cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 29   30   31   32   33 
EFEKTIFITAS PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI MINAHASA TENGGARA Pasuhuk, Dodi Indra
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKehadiran system pelayanan satu pintu pada dasarnya adalah untuk efisiensi dan efektifitas dalam pemberian pelayanan public. Namun, walaupun system ini telah dibuat dan dilaksanakan, masih banyak pelayanan public  yang belum bisa efektif dan efisien. Penyebabnya banyak faktor. Penelitian ini akan mengkaji efektifitas pelayanan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan menggunakan metode kualitatif, efektifitas di DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tenggara akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Ali Muhidin (2010) yang menjelaskan bahwa: Efektivitas berkaitan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasaan pengguna. Temuan penelitian menggambarkan bahwa efektifitas pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Minahasa Tenggara, masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal itu dapat dilihat dari  Pertama, Alur pelayanan masih terbelit-belit; Kedua, pelayanan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan masih dirasakan lambat; Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang memadai pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten minahasa tenggara; Keempat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara tentang manfaat pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan; Kelima, Waktu pelayanan terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah tertera Standar Operational Procedure (SOP). Kata Kunci: Efektifitas; Ijin Mendirikan Bangunan; DPMPTSP   ABSTRACTThe presence of a one-stop service system is basically for efficiency and effectiveness in providing public services. However, even though this system has been created and implemented, there are still many public services that have not been effective and efficient. The cause is many factors. This study will examine the effectiveness of existing services at the Investment Service and One Stop Services (DPMPTSP) in Southeast Minahasa Regency. By using qualitative methods, effectiveness in DPMPTSP Southeast Minahasa Regency will be studied using the approach proposed by Ali Muhidin (2010) which explains that: Effectiveness is related to the problem of how to achieve goals or results obtained, use or benefit of the results obtained, level of power function of elements or components, as well as user satisfaction level issues. The research findings illustrate that the effectiveness of services in DPMPTSP Southeast Minahasa Regency, is still far from what was expected. It can be seen from the first, that the service flow is still complicated; Second, the service for making building permits is still slow; Third, the lack of adequate human resources at the Investment Board and One Stop Services in Southeast Minahasa Regency; Fourth, the lack of socialization carried out by the Investment and One Stop Services of Southeast Minahasa Regency regarding the benefits of making building permits; Fifth, sometimes service times are not in accordance with what has been stated in the Standard Operational Procedure (SOP). Keywords: Effectiveness; Building permit; DPMPTSP
POTENSI PERUBAHAN GARIS BATAS INDONESIA-SINGAPURA (Studi Kasus Reklamasi Di Pulau Nipah) Franky Rengkung, Raymond W. Sollitan, Daisy Posumah,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini terkait dengan isu pengelolaan wilayah perbatasan di Pulau Nipah. Pulau Nipah terletak di perbatasan Indonesia dan Singapura. Sayangnya dimasa lalu pulau Nipah sangat terdampak oleh kegiatan penambangan pasir untuk memasok kebutuhan reklamasi di Singapura. Sesungguhnya reklamasi Singapura menimbulkan kekhawatiran dipihak Indonesia. Dengan reklamasi, tanah Singapura menjadi semakin menjorok mendekati wilayah Indonesia, sebaliknya pulau Nipah beresiko tenggelam dan hilang jika saja tidak dilakukan upaya konservasi untuk memperbaiki lingkungannya. Pada saat reklamasi pulau Nipah selesai dikerjakan, pemerintah Indonesia mengembangkan pembangunan pulau Nipah menjadi basis militer dan pusat pengembangan ekonomi dikawasan ini. Kenyataannya, yang menjadi alasan utama dilakukan reklamasi pulau Nipah adalah karena kekhawatiran Indonesia akan ada potensi perubahan garis batas Indonesia-Singapura, mengingat wilayah daratan Singapura semakin luas sedangkan pulau Nipah semakin kecil. Penelitian ini mendapati bahwa kecil kemungkinannya akan terjadi perubahan garis batas Indonesia-Singapura mengingat antara pemerintah Indonesia dan Singapura telah dicapai kata sepakat tentang garis batas setidaknya melalui tiga tahap pembicaraan diplomatik sejak tahun 1973. Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa kedua negara berniat melanggar kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Namun demikian, proyek reklamasi pulau Nipah tetap penting sebagai antisipasi ke depannya mengingat  politik internasional cenderung tidak pasti. Kata Kunci: Garis batas, Indonesia, Singapura, Reklamasi, Pulau Nipah. ABSTRACTThis research is about border area management in Nipah island. Nipah island lies in the Indonesian and Singapore border line. Unfortunately, Nipah island has been severely affected by sand mining activities in the past, which was designated to supply materials for reclamation in Singapore. Reclamation in Singapore raised concern in the Indonesian side though. Whilst the land in Singapore has becoming more and more indented into Indonesian territory, on the contrary, Nipah Island risked drown and disappear if there was no attempt to preserve the nature of its environment. Once reclamation in Nipah island has been done, Indonesian government further develop Nipah island to become a military base as well as the new economic centre in the region. In fact, the potential that the boundary line between Indonesia and Singapore could be shifted due to changes in the size of Singapore, which was becoming wider, and of Nipah Island which became smaller and smaller; has been the main reason for reclamation project in Nipah island. This research found that the boundary line between Indonesia and Singapore is less likely to be shifted, because both Indonesia and Singapore have reached a mutual understanding about their border-lines through the three stages of diplomatic talks since 1973. So far there were no indication about the two parties would break the deals. However, reclamation project in Nipah island is worth doing in order to anticipate future international politics, which is somehow uncertain. Keywords: Border-line, Indonesia, Singapura, Reclamation, Nipah island
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DISTRIK KANGGIME KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA Wenda, Nuwen
JURNAL POLITICO Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah. Karena pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang sangat besar terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur sebenarnya tidak semata tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung. Keterlibatan masyarakat itu diharapkan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun dan tentunya harapan selanjutnya mereka akan memelihara dan menjaganya. Namun masih banyak dalam pembangunan infrastruktur keterlibatan masyarakat masih minim. Hal itu disebabkan karena pemerintah kurang melibatkan masyarakat atau masyarakatnya yang tidak mau terlibat. Untuk itu penelitian ini mengidentifikasi permasalahan terkait keterlibatan masyarakar hasil di distrik Kanggime kabuaten Tolikara dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dari hasil penelitian di identifikasi bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur banyak disebabkan ketidakpercayaan mereka terhadap pemimpin mereka dan juga terhadap wakil mereka yang duduk di kursi legislative karena merasa sering dibohongi. Selain itu juga disebabkan karena seringkali program pembangunan yang ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.  Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Infrakstruktur COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN DEVELOPING KANGGIME DISTRICT INFRASTRUCTURE, TOLIKARA DISTRICT, PAPUA PROVINCE  ByNuwen Wenda ABSTRACT Infrastructure development is one of the obligations of the government. Because infrastructure development has a very large multiplier effect, especially for improving the welfare of the community. However, infrastructure development is not only the responsibility of the government, but also requires direct community involvement. It is hoped that community involvement will foster a sense of belonging to the infrastructure being built and of course hope that in the future they will maintain and maintain it. However, there is still a lot of community involvement in infrastructure development. This is because the government does not involve the community or society who do not want to be involved. For this reason, this study identifies problems related to the involvement of the results community in Kanggime district, Tolikara district in infrastructure development in the region. From the research results, it is identified that the lack of community participation in infrastructure development is largely due to their distrust of their leaders and also to their representatives who sit in the legislative seats because they feel they are often cheated. In addition, it is also caused by the fact that the development programs that are set do not match what they want. Keywords: Community Participation; Infrastructure Development
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 Stefans Sampe, Fiki A.Tarumingi, Daud M. Liando,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan kepala daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan PILKADA secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ratahan Timur dalam pemutakhiran data pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan meningkatnya teknologi dan informasi di era modern ini KPU betul-betul memnfaatkan keadaan tersebut dengan mengeluarkan sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), untuk memudahkan dalam proses pemutahkiran data pemilih dan PPK memanfaatkan betul sistem ini dalam pendataan. Proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2018 PPK Kecamatan Ratahan selaku penanggung jawab pemilihan di Kecamatan Ratahan Timur melakukan tugas pemutahkiran data pemilih dengan baik untuk membantu KPU Kabupaten Minahas Tenggara, dan berlangsung sesuai prosedur. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk di lakukan pencocokan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Hasil dari tanggapan dan masukan itu dijadikan dasar DPS Hasil Perbaikan. Setelah melakukan pleno ditingkat PPS dan PPK maka DPS Hasil Perbaikan itu dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Setelah DPT diumumkan, PPS memiliki tugas untuk merekapitulasi DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Secara teknis, seluruh komponen penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan PPDP itu melakukan tugas verifikasi faktual secara optimal. Kata Kunci : Kinerja, PPK, Data Pemilih, Pilkada 2018   ABSTRACTDirect regional head elections or now better known as PILKADA are a policy taken by the government which has become a major political momentum towards democratization. This momentum is in line with one of the goals of reform, namely to create a more democratic Indonesia which can only be achieved by returning people's sovereignty to the people. The purpose of this study was to see how the performance of the East Ratahan District Election Committee (PPK) in updating voter data on the implementation of regional head elections in Southeast Minahasa district in 2018, using descriptive qualitative methods. The results showed that with the increase in technology and information in this modern era, the KPU actually took advantage of this situation by issuing an information system called the Voter Data Information System (SIDALIH), to facilitate the updating of voter data and PPK to make good use of this system in data collection. The process of updating voter data at the 2018 Southeast Minahasa Regent and Deputy Regent Election, the Ratahan District PPK as the person in charge for the election in East Ratahan District carried out the task of updating voter data properly to help the Southeast Minahas Tenggara Regency KPU, and took place according to procedures. The indication of this is evidenced by the optimal implementation of several activities. This begins with the provision of voter data for matching and research, validating and announcing the Provisional Voters List to request comments and input from the public. The results of the responses and input are used as the basis for the Revised DPS. After conducting a plenary session at the PPS and PPK levels, the Revised DPS will be used as the basis for the General Election Commission to determine the Final Voters List. After the DPT was announced, PPS had the task of recapitulating the DPTb-1. DPTb-1 voters are voters who have not registered in the DPT. Technically, all of the organizing components starting from the KPU, PPK, PPS and PPDP perform factual verification tasks optimally. Keywords: Performance, PPK, Voters Data, Pilkada 2018
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KARATUNG KECAMATAN NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Ambat, Agryke
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPada era pemerintahan saat ini, Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam rangkaian proses pembangunan nasional, sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan Desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya terdapat sumber pendapatan Desa yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber pendapatan lain yang sah. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, ruang pengawasan penggunaan Dana Desa oleh masyarakat dimulai pada tahapan perencanaan atau yang lebih dikenal dengan kata Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa, sangat diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat baik dari sisi perencanaan, implementasi, hingga ke tahapan evaluasi. Namun, banyak fakta menunjukkan partipasi masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa, masih sangat minim. Hal itu disebabkan oleh banyak factor, diantaranya adalah tingkat pendidikan dari masyarakat. Akibatnya setelah program di implementasi banyak terjadi complain dari masyarakat sendiri. Demikian juga yang terjadi di Desa Karatung, dimana ruang partisipasi masyarakat dalam Musrembang  sudah diberikan oleh pemerintah Desa, namun tingkat partisipasi masyarakat ternyata masih rendah. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Dana Desa; Pengawasan   ABSTRACTIn the current era of government, villages have a very strategic position in a series of national development processes, in line with efforts to improve village development and improve community welfare, the village has a Village Income and Expenditure Budget (APBDes) in which there is a source of village income consisting of funds Village (DD), Village Fund Allocation (ADD) and other legal sources of income. Village funds are APBN funds allocated to villages that are transferred through the Regency / City APBD and prioritized for the implementation of development and empowerment of village communities. Village funds also aim to improve public services in the village, alleviate poverty, advance the village economy, overcome development gaps between villages and strengthen village communities as development subjects, the monitoring room for the use of Village Funds by the community starts at the planning stage or better known as the Planning Consultation. Development (Musrenbang). In the management and utilization of Village Funds, active participation from the community is needed, from the planning, implementation, to evaluation stages. However, many facts show that community participation in the management and utilization of the Village Fund is still very minimal. This is caused by many factors, including the level of education of the community. As a result, after the program was implemented, there were many complaints from the community itself. Likewise, what happened in Karatung Village, where space for community participation in Musrembang had been given by the village government, however, the level of community participation was still low. Keywords: Community Participation; Village Fund; Supervision
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2019 Trilke Tulung, Jenifer Pesak, Daysi Posumah,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKehadiran Partai Solidaritas Indonesia (PSI) cukup mewarnai peta perpolitikan di Indonesia. Partai yang di dominasi oleh anak muda ini pada Pemilihan anggota legislatif tahun 2019 lalu bahkan sempat mengalahkan beberapa partai besar dalam perolehan suaranya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang akan mengkaji apa yang menjadi strategi calon legislatif PSI khususnya Jurani Rurubua yang merupakan calon yang mewakili Dapil V Singkil Mapanget hingga bisa berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado (Periode 2019-2024). Fokus penelitian akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Peter Schroder (2004:162), tentang strategi politik. Temuan penelitian menggambarkan bahwa strategi pemenangan PSI dalam mendukung para calon legislatif yang diusungnya, terdiri dari beberapa strategi. Adapun diantaranya adalah memainkan citra partai, menawarkan program baru bagi perbaikan kearah yang lebih baik, menonjolkan ketokohan, serta menetapkan target khusus, yang dalam hal ini adalah para pemilih pemula. Strategi-strategi tersebut, ternyata mampu membuat PSI mendudukan beberapa calon yang diusungnya. Kata Kunci: Partai Solidaritas Indonesia; Strategi Politik  ABSTRACTThe presence of the Indonesian Solidarity Party (PSI) has colored the political map in Indonesia. The party, which was dominated by young people, in the 2019 legislative election, even defeated several major parties in winning the vote. This research uses a qualitative method that will examine what is the strategy of the PSI legislative candidates, especially Jurani Rurubua, who is a candidate who represents Electoral District V Singkil Mapanget so that he can succeed in becoming a member of the Manado City People's Representative Council (Period 2019-2024). The research focus will be studied using the approach proposed by Peter Schroder (2004: 162), regarding political strategy. The research findings illustrate that PSI's winning strategy in supporting the legislative candidates it carries consists of several strategies. Among them are playing the image of the party, offering new programs for improvement towards a better direction, accentuating their character, and setting specific targets, which in this case are first-time voters. These strategies turned out to be able to make PSI occupy several of the candidates it had. Keywords: Indonesian Solidarity Party; Political Strategy
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DI MYANMAR Trilke E. Tulung, Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar. Beberapa temuan dari penelitian menggambarkan: Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, diantaranya: 1. National Interest, tercermin dari dorongan masyarakat muslim Indonesia agar pemerintah Indonesia terlibat dalam penyelesaian konflik dan melindungi etnis muslim Rohingya; 2. Kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; 3. Proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek teritorial security maupun ekonomi; 4. Ujian kredibiltas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah, sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN turun tangan; 5. Tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia; 6) Faktor pengambil keputusan. Kata Kunci   : Konflik Etnis Rohingya; Kebijakan Politik Luar Negeri.  INDONESIA FOREIGN POLITICAL POLICY IN JOKOWI GOVERNMENT IN CONFLICT SETTLEMENT EFFORTS IN MYANMARBy:Ninggimus Yolemal Djumati, Johny P. Lengkong, Trilke E. Tulung ABSTRACTThis paper aims to describe Indonesia's foreign policy in the Jokowi government in the efforts to resolve conflicts in Myanmar. Some findings from the study illustrate: First, Indonesia's foreign policy in responding to the Rohingya issue cannot be separated from various factors that influence it, both internal and external, including: 1. National Interest, reflected by the encouragement of Indonesian Muslim communities so that the Indonesian government is involved in conflict resolution and protect Rohingya Muslim ethnicities; 2. National interest, which makes the Rohingya conflict an opportunity for Indonesia to build international trust; 3. State protection, to anticipate threats and implications generated by the conflict, both in territorial and economic aspects of security; 4. The ASEAN credibility test, which has been considered weak, has forced Indonesia as an influential country in ASEAN to intervene; 5. International pressure on regional countries over what is happening in Myanmar, is a factor that also affects Indonesia's foreign policy; 6) Decision making factors. Keywords: Rohingya Ethnic Conflict; Foreign Policy
PROBLEMATIKA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL Tumbale, Daniel
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Keberadaan pasar tradisional khususnya di wilayah pinggiran kota sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Kelurahan Kolongan Beha, Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Atas dasar itu salah seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, J. Wenas, memprakarsai dibangunnya pasar tradisioanal di wilayah ini, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama pasar tersebut. Ironisnya, keberadaan pasar J. Wenas kurang lebih satu dekade terakhir, yang mana pasar ini sejatinya dibangun atas permintaan masyarakat kelurahan Kolongan Beha dan sekitarnya untuk memiliki sebuah pasar yang nantinya diharapkan menjadi pusat perekonomian, bahkan bukan hanya di kelurahan Kolongan Beha, melainkan menjadi pusat perekonomian di kecamatan Tahuna Barat sudah tidak berfungsi sebagaimana harapan masyarakat kecamatan Tahuna Barat, serta tidak sesuai dengan sebagaimana tujuan awal didirikannya pasar ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi penyebab buruknya pengelolaan pasar Tradisional J. Wenas, serta mendeskripsikan penyebabnya. Hasil penelitian menggambarkan penyebab buruknya pengelolaan pasar tradisional J. Wenas ini, disebabkan oleh beberapa factor. Diantaranya: ketidakjelasan kewenangan (otonomi) pengelolaan pasar tersebut dan juga pengelolaannya yang tidak terintegrasi. Akibatnya maksimalisasi pendapatan dari pasar tersebut sulit untuk direalisasikan. Selain itu standarisasi dari kualitas pelayanan di pasar J. Wenas ini sangat buruk. Jika hal ini tidak segera dibenahi maka kerugian yang dialami oleh pemerintah akan semakin besar. Padahal keberadaan pasar ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Kolongan Beha, Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe.  Kata Kunci: Pengelolaan; Pasar Tradisional  ABSTRACTThe existence of traditional markets, especially in suburban areas, is very much needed by the community. As happened in Kolongan Beha Village, Tahuna Barat District, Sangihe Islands Regency. On that basis, a former member of the Sangihe Islands Regency DPRD, J. Wenas, initiated the construction of a traditional market in this area, which was later immortalized as the name of the market. Ironically, the existence of a market that is very much needed by this community, its current management is very sad, because in the last decade or so, this market was actually built at the request of the people of Kolongan Beha and its surroundings to have a market which is expected to become the center of the economy. not only in the Kolongan Beha sub-district, but being the center of the economy in the Tahuna Barat sub-district has not functioned as expected by the people of the Tahuna Barat sub-district, and is not in accordance with the original purpose of establishing this market. By using a qualitative approach, this study will identify the causes of poor management of the J. Wenas Traditional Market, and describe the causes. The results illustrate that the causes of poor management of J. Wenas traditional markets are caused by several factors. Among them: the unclear authority (autonomy) for the management of the market and also its management that is not integrated. As a result, the maximization of the function of the market is difficult to realize. In addition, the standardization of service quality in the J. Wenas market is very poor. If this is not corrected immediately, the losses experienced by the government will be even greater. Even though the existence of this market is very much needed by the people of Kolongan Beha Village, Tahuna Barat District, Sangihe Islands Regency. Keywords: Management; Traditional Market
PROBLEMATIKA PEMBEBASAN TANAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO - BITUNG Mengie, Santika W.M
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKonflik pertanahan saat ini merupakan permasalahan yang paling sering terjadi di hampir setiap pelosok di Indonesia. Konflik antara warga masyarakat dan pemerintah, antara buruh dan pemilik modal,  antara kelompok masyarakat dan sebagainya. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana proses penyelesaian problematika pembebasan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Manado–Bitung khususnya di Kecamatan Madidir, yang dilakukan oleh pihak PT. PP Persero Jalan Tol Manado-Bitung. Karena seperti yang diketahui bahwa problematika pembebasan tanah yang terjadi karena masyarakat pemilik tanah menawarkan harga tanah yang tidak sesuai dengan mekanisme dari pihak pengadaan tanah tol Manado-Bitung. Dengan menggunakan metode kualitatif, proses yang dilakukan oleh pihak PT. PP Persero Jalan Tol Manado-Bitung, akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh G.R. Terry (2010;16), dengan teori manajemennya yang mengatakan bahwa “manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan, untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pada aspek perencanaan pembebasan tanah tol Manado-Bitung khususnya di Kecamatan Madidir, hanya melibatkan pihak-pihak terkait, diantaranya Badan pertanahan nasional provinsi Sulawesi Utara, pelaksana pengadaan tanah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa dan pihak PT. Jasa Marga. Sedangkan dari sisi indikator pengarahan hanya bersifat pendekatan komunikasi saja. Selain itu, pelaksanaan pembebasan tanah tol Manado-Bitung khususnya di Kecamatan Madidir, pihak pelaksana telah melakukan pembebasan tanah sesuai pada prinsip pengadaan tanah baik prinsip musyawarah, prinsip penyerahan hak atas tanah dan prinsip ganti rugi. Akan tetapi problematika pembebasan tanah terjadi karena masyarakat pemilik tanah menawarkan harga tanah yang tidak sesuai dengan mekanisme dari pihak pengadaan tanah tol Manado-Bitung. Kata Kunci: Pembebasan Tanah   ABSTRACTLand conflicts are currently the most common problem in almost every corner in Indonesia. Conflict between citizens and the government, between workers and capital owners, between community groups and so on. This research will examine how the process of resolving land acquisition problems in the context of the construction of the Manado – Bitung toll road, especially in Madidir District, is carried out by PT. PP Persero Manado-Bitung Toll Road. Because it is well known that the land acquisition problems occurred because the land owners offered land prices that were not in accordance with the land acquisition mechanism for the Manado-Bitung toll road. By using qualitative methods, the process carried out by PT. PP Persero Jalan Toll Manado-Bitung, will be studied using the approach proposed by G.R. Terry (2010; 16), with his management theory which states that "management is a process consisting of planning, directing, determining and achieving goals through the use of human resources and other resources". The research findings illustrate that in the aspect of land acquisition planning for the Manado-Bitung toll road, especially in Madidir District, it only involves related parties, including the North Sulawesi Provincial National Land Agency, executor of land acquisition, sub-district government, village / village government and PT. Jasa Marga. Meanwhile, in terms of indicators, the direction is only a communication approach. In addition, in the implementation of land acquisition for the Manado-Bitung toll road, especially in Madidir District, the executor has carried out land acquisition in accordance with the principles of land acquisition, both the principle of deliberation, the principle of transferring land rights and the principle of compensation. However, the land acquisition problem occurred because the land owner offered a land price that was not in accordance with the land acquisition mechanism for the Manado-Bitung toll road. Keywords: Land Acquisition
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA MELALUI KEPUTUSAN KPU NOMOR 506/Kpts/KPU/ TAHUN 2013 Magdalena Wullur, Mochammad Bachtiar, William A. Areros,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab. Wujud dari pengelolaan keuangan Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap penyimpangan dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 7 (tujuh) informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah-langkah analisis kualitatif dan mengunakan metode analisis Brainstorming dan Fishbone Diagrams. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mengunakan teknik triangulasi.Hasil penelitian ini adalah dalam hal pelaksanaan prinsip APBN yaitu transparansi, akuntabilitas dan efesiensi tidak berjalan secara optimal. Faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan APBN pada KPU Provinsi Maluku Utara adalah Komunikasi, kurangnya komunikasi inten yang dilakukan antara pejabat pengelola keuangan. faktor sumberdaya, dimana setiap pejabat pengelola keuangan tidak faham akan aturan dan proses pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh tidak sesuainya latar belakang pendidikan setiap pejabat. Disposisi, yaitu tidak komitmennya pimpinan dalam mendistribusikan pekerjaan kepada setiap pejabat. Struktur organisasi, yaitu tidak adanya SOP dan sanksi tegas yang diberikan kepada pejabat yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan keuangan, Komisi Pemilihan Umum  ABSTRACTState financial management should be held professionally, openly and responsibly. The manifestation of State financial management is the State Budget (APBN) which is the main tool of the government to prosper the people and at the same time the government tool to manage the state economy. This research focuses on the implementation of financial management policy at North Maluku Provincial KPU through KPU Decree Number 506 / Kpts / KPU / Year 2013 About Guidelines of Budget Implementation in KPU Environment. The purpose of this research is to uncover the deviation in the implementation of policy in financial management in North Maluku Provincial KPU Environment. This research uses descriptive qualitative research type with the number of informants 7 (seven) informants. Techniques of collecting data through interviews, observation, and documentation. Data analysis uses qualitative analysis steps and uses Brainstorming and Fishbone Diagrams analysis methods. Technique examination of data validity by using triangulation techniqueThe result of this research is in the implementation of APBN principle that is transparency, accountability and efficiency not running optimally. Factors affecting the non-optimal implementation of the APBN at the North Maluku Provincial KPU is Communication, lack of inten communication conducted between the financial management officials. Resource factors, in which every financial management official does not understand the rules and processes of financial management caused by the inappropriateness of the educational background of each official. Disposition, which is not the commitment of leaders in distributing work to every official. Organizational structure, namely the absence of SOPs and strict sanctions given to officials who do not perform their duties and functions. Keywords: Policy Implementation, Financial Management, Election Commission

Page 31 of 52 | Total Record : 511

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue