cover
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Articles 511 Documents
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Mamonto, Halid
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengembangan potensi kepariwisataan di kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih banyak persoalan. Diantaranya adalah menyangkut persoalan masih kurang optimalnya keterpaduan konektivitas antara pulau, kurangnya sumber daya manusia, serta masih lemahnya koordinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Dinas Pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkan, bahwa strategi dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum sesuai dengan standar penerapan strategi pengembangan pariwisata, atau bisa dikatakan strategi yang digunakan belum maksimal dalam menyukseskan program-program dinas pariwisata dalam  pengembangan pariwisata. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena masih kurangnya tenaga kerja profesional dalam bidang pariwisata atau masih minimnya sumber daya manusia pariwisata yang ada di dinas pariwisata Kabupaten Bolaang Mongodow Timur. Kata Kunci : Strategi; Pengembangan; Pariwisata.   ABSTRACTThe development of tourism potential in East Bolaang Mongondow district still has many problems. Among them are related to the problem of not optimal connectivity integration between islands, lack of human resources, and still weak coordination between the government, private sector and society. The purpose of this study was to determine the strategy of the Tourism Office in developing tourism in East Bolaang Mongondow Regency. By using qualitative methods, the research findings illustrate that the strategy of the tourism office in tourism development in East Bolaang Mongondow Regency is not in accordance with the standards for implementing tourism development strategies, or it can be said that the strategies used have not been maximized in the success of tourism service programs in tourism development. This is due to several factors, including the lack of professional manpower in the tourism sector or the lack of tourism human resources in the East Bolaang Mongodow Regency tourism office. Keywords: Strategy; Development; Tourism
KOORDINASI FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN KECAMATAN DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) DI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA Palit, Christan Leonard
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPentingnya koordinasi dalam penanganan pandemic COVID-19 merupakan sesuatu hal yang diwajibkan. Karena tanpa koordinasi yang baik berbagai program maupun strategi yang sudah ditetapkan hasilnya pasti tidak akan maksimal. Pada tingkat daerah stakeholder yang terlibat dalam implementasi berbagai kebijakan penanganan pandemi COVID-19, salah satunya ada pada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCAM). Badan ini yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan penanganan COVID-19 di tingkat kecamatan. Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara memiliki 12 Desa dengan jumlah penduduk 30.499 Jiwa (data BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2015), dengan luas wilayah 39,031 km2. Dengan wilayah yang luas, jumlah desa yang cukup banyak, dan jumlah penduduk yang cukup besar, serta budaya yang ada dan berkembang di tengah masyarakat membuat FORKOMPINCAM memilikki berbagai problematika terkait dengan koordinasi dalam implementasi kebijakan penanganan pandemic COVID-19, di wilayah ini. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh FORKOMPINCAM untuk mengatasi hal tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan berbagai strategi yang di lakukan oleh FORKOMPINCAM yang utama adalah menjalankan fungsi masing-masing dari setiap lembaga. Kata Kunci: Kordinasi; FORKOMPINCAM; COVID-19; Kecamatan Kalawat  ABSTRACTThe importance of coordination in handling the COVID-19 pandemic is something that is mandatory. Because without good coordination the various programs and strategies that have been determined the results will definitely not be optimal. At the regional level, stakeholders are involved in implementing various policies on handling the COVID-19 pandemic, one of which is the District Leadership Communication Forum (FORKOMPINCAM). This agency is most responsible for implementing policies on handling COVID-19 at the sub-district level. Kalawat Subdistrict, North Minahasa Regency has 12 villages with a population of 30,499 people (BPS data for North Minahasa Regency for 2015), with an area of 39,031 km2. With a large area, a large number of villages, and a large enough population, as well as a culture that exists and develops in the community, FORKOMPINCAM has various problems related to coordination in implementing policies for handling the COVID-19 pandemic, in this region. How is the strategy implemented by FORKOMPINCAM to overcome this is the focus of this research. The findings of the study show that FORKOMPINCAM's main strategies are to carry out the respective functions of each institution. Keywords: Coordination; FORKOMPINCAM; COVID-19; Kalawat District
KEHARMONISAN ANTAR MAHASISWA DALAM BINGKAI MULTIKULTURALISME DI KOTA GORONTALO Dr Udin Hamim SH MSi, Dr Sastro M Wantu, SH MSi,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalh untuk menciptakan keharmonisan antar mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi supaya damai, toleran dalam bingkai multikulturalisme yang dianggap sebagai suatu mekanisme yang efektif untuk menciptakan kepribadian mahasiswa berdasarkan nilai-nilai integrasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tujuan menelusuri atau meneliti berbagai inovasi dan pengembangan yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam rangka membangun kebhinnekaan antar mahasiswa melalui pendekatan multikulturalisme dengan menggunakan instrumen penelitian yang didasarkan pada data, fakta dan konsep-konsep yang relevan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa interaksi antar mahasiswa telah memunculkan suatu pengembangan keharmonisan sosial berbasis pada Bhinneka Tunggal Ika, dimana memiliki karakteristik saling menghormati, mengakui keberagaman di antara kelompok mahasiswa. Dengan memakai pendekatan multikulturalisme diharapkan sangat efektif dalam menciptakan integrasi dan menghindari ketegangan yang bisa melahirkan konflik sesama mahasiswa.  Kata Kunci: Keharmonisan; Multikulturalisme.    ABSTRACTThe purpose of this research is to create harmony between students in the university environment so that it is peaceful, tolerant within the framework of multiculturalism which is considered an effective mechanism for creating student personalities based on the values of national integration. This study uses a qualitative approach with the aim of exploring or researching various innovations and developments related to social interaction in order to build diversity between students through a multiculturalism approach using research instruments based on relevant data, facts and concepts. The research findings illustrate that the interaction between students has led to the development of social harmony based on Bhinneka Tunggal Ika, which has the characteristics of mutual respect, acknowledging diversity among student groups. Using a multiculturalism approach is expected to be very effective in creating integration and avoiding tensions that can lead to conflicts among students. Keywords: Harmony; Multiculturalism
PEMETAAN POTENSI GANGGUAN RADIKAL TERORISME DI WILAYAH KABUPATEN TALAUD Johannis Kaawoan, Johny P. Lengkong, Franky Rengkung,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKWilayah Propinsi Sulawesi Utara menurut data yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) kini telah menjadi daerah prioritas dari pemerintah pusat untuk dijadikan wilayah target, karena dianggap wilayah ini memiliki potensi gangguan keamanan wilayah yang sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena di wilayah Sulawesi Utara terdapat beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa negara lain. Gangguan keamanan yang dimaksud diantaranya adalah potensi masuknya terorisme internasional melalui jalur-jalur yang ada di wilayah perbatasan, perdagangan lintas batas, illegal fishing, bahkan hingga perdagangan manusia (Human Traffiking). Oleh karenanya, dirasa sangat perlu dilakukan sebuah identifikasi, eksplanasi, pemetaan serta analisis terpadu tentang potensi gangguan keamanan di wilayah perbatasan dalam kaitannya dengan kebijakan pemberantasan terorisme, perdagangan manusia, illegal fishing dan sebagainya, khususnya bagi Sulawesi Utara sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Talaud yang diidentifikasi memiliki potensi gangguan terorisme yang cukup signifikan. Wilayah ini menyimpan banyak masalah yang bisa mengancam keutuhan kedaulatan bangsa, keamanan, ekonomi sebagai akibat dari banyaknya berbagai kegiatan-kegiatan illegal di wilayah ini. Format penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan survey. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi alternatif bagi pemerintah dan stake holder dalam pembuatan kebijakan yang bisa melakukan pencegahan dini bagi gangguan radikalisme di Sulawesi Utara.Kata Kunci : Gangguan Keamanan dan Radikalisme
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK Timpal, Erick
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKinerja aparatur sipil negara merupakan alat ukur dari sebuah pelayanan public pada instansi pemerintahan. Terkait hal ini kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Minahasa Tenggara dinilai masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari penilaian masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh dinas ini. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dalam meningkatkan pelayanan public. Hasil penelitian menunjukan sebenarnya palayanan yang ada dan yang dilakukan oleh Dinas ini sudah berjalan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang ada dan ditetapkan oleh dinas ini. Penilaian pelayanan yang diberikan oleh masyarakat sebenarnya didasarkan oleh penilaian pribadi dari masyarakat, yang selalu menginginkan dilayani tanpa melalui SOP yang ada. Dan jika pihak dinas tidak bisa melakukannya, maka mereka menilai bahwa pelayanan public oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang memuaskan. Namun diakui bahwa pelayanan di dinas ini masih ada yang perlu di tingkatkan.  Kata Kunci: Kinerja; ASN; Dukcapil; Pelayanan Publik  ABSTRACTThe performance of the state civil apparatus is a measure of a public service in government agencies. In this regard, the performance at the Department of Population and Civil Registration in Southeast Minahasa District is still considered far from being expected. This can be seen from the community's assessment and the level of community satisfaction with the services provided by this agency. This research tries to see how the performance of the State Civil Apparatus in the Department of Population and Civil Registration of Southeast Minahasa Regency in improving public services. The results of the research show that the existing services and those carried out by this service are already running in accordance with the existing Standard Operational Procedure (SOP) set by this service. The evaluation of services provided by the community is actually based on the personal judgment of the community, which always wants to be served without going through existing SOPs. And if the agency cannot do it, then they consider that the public service by the Department of Population and Civil Registration is not satisfactory. However, it is recognized that there are still services at this service that need to be improved.  Keywords: Performance; ASN; Dukcapil; Public service
STRATEGI PEMERINTAH SULAWESI UTARA DALAM MENGOPTIMALISASI JALUR PERDAGANGAN BITUNG-DAVAO Franky Rengkung, Stisya Mamahit, Trilke Tulung,
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Dalam meningkatkan hubungan ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Davao Filipina, mewujudkan salah satu kerjasama yaitu dengan meresmikan pelayaran laut Roll-on Roll-off  (RO-RO) Davao-General Santos-Bitung. Peresmian kapal ini diharapkan dapat memajukan perdagangan sub kawasan, pariwisata dan meningkatkan konektivitas, baik antara Indonesia-Filipina maupun konektivitas ASEAN. Selain akan menciptakan rute pelayaran dan perdagangan baru, konektivitas ini juga mendukung program prioritas pemerintah yaitu menjadikan pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan internasional (International Hub Port). Rute baru ini juga akan menjadi sangat kompetitif, dilihat dari jarak dan waktu tempuh yang lebih singkat sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan logistic. Namun sampai saat ini Kapal yang sudah di jadwalkan setiap minggu 2 kali beroperasi namun hingga kini tidak berjalan dengan semestinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimanaa strategi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengoptimalisasi jalur perdagangan Bitung-Davao. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya kapal Roll–On Roll–Off ini, karena tidak ada pengusaha–pengusaha yang mau melakukan pengiriman barang dengan kapal tersebut karena biaya pengiriman kapal yang mahal. Selain itu kesiapan dari semua pihak sebelum di resmikan kapal Ro-Ro adalah akar dari tidak berjalannya pelayaran laut kapal RO–RO. Perencanaan sebelum diresmikannya kapal Ro–Ro ini tidak matang sehingga hubungan pengiriman barang atau perdagangan antar negara ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan. Kata Kunci :  Strategi; Jalur Perdagangan  ABSTRACT                 In improving the economic relationship between the North Sulawesi Provincial Government and the Davao City Government of the Philippines, realizing one of the collaborations is to inaugurate the Davao-General Santos-Bitung Sea Roll-on Roll-off (RO-RO) shipping The inauguration of this ship is expected to advance sub-regional trade, tourism and increase connectivity, both between Indonesia and the Philippines and ASEAN connectivity. In addition to creating new shipping and trade routes, this connectivity also supports the government's priority program, namely making the port of Bitung an international port (International Hub Port). This new route will also be very competitive, judging by the shorter distance and travel time so as to reduce transportation and logistics costs. However, until now the ship which has been scheduled to operate twice a week, but until now has not run properly. Using a qualitative approach, this study examines the strategy of the North Sulawesi Provincial government in optimizing the Bitung-Davao trade route. The research findings show that this Roll-On Roll-Off ship is not running, because there are no businessmen who want to deliver goods by ship because the shipping costs of the ship are expensive. In addition, the readiness of all parties before the inauguration of the Ro-Ro ship was the root of the failure of the RO-RO ship's sea voyage. The planning before the inauguration of the Ro-Ro ship was not mature so that the shipping or trade relations between the countries did not go as expected. Keywords: Strategy; Trade Route
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TOMOHON BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2015 Turambi, Jein Mariana
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam kaitannya dengan penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu komponen penyelenggara. Keberadaan PPK diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. PPK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemilukada, oleh karena posisinya sebagai penanggung jawab lapangan penyelenggaraan Pemilukada. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Panitia Pemilih Tingkat Kecamatan (PPK) merupakan salah satu “ujung tombak”  yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan Pemilukada. Ironisnya saat menjalankan peran tersebut justru keberadaan PPK sering menjadi permasalahan baik sejak proses hingga hasil dari pemilukada.. Penelitian ini akan mencoba menggali dan mengidentikasi kinerja PPK kecamatan Tomohon Barat pada saat penyelenggaraan Pemilihan Walikota (PILWAKO) kota Tomohon pada tahun 2015. Berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yang melihat kelemahan dari kinerja PPK, maka penelitian ini berupaya menggali aspek keunggulan dari kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tomohon Barat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015 lalu. Hal ini didasari pada fakta bahwa dalam keterbatasannya Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) kecamatan Tomohon Barat, merupakan PPK dengan kinerja yang terbaik. Hal ini terukur dari kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya secara tepat waktu. Oleh sebab itu penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis dan menemukan model atau konsep baru yang dapat diaplikasikan untuk memperkuat kinerja PPK dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil walikota selanjutnya. Kata Kunci : Kinerja, PPK, Pilwako ABSTRACTIn relation to the holding of Regional Head Elections (Pemilukada), the existence of the District Election Committee (PPK) is one of the components of the organizer. The existence of PPK is regulated based on Law Number 1 of 2015 concerning General Election Organizers. PPK has a very strategic function in the implementation of Pemilukada, because of its position as the person in charge of the field for Pemilukada implementation. Therefore it can be said that the District Level Voting Committee (PPK) is one of the "spearheads" that determines the good or bad implementation of the Pemilukada. Ironically, when carrying out this role, the existence of PPK often becomes a problem both from the process to the results of the post-conflict local election. This research will try to explore and identify the performance of the West Tomohon PPK at the time of holding the Tomohon Mayor Election (PILWAKO) in 2015. Different from the research- research that has been done before, which saw the weaknesses of the performance of the PPK, this research seeks to explore the superior aspects of the performance of the District Election Committee in West Tomohon Subdistrict in the 2015 election for Mayor and Deputy Mayor of Tomohon. This is based on the fact that, within its limitations, the Subdistrict Electoral Committee (PPK) of West Tomohon Subdistrict is the KDP with the best performance. This is measured by the ability to carry out and complete tasks in a timely manner. Therefore this research will try to analyze and find new models or concepts that can be applied to strengthen the performance of KDP in the implementation of the next election for Mayor and Deputy Mayor.Keywords: Performance, PPK, Pilwako
STRATEGI MOBILISASI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) PADA PEMILU 2019 DI DESA KOTA RAJA Nurjana Usman Uno, Wirman Hamid, Nurdin Kadir,
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan strategi apa yang dilakukan oleh PDIP di desa Kota Raja dalam memobilisasi pemilih pada saat Pemilu 2019 sehingga dapat meraih suara yang sangat signifikan. Dari Data Pemilih Tetap (DPT) desa Kota Raja berjumlah 1.534 jiwa pilih, sementara pemilih yang mengunakan hak pilih berjumlah 1406 dan tidak menggunakan hak pilih berjumlah 128. PDIP memperoleh suara di tingkat kabupaten  57,25% atau sekitar 805 suara dan sisanya 42,74 % atau 601 suara di miliki oleh partai lain. Strategi mobilisasi PDIP pada pemilu 2019 di desa Kota Raja meliputi pemberian bantuan pada saat kampanye, jaringan tim kerja meliputi tokoh-tokoh masyarakat dan skema tema kampanye melalui isu kandidat dan program pembayaran pajak PBB.  Kata Kunci : Strategi, Mobilisasi, PDIP, Pemilu  ABSTRACTThis study aims to answer the question of the strategy carried out by PDIP in Kota Raja village in mobilizing voters during the 2019 Elections so as to gain a very significant vote. From Kota Kota's Permanent Voter Data (DPT), there were 1,534 voters, while voters who used their voting rights numbered 1406 and did not use voting rights totaling 128. PDIP obtained votes at the district level 57.25% or around 805 votes and the remaining 42.74 % or 601 of the votes are owned by other parties. The PDIP mobilization strategy in the 2019 election in Kota Raja village included providing assistance at the time of the campaign, a network of work teams including community leaders and a campaign theme scheme through candidate issues and the UN tax payment program. Keywords: Strategy, Mobilization, PDIP, Election
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe) Neni Kumayas, Tiarasary Dhiharcristiani Batahari, Alfon Kimbal,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 2 (2020): April 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMasalah persampahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat ini sangat menghawatirkan. Kumpulan sampah di pinggiran jalan dengan mudah bisa disaksikan di sejumlah ruas jalan Kabupaten. Hal ini perlu penanganan serius, terutama pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah yang representatif dan memadai. Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah dinas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi problematika yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe  dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan sampah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa problem yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam program pengelolaan sampah cukup kompleks. Diantaranya terkait dengan anggaran, kordinasi dengan berbagai pihak terkait, serta belum tersedianya fasilitas daur ulang. Hal tersebut membuat dinas ini kesulitan dalam menyediakan manajemen pengelolaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci : Sampah; Dinas Lingkungan Hidup; Manajemen Pengelolaan Sampah   ABSTRACTThe problem of solid waste in Sangihe Islands Regency is currently very worrying. Garbage collection on the side of the road can easily be seen on a number of district roads. This needs serious handling, especially local governments to carry out representative and adequate waste management. Each local government has the task of carrying out waste management and facilitating the provision of infrastructure and facilities for waste management (Law Number 18 of 2008). The Environmental Service of Sangihe Islands Regency is the agency responsible for carrying out waste management tasks. The purpose of this research is to find out how the waste management in Sangihe Islands Regency is. This study seeks to identify the problems faced by the Environmental Service of Sangihe Islands Regency in carrying out its duties related to waste management. From the research results, it was found that the problems faced by the Environmental Agency of Sangihe Islands Regency in the waste management program are quite complex. Among them are related to the budget, coordination with various related parties, and the unavailability of recycling facilities. This makes it difficult for this agency to provide management management as expected. Key words: Garbage; Environmental services; Waste Management Management
PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kecamatan Bolangitang Barat) Pontoh, Abdul Halil
JURNAL POLITICO Vol 3, No 2 (2014): April 2014
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kecamatan Bolangitang Barat)[1] OLEH : Abdul Halil Pontoh[2] NIM : 100814011 ABSTRAK Sebelum adanya demokrasi terdapat sistem pemerintahan yang di kuasai oleh negara.Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak boleh ikut campur dalam urusan penyelenggaraan negara.Demokrasi merupakan jawaban atau solusi dari keinginan untuk menciptakan negara yang tidak berpihak pada siapapun, tetapi rakyat yang menjadi penentu kemajuan suatu negara Dalam negara demokrasi, pemerintahan berlangsung atas persetujuan dari yang di perintah.Dalam negara demokrasi, rakyat paling berhak dan paling mengetahui tentang siapa yang layak menjadi penyelenggara negara ataupun daerah.Oleh karena itu suatu negara dapat di katakan negara demokrasi, kalau di negara tersebut terdapat pemilihan umum yang bebas.mekanisme dalam pemilihan kepala daerah secara langsung diatur dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 56 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam sistem politik yang menganut paham demokrasi, rakyat dipandang sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.hal ini terlihat dimanifestasikan melalui pemilihan umum, dimana rakyat memilih langsung orang yang akan duduk memimpin pemerintahan sesuai dengan periode yang berlaku. Seperti halnya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013. Pemilihan tersebut di ikuti oleh 4 ( Empat ) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Yang pada Akhirnya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut di menangkan oleh pasangan Depri Pontoh – Suriansyah Korompot yang hanya di usung oleh partai PPP.Padahal sebelumnya bapak Depri Pontoh pernah menjabat sebagai wakil Bupati dari bapak Hamdan Datunsolang periode yang lalu, yang dalam hal ini bapak Hamdan Datunsolang juga mencalonkan diri sebagai bupati. Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut  sedikit maupun banyak tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkembang di masyarakat, mulai dari latar belakang partai politik, ekonomi, agama, ketokohan dari pada kandidat, sampai pada kondisi sosial budaya. Hal ini yang akan membentuk perilaku politik masyarakat dalam menentukan pilihannya. Penelitian ini Menggunakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi pustaka dan tekhnik analisa data.Data-data tersebut di ambila dari informan yang dalam hal ini masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sudah termasuk sebagai wajib pilih.Dan data tambahan lainnya di ambil dari PPK Kecamatan Bolangitang Barat.     Kata Kunci : Perilaku Memilih Masyarakat, Pemilukada PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Sebelum adanya demokrasi terdapat sistem pemerintahan yang di kuasai oleh negara.Hal ini yang menyebabkan rakyat tidak boleh ikut campur dalam urusan penyelenggaraan negara.Rakyat hanya menjalankan apa yang sudah di gariskan negara[3]. Dalam negara demokrasi, pemerintahan berlangsung atas persetujuan dari yang di perintah.Penyelenggaraan negara, khususnya pimpinan eksekutif dan anggota legislatif di pilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.Oleh karena itu suatu negara dapat di katakan negara demokrasi, kalau di negara tersebut terdapat pemilihan umum yang bebas. Pemilihan umum memiliki beberapa fungsi yang tidak dapat di pisahkan antara satu dengan yang lain. Fungsi tersebut yaitu :Pertama : sebagai sarana legitimasi politik. Kedua : fungsi perwakilan politik. Ketiga : sebagai mekanisme sirkulasi elit politik. Keempat : sebagai sarana pendidikan politik rakyat.[4]. Ramlan Surbakti menjawab pertanyaan mengapa kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.Jawabannya yang pertama agar lebih konsisten dengan system pemerintahan presidensial.Kedua, untuk menciptakan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengecek antara DPRD dan kepala daerah/wakil kepala daerah.[5]. Bagi masyarakat umum, pilkada langsung sering juga di tafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang.Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi.[6] Seperti halnya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013. Pemilihan tersebut di ikuti oleh 4 ( Empat ) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Yaitu nomor urut 1 adalah pasangan dari Drs. Hi. Depri Pontoh bersama Suriansyah Korompot, SH yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP),   nomor urut 2  adalah pasangan Hamka, SH, MAP bersama Fellix Adri Mende, ST yang diusung partai gabungan (Hanura, PKB, Republikan, PBB, PBR, PMB),  nomor urut 3 adalah pasangan Karel Bangko, SH-Mohamad Irianto Ch. Buhang, S.Sos yang diusung oleh partai Golkar dan PDIP,  serta nomor urut 4  adalah pasangan Drs. Hi. Hamdan Datunsolang, MM bersama Hi. Farid Lauma, SE yang di usung PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra. Yang pada Akhirnya Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut di menangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu pasangan dari Drs. Hi.Depri Pontoh bersama Suriansyah Korompot, SH yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut  sedikit maupun banyak tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkembang di masyarakat, mulai dari latar belakang partai politik, ekonomi, agama, ketokohan dari pada kandidat, sampai pada kondisi sosial budaya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  Perilaku Memilih Masyarakat Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013. Dan yang menjadi pokok permasalahan yang akan di angkat adalah Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013.Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Bolaang Mongondow Utara pada pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013.manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua. Yang pertamaManfaat Teoritis  yang Diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik maupun akademis umum lainnya, yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan perilaku memilih.  Dan juga dapat dijadikan model atau acuan dalam melakukan penelitian tentang pemilukada  yang berkaitan dengan perilaku memilih, serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang politik.  Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat Praktis. Yaitu Penelitian ini diharapkan agar penulis lebih dapat meningkatkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah tentang perilaku memilih masyarakat Bolaang Mongondow Utara dalam Pemilihan UmumKepala Daerahtahun 2013di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.Dan dapat dijadikan konsepdalam penyusunan strategi pelaksanaan Pilkada pada masa yang akan datang.   TINJAUAN PUSTAKA Perilaku Politik Secara bebas perilaku politik dapat di artikan sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politk dan warga negara yang dalam manifestasi kongkritnya telah saling memiliki hubungan[7]. Perilaku politik di nyatakan sebagai suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik.interaksi antara pemerintah dan masyarakat antara lembaga- lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat[8].             Perilaku politik pada umumnya di tentukan oleh faktor internal dari individu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya yang mengelilinginya[9]. Perilaku Memilih Menurut Affan Gaffar, dalam menganalisis voting behavior dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan oleh para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dikenal dua  macam pendekatan, yaitu Mazhab Columbia yang menggunakan pendekatan sosiologis dan mazhab Michigan yang dikenal dengan pendekatan psikologis[10]. Selain itu terdapat pula pendekatan rational choice yang melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapatkan oleh orang tersebut. Menurut V. O. Key, masing- masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode legislatif terakhir sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya[11]. Perilaku pemilih di Indonesia, di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : orientasi agama, faktor kelas sosial dan kelompok social lainnya, faktor kepemimpinan dan ketokohan, faktor identifiikasi, orientasi isu, orientasi kandidat, kaitan dengan peristiwa , rekonfigurasi papan catur politik[12]. Pemilihan Umum Pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Sebuah instrumen yang di perlukan bagi partisipasi ialah system pemilu.Jika system ini tidak memperbolehkan warga Negara untuk menyatakan pilihan-pilihan dan preferensi politik mereka, maka pemilu bisa menjadi kegiatan yang hamper tidak bermakna[13].   Pemilihan Umum Kepala Daerah Otonomi selalu dilihat sebagai suatu hak atau kewenangan dari suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.Otonomi yang di pergunakan adalah otonomi nyata dan bertanggung jawab yang merupakan saahh satu prinsip untuk mendukung terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai mana tertuang dalam pasal 18  ayat 4 UUD 1945 sebagaimana telah di amandemen berdasarkan TAP MPR pada tanggal 18 agustus tahun 2000 yang menyebutkan bahwa “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”[14]. Seiring dengan itu pemerintah juga telah mengeluarkan PP No. 17 tahun 2005. Sebagai pengganti PP Nomor 6 tahun 2006 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Salah satu isu penting dalam UU bahwa adalah berkaitan dengan pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung.dengan pemilihan kepala daerah secara langsung kepala daerah seperti gubernur dan bupati akan di pilih oleh rakyat[15]. METODOLOGI PENELITIAN Penelitian ini akan di laksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu mulai tanggal 16 April s/d 16 Mei 2014. dengan lokasi penelitian terletak di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif  analitis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode kualitatif.Yang menjadi sumber data pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu data primer data sekunder.Pada penelitian kualitatif ini, informan atau narasumber yaitu yang memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu memberikan informasi dan menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian. tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara ( interview ), observasi, dan studi pustaka.Dalam analisa kualitatif, terdapat tiga alur keegiatan yang terjadi bersamaan. Yaitu : menelaah sumber data, reduksi data, verifikasi[16]. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Pasangan Calon dan Partai Pengusung. Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat yang di selenggarakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 8 Mei 2013 di ikuti oleh empat  (4) pasangan calon. Nomor urut 1 adalah pasangan dari Drs. Hi. Depri Pontoh bersama Suriansyah Korompot, SH yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP),   nomor urut 2  adalah pasangan Hamka, SH, MAP bersama Fellix Adri Mende, ST yang diusung partai gabungan (Hanura, PKB, Republikan, PBB, PBR, PMB),  nomor urut 3 adalah pasangan Karel Bangko, SH-Mohamad Irianto Ch. Buhang, S.Sos yang diusung oleh partai Golkar dan PDIP,  serta nomor urut 4  adalah pasangan Drs. Hi. Hamdan Datunsolang, MM bersama Hi. Farid Lauma, SE yang di usung PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra.   Jumlah TPS dan DPT di Kecamatan Bolangitang Barat. Adapun jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilukada tanggal 8 Mei 2013 yang terdiri dari 16 Desa dan 28 TPS yang di gunakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.  Dari  16 Desa dan 28 TPS tersebut terdapat sebanyak 10.284 pemilih. Namun pada kenyataannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang di selenggarakan pada tanggal 8 Mei 2013 itu tidak semua yang menggunakan hak pilihnya, yaitu hanya 9.169 jiwa yang memilih dan 1.118 jiwa yang tidak memilih.   Rekapitulasi Hasil Pemilukada Kabupaaten Bolmut di Kecamatan Bolangitang Barat. Pasangan Depri Pontoh - Suriansyah Korompot yang di usung oleh satu partai saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  mengungguli perolehan suara dengan memperoleh 5.800 suara, sedangkan pasangan Hamdan Datunsolang -  Farid yang di usung oleh partai PAN, PKS, Demokrat dan Gerindra memperoleh 1.599 suara, kemudian di susul oleh pasangan Karel Bangko - Mohamad Irianto Ch. Buhang yang di usung oleh Golkar dan PDIP memperoleh 1.478 suara, dan terakhir pasangan Hamka - Fellix Adri Mende yang di usung oleh Partai Hanura, PKB, Republikan, PBB, PBR, dan PMB memperoleh 135 suara. Mengenai jumlah pemilih yang hadir di TPS sebanyak  9.186, dengan perhitungan suara yang tidak sah yaitu berjumlah 174, dan suara yang sah berjumlah sebanyak 9.012 suara. PEMBAHASAN Menurut Afan Gaffar (1992) tentang perilaku pemilih secara garis besar di dasarkan pada tiga model pendekatan, yaitu : yang pertama pendekatan sosiologis ( Mazhab Columbia) yang meliputi faktor sosial, ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi tertentu, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal. Yang kedua pendekatan psikologis (Mazhab Michigan) yang meliputi faktor partai, sikap seseorang terhadap isu-isu politik, dan faktor kandidat.Dan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan Pendekatan Rasional (Rasional Choice) yaitu rasionalitas perilaku pemilih. Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain: 1. Faktor Identifikasi Partai Partai politik tidak memberi jaminan seorang kandidat akan lebih banyak dipilih masyarakat pemilih. Seperti yang di katakan oleh salah satu informan : Wawancara dengan M. P. alias Mulyadi. “Awalnya partai memang memegang peranan penting dalam pemilihan, tapi sekarang tidak seperti itu lagi.Karena kenyataannya di seluruh wilayah nusantara ini hanya di Bolmut saja Partai PPP bisa memenang dan mampu mengalahkan partai- partai besar yang sebelumnya pernah menjadi pemenang pada pemilu-pemilu sebelumnya.itu menunjukan bahwa partai sudah tidak terlalu berpengaruh terhadap masyarakat untuk menentukan pilihannya.  Ada juga yang menjatuhkan pilihannya karena faktor partai, namun itu tidak seberapa.Jadi menurut saya masyarakat Bolmut menjatuhkan pilihannya pada Pemilukada 2013 itu bukan karena faktor partai namun karena figur”. Sebagian besar informan yang ditemui di lapangan tidak ada yang mengatakan alasan mereka menjatuhkan pilihan politiknya karena factor partai.Mungkin ada juga sebagian masyarakat yang menjatuhkan pilihannya karena latar belakang partai, namun hitungannya hanya dalam skala kecil. Karena mesin partai saja ternyata tidak cukup untuk memenangkan seorang calon dalam Pemilukada. Kapasitas intelektual, kepribadian, dan karya nyata sang calonlah yang sekarang menjadi pertimbangan utama para pemilih. Artinya, kualitas dan performa individu berada di urutan pertama dan kedua, di atas afiliasi dengan partai. 2. Faktor Kandidat Person adalah profil dari kandidat yang akan dipilih melalui suatu  kontestasi politik, yang secara otomatis dapat membentuk sikap politis pemilih dalam menetapkan pilihannya. Bahkan person atau figur kandidat seringkali menentukan keputusan pilihan dibandingkan dengan partai. Hal ini berkaitan dengan proses pembentukan keyakinan para pemilih, bahwa para pemilih lebih mudah diyakinkan dengan menawarkan figur. Seperti yang di katakan oleh salah satu informan : Wawancara dengan U. P. alias Udin yang merupakan salah satu anggota masyarakat… “Alasan saya memilih pasangan DP-SYAH( Depri dan Suriansyah ) pertama karena hubungan emosional, dan yang kedua karena menurut saya kandidat ini memiliki karakter yang baik atau kharisma. Bukan kandidat lain tidak memiliki kharisma, namun menurut penilaian saya pasangan kandidat yang saya pilih ini berbeda dengan kandidat yang lain”. Wawancara dengan E. H. alias Evan yang merupakan salah satu pemuda yang tergolong dalam ikatan pemuda imfordes … “Alasan saya memilih pasangan DP-SYAH( Depri dan Suriansyah ) bukan karena partai, melainkan karena figur pasangan calon. Karena semua itu saya lihat dari kedekatan pasangan kandidat dengan masyarakat dan mampu menjalin komunikasi yang dengan masyarakat.bukan hanya itu, menurut saya pasangan ini merupakan pasangan yang cocok, karena sebelumnya Bapak Depri sudah pernah menjabat sebagai Wakil Bupati dan Bapak Suriansyah pernah menjadi Anggota Dewan. Hal inilah yang membuat saya sampai menjadikan pasangan ini sebagai idola.Dan saya yakin pasangan ini bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan Bolmut”. Komunikasi yang paling efektif antara kandidat dan rakyat pemilih adalah komunikasi langsung/tatap muka.Penekanannya adalah bagaimana kebutuhan komunikasi dan aspirasi rakyat pemilih bisa tersalurkan serta mendapat respon dari kandidat kepala daerah, yang tentunya ditindak lanjuti dengan program dan aksi nyata. Wawancara dengan Bapak Ebi yang merupakan salah satu anggota masyarakat… “Alasan saya memilih kepada salah satu pasangan kandidat yang menjadi pilihan saya yaitu, dari segi penyampaian ataupun kampanye itu termasuk memperhatikan masyarakat.memang dari semua calon itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik dan visi misinya hamper sama. Jadi yang mendorong saya menjatuh pilihan saya sampai menjatuhkan pilihan politik saat itu bukan karena factor partai, hubungan emosional ataupun ego wilayah, melainkan karena figure”. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya Kecamatan Bolangitang Barat dalam menjatuhkan pilihannya, sebagian besar masyarakat tersebut menilai bahwa dengan sifat dan karakter yang di miliki oleh kandidat yang menjadi pilihan mereka menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka yakin dan percaya karena kedekatan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap masyarakat yang dimiliki oleh para kandidat tersebut bisa mensejahterakan masyarakat dan mampu mewujudkan cita- cita seluruh masyarakat Bolmut, yaitu Bolaang Mongondow Utara yang sejahtera. 3. Isu-Isu Program Pilkada secara langsung tidak hanya sekadar dimaksudkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah.Lebih dari itu adalah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kepala Daerah dirumuskan berdasarkan selera dari masyarakat, demikian pula implementasinya.Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan : Wawancara dengan K. P. alias Kisman yang merupakan tokoh masyarakat “Alasan saya memilih pada Pemilukada 2013 karena saya menilai kandidat yang saya pilih memiliki kepedulian terhadap rakyat bawah. bagaimana perubahan warna Kabupaten Bolmut sebelum-sebelumnya seperti apa dan itu lebih dia tumbuh kembangkan dan lebih dia tingkatkan. Itu semua disampaikan dalam penyampaian kata hati politik dari kandidat ini.Misalnya bagaimana ekonomi bisa meningkat, pendidikan, kesehatan yang otomatis ini menyentuh kita semua. Bukan di kandidat lain tidak seperti itu, sama juga. Namun kita harus melihat realisasinya, Karena itu baru kata hati politik yang di sampaikan”. Berbagai program tersebut disosialisasikan kepada pemilih melalui kampanye-kampanye yang dilakukan para pasangan calon sehingga menarik minat pemilih melalui tawaran program-program yang atraktif dan populis. 4. Faktor Agama. Seperti kita ketahui bersama masyarakat Bolaang Mongondow Utara mayoritas masyarakatnya Bergama muslim dan hanya sebagian kecil yang Bergama non muslim. Namun dalam hal menjatuhkan pilihannya masyarakat tersebut tidak terlalu melihat faktor agama.Hal ini terlihat pada pelaksanaan pemilukada Kabupaten Bolmut tahun 2013. Masyarakat yang menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Depri Pontoh-Suriansyah Korompot bukan hanya masyarakat yang memiliki latar belakang agama muslim saja, namun ada juga masyarakat yang beragama non muslim. Padahal saat itu ada kandidat lain yang beragama non muslim yaitu pasangan nomor urut 2 Hamka-Fellix yang dalam hal ini Felix memiliki latar belakang agama kristen.  Dan ada juga masyarakat yang memiliki latar belakang agama muslim menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Hamka-Fellix. Jadi pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013, faktor agama tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku memilih masyarakat. Faktor Etnis/Wilayah Faktor Etnis/wilayah juga memiliki hubungan dengan perilaku pemilih.Adanya rasa kedaerahan mempengaruhi dukungan seseorang terhadap partai politik atau kontestan tertentu.Seperti yang di katakan oleh salah satu informan : Wawancara dengan W. G. alias Wawan yang merupakan salah satu anggota masyarakat… “Dari pengamatan saya, kandidat calon kepala daerah yang di pilih oleh sebagian besar masyarakat Bolangitang Barat bukan pada pilihan partai, akan tetapi isu-isu putra daerah. Karena sebagian besar masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat  selalu membanding-bandingkan dengan kemajuan Kecamatan lain seperti Kecamatan Bintauna, Karena sebelumnya Kabupaten Bolmut di pimpin oleh putra asli Bintauna”. Selain itu, argumen yang sama juga dikatakan oleh : Bapak A. T. alias Alimin salah satu tokoh agama. “Alasan saya, karena saya menginginkan agar supaya putra Bolangitang yang mendapat giliran memimpin daerah ini.Karena menurut saya ini lebih memudahkan masyarakat Bolangitang dalam menyampaikan aspirasi.Siapa tahu dengan terpilihnya putra asli Bolangitang bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk Kecamatan Bolangitang ini.Jadi menurut saya, kalau ada yang dekat, buat apa kita memilih yang jauh”. Masyarakat Bolangitang Barat lebih tertarik dengan kepala daerah yang merupakan warga Bolangitang itu sendiri. Mereka melihat perkembangan pembangunan yang ada di wilayah atau Kecamatan lain, yang kemudian mereka  bandingkankan dengan kemajuan yang terjadi di wilayah atau Kecamatannya sendiri. Wawancara dengan U. P. alias Udin yang merupakan salah satu anggota masyarakat… “Alasan saya memilih pasangan DP-SYAH karena berbagai suku bangsa, Dimana Bapak Depri Pontoh merupakan putra asli Bolangitang, jadi hal yang tidak mungkin saya orang Bolangitang memilih kandidat yang bukan orang asli  Bolangitang”. Masyarakat Bolangitang Barat yang sebagian besar adalah penduduk asli Bolangitang, yang sejak turun-temurun tinggal, menetap dan mencari nafkah di Kecamatan Bolangitang memiliki ikatan psikologis yang kuat dengan wilayahnya, bukan hanya karena kandidat yang akan dipilihnya. Mereka mengidentifikasikan dirinya dengan lingkungan yang sudah ditinggalinya sejak turun-temurun. Wawancara dengan A. B .alias Awal  yang merupakan salah satu anggota masyarakat… “Bagi saya ego wilayah itu penting, karena saya berfikir dari pada saya memilih orang lain yang di luar dari wilayah saya dan hanya memperbaiki wilayah mereka sendiri, lebih baik saya memilih orang yang wilayahnya sama dengan saya”. Dari wawancara tersebut maka terlihat jelas adanya sifat loyalitas yang ada di masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat bila mereka dipimpin oleh warga daerahnya sendiri.Loyalitas tersebut dikarenakan orientasi mereka terhadap kandidat dari daerah sendiri yang tercermin dalam kebanggaan mereka terhadap kandidat yang mereka pilih. 5. Politik Uang (Money Politics) Penerapan demokrasi seringkali dinodai dengan penyimpangan-penyimpangan pada proses demokrasi (Pemilihan Umum) antara lain adanya praktik Money Politics (Politik Uang). Salah satu usaha yang dilakukan oleh para kandidat maupun partai politik dalam pemilihan umum agar memenangkan perolehan suara di pemilihan menggunakan cara yang kotor, cara kotor tersebut yaitu dengan transaksi jual beli suara atau dikenal dengan istilah money politics. Wawancara dengan Ibu Ratna : Money Politics sangatlah berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat.hal ini bisa di buktikan dengan apa yang telah banyak di katakan oleh masyarakat“bahwa masyarakat sekarang sudah tidak bisa di bodohi, kalau ada uang pasti ada suara”. Namun hal itu tidak bisa menjadi patokan.karena ada juga masyarakat yang meskipun sudah di berikan uang atau barang, tapi tidak menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang memberikan uang atau barang tersebut. Melainkan memilih kandidat yang jauh sebelumnya sudah menjadi pilihannya. Di dalam prakteknya money politicsternyata tidak selalu berhasil, karena belum tentu rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau memilih calon kandidat yang memberi uang atau mereka hanya mau menerima uang tanpa adanya tindakan yang pasti sebagai timbal baliknya. Seperti yang di katakan oleh salah seorang ibu RT yang tak ingin namanya di sebutkan. Bahwa pada Pilbup Bolmut 2013 yang lalu saya menerima uang dari  Tim Sukses salah satu kandidat,  namun Tim Sukses tersebut mengatakan “napa doi, terserah ngoni mo pilih pa sapa. Yang penting doi yang pa kita, kita so kase salur”. Jadi saya menerima uang itu, saya  merasa tidak punya hutang apa-apa kepada kandidat tersebut, dan memang kandidat tersebut bukan calon yang menjadi pilihan saya. Jadi Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa faktor yang paling dominan dalam perilaku memilih kepala daerah secara langsung bagi masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, khususnya Kecamatan Bolangitang Barat dalam menjatuhkan pilihan politiknya selain di pengaruhi oleh faktor kandidat dan isu-isu politik juga di pengaruhi oleh faktor etnis/wilayah. Karena bagi mereka pemimpin yang memiliki etnis/wilayah yang sama saja sudah cukup mewakili selera dan harapan mereka guna memimpin daerah yang mereka cintai.   PENUTUP KESIMPULAN Pada penelitian tentang faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013, di Kecamatan Bolangitang Barat dapat di simpulkan  sebagai berikut : Sesuai dengan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa faktor identifikasi partai memiliki pengaruh yang rendah terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013. faktor kandidatternyata memiliki pengaruh besar  terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013.isu program memiliki pengaruh besar  terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013.Ternyata faktor agama memiliki pengaruh yang rendah terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013. Dalam menjatuhkan pilihan politiknya selain di pengaruhi oleh faktor kandidat dan isu-isu program, masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013 juga di pengaruhi oleh faktor etnis/wilayah.Politik uang atau Money Politic ternyata memiliki pengaruh yang rendah terhadap perilaku memilih masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat pada Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013.   A. SARAN Jadi saran saya sebagai penulis menuliskan beberapa saran yaitu : Demi menumbuhkan kembali citra partai politik di tengah-tengah masyarakat, maka partai politik tersebut harus dapat mengevaluasi beberapa hal, di antaranya evaluasi karakter dan agenda partai serta penerapan standar kualifikasi yang tinggi untuk merekrut kader yang berkualitas.Dalam studi perilaku memilih, faktor figur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan politik masyarakat untuk memberikan dukungannya kepada seorang kandidat. Hal ini karena dipengaruhi oleh bagaimana kualitas seorang kandidat terlihat dimata masyarakat, yang dalam hal ini sebagai pemilih. Jadi  seorang kandidat harus dan perlu menjaga dengan baik kepercayaan dan dukungan yang di berikan oleh masyarakat. dan menunjukan kualitasnya sebagai seorang pemimpin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat demi kesejahteraan bersama.Program yang di tawarkan oleh kandidat saat kampanye tersebut harus di perhatikan dan direalisasikan dengan baik. Dan masyarakat juga harus bisa ikut serta dalam pengawasan program tersebut. Agar supaya program tersebut benar-benar bisa sampai dan di rasakan sepenuhnya oleh masyarakat.Dalam rangka menyukseskan proses demokrasi di Indonesia sekaligus dalam rangka memilih wakil rakyat dan pemimpin yang amanah serta menolak segala bentuk praktik money politics,maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.Perlunya sosialisasi politik berupa komunikasi politik dan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih dan hak politiknya dengan baik. Untuk itu, tugas kitalah baik ilmuwan, kalangan akademisi, pers, politikus, lembaga-lembaga politik baik yang berasal dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah untuk mensosialisasikan hal ini.Karena dengan membentuk masyarakat yang rasional dalam berpolitik, maka cita-cita sebagai negara demokrasi dapat berjalan dengan baik.   DAFTAR  PUSTAKA Amirudin dan zaini bisri, pilkada langsung problem dan prospek, Penerbit Pustaka Peelajar. Januari 2006 Arifin Rachman. System politik Indonesia, Penerbit SIC : 2001 Adman, Nursal. 2004. Politikal Marketing : Strategi Memenagkan Pemilu sebuah pendekatan baru kampanye DPR, DPD, Presiden. Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama. Dr. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. Civik Education, Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya.Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2010. Dr. H. M. Busrizalti, S. H., M. H., 2013. Hukum Pemda. Yogyakarta : Total Media. Dr. Husaini Usman, M.P.d., dan Purnomo Setiady Akbar, M. Pd., 2006. Metodologi Penelitiian Sosial.Jakarta : Bumi Aksara Gaffar, Afan, 1992.  Javanese Voters :A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party System, Gajahmada University Press, Yogyakarta Efriza.Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Penerbit Alfabeta. Bandung 2012 Merphin panjaitan.Logika demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara. Penerbit Permata Aksara, Jakarta : 2011 Muhammad Asfar. Mendesain manajemen pilkada.Pusdeham.Surabaya : 2006 Prof. Roth Dieter. Studi Pemilu Empiris. Jakarta : Friedrich- Naumann- Stiftung Furdia Freiheit Ramlan surbakti.Pilkada Langsung dan Kepemimpinan Daerah Yang Efektif, Surabaya : Java Pustaka Media Utama Ramlan Surbakti. Memahami ilmu politik.Gramedia : Jakarta : 1992 [1] Merupakan Skripsi penulis [2] Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsrat [3]Dr. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. CIVIK EDUCATION, Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya.Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2010. Hal  183-184 [4]Merphin Panjaitan. Logika Demokrasi. Rakyat Mengendalikan Negara. Penerbit permata aksara, jakarta : 2011. Hal 158, 159, 160 [5]. Ramlan surbakti. Pilkada langsung dan kepemimpinan daerah yang efektif, surabaya : java pustaka media utama. Hal 5 [6]. Amirudin dan zaini bisri, pilkada langsung problem dan prospek, penerbit pustaka peelajar.Januari 2006. Hal 1 [7]. Arifin Rachman. System politik Indonesia, penerbit SIC : 2001 [8]. Ramlan Surbakti. Memahami ilmu politik. Gramedia : Jakarta : 1992 [9]Arifin Rachman. System politik Indonesia, penerbit SIC : 2001 [10]Prof. Dr. Afan  Gaffar, MA. [11]. Prof. Roth Dieter, 23- 54 [12]. Nursal, Adman. 2004. Politikal Marketing : Strategi Memenagkan Pemilu [13]. Efriza. Political Explore, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Penerbit Alfabeta. Bandung 2012 : hal. 355 [14]. Dr. H. M. Busrizalti, S. H., M. H., 2013.HUKUM PEMDA.Yogyakarta : Total Media. Hal 5 [15]. Muhammad Asfar. Mendesain manajemen pilkada.Pusdeham.Surabaya : 2006 hal. 2 [16]. Dr. Husaini Usman, M.P.d., dan Purnomo Setiady Akbar, M. Pd., 2006 : 4- 54- 57

Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue