe district, which is exacerbated by the low awareness of the local community about the importance of tourism development. Indeed, there have been several efforts made by the Culture and Tourism Office to develop tourist objects, such as providing a Tourism Development Master Plan, and collaborating between related government agencies, collaborating with the private sector in managing tourist objects, and developing human resources. Because the development of tourist objects should be based on three indicators, namely the coordinator, facilitator, stimulator. However, it seems that it is not optimal. Keywords: Role; Development; Tourism
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PEMILIH CERDAS DI BOLAANG MONGONDOW Mentang, Ivo R.T
JURNAL POLITICO Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatanrakyat yang diselenggarakan dalam pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkanundang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telahdirevisi menjadi Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011tentang penyelenggaraan pemilu disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum,selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifatnasional, tetap dan mandiri. Tanggung jawab KPU secara yuridis formaladalah dalam hal penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi apabila dimaknaisecara mendalam sesungguhnya KPU mempunyai tanggung jawab moral yanglebih besar tidak saja dalam hal penyelenggaraan pemilu tetapi jugamewujudkan pemerintahan yang demokrastis dalam rangka mencapai tujuandan cita-cita nasional yakni masyarakat, adil dan makmur. Komisi PemilihanUmum Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan tugasnya sebagaipenyelenggaraa Pemilihan Umum pada pemilihan umum tahun 2014.Khususnya proses perencanaan/penyusunan program KPU Kabupaten BolaangMongondow dalam mensosialisasikan pemilih cerdas.Kata kunci : Peran, KPU, Pemilih Cerdas
PROSPEK PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS INDONESIA MALAYSIA DI KAWASAN SEKTOR BARAT KALIMANTAN-SARAWAK Trilke E. Tulung, Listianingsih Susanto, Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMeskipun Indonesia dan Malaysia merupakan dua bangsa serumpun, namun hingga kini masih sering terjadi permasalahan antara kedua negara. Salah satu permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan adalah terkait dengan sengketa perbatasandarat, antara kedua negara mulai dari perbatasan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat hingga wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sering muncul masalah terkait isu pergeseran dan pencabutan patok batas secara sepihak yang diklaim dilakukan oleh pihak lawan. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum dijadikan argumen dari masing-masing negara baik Indonesia dan Malaysia, perbedaan pendapat mengenai batas Negara oleh Indonesia dan Malaysia sering kali tidak mencapai titik temu. Terakhir 2018 lalu Indonesia dan Malaysia telah melakukan sedikitnya sembilan pertemuan teknik membahas demarkasi penyelesaian sengketa batas kedua negara. Penelitian mencoba untuk menganalisis prospek penyelesaian masalah tapal batas kedua Negarakhususnya di sector barat. Dari hasil penelitian menggambarkan prospek penyelesaian masalah tapal batas kedua Negara, suda mulai berjalan efektif. Tahap-tahap di dalam penyelesaian yang efektif yaitu negosiasi berdasarkan MoU yang beroreantasi pada traktat London.Kata Kunci :Prospek Penyelesaian, Sengketa Tapal Batas WilayahPROSPECT OF DISPUTE SETTLEMENT OF THE INDONESIAN BATTLE OF MALAYSIA IN THE WEST SECTOR AREA KALIMANTAN-SARAWAKABSTRACTAlthough Indonesia and Malaysia are two allied nations, there are still frequent problems between the two countries. One of the problems that has yet to be resolved is related to land border disputes, between the two countries starting from the borders in West Kalimantan Province to East Kalimantan Province. Problems often arise related to the issue of unilaterally shifting and removing boundaries claimed by the opposing party. This is inseparable from the legal basis used as an argument from each country both Indonesia and Malaysia, differences of opinion regarding the boundaries of the State by Indonesia and Malaysia often do not reach common ground. Last 2018, Indonesia and Malaysia had held at least nine technical meetings discussing the demarcation of the dispute resolution of the two countries. This research tries to analyze the prospect of solving the problem of the boundaries of the two countries, especially the western sector. The results of the study illustrate the prospect of resolving the border issue between the two countries, which has begun to run effectively. The stages, in an effective settlement, are negotiations based on an MOU that orientates in the London treaty.Keywords: Settlement Prospect, Territorial Border Dispute
PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR BUTUMOITO DALAM PENANGGULANGAN PRODUKSI CAP TIKUS DI DESA RUMBIA Sandra Bau, Hartati Dulanimo &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk melihat dan menelaah fungsi lembaga kepolisian dalam menjalankan fungsi memelihara kemanan dan ketertiban, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tulisan ini lebih memfokuskan untuk melihat bagaimana peranan kepolisian sector Butumoito dalam penanggulangan produksi cap tikus di Desa Rumbia. Hasil penelitian menunjukan bahwa Polsek Butumoito sangat efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti apa yang diamanahkan dalam UU No. 2 Tahun 2002. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor lingkungan/kondisi sumber daya alam yang sangat menjanjikan kebutuhan ekonomi masyarakat Rumbia dengan keberadaan pohon aren serta faktor kebutuhan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi pemangku kepentingan, baik Polsek Butumoito maupun Pemerintah Daerah Boalemo dalam menyikapi masalah produksi cap tikus di desa Rumbia Kecamatan Butumoito Kabupaten Boalemo.   Kata Kunci : Peranan, Polsek Butumoito, Cap Tikus, Rumbia  ABSTRACTThis paper aims to see and examine the function of the police institution in carrying out the functions of maintaining security and order, law enforcement and providing protection, protection and service to the community. This paper focuses more on seeing the role of the Butumoito police sector in tackling cap tikus production in Rumbia Village. The results showed that the Butumoito Sector Police were very effective in carrying out the duties and functions as mandated in Law No. 2 of 2002. However, there are several factors that influence them, including environmental factors / natural resource conditions that are very promising the economic needs of the Rumbia community with the presence of palm trees and economic need factors. The results of this study are expected to be a contribution of thought to stakeholders, both the Butumoito Sector Police and the Boalemo Regional Government in addressing the problem of cap tikus production in Rumbia village, Butumoito District, Boalemo Regency. Keywords: Role, Butumoito Sector Police, Cap Tikus
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KOTA KOTAMOBAGU Laute, Faridh Gevin
JURNAL POLITICO Vol 10, No 4 (2021): Repository
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFungsi Legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat. Terkait hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu periode 2019-2024, belum memperlihatkan menjalankan fungsi legislasi sesuai dengan tugas pokoknya. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2009), penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Kota Kotamobagu. Pelaksanaan fungsi legislasi akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Syukur (2007), yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi diperlukannya sebuah persiapan yang telah merumuskan segala kebutuhan, alat-alat yang di butuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, di mulai dan bagaimana cara yang harus di laksanakan. Temuan penelitian menggambarkan Kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikatakan belum mencapai tujuan dan target, atau dapat dikatakan belum efektif. Hal itu terlihat dari fungsi legislasi pembuatan produk hukum belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, karena pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang selalu mengalami keterlambatan pembahasan. Selain itu pembahasan Perda bersama pihak eksekutif untuk mengesahkan suatu produk hukum tidak pernah dilakukan pembahasan pada jam kerja melainkan pembahasan setiap produk hukum sering dilakukan pada malam hari diluar jam kerja efektif. Kata Kunci: Fungsi Legislasi; DPRD Kota Kotamobagu  ABSTRACTThe function of legislation is a function to form laws. This function is the main function of the people's representative institutions. In this regard, the Kotamobagu City Regional People's Representative Council (DPRD) for the 2019-2024 period has not shown that it is carrying out its legislative function in accordance with its main duties. Using qualitative methods (Sugiyono, 2009), this study examines how the implementation of the legislative function in the DPRD Kota Kotamobagu Regency. The implementation of the legislative function will be studied using the approach proposed by Syukur (2007), which states that in the implementation of the function, a preparation is needed that has formulated all the needs, the tools needed, who implements it, where the implementation is started, and how. the way that must be implemented. The research findings illustrate that the performance of the Kotamobagu City DPRD in the implementation of the legislative function can be said to have not achieved the goals and targets, or it can be said that it has not been effective. This can be seen from the legislative function of making legal products not achieving the objectives as expected by the community, because the formation of Regional Regulations (Perda) which always experiences delays in discussion. In addition, discussions on regional regulations with the executive to ratify a legal product have never been discussed during working hours, but discussions on each legal product are often carried out at night outside of effective working hours. Keywords: Legislation Function; Municipal Council of Kotamobagu
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA-FILIPINA Elam, Melita
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMaraknya pencurian ikan (Illegal Fishing) khususnya yang dilakukan oleh nelayan asing Filipina karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI), disikapi tegas oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengurangi aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing tersebut maka Pemerintah Indonesia membuat kebijakan penenggelaman kapal pelaku Illegal Fishing. Kebijakan penenggelaman ini berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan. Kebijakan ini dibuat guna memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing sehingga aktivitas pencurian ikan di Indonesia dapat berkurang. Penerapan kebijakan pemberantasan illegal fishing melalui penenggelaman dan pembakaran kapal dapat mengurangi tingkat aktivitas pencurian ikan oleh nelayan Filipina. Jika penerapan kebijakan Indonesia dalam memberantas illegal fishing melalui penenggelaman kapal asing dan pembakaran kapal pencuri ikan berjalan secara efektif dan konsisten maka aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing (Filipina) akan terus berkurang atau menurun. Kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian kelautan dan Perikanan dan Instansi terkait seperti Polri, TNI, dan Bakamla berjalan efektif sehingga bisa mengurangi tingkat pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing. Kata Kunci : Illegal Fishing, Kebijakan, Indonesia, Filipina  ABSTRACTThe rise of illegal fishing (illegal fishing), especially by foreign fishermen in the Philippines, because its territory is directly adjacent to the Indonesian Fish Cultivation Territory (WPPNRI), the Indonesian government has responded firmly. To reduce illegal fishing activities by foreign fishermen, the Indonesian government has made a policy to sink illegal fishing vessels. This drowning policy is guided by Law of the Republic of Indonesia Law Number 45 of 2009 Amendment to Law Number 31 of 2004, in Article 69 paragraph (1) and paragraph (4) of the Fisheries Law. This policy was designed to provide a deterrent effect to illegal fishing actors so that fishing activities in Indonesia can be reduced. The implementation of illegal fishing eradication policies through sinking and burning boats can reduce the level of fishing activity by Filipino fishermen. If the implementation of Indonesian policies in eradicating illegal fishing through sinking foreign vessels and burning fishing thieves is effective and consistent, then the illegal fishing activities carried out by foreign (Filipino) fishermen will continue to decrease or decrease. The ship sinking policy carried out by the Indonesian Government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and related agencies such as the Police, TNI, and Bakamla is effective so that it can reduce the level of illegal fishing by foreign fishermen. Keywords: Illegal Fishing, Policy, Indonesia, Philippines

Page 32 of 52 | Total Record : 511

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue