cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 28   29   30   31   32 
Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan Fitri H. Mamonto, Henry Nelson Momuat, Jetty E.H Mokat,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IMPLEMENTASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  PADA SEKRETARIAT DAERAH MINAHASA SELATAN Oleh:Henry Nelson Momuat[1], Jetty E.H Mokat[2], Fitri H. Mamonto[3]  ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  implementasi LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, serta hambatan yang ditemui dalam proses implementasinya. Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan LPPD di Sekeretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. Hal dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu:  kurang tersedianya data yang sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai,  kompetensi SDM,  kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta penilaian atas hasil kerja. Terdapat beberapa faktor yang menghambat selama proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, yaitu: komunikasi/informasi yang kurang efektif, sumber daya pegawai maupun peralatan yang terbatas, kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD di tiap Bagian dan belum tersedianya SOP penyusunan LPPD pada tiap Bagian serta belum dilakukannya pemberian reward dan punishment. Kata Kunci : Implementasi, LPPD, Minahasa Selatan  Implementation of Local Government Implementation Reports (LPPD) at the South Minahasa Regional Secretariat By: Henry Nelson Momuat, Jetty Erna Hilda Mokat, Fitri H. Mamonto ABSTRACTThis study aims to describe and analyze the implementation of the LPPD in the Secretariat of the South Minahasa Region, as well as the obstacles encountered in the implementation process. This study uses a qualitative approach to data collection techniques, namely through interviews, observation and documentation. This study concludes that the process of preparing LPPD in the Regional Secretariat of South Minahasa Regency is not in accordance with the targets set, so that the results achieved are not optimal. This is influenced by several things, namely: the lack of data in accordance with the format, the lack of commitment and motivation of employees, HR competencies, lack of coordination and communication, as well as an assessment of work results. There are several factors that hampered during the process of drafting LPPD in the South Minahasa Regional Secretariat, namely: ineffective communication / information, limited employee resources and equipment, lack of coordination between LPPD compilers in each Section and the unavailability of SOPs for the preparation of LPPD in each Section and the reward and punishment has not been done yet. Keywords: Implementation, LPPD, South Minahasa[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Negeri Manado[2] Komisi Pembimbing[3] Komisi Pembimbing
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN BAGI PEMBANGUNAN Wahongan, Stiffen
JURNAL POLITICO Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengelolaan dana kelurahan yang diperuntukan bagi pembangunan sebaiknya dilakukan dengan transparan dan melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama yang dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan itu penting, agar dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. Namun yang terjadi di Kelurahan Nataan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, adalah adanya apatisme yang berkembang dalam masyarakat untuk mau terlibat dalam proses pengelolaan dana kelurahan khususnya bagi pembangunan. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai penyebab kenapa masyarakat enggan terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Nataan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Temuan penelitian menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang diperuntukan bagi pembangunan di kelurahan ini pada tahap perencanaan, dapat dikatakan keterlibatan masyarakat masih minim. Hal itu disebabkan kerena keinginan masyarakat masih belum terakomodir dengan baik oleh pemerintah kelurahan. Hal ini berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Masyarakat jadi enggan untuk berpartisipasi. Yang pada akhirnya hasil pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan tersebut menjadi kurang maksimal akibat masyarakat apatis dan dengan terlibat. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan; Pembangunan  ABSTRACTThe management of sub-district funds allocated for development should be carried out transparently and involve community participation or participation. Community participation in the development process, especially using kelurahan funds is important in order to foster a sense of belonging and a sense of responsibility to maintain and care for it. However, what happened in Nataan Village, Ratahan District, Southeast Minahasa Regency, was the apathy that developed in the community to want to be involved in the process of managing village funds, especially for development. This research will identify various reasons why the community is reluctant to be involved or participate in financial management in Nataan Village, Ratahan District, Southeast Minahasa Regency. The research findings illustrate that community involvement in financial management which is intended for development in this kelurahan at the planning stage can be said that community involvement is still minimal. This is because the wishes of the community are still not well accommodated by the village government. This has an impact on community participation in the process of implementing development. People are reluctant to participate. In the end, the results of the development carried out using the kelurahan funds were not maximized due to apathy and involvement of the community. Keywords: Community Participation; Management; Development
ANALISIS SISTEM PENGEMBANGAN KARIR APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Donald Monintja, Jubili Wangkanusa, Michael Mantiri,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDi dalam sebuah instansi atau organisasi pemerintahan, pengembangan karir pegawai merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah menerapkan sistem pengembangan karir guna meningkatkan sumber daya manusia yang ada di badan tersebut. Namun dalam implementasinya, masih terdapat beberapa kendala seperti kinerja pegawai yang masih belum optimal, kurangnya respon dari pegawai, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang di miliki oleh pegawai bersangkutan, sehingga mengakibatkan proses pengembangan karir belum berjalan secara maksimal. Hal ini bahkan diperparah dengan masih adanya sistem karir dengan faktor kedekatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karir Aparatur Sipil Negara yang diterapkan di Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dapat diketahui bahwa personalitas pegawai di BKPP sudah cukup baik tapi masih ada beberapa pegawai yang masih belum disiplin. Sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai sebagian besar sudah berjalan seperti yang seharusnya, walaupun ada sebagian yang masih terdapat beberapa kecolongan. Dan factor politik dalam organisasi memang pernah terjadi, namun lambat laun hal ini sudah mulai bisa dikurangi walaupun belum bisa di katakan hilang sepenuhnya. Kata kunci : Pengembangan Karir  ABSTRACTIn a government agency or organization, employee career development is very important for the progress and success of the organization in achieving the goals that have been planned. The Civil Service and Education and Training Agency for Sangihe Islands Regency has implemented a career development system to improve the human resources in the agency. However, in its implementation, there are still several obstacles such as employee performance that is still not optimal, lack of response from employees, employee placement that is not in accordance with the competencies possessed by the employee concerned, resulting in the career development process not running optimally. This is even exacerbated by the existence of a career system with a proximity factor. This study aims to determine the factors that influence the career development of the State Civil Apparatus applied in the Civil Service and Education and Training Agency for Sangihe Islands Regency. The results of research conducted at the Personnel and Education and Training Agency show that the personnel of BKPP employees are quite good but there are still some employees who are still not disciplined. Most of the reward system given to employees has worked as it should be, although there are some that still have some gaps. And the political factor in the organization has indeed happened, but gradually this has begun to be reduced, although it cannot be said that it has completely disappeared. Keywords: Career Development
EFEKTIVITAS PENGAWASAN MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG (MTK) DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe) Makawangung, Eunike L.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK                Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nasional di Indonesia, sesungguhnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan  Pancasila dan UUD 1945. Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. Salah satu tugas MTK adalah melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Penelitian ini dilakukan di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan fokus penelitian untuk melihat efektif tidaknya pengawasan yang dilakukan MTK dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah Kapitalaung, Sekertaris Kampung, Perangkat Kampung, Ketua Majelis Tua-Tua Kampung bersama Anggota, Tokoh Adat, dan Masyarakat.  Dari penelitian ditemukan bahwa dalam melaksanakan fungsinya MTK sebagai pengawas pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe, telah melakukan fungsinya dan sangat efektif. Pelibatan mereka oleh pemerintah kampung dilakukan sejak mulai dari proses penyusunan program, pembahasan sampai pada pelaksanaannya yang selalu  melibatkan MTK. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Kampung Makalekuhe Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan karena adanya kordinasi yang baik antara pemerintah kampong dengan MTK. Kata Kunci: Efektifitas; Pengawasan; Majelis Tua-Tua Kampung (MTK); Infrastruktur   ABSTRACTThe implementation of National Development activities in Indonesia is actually an effort to realize the ideals of the nation, namely the welfare of a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution. The Village Elderly Council (MTK) is a form of representative government in villages. One of the duties of MTK is to supervise the programs and activities carried out by the village government. This research was conducted in Makalekuhe Village, Tamako District, Sangihe Islands Regency. With a research focus to see the effectiveness of supervision carried out by MTK in the implementation of infrastructure development in Makalekuhe Village, Tamako District, Sangihe Islands Regency. In this study, the informants were the Head of the Village, the Village Secretary, the Village Officials, the Chairperson of the Village Elderly Council together with their members, traditional leaders, and the community. From the research, it was found that in carrying out its function, MTK as the supervisor of infrastructure development in Makalekuhe Village, has performed its function very effectively. Their involvement by the village government was carried out from the start of the program preparation process, the discussion to the implementation, which always involved MTK. The success of infrastructure development in Makalekuhe Village, Tamako Subdistrict, Sangihe Islands Regency is due to good coordination between the village government and MTK. Keywords: Effectiveness; Supervision; Village Elderly Council (MTK); Infrastructure
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN Sunaryo, Utari Putri
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDesa adalah unit penyelenggaraan pemerintah yang paling kecil maka (secara teoritis) terbuka untuk mewujudkan gagasan demokrasi langsung. Upaya pemerintah desa dalam pembangunan desa secara bottom up pada hakekatnya tidak lain dari suatu upaya politik developmentalism di desa, yang penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek yaitu pertama, menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya; kedua, mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan ruang/peluang yang tercipta (Bintarto, 1989 : 13-15). Desa Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu desa yang cukup baik dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik didesa, hal ini dilihat dari partisipasi politik masyarakat yang meningkat sebanyak 80%. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada sedikit masyarakat yang belum memahami secara detail mengenai partisipasi politik dan dampaknya bagi pembangunan desa yang diakibatkan oleh kurangnya sumberdaya yang ada di desa Kema III. Perlu diidentifikasi penyebabnya agar ditemukan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analisis. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep dari Club du Sahel dalam Mikkelsen (2003) yang memberikan penjelasan tentang partisipasi politik menggunakan beberapa pendekatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kata Kunci : Peran Pemerintah Desa, Partisipasi Politik Masyarakat, Pembangunan.   ABSTRACTThe village is the smallest unit of government administration then (theoretically) open to realizing the idea of direct democracy. The efforts of the village government in bottom-up village development are essentially none other than a political effort of developmentalism in the village, the implementation of which is emphasized on two aspects: first, creating space or opportunities for the community to develop themselves; second, to strive for community empowerment to be able to utilize the space / opportunities created (Bintarto, 1989: 13-15). Kema III Village, Kema District, North Minahasa Regency is one of the villages that is quite good in providing space for the community to participate in village politics, this is seen from the political participation of the community which increased by 80%. But it is also possible that there are still a few people who do not understand in detail about political participation and its impact on village development due to a lack of resources in the village of Kema III. Need to be identified the cause in order to find a solution to overcome them. This research uses a qualitative research method, with a descriptive analysis approach. The concept used in this study is the concept of Club du Sahel in Mikkelsen (2003) which provides an explanation of political participation using several approaches to increase public participation. Keywords: Role of Village Government, Community Political Participation, Development
STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAERAH KOTA TOMOHON (Studi Kasus Budaya Bahasa Tombulu Dan Mapalus) Stefanus Sampe, Aribert I. J. Apouw, Tuerah A.M.R Gosal
JURNAL POLITICO Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBudaya merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum, yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, dan dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, sebagai jati diri bangsa maka budaya wajib untuk dilestarikan. Pihak yang diberikan tugas khusus untk menangani pelestarian warisan budaya ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di Kota Tomohon, dalam melakukan pelestarian warisan budaya yang ada di kota Tomohon, seperti budaya Mapalus dan  Bahasa Tombulu sebagai bahasa daerah menjadi focus kajian dalam artikel ini. Dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Andrew (2011), tentang tahapan yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan strategi yang baik adalah: bagaimana tahap perumusannya, pemutusannya, pelaksanaannya, dan mekanisme penilaian yang dilakukan. Temuan penelitian menggambarkan strategi dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon dalam melakukan pelestarian warisan budaya adalah dengan menetapkan sekolah yang akan dijadikan sebagai pusat pendidikan sejak dini terkait dengan pentingnya kebudayaan. Caranya, dengan memasukan materi pembelajaran tentang budaya kedalam kurikulum muatan local di sekolah. Namun sayangnya program yang telah dirumuskan dan ditetapkan tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan literature yang dibutuhkan serta tenaga pendidik yang kompeten. Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pelestarian, Warisan Budaya.   ABSTRACTCulture is the identity of a society or people, which was passed on from previous generations and preserved for future generations. Therefore, as a national identity, culture is obliged to be preserved. The party given a special task to handle the preservation of cultural heritage is the Education and Culture Office. How the strategy carried out by the Education and Culture office, especially in Tomohon City, in preserving the existing cultural heritage in Tomohon City, such as the Mapalus culture and Tombulu language as regional languages is the focus of study in this article. By using the concept put forward by Andrew (2011), the stages that need to be considered in order to realize a good strategy are: what are the stages of its formulation, termination, implementation, and the assessment mechanism carried out. The research findings illustrate the strategy of the Tomohon City Education and Culture office in preserving cultural heritage by establishing a school that will serve as an education center from an early age related to the importance of culture. This is done by including learning materials about culture into the local content curriculum in schools. But unfortunately the program that has been formulated and defined is not matched by the provision of the necessary literature and competent teaching staff. Keywords: Strategy, Government, Conservation, Cultural Heritage.
PELAYANAN PUBLIK E-GOVERNMENT DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA Gioh, Andre
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSejak berlakunya intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001, tentang telematika, good goverment, dan selanjutnya instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003, tentang kebijakan dan strategi nasional e-government, pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika melalui pengembangan pelayanan publik berbasis e-goverment, di tingkat nasional maupun daerah. Namun hingga saat ini di lapangan masih banyak ditemukan perbedaan yang terjadi antar daerah, akibat sumber daya manusia yang berbeda-berbeda. e-government yang dikembangkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan, tanpa disertai peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, akan mengkaji bagaimana pelayanan publik pasca diterapkannya pelaksanaan e-governance pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pelayanan dimaksud akan dikaji dengan menggunakan konsep pelayanan yang dikemukakan oleh Nuiyanto (2014:18 ) Pelayanan publik yang bersifat ideal artinya pelayanan publik yang di cirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan aparatur, dengan ciri efektif, sederhana, kejelasan dan kepastian (transparan), keterbukaan, dan efesiensi. Temuan penelitian menggambarkan dengan penerapan e-government di Kabupaten Minahasa telah menyebabkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan informasi layanan public yang digunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. Kata Kunci: Pelayanan publik; E-Government; Dinas Komunikasi Informatika  ABSTRACTSince the enactment of Presidential Instruction No.6 of 2001, regarding telematics, good governance, and subsequently Presidential Instruction No.3 of 2003, concerning national e-government policies and strategies, the government has been demanded to be able to take advantage of advances in communication and information technology through the development of e-based public services. government, at the national and regional levels. However, to date in the field there are still many differences that occur between regions, due to different human resources. The developed e-government only indicates the fulfillment of policies, without any improvement in service quality. This research, using descriptive qualitative methods, will examine how public services are implemented after the implementation of e-governance at the Communication and Information Office of Minahasa Regency, North Sulawesi Province. The service referred to will be studied using the service concept put forward by Nuiyanto (2014: 18) Public service which is ideal means that public services are characterized by accountability and responsibility from the service providers of the apparatus, with the characteristics of effective, simple, clarity and certainty (transparent). , openness, and efficiency. The research findings illustrate that the application of e-government in Minahasa Regency has led to an increase in community participation in using public service information used by the Minahasa Regency Information Communication Office. Keywords: Public services; E-Government; Informatics Communication Office
PENGELOLAAN POTENSI WISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Manoppo, Rio
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengelolaan potensi daerah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun masih banyak pemerintah di daerah yang belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang dimilikki di daerahnya, karena minimnya pengetahuan tentang bagaimana menggali potensi daerah. Hal itu berdampak pada tidak terkelolanya potensi daerah yang sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu potensi daerah yang paling sering dimanfaatkan oleh kebanyakan pemerintah daerah yang ada diwilayah Indonesia, adalah potensi wisata. Minahasa Tenggara merupakan salah satu wilayah yang memilikki potensi besar terkait dengan potensi wisatanya. Namun karena belum terkelola dengan maksimal, akibatnya, hasil yang sebenarnya bisa di rasakan oleh masyarakat Minahasa Tenggara, belum maksimal. Agar mendapat hasil yang mangaksimal diperlukan kerjasama dan kordinasi seluruh stakeholder. Memang yang paling berperan seharusnya adalah pihak yang dalam hal ini merupakan pihak yang menjadi leading sector, seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah. Temuan penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan potensi wisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara masih belum maksimal, karena koodinasi semua pihak terutama antara pihak Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah belum maksimal yang berdampak pada program yang akan dijalankan. Kata Kunci: Pengelolaan; Potensi Wisata; PAD   ABSTRACTManagement of regional potential is one of the means that can be used in an effort to increase Regional Original Income (PAD). However, there are still many governments in the regions that have not maximally exploited the potential that they have in their regions, because of the lack of knowledge on how to explore regional potential. This has an impact on the unmanaged potential of the regions that actually have the potential to be developed. One of the regional potentials that most local governments in Indonesia use is tourism potential. Southeast Minahasa is one of the regions that has great potential in relation to its tourism potential. However, because it has not been managed optimally, as a result, the results that can actually be felt by the people of Southeast Minahasa are not yet optimal. In order to get maximum results, cooperation and coordination of all stakeholders is required. Indeed, those who play the most role should be those who in this case are the leading sector, such as the Tourism Office and the Regional Revenue Service. The research findings illustrate that the management of tourism potential in Southeast Minahasa district is still not optimal, because the coordination of all parties, especially between the Tourism Office and the Regional Revenue Service, has not been maximized which has an impact on the program to be implemented. Keywords: Management; Tourism Potential; PAD
PERANAN ELIT LOKAL MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2017 DI DESA SOPI MAJIKO KECAMATAN MOROTAI JAYA KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA Lumendek, Destrina
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu system pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada masyarakat di daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistis. Demokrasi adalah proses menuju peradaban yang baik. Pemilu untuk kepala daerah dan DPRD, politik lokal di Indonesia memperlihatkan satu fenomena politik yang tampak bertolak belakang para elit politik saling bersaing sengit, namun sekaligus saling bekerja sama. Akibatnya, tidak perna ada oposisi di panggung politik lokal. Ini terjadi karena persaingan dalam pemilu telah menjelma menjadi kerjasama dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian, persaingan antar elit politik lokal dapat dimaknai sebagai situasi yang menegaskan berbagai perbedaan politik mereka demi mengartikulasikan kepentingan kolektif kelompok sosial yang coba diwakili. Pilkada selalu ditandai dengan adanya peran elit lokal. Memahami tentang pengaruh elit lokal pada masyarakat dalam proses Pilkada merupakan aspek penting dalam rangka mengantisipasi dampak negatif  bagi masyarakat. Kaum elit merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tidak hanya dalam aktivitas politik namun juga dalam aktivitas sosial. Seperti yang kita ketahui kaum elit di mana pun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Melihat kontes politik lokal Pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung di Desa Sopi Majiko, Kec. Morotai Jaya, Kab. Pulau Morotai, Prov. Malut. Elit lokal masih cenderung mempergunakan kuasanya untuk mempengaruhi masyarakat,  pada setiap pemilihan umum kepalah daerah, ini terjadi karena adanya kepentigan antara kedua belah pihak baik elit lokal maupun masyarakat. Kata Kunci: Peranan, Elit Lokal, Masyarakat, Pilkada.  ABSTRACTDirect election of Regional Heads is the most important part of democracy in Indonesia. The holding of a direct democracy party can be viewed as the flexibility or flexibility of the reform government in responding to the demands of the community about the need for a government system that gives a greater role to the community in the region, namely a non-centralized government system. Democracy is a process towards good civilization. Elections for regional heads and DPRD, local politics in Indonesia show a political phenomenon that seems contradictory to the political elites competing fiercely, but at the same time work together. As a result, there has never been opposition on the local political stage. This happens because competition in elections has become a collaboration in the implementation of government. Thus, competition between local political elites can be interpreted as a situation that confirms their political differences in order to articulate the collective interests of the social groups that they are trying to represent. Local elections are always marked by the role of local elites. Understanding the influence of local elites on the community in the Election process is an important aspect in anticipating negative impacts on the community. Elite is a term that we often hear, not only in political activities but also in social activities. As we know, elites everywhere are bound to have a power to carry out an activity or action. Seeing local political contests at the Regent and Deputy Regent General Election in Sopi Majiko Village, Kec. Morotai Jaya, Kab. Morotai Island, Prov. Malut. Local elites still tend to use their power to influence the community, in each general election it is regional, this occurs because of interest between the two parties, both local and community elites. Keywords: Role, Local Elites, Community, Election.
EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI UPTD BPTK KELAS A PROVINSI SULAWESI UTARA Monoarfa, Arsad R.R
JURNAL POLITICO Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProblematika terkait ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara salah satunya adalah kurang tersedianya tenaga kerja yang kompeten untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia. Oleh sebab itu program pelatihan bagi  para pencari kerja menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi para pencari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A Provinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan teori efektivitas Duncan (dalam Steers, 1985) yang terdiri dari indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, temuan penelitian menggambarkan bahwa efektifitas pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi yang dilihat dari indikator pencapaian tujuan sudah berjalan secara efektif. Hal itu terlihat dari sasaran yang sudah tercapai. Sedangkan dari indikator integrasi, hal masih kurang efektif sehingga menyebabkan kurang dikenalnya pelatihan yang diadakan oleh balai tersebut. Sedangkan dari indikator adaptasi, penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 Tahap 2 terdiri dari kejuruan yakni : Bisnis dan manajemen, Teknik listrik, Teknologi informasi dan komunikasi,Teknik otomotif, Teknik manufatur, Refrigeration (pendingin), Bangunan, dan Teknik las, selain itu balai sudah menyediakan sarana prasarana untuk melatih angkatan kerja yang mendaftar sebagai peserta  pelatihan. Namun keadaan dari pada sarana dan prasarana yang ada sudah tidak lagi memadai dengan perkembangan peralatan yang ada saat ini, karena alat yang ada pada balai pelatihan  systemnya masih manual, sementara sekarang pada era yang lebih modern. Contoh pengembangan mesin mobil sudah tidak lagi dengan system karburator tetapi dengan system injection sehingga tidak mengherankan para pekerja lulusan dari pada Balai Pelatihan Tenaga Kerja tidak lagi kredibel dengan pasaran kerja yang ada karena dealer kendaraan di bidang perbengkelen sudah mengunakan alat-alat yang modern yang disesuaikan dengan perkembangan peralatan otomotif yang ada. Untuk itu BPTK perlu meningkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan persiapan menuju Era industry 4.0  di Provinsi Sulawesi Utara. Kata kunci :  Efektivitas; Pelatihan; Tenaga Kerja  ABSTRACTOne of the problems related to employment in North Sulawesi Province is the lack of competent workers to fill available job vacancies. Therefore a training program for job seekers is an absolute necessity for job seekers. This study aims to determine and examine how the effectiveness of the implementation of training at the UPTD Class A Workforce Training Center, North Sulawesi Province, using Duncan's theory of effectiveness (in Steers, 1985) which consists of indicators of goal achievement, integration and adaptation. By using a qualitative descriptive method, the research findings illustrate that the effectiveness of the implementation of competency-based training programs as seen from the indicators of goal achievement has been running effectively. This can be seen from the targets that have been achieved. Meanwhile, from the integration indicator, it is still ineffective, resulting in the lack of recognition of the training held by the center. Whereas from the adaptation indicator, the implementation of training carried out in the 2019 Phase 2 fiscal year consists of vocational skills, namely: Business and management, electrical engineering, information and communication technology, automotive engineering, manufacturing engineering, refrigeration (cooling), building and welding engineering, in addition to The center has provided infrastructure to train the workforce who registered as training participants. However, the condition of the existing facilities and infrastructure is no longer adequate with the development of existing equipment, because the tools in the training center are still manual systems, while now in a more modern era. For example, the development of a car engine is no longer with a carburetor system but with an injection system so it is not surprising that graduate workers from the Labor Training Center are no longer credible with the existing job market because vehicle dealers in the repair sector have used modern tools that are adapted to the workforce. development of existing automotive equipment. For this reason, BPTK needs to improve in order to improve the quality and competence of the workforce and prepare for the Industrial Era 4.0 in North Sulawesi Province. Key words: Effectiveness; Training; Labor

Page 30 of 52 | Total Record : 511

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue