cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 42   43   44   45   46 
Efektivitas Penggunaan Aplikasi M-Paspor: (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Tahun 2022) S, Siti Anisa Dwi; Rijal, Najamuddin Khairur; Prasodjo, Haryo
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i4.45254

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang efektivitas penggunaan Aplikasi M-Paspor sebagai salah satu cara alternatif dalam pembuatan paspor baru atau penggantian paspor lama, dengan studi kasus pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Tahun 2022. Perkembangan teknologi informasi melalui e-government juga dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi untuk melakukan perubahan pelayanan yang lebih baik. Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan seiring dengan tuntutan perkembangan globalisasi menjadi keharusan pemerintah melakukan perbaikan dalam pelayanan publik tersebut. Salah satunya ialah peluncuran aplikasi M-Paspor. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan uraian yang mendalam tentang Efektivitas penggunaan aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dilihat dari apa yang mendasari aplikasi ini dibuat sudah dapat dikatakan berjalan cukup baik. Hal itu terlihat dari beberapa faktor diantaranya adalah walaupun jumlah pemohon banyak, namun terjadinya kerumunan dapat diminimalisir. Selain itu terjadi penghematan waktu dalam prosedur pembuatan M-Paspor. Namun terkait efektifitas aplikasi M-Paspor ini juga masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan fasilitas online yang disediakan, sering terjadinya kesalahan dalam penginputan scan data yang tidak seharusnya dimasukkan ke dalam persyaratan pembuatan paspor atau pergantian paspor. Kata Kunci: Efektivitas, Aplikasi M-Paspor ABSTRACT This article examines the effectiveness of using the M-Passport Application as an alternative way of making a new passport or replacing an old passport, with a case study at the Immigration Office Class I Non TPI Pati in 2022. The development of information technology through e-government is also utilized by the Directorate General Immigration to make changes to better services. The government which has a function as a public service provider and in line with the demands of the development of globalization is the government's obligation to make improvements in these public services. One of them is the launch of the M-Passport application. By using a descriptive research method with a qualitative approach to produce an in-depth description of the effectiveness of using the M-Passport application at the Immigration Office Class 1 Non TPI Pati. The results of the study found that the effectiveness of using the M-Passport application at the Class I Immigration Office of Non TPI Pati, judging from what was the basis for this application, could be said to be running quite well. This can be seen from several factors, including even though the number of applicants is large, the occurrence of crowds can be minimized. In addition, there is a time saving in the procedure for making M-Passports. However, regarding the effectiveness of the M-Passport application, there are also several obstacles such as the lack of public understanding in using the online facilities provided, frequent errors in inputting scanned data that should not be included in the requirements for making passports or changing passports. Keywords: Effectiveness, M-Passport Application
Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Proses Pembangunan Desa Hadinaung, Aldo Jonatan; Tamowangkay, Ventje; Lambey, Trintje
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i4.45256

Abstract

Artikel ini mengidentifikasi bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan di Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran tokoh masyarakat ini dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Adi Isbandi Rukminto (2001), tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan yaitu: tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Bebu Kecamatan Tamako sudah dimulai sejak awal yaitu dalam proses perencanaan program, penetapan program alternatif, pelaksanaan program, hingga proses evaluasi. Namun efek dari keterlibatan tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Bebu belum maksimal karena tokoh masyarakat tidak bisa menyakinkan masyarakat untuk mau berpartisipasi secara sukarela. Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang berasal dari luar desa yang justru terlibat dalam proses pengerjaan proyek pembangunan yang ada di Desa Bebu. Kata Kunci: Tokoh Masyarakat; Partisipasi; Pembangunan Desa ABSTRACT This article identifies the role of community leaders in increasing community participation in the development process in Bebu Village, Tamako District, Sangihe Islands Regency. By using a qualitative method, the role of community leaders is examined using the approach proposed by Adi Isbandi Rukminto (2001), about how community involvement in the development stages is: the planning stage, the implementation stage, and the evaluation stage. The research findings illustrate that the involvement of community leaders in the development process in Bebu Village, Tamako District, has started from the beginning, namely in the program planning process, determining alternative programs, implementing programs, to the evaluation process. However, the effect of the involvement of community leaders in increasing the participation of the Bebu village community has not been maximized because community leaders cannot convince the community to participate voluntarily. This can be seen from the number of people who come from outside the village who are actually involved in the process of working on development projects in Bebu Village. Keywords: Community Leaders; Participation; Village Development
Implementasi UU HPP Nomor 7 tahun 2021 Dalam Penanganan Pandemi Covid – 19 Di Indonesia Telwe, Esther J. A.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i4.45257

Abstract

Artikel ini mengkaji kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang di ambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak dari pandemi covid 19 adalah dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yaitu menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui UU HPP Nomor 7 tahun 2021. Dengan mengggunakan metode kualitatif, artikel ini akan melihat bagaimana proses implmentasi kebijakan dimaksud, khususnya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama kota Manado. Hasil penelitian menunjukan implmentasi kebijakan menaikan pajak ini cukup berhasil mengamankan kondisi Indonesia disaat adanya pandemi Covid 19. Hasil yang diperoleh dari kenaikan pajak ini digunakan oleh pemerintah selain untuk membantu masyarakat golongan bawah, juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Bahkan bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur Kata Kunci: Kebijakan; Pajak Pertambahan Nilai; Pandemi Covid - 19 ABSTRACT This article examines the policies of the Indonesian government in handling the Covid-19 pandemic. One of the policies taken by the Indonesian government to overcome the impact of the COVID-19 pandemic is by issuing one policy, namely increasing the Value Added Tax (PPN) through the HPP Law Number 7 of 2021. By using a qualitative method, this article will look at how the implementation process works. the policy in question, especially that carried out by the Manado City Primary Tax Service Office. The results of the study show that the implementation of this tax increase policy was quite successful in securing Indonesia's condition during the Covid 19 pandemic. The results obtained from this tax increase were used by the government in addition to helping the lower class community, it was also used to improve health services. It can even be used for infrastructure development Keywords: Policy; Value-added tax; Covid-19 pandemic
Evaluasi Strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pilkada Tahun 2018 Dalihade, Ferdinand R.L. J; Lapian, Marlien T.; Lengkong, Johny P.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i4.45258

Abstract

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Kabupaten Siau Tagulandang dan Biaro (Sitaro) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat memenangkan calon yang diusungnya menjadi Bupati Sitaro untuk periode 2018-2023. Artikel ini akan mengevaluasi strategi yang dilakukan oleh PDIP dalam memenangkan kompetisi politik tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini akan mengidentifikasi apa saja strategi yang dimainkan oleh PDIP untuk memenangkan pertarungan tersebut serta mengevaluasinya. Hasil penelitian menggambarkan bahwa kemenangan pasangan Evangelian Sasingen-John Palandung (YES-JO) yang diusung oleh Partai PDI-P disebabkan oleh keunggulan Visi dan Misi yang ditawarkan pasangan ini kepada masyarakat, sekaligus cara menawarkannya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Selain itu kemenangan diraih oleh pasangan ini juga disebabkan oleh ketepatan sasaran dalam mengimplementasikan strategi, disamping kerja keras dari tik sukses. Kata Kunci: Strategi : PDIP: Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT In the 2018 Regional Head Election (Pilkada) in Siau Tagulandang Regency and Biaro (Sitaro), the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) was able to win the candidate it promoted as Sitaro Regent for the 2018-2023 period. This article will evaluate the strategy adopted by PDIP in winning the political competition. By using a qualitative method, this article will identify the strategies used by PDIP to win the battle and evaluate them. The results of the study illustrate that the victory of the Evangelian Sasingen-John Palandung (YES-JO) pair promoted by the PDI-P Party is due to the superiority of the Vision and Mission offered by this pair to the community, as well as the way they offer it which is carried out with a family approach. In addition, the victory achieved by this pair was also due to the accuracy of the target in implementing the strategy, in addition to the hard work of successful ticks. Keywords: Strategy : PDIP: Regional Head Election
Upaya Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Meningkatkan Ekspor Di Masa Pandemi Covid 19 Manus, Tasya Abigail Brigitta; Pati, Agustinus B.; Rengkung, Franky
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i4.45262

Abstract

Artikel ini mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut) khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor dimasa pandemi Covid 19. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif kajian akan mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut serta berbagai hambatan yang ditemui. Hasil penelitian menggambarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut dalam meningkatkan ekspor, melakukan beberapa upaya diantaranya menjalin hubungan yang baik dengan instansi-instansi vertical maupun horizontal, dan kepada para calon eksportir pemerintah memberikan pelatihan dan mengedukasi mengenai kondisi perdagangan internasional saat ini. Selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerapkan sistem online sehingga pengurusan administrasi dan sertifikat lebih efisien, serta ikut membantu dan memfasilitasi teknis industri pengolahan maupun pendistribusian melalui subsidi pemerintah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan terbukti nilai eskpor Sulawesi Utara selama masa pandemi terus meningkat walaupun dalam praktiknya tak luput dari kendala-kendala yang ada, seperti diberlakukannya lockdown dan persediaan konteiner yang terbatas. Kata Kunci: Upaya Pemerintah; Ekspor; Pandemi Covid 19 ABSTRACT This article examines the efforts made by the local government of North Sulawesi (North Sulawesi), especially the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports during the Covid 19 pandemic. Using qualitative methods and a descriptive approach the study will identify various efforts made by the North Sulawesi Industry and Trade Service and various obstacles found. The results of the study illustrate that the North Sulawesi Industry and Trade Service in increasing exports, has made several efforts including establishing good relations with vertical and horizontal agencies, and to prospective exporters the government provides training and educates about the current conditions of international trade. In addition, the Department of Industry and Trade implements an online system so that administrative and certificate arrangements are more efficient, as well as assisting and facilitating technical processing and distribution industries through government subsidies. With the policies implemented, it is evident that the value of North Sulawesi's exports during the pandemic has continued to increase, even though in practice it has not been spared from existing constraints, such as the imposition of a lockdown and limited container supplies. Keywords: Government Efforts; Export; Covid 19 pandemic
Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif : (Suatu studi di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020) Hidanga, Evan Agung; Mamentu, Michael; Sondakh, Efvendy
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i4.45267

Abstract

Artikel ini mengkaji strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara dalam mendorong terjadinya pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif artikel ini akan mendeskripsikan berbagai strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatan pengawasan partisipatif dan berbagai hambatan yang ditemui. Temuan penelitian menggambarkan strategi-strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara diantaranya adalah melakukan perekrutan, pendidikan politik, dan sosialisasi tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Bawaslu juga melibatkan seluruh stakeholder untuk melakukan pengawasan partisipatif. Namun temuan penelitian juga menggambarkan pengawasan partisipastif yang diharapkan belum berjalan baik dikerenakan masih banyaknya masyarakat yang masih bersifat pasif dan pragmatis akan pilkada. Sifat pasif dan pragamatis terjadi tidak lepas daripada faktor ekonomi masyarakat sehingga politik transasiksional (finansial, logistic dll) dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa bahkan dinanti-nanti ketika pilkada itu digelar. Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif; Pemilihan Kepala Daerah ABSTRACT This article examines the strategies implemented by the General Election Supervisory Board (Bawaslu) of North Halmahera Regency in encouraging participatory supervision of the 2020 election of the Regent and Deputy Regent of North Halmahera. Using qualitative methods and a descriptive approach this article will describe the various strategies carried out by Bawaslu North Halmahera Regency in increasing participatory supervision and various obstacles encountered. The research findings illustrate the strategies carried out by the North Halmahera Regency Bawaslu including recruiting, political education, and outreach about the importance of participatory supervision. Bawaslu also involves all stakeholders to carry out participatory supervision. However, the research findings also illustrate that the expected participatory supervision has not gone well because there are still many people who are still passive and pragmatic about regional elections. Passivity and pragmatic nature cannot be separated from the community's economic factors so that transactional politics (financial, logistical, etc.) are considered by the community as normal and even looked forward to when the regional elections are held. Keywords: Participatory Supervision; Regional Head Election
Implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lumare, Karlin Guntur; Mamentu, Michael; Lengkong, Johny P.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i4.45269

Abstract

Artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur dalam mengimplementasikan Peraturan Desa (Perdes), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tertuang dalam Perdes Nomor 01 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini akan fokus pada bagaimana perdes tersebut di implementasikan serta berbagai permasalahan yang ada. Kajian akan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III tentang beberapa faktor yang mempengaruhi suatu Implementasi kebijakan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Hilaitetor belum berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang secara transisi tidak tersampaikan dengan baik antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dengan masyarakat. Dalam hal Sumber Daya Pemerintah Desa Hilaitetor tidak memperhatikan perencanaan terhadap anggaran yang mau dipagukan sehingga dalam penerapan kebijakan Peraturan Desa Anggarannya mengalami deficit. Hal itu juga diperparah dengan sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan Peraturan Desa ternyata masih terlihat tidak konsisten. Sedangkan dari struktur birokrasi memang sudah cukup baik dilihat dari adanya struktur yang jelas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Desa; APBDes ABSTRACT This article will examine how Hilaitetor Village, North Wasile District, East Halmahera Regency implements Village Regulation (Perdes) Number 01 of 2021, concerning the Village Revenue and Expenditure Budget. Using a qualitative method, this study will focus on how the Perdes is implemented and the various problems that exist. The study will use the approach put forward by George C. Edward III regarding several factors that influence a policy implementation. The findings of the study illustrate that the implementation of Village Regulations concerning the Village Revenue and Expenditure Budget in Hilaitetor Village has not gone well due to the transitional lack of communication between the Village Head and Village Officials and the community. In terms of the Hilaitetor Village Government Resources, they do not pay attention to planning the budget that they want to make a ceiling so that in implementing the Village Regulation policy, the budget experiences a deficit. This is also exacerbated by the attitude or commitment of implementing the Village Regulation policy that still seems inconsistent. Meanwhile, the structure of the bureaucracy is indeed quite good, seen from the existence of a clear structure related to the duties and functions of each. Keywords: Implementation; Village Regulations; APBDes
Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pelintas Batas Ilegal Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Tambunan, Paulin J.C; Mamentu , Michael; Lengkong, Johny P.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.45272

Abstract

Pelintas batas ilegal (illegal crossing borders) di perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste hingga kini masih menjadi persoalan bagi kedua negara. Artikel ini mengkaji bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan terkait dengan para pelintasi ilegal tersebut. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai langkah atau upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan terlalu luasnya wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Selain itu adanya hubungan kekerabatan yang cukup dekat antara warga negara Indonesia yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara dan warga negara Timor Leste membuat potensi pelanggaran pelintas batas ilegal dan penyeludupan barang akan terus terjadi. Apalagi jumlah layanan pos lintas batas jumlahnya masih terlalu minim dan warga Timor Leste masih mengganggap biaya untuk untuk membayar visa cukup mahal. Selain itu tidak tersedianya lagi pos lintas batas sementara menjadi pendorong terjadinya pelintas batas ilegal marak terjadi. Untuk itu pertemuan Joint Border Commitee antara kedua negara yang merupakan mekanisme bilateral untuk menyelesaikan permasalahan tentang perbatasan perlu dimaksimalkan. Disamping itu perlunya membangun lebih banyak pos lintas batas dengan fasilitas yang lengkap terutama di area yang dekat dengan perbatasan antara Indonesia-Timor Leste, serta membangun garis batas yang jelas agar berkurangnya jalan-jalan pintas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas ilegal. Juga perlunya di buka kembali akses pass lintas batas kunjungan sementara bagi kedua negara, agar memudahkan warga melintas untuk mengunjungi saudara atau keluarga mengingat latar belakang Indonesia-Timor Leste dulunya adalah satu negara. Kata Kunci: Pelintas Batas Ilegal;Indonesia; Timor Leste ABSTRACT Illegal crossing borders on the border between Indonesia and Timor Leste is still a problem for both countries. This article examines how the efforts that have been made by the Indonesian government in overcoming various problems related to these illegal crossers. The study was conducted by identifying the various steps or efforts that have been and will be carried out by the Indonesian government to overcome these problems. From the results of the research it was found that the border area between Indonesia and Timor Leste was too wide which made it difficult for the government to carry out supervision in the border areas of the two countries. In addition, there is a fairly close kinship relationship between Indonesian citizens residing in North Central Timor District and East Timorese citizens, making the potential for illegal cross-border violations and goods smuggling to continue to occur. What's more, the number of cross-border postal services is still too minimal and East Timorese still consider the cost of paying for a visa quite expensive. In addition, the temporary unavailability of cross-border posts has become a driving force for illegal border crossers to occur. For this reason, the Joint Border Committee meeting between the two countries, which is a bilateral mechanism for resolving border issues, needs to be maximized. Besides that, it is necessary to build more border crossing posts with complete facilities, especially in areas close to the border between Indonesia and Timor Leste, as well as building clear boundaries so that there are fewer shortcuts that lead to illegal border crossers. There is also a need to reopen cross-border access passes for temporary visits for the two countries, to make it easier for residents to pass by to visit relatives or family, given the background that Indonesia and Timor Leste used to be one country. Keywords: Illegal Border Crossers; Indonesia; Timor Leste
Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Kader Partai Untuk Menghadapi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 Pitrar, Jonas J.; Rondonuwu, Arpi R.; Tompodung, Jones
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.45961

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pimpinan Cabang Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Manado dalam pelaksanaan rekrutmen kader partai untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan teknik purposive sampling. Jimly Asshiddiqie(2006:176) mengemukakan suatu kewajaran apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lingkungan eksekutif maupun di lingkungan legislatif menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rush dan Althoff (2007:247) dalam negara demokrasi ada beberapa mekanisme rekrutmen politik untuk melakukan pergantian pejabat pemerintah, yaitu: rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Menurut Lumolos, (2013: 112), proses rekrutmen anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan untuk menjalankan tujuan organisasi sesuai dengan mekanisme dan program yang telah ada. Hal mutlak yang harus di penuhi sebagai prasyarat untuk menjadi anggota dewan adalah tingkat pendidikan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa peran DPC PDIP Kota Manado dalam pelaksanaan rekrutmen kader partai untuk menghadapi pelaksanaan pemilu tahun 2024 yaitu salah satunya dengan melakukan pendidikan kader dengan mengsosialisasikan berbagai hal yang berkaitan dengan kepartaian untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya kader partai. Selain itu, melakukanan pengumumam secara terbuka kepada masyarakat untuk penjaringan bakal calon anggota DPRD dengan memperhatikan kualitas, ketokohan, popularitas dan elektabilitas, juga sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum. Kata kunci: Rekrutmen; PDIP; Pemilihan Umum ABSTRACT This study aims to determine the role of the Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle (DPC PDIP) Branch in Manado City in recruiting party cadres to face the 2024 elections in Manado City. This study uses a type of qualitative research, with a purposive sampling technique. Jimly Asshiddiqie (2006: 176) suggests a fairness if there is always a change of officials both in the executive and legislative circles according to the provisions of the legislation. According to Rush and Althoff (2007: 247) in a democracy there are several mechanisms of political recruitment to replace government officials, namely: open recruitment and closed recruitment. According to Lumolos, (2013: 112), the recruitment process for members of the Regional People's Representative Council (DPRD) aims to carry out organizational goals in accordance with existing mechanisms and programs. The absolute thing that must be met as a prerequisite for becoming a board member is the level of education. The research findings illustrate that the role of the Manado City PDIP DPC in recruiting party cadres to face the 2024 election, one of which is by conducting cadre education by socializing various matters related to parties to increase understanding and quality of party cadre resources. Apart from that, making open announcements to the public for the selection of candidates for DPRD members by taking into account quality, personality, popularity and electability, is also in accordance with the General Election Commission regulations. Keywords: Recruitment; PDIP; General election
Kinerja Tenaga Ahli Fraksi Dalam Menunjang Tugas Anggota DPRD Kota Manado Sangki, Adianto A.; Mamentu, Michael; Egeten, Maxi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.45982

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja tenaga ahli fraksi dalam menunjang tugas anggota DPRD Kota Manado. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai November 2022. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada 4 orang informan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu DPRD Kota Manado. Data sekunder juga diperoleh melalui buku yang diperoleh dari toko buku lokal serta internet melalui google scholar berupa buku, artikel jurnal dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian ini yakni kinerja tenaga ahli fraksi dalam menunjang tugas anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukan, para tenaga ahli fraksi dalam proses menunjang tugas anggota DPRD Kota Mando belum semua fraksi memanfaatkan dan melihat hal tersebut, karena dapat dilihat dari kinerja tenaga ahli fraksi sampai saat ini dipertanyakan bagaimana, mulai dari proses rekrutmen di masing-masing fraksi, hingga kapasitas dari tenaga ahli fraksi tersebut. Selain itu didapati sejumlah anggota DPRD tidak mengenal tenaga ahli di fraksi sendiri, serta didapati tenaga ahli jarang ke kantor untuk membantu anggota DPRD dalam menunjang kinerja dari anggota DPRD sendiri. Namun dalam menjalankan tugas serta tupoksi tenaga ahli fraksi di DPRD Manado telah melakukan sesuai prosedur yang berlaku, karena tenaga ahli harus mempunyai kemampuan untuk dapat memberikan masukan pemikiran pada anggota DPRD dan juga harus membantu secara fisik terhadap kerja-kerja anggota DPRD, misalnya saat anggota DPRD turun ke lapangan saat kunjungan kerja dilakukan. Kata Kunci : Kinerja, Tenaga Ahli Fraksi, DPRD ABSTRACT This study aims to analyze the performance of faction experts in supporting the tasks of the Manado City DPRD. This research was conducted from March to November 2022. The research used a qualitative approach by conducting in-depth interviews with 4 informants. Secondary data were obtained from related agencies, namely the Manado City Council. Secondary data was also obtained through books obtained from local bookstores and the internet via Google Scholar in the form of books, journal articles and theses related to the topic of this research, namely the performance of faction experts in supporting the duties of DPRD members. The results of the study show that not all fraction experts in the process of supporting the duties of members of the DPRD Kota Mando take advantage of and see this, because it can be seen from the performance of the faction experts that until now it has been questioned how, starting from the recruitment process in each faction, to capacity of the faction's experts. In addition, it was found that a number of DPRD members did not know the experts in their own faction, and experts found that they rarely went to the office to assist DPRD members in supporting the performance of the DPRD members themselves. However, in carrying out their duties and responsibilities, the faction expert staff at the Manado DPRD have carried out according to the applicable procedures, because the expert must have the ability to be able to provide input to DPRD members and also have to help physically with the work of DPRD members, for example when DPRD members out in the field during work visits. Keywords: Performance, Fraction Experts, DPRD

Page 44 of 52 | Total Record : 511

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue