cover
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Articles 511 Documents
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PEMILIH KHUSUS TAMBAHAN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA TOMOHON1 Timpal, Willians
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A B S T R A KPemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi.Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting, yaituproses penyelenggaraannya, aturan hukumnya, dan penegakan hukumnya. Salah satukomponen penting untuk keberhasilan pemilu ditentukan oleh peran penyelenggaraanyang profesional dan berwibawa, sehingga mampu membangun demokrasi yang lebihberkualitas. Pemilu yang jujur dan adil mengantisipasi penggunaan hak pilih ganda.Dari latar belakang ini penulis ingin mengkaji tentang peran Komisi Pemilihan Umumdalam menangani pemilih khusus tambahan pada pemilihan umum presiden dan wakilpresiden tahun 2014 di kota Tomohon.Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Dataprimer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasipenelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukanpenulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakanlembaga negara yang mempunyai peran sebagai penyelenggara dalam pemilihan umumdi Indonesia, antara lain adalah Pemilihan Umum atas Presiden beserta wakilpresiden. KPU juga mengeluarkan aturan yang memungkinkan semua warga yangmemenuhi syarat sebagai pemilih bisa menggunakan hak pilihnya melalui tiga modeldaftar pemilih tambahan bagi warga yang tak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).Permasalahan Daftar pemilih khusus tambahan di kota Tomohon pada waktu yang lalucukup rumit karena mengingat kota Tomohon dikenal sebagai kota pendidikan dimanabanyak penduduk pendatang yang tinggal dan menetap sementara di kota Tomohon.Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan peran Komisi Pemilihan Umumyang ada di kota Tomohon dalam mengakomodir para pemilih yang menggunakanKartu Tanda Penduduk sebagai pemilih khusus tambahan dalam pemilihan umumpresiden dan wakil presiden 2014 dengan mempersiapkan logistik yang ada danmemberikan keterjaminan Pemilu yang jujur dan adil.Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraanpemilihan Umum Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon telahmelaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan baik, dimana seluruhkegiatan mulai pembentukan badan penyelenggara verifikasi, pemutahiran datapemilih, sampai pada tahap pelaksanaan dan penetapan hasil suara. Juga untuk parapemilih khusus tambahan yang belum terdaftar pada DPT dapat ditangani dengan baikdalam masalah logistik seperti penambahan jumlah surat suara dan tinta.Kata Kunci: Peran KPU, Pemilu Presiden, dan Pemilih Khusus Tambahan
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA MANADO Liando, Daud Markus
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPermasalahan utama bagi pembangunan Kota Manado adalah masih terbatasnya keterlibatan atau lemahnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Baik dalam tahapan perencanaan program pemerintahan, pelaksanaan program hingga dalam tahapan evaluasi.Penelitian ini hendak menjawab tiga hal yaitu Bagaimana Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan Kota Manado, Apa saja kendala-kendala partisipasi politik masyarakat di Kota Manado serta Bagaimana Pemerintah Kota Manado mendorong partisipasi politik masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kota Manado dengan menggunakan teori dari Burkens (Hadjon, 1997:2) yang mengatakan setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kajian ini mencoba mencari jawaban atas pertanyaan tentang kendala-kendala partisipasi politik masyarakat di Kota Manado dan bagaimana Pemerintah Kota Manado mendorong partisipasi politik masyarakat dalam menunjang pembangunan di Kota Manado.Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Manado belum mendapat kesempatan atau diikutsertakan dalam proses perencanaan atau dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal partisipasi politik masyarakat di Kota Manado, masyarakat terkendala oleh faktor teknis seperti tidak ada informasi mengenai pembahasan perencanaan maupun pembahasan kebijakan, ketidaktahuan masyarakat terhadap pokok-pokok masalah yang sedang dibahas, ketidaktahuan masyarakat tentang bagimana cara menyampaikan partisipasi, tidak adanya akses/jalur untuk menyampaikan partisipasi dan masyarakat lebih memilih konsiten dengan pekerjaanya. Sedangkan kendala politis masyarakat dalam berpartispasi adalah tidak diberikan kesempatan dalam forum perencanaan maupun dalam perumusan kebijakan, ketidakpercayaan terhadap kemampuan penyelenggara, ketergantungan masyarakat dan sikap politik yang berbeda.Kata Kunci : Partisipasi, politik, masyarakat, kebijakan
PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEMOBILISASI PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA MANADO1 (Suatu Studi Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Mustaman, Meilisa
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam pasal 1 ayat 1 undang-undang no 2 tahun 2011 tentang PerubahanAtas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskanbahwa partai politik yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuksekelompok warga negara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-citauntuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan pancasilaUUD 1945.Dalam pelaksanaan demokrasi, partai politik memiliki fungsi sebagaitempat penyampaian aspirasi dan tuntutan rakyat terhadap berbagai prosesberbangsa yang ada. Alasan utama dari pentingnya keberadaan partai politikdalam proses demokrasi bisa dikaitkan secara sederhana bahwa partai politikmemiliki tugas untuk menjadi “jembatan” antara rakyat dan pemerintah,sehingga dengan demikian maka partai politik merupakan salah satu pilar utamadan institusi demokrasi yang penting selain dari lembaga eksekutif, legislatif,yudikatif, pemilihan umum, serta pers yang independen dalam rangkamembangun kehidupan politik yang berkualitas dan beradab. Yang menjadimasalahnya disini yaitu partai politik dan calon-calon yang diusungnya hanyamementingkan diri mereka sendiri,dan tidak lagi memperhatikan masyarakatnya.Itu yang membuat para pemilih apatis terhadap calon-calon yang diusung partai.Dari pengamatan yang dilakukan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganmemiliki peran-peran yang lebih spesifik untuk dapat memobilisasi pemilih diKota Manado agar dapat mendukung partai tersebut ataupun calon legislatifyang di usung.Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang saya harapkan untuk bisasaya rekomendasikan agar partai dapat memobilisasi pemilih dengan baik danteratur yaitu melakukan pendakatan secara emosional terhadap parapemilih,agar para pemilih dapat memilih partai PDIP dan calon legislatif yang diusungnya sebagai pilihan mereka.Kata kunci : Partai Politik, Peranan, dan Mobilisasi.
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI LEMBAGA LEGISLATIF (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014) 1 Wuisan, Feybe
JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKemajuan zaman telah banyak mengubah pandangan terhadap perempuan. Apabila sebelumnya ada pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki harus berada di luar rumah, ternyata dengan adanya perkembangan zaman dan munculnya tuntutan emansipasi, maka perempuan dan laki-laki kini mempunyai kedudukan yang sama. Realitas minimnya kaum perempuan di panggung politik kini membuat banyak pihak telah membangun komitmen penting sebagai rekonstruksi sosial guna meningkatkan peluang kaum perempuan agar bisa dapat lebih aktif di panggung politik. Untuk merealisasikan maksud tersebut berbagai peraturan perundangan telah dibuat untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk ikut aktif berperan dalam politik. UU yang dimaksud antara lain UUD 1945 Pasal 27, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu, UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Tampilnya kaum perempuan dalam panggung politik diberbagai daerah menunjukkan ada perubahan paradigma politik yang menginginkan kesetaraan gender dimana ada tuntutan agar kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam bidang politik.Kata kunci : Perempuan, Politik , Legislatif.
PERAN KEPALA SUKU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT1 Syama, Januaris
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Suku dalammeningkatkan partisipasi politik Masyarakat didistrik Moskona Utara dandampak dari Kepala Suku Moskona Utara berperan dalam aspek kehidupanmasyarakat dalam hal ini adat istiadat dan juga berperan dalam partisipasiMasyarakat di Distrik Moskona uatara Kabupaten Teluk Bintuni.Data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dengan nara sumber danObservasi yang di lakukan untuk menjawab kuesioner dan juga permasalahanpenelitian diatas.Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisakualitatif.Hasil penelitian menunjukan peran Kepala Suku dalam meningkatkanpartisipasi politik masyarakat berjalan secara baik.Selanjutnya,peran KepalaSuku partisipasi dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2014.Konsep Peran Kepala Suku adalah sebuah sambutan yang ditunjukankepada seseorang yang menjadi figur sentral dalam suatu suku atau kelompokmasyarakat . Sri Sudaryatmi ( 2000:46)Temuan hasil penelitian Kepala Suku Moskona Utara ikut partisipasi politikdalam pemilihan umum legislative dan juga mengarahkan masyarakat untuk ikutkesertaan dalam pemilihan umum legislatif Tahun 2014 di Distrik Moskona UtaraMelalui penelitian ini,peneliti menyarankan perlunya mengintensifkanpelaksanaan sosialisasi Peran Kepala suku dalam partisipasi politik secaraberkala ke kampung-kampung se Distrik Moskona Utara .Perlunya pemerintahmengoptimalkan peran Kepala suku dalam meningkatkan partisipasi politikmasyarakat. diberi kesempatan serta tanggung jawab yang lebih luas dalamruang publik seperti halnya dilibatkan sebagai anggota partai politik,ataupunorganisasi sosial politik lainnya.Kata kunci: Peran ,Kepala Suku, Partisipasi Politik
PENGARUH PPKD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT Husin, Hamdin
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), fungsi pemeriksaan intern, dan implikasinya terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai Laut .Penelitian ini merupakan suatu observasi analitik yang dilakukan dengan metode survei dan bersifat non eksperimental. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus, yang berarti seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Unit penelitian adalah  Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut . Responden adalah Sekda, DPRD, Sekda, Bapeda, Dispenda, Inspektorat, Dinas/Bagian Keuangan, Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Akuntansi, Bendaharawan Umum Daerah (BUD), Staf Sekda, Staf Bapeda, Staf Dispenda, Staf BUD . Jumlah responden sebanyak 684 dan jawaban kuesioner yang kembali sebanyak 518 buah. Tingkat kembalian kuesioner secara keseluruhan sebesar 76%.    Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis).                  Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah.  Hasil uji hipotesis kedua, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan  persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap fungsi pemeriksaan intern. Hasil uji hipotesis ketiga, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah, dan fungsi pemeriksaan intern, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dan teori yang melandasinya, yaitu Agency Theory, Contingency Theory, dan Prospect Theory. Kata Kunci:      PPKD, Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah. ABSTRACTThis study aims to determine and analyze the effect of perceptions of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of the Regional Financial Management Officer (PPKD), the internal audit function, and its implications for the performance of the Regional Government. The research location is the Regional Government (Pemda) of Banggai Laut Regency.This research is an analytic observation conducted by survey method and is non-experimental in nature. Sampling is done by census, which means that all members of the population are sampled. The research unit is the Regional Government of Banggai Laut Regency. Respondents are the Secretary, DPRD, Secretary, Bapeda, Dispenda, Inspectorate, Service / Finance Section, Budget Subdivision, Treasury Subdivision, Verification Subdivision, Accounting Subdivision, Regional General Treasurer (BUD), Sekda Staff, Bapeda Staff, Dispenda Staff , BUD Staff. The number of respondents was 684 and the returned questionnaires were 518. The overall rate of return for the questionnaire was 76%. The analytical method used is path analysis.Based on the results of the first hypothesis test using path analysis, the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously influences the managerial role of regional financial management officials. The second hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously affecting the internal audit function. The third hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows that the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of regional financial management officials, and the internal audit function, both partially and simultaneously affect Local Government performance. The results of this study support previous research and the underlying theories, namely Agency Theory, Contingency Theory, and Prospect Theory. Keywords: PPKD, Implementation of government accounting policies, and regional financial management.
KINERJA PEGAWAI DI SEKERTARIAT DPRD KOTA BITUNG Manansal, Brian F
JURNAL POLITICO Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KINERJA PEGAWAI DI SEKERTARIAT DPRD KOTA BITUNG Oleh : Brian Felliciano Manansal NIM : 080813249 ABSTRAKSI Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana  kinerja pegawai di secretariat DPRD Kota Bitung. Metode Penelitian ini Merupakan Penelitian Kualitatif, yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-­kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh), (Bodgan dan Taylor dalam Moloeng, 1996:3). Maksud dari penjelasan diatas bahwa penelitian kualitatif  setelah data yang dicari oleh peneliti sudah diperoleh lewat hasil penelitian, maka data yang sudah diperoleh tersebut diolah dengan cara kita menjelaskan atau menggambarkan sesuai dengan hasil yang kita peroleh ketika melaksanakan penelitian tersebut. Hasil Penelitian kineja pegawai di Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah  Kota Bitung merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian harapan masyarakat Bitung yang maju dan mandiri. Ukuran keberhasilan yang harus dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Bitung selain dijiwai oleh harapan terwujudnya Bitung maju dan mandiri. Terkait dengan kualitas kerja dari pegawai Sekretariat DPRD Kota Bitung, Tercermin bahwa memang kualitas kerja pegawai Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan, di Sekretariat DPRD Kota Bitung, masih banyak pegawai yang penempatan pekerjaanya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kesimpulan, Kualitas hasil kerja dari pegawai Sekretariat DPRD Kota Bitung yang dinilai masih kurang, suasana kerja menjadi permasalahan yang dapat mengganggu kualitas kerja, sementara itu bimbingan teknis yang dilakukan belum dapat meningkatkan masalah kualitas kerja pegawai.   Kata Kunci: Kinerja Pegawai PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tujuan penerapan UU tersebut adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang menganut sistim otonomi daerah termasuk peningkatan kinerja pegawai pemerintahan yang luas. Disamping UU tersebut, ada beberapa aturan lainya yaitu PP No. 42  tahun 2004 tentang kode etik Pegawai Negeri Sipil, serta PP No. 53 tahun 2010 tentang  disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mendorong pegawai untuk dapat lebih produktif pada sistim karir maupun prestasi kerja Peningkatan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil pada hakekatnya adalah peningkatan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat melalui tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pembangunan, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari aparatur pemerintah dan abdi masyarakat senantiasa dituntut mempunyai pengetahuan, ketrampilan, kecakapan dan abdi masyarakat, kemauan bekerja, disiplin kerja, etos kerja, berkualitas tinggi, motivasi kerja, bahkan menjadi teladan atau panutan bagi lingkungan masyarakat. Sebagai daerah otonom, kinerja pegawai pemerintahan Kota Bitung dibutuhkan aparatur pemerintahan yang berdedikasi tinggi dan memiliki disiplin tinggi serta kinerja yang baik, seperti Sekretariat DPRD Kota Bitung yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.   B.  Perumusan Masalah Berangkat dari uraian tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah   dimaksud yakni  Bagaimana kinerja pegawai di sekretariat DPRD Kota Bitung ?   C.  Tujuan  dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  kinerja pegawai di secretariat DPRD Kota Bitung. Manfaat Penelitian : Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Sekretariat Dewan Kota Bitung  Dalam meningkatkan kinerjanya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam membantu  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.Secara ilmiah ini diharapkan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran di bidang pengetahuan lebih khusus yang berkaitan dengan penelitian ini.     TINJAUAN  PUSTAKA A. Konsep Kinerja Kinerja adalah terjemahan-terjemahan dari istilah “performance” yang umumnya di artikan sebagai tingkat prestasi atau tingkat produktivitas atau tingkat keberhasilan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi selama satu periode waktu tertentu. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara(2000:67) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut : Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikanya.   B.  Konsep Kinerja Pegawai Kinerja dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Menurut Dessler (1997), kinerja merupakan prosedur yang meliputi (1) penetapan standar kinerja; (2) penilaian kinerja aktual pegawai dalam hubungan dengan standar-standar ini; (3) memberi umpan balik kepada pegawai dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi lagi. Menurut Siagian (1985:210) Pemikiran yang matang dalam konteks kinerja aparat dalam hal kebijaksanaan yang mantap dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan itu biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut : Pertama, Perencanaan tenaga kerja (manpower planning) dengan telah mengetahui misi, tugas pokok, fungsi dan kegiatan organisasi, akan relatif lebih muda untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang diperlukan, jenis pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, jenjang kepangkatan dan jabatan yang harus tersedia dan tergambar dalam pormasi jenis kelamin dan sebagainya. Kedua : Pengembangan sumber daya insani. Asumsi dasar dalam mengembangkan Profesionalisme dan spesialisasi ialah bahwa pada hakikatnya manusia secara normal mempunyai kemauan dan untuk secara kualitatif terus tumbuh dan berkembang. Ketiga : Cara pengetahuan dan keterampilan (skills profile), perdefinisi spesialisasi berati keterampilan khusus yang tercermin dalam pengetahuan yang sangat mendalam mengenai sesuatu. Keempat : Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dalam birokrasi yang modern, lumrah untuk menentukan dua jenis utama jabatan.Lebih lanjut kinerja aparatur merupakan kriteria utama terhadap penilaian keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan segenap tugas dan kegiatan sesuai program atau misinya.   C.  Konsep Kinerja Organisasi Kinerja organisasi (organization performance) secara umum diartikan sebagai prestasi atau tingkah keberhasilan organisasi. Dengan demikian, kinerja organisasi menunjukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sarana dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, (LAN,2000). Lawllel, dkk dalam dessler (1997) menyatakan, kinerja organisasi merupakan suatu struktur konsep yang kompleks yang mencerminkan indikator-indikator dan kriteria yang digunakan manajemen dalam menilai fungsinya suatu organisasi. Indikator dan kriteria tersebut adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran, atau tujuan yang telah ditetapkan ( LAN, 2000).   B. Konsep Pegawai Menurut Musanef (1983 : 4) pegawai adalah mereka yang secara langsung digerakkan oleh manajer yang bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pegawai negeri adalah aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan Pancasila, undang-undang dasar 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.   C. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah dan bertugas menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.     D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sebagai Badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. Pengertian mitra dan sejajar diartikan mempunyai hak dan kewajiban yang sama tetapi kontradiksi dengan pernyataan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Lembaga ini disebut parlemen karena kata “parle” berarti bicara, artinya mereka harus menyuarakan hati nurani rakyat, artinya setelah mengartikulasikan dan mengagresikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah pusat yang berkuasa. METODOLOGI  PENELITIAN A. Jenis  Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-­kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.   B. Fokus Penelitian Seperti terlihat dalam rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka fokus dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bitung dilihat dari  Prestasi Kerja,  Keahlian, Prilaku, dan Kepemimpinan dalam menjalankan fungsi sekretariat DPRD.   C. Lokasi Penelitian Yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor DPRD Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara.   D. Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan informan. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan, Bagian Protokol dan Humas, Bagian Tata Usaha, Staf Pegawai Sekretariat, dan anggota DPRD Kota Bitung. E. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan in-depth interview atau wawancara secara langsung terhadap informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Bitung.   F. Teknik Analisis Data Data-data pada penelitian ini diolah secara deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti dan dipilih berdasarkan kriteria-kriterianya.       PEMBAHASAN Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bitung merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan atau Ketua DPRD, dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Sebagaimana yang di tegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas yang terdiri dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran oleh karena itu pelayanan harus dapat mengakomodir seluruh fungsi dasar DPRD Kota Bitung  dengan cara  pencapaian kinerja baik oleh Sekretariat DPRD Kota Bitung, sehingga pelayanan yang diberikan mampu memberikan dampak secara signifikan terhadap terpenuhinya amanat rakyat melalui pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD Kota Bitung. Sedarmayanti (2010:377) mengemukakan bahwa instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai yang meliputi Prestasi kerja, Keahlian, Perilaku, dan Kepemimpinan. 1). Prestasi Kerja Prestasi Kerja diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya secara kualitas kerja. Baik atau buruknya kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja atau kuantitas hasil pekerjaan dari para pegawai.   2). Keahlian Keahlian merupakan tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, kemampuan dapat berupa pengetahuan, inisiatif, komunikasi, dan kerjasama tim. a. Pengetahuan Pengetahuan merupakan hal yang paling dasar yang dapat dilihat apabila ingin mengetahui keahlian seseorang, sejauh mana pegawai tersebut memiliki pengetahuan dan faham a Pegawai dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan atau tugasnya akan lebih terampil dalam menangani tugas pekerjaanya, dan akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang diharapkan, oleh karena itu  pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on the right job).kan tugasnya dalam pekerjaan. b. Inisiatif Selain latar belakang pendidikan yang harus disesuaikan dengan penempatan pegawai juga dibutuhkan inisiatif yang tinggi bagi para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaanya agar kinerja pegawai semakin baik. Pegawai yang memiliki inisiatif tinggi tentu juga akan mendapat penilaian bagus dari pimpinan, dalam hal ini para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan juga anggota dewan. c. Komunikasi Komunikasi didalam setiap arahan-arahan pimpinan juga menjadi faktor yang sangat penting untuk diperhatikan, bagaimana cara pimpinan berkomunikasi dengan pegawai didalam setiap arahan-arahan tersebut, apakah cukup dimengerti oleh pegawai atau tidak, apakah setiap arahan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak tergantung dengan bagaimana cara pimpinan dalam menyampaikan maksudnya tersebut. d. Kerjasama Kerjasama merupakan salah satu faktor penting dalam terwujudnya suatu tujuan yang diinginkan, dalam hal ini terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Bitung. Kerjasama dalam suatu organisasi dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan sistematis serta mengurangi beban pekerjaan dari masing-masing pegawai, juga untuk mengoptimalkan hasil atau tujuan yang diinginkan, adanya kerjasama didalam bekerja juga akan meningkatkan kinerja pegawai.   3). Perilaku Perilaku merupakan sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perilaku dalam hal ini yaitu disiplin dan tanggung jawab. a. Disiplin Disiplin merupakan salah satu faktor untuk mengukur baik atau buruknya kinerja suatu instansi baik itu instansi pemerintahan, maupun instansi swasta. Apabila pegawainya saja tidak disiplin, dalam arti masuk sering terlambat lewat dari jam masuk kantor, ataupun pulang lebih awal dari jam pulang kantor, bagaimana bisa pegawai itu bekerja dengan baik, dan hal itu membuat kinerja pegawai menjadi buruk. b. Tanggung jawab Tanggung jawab berperan penting didalam kinerja pegawai, karena pegawai yang benar-benar bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaanya tentu dia akan memperhatikan kinerjanya sebagai pegawai.   4). Kepemimpinan Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang amat penting dalam keberhasilan kinerja suatu instansi. Dalam upaya melaksanakan kepemimpinan yang efektif, selain memiliki kemampuan dan keterampilan dalam kepemimpinan, seorang pemimpin sebaiknya menentukan gaya kepemimpinan atau pola kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi anggota kelompok. Kepemimpinan yang menerapkan pola kekeluargaan sama dengan kepemimpinan gaya demokratik yaitu mendorong anggota untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan kinerja mereka, memberi pandangan tentang langkah dan hasil yang diperoleh, mengembangkan inisiatif, memelihara komunikasi dan interaksi yang luas, serta menerapkan hubungan yang sportif. Dalam hal ini umumnya pemimpin yang efektif adalah orang yang mempunyai motivasi yang besar dalam dirinya disamping penguasaan teknik-teknik kepemimpinan dan ilmu perilaku.   PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan Penelitian mengenai  Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bitung. Peneliti menggunakan teori konsep indikator kinerja dari Sedarmayanti, maka dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 1.      Banyak pegawai yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaanya dan peraturankantor, seperti melakukan tindakan tidak disiplin. 2.      Tidak adanya sangsi tegas dari pimpinan kepada pegawai yang tidak disiplin 3.      Kualitas hasil kerja dari pegawai Sekretariat DPRD Kota Bitung yang dinilai masihkurang, suasana kerja menjadi permasalahan yang dapat mengganggu kualitas kerja, sementara itu bimbingan teknis yang dilakukan belum dapat meningkatkan masalah kualitas kerja pegawai. 4.      Penempatan kerja pegawai belum disesuaikan dengan latar belakang pendidikan pegawai, inisiatif pegawai masih kurang dalam menyelesaikan pekerjaanya dengan cepat dan tepat, pimpinan juga kurang dalam memberikan arahan kepada pegawai yang berakibat juga terhadap  kurangnya komunikasi pegawai dengan pimpinan, kerja sama tim yang ada belum dapat dikatakan baik, karena masih banyak pegawai yang merasa disaat dirinya sedang sibuk dalam mempersiapkan suatau acara seperti rapat dan sebagainya, akan tetapi pegawai lain tidak membantu.   B. Saran Berdasarkan hasil dari penelitian maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 1.    Perbaikan sistem absensi, dengan cara tidak memanipulasi tingkat kehadiran pegawai agar pegawai lebih bertanggung jawab terhadap perbuatan dan pekerjaanya. 2.  Pemberian sangsi yang tegas, yang dapat membuat efek jera kepada pegawai agar tidak mengulangi tindakan tidak disiplin serta lebih  bertanggung jawab terhadap pekerjaanya. 3.  Diperlukan adanya peningkatan mengenai kualitas kerja pegawai, selain diklat atau bintek dapat dilakukan dengan cara lebih seringnya pimpinan dalam memberikan arahan-arahan kepada pegawai, agar pegawai merasa diperhatikan oleh pimpinan, selain itu dapat juga dilakukan penilaianpenilain langsung dari pimpinan kepada pegawai, agar pegawai lebih termotivasi dalam meningkatkan kualitas kerja mereka, diperlukan juga adanya perbaikan suasana lingkungan kerja dengan cara menertibkan pegawai dalam arti memberikan arahan kepada pegawai yang mengganggu  konsentrasi pegawai yang sedang bekerja. 4. Diadakannya Rolling pegawai perbagian dengan memperhatikan latar belakang pendidikan serta keahlian pegawai, pimpinan harus lebih sering dalam memberikan arahan atau breafing, agar proses komunikasi dapat terbuka, sehingga pegawai juga menjadi lebih kompak dan solid.   DAFTAR PUSTAKA Gibson dkk, 1989. Organisasi: Perilaku,Struktur,Proses,jilid 1-2. Jakarta : Erlangga. Hady & Moleong, Lexy J. 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya. Handoko,2002, Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia(artikel-artikel pilihan). Yogyakarta : Amara Books. Irawan, prasetya (2006). Penelitian kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial, copyrights by DIA FISIP UI, Depok. Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan Administrasi. Jakarta: Salemba Humanika Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik.Yogyakarta: UPP AMPYPKN Mahsun, Muhammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: FE UGM Mangkunegara. 2008. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya Ma’rifah. 2005. Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi. Yogyakarta: Aneka Ilmu Mandar Sobirin, Achmad. 2007. Budaya Organisasi. Yogyakarta: STIM YKPN Musanef,1983, Manajemen Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung Nazir, Moh.(1985). Metode Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia. Poerwadaraminta, W.J.S. 1985 Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Pringgodigdo, dkk. 1997. Ensiklopedia Umum. Jakarta, Yayasan Kanisius Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Refika  Aditama Sedarmayanti 2010, Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. PT. Refika Aditama. Siagian,Sondang P. 1985. Peranan Staf Dalam Managemen. Jakarta: Gunung Agung. Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. PT Raja Grafindo Persada Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat Widjaja H.A.W. 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada Cetakan ke-4 Wusanto IG, 1989, Dasar-dasar Managemen Umum, Jakarta; Pustaka Dian Cetakan Ke-3 Yuki, Gary. 1996. Kepemimpinan Dalam Organisasi. Jakarta: Prenhallindo Sumber-sumber lain : - Undang-undang Susunan Kedudukan MPR, DPT, DPD, DPRD, fokusmedia. Jakarta, 2003 - Peraturan Pemerintah Tentang Organisasi Perangkat Daerah, fokusmedia, Bandung,2007. - Undang-undang Otonomi Daerah, Karina, Surabaya - Peraturan Walikota Bitung Nomor 32 Tahun 2012,  tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan  Sekretariat DPR  Kota Bitung.  
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA( BPD ) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LESAH KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO Mangoto, Karlos
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTerbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yangharmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepalapemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakanoleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi danpusat.Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selamaini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaaneksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagaibadan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.Lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politikdemokrasi di masyarakat pedesaaan sebagai pengganti LMD yangmemberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi BadanPermusyaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pemerintahan Desa LesahKecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan SITARO.Menggunakan metodepenelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itusebenarnya di Desa Lesah ini.Pada fungsi pengawasan BPD dalam menjalankan tugasnya disinipeneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kurang optimal danefektifnya pelaksanaan fungsi BPD Desa Lesah Kecamatan TagulandangKabupaten Kepulauan SITARO. untuk mengatasi permasalahan dan faktorfaktorpenghambat maka perlu dilakukan koordinasi dan meningkatkanbentuk pola kerja sama yang baik antar Pemerintahan desa dan BPD, sehinggakelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalansebagaimana yang diharapkan.Kata Kunci : Fungsi dan Badan Permusyawaratan Desa
PROFESIONALISME APARATUR DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SARIO1 Darwin, Ernawati
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProfesionalisme birokrasi merupakan prasyaratan mutlak untuk mewujudkangood governance (Tjokowinoto, 2001 ; 3). Upaya untuk mewujudkan goodgovernance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalammemberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepadakemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikanpelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.Tujuan penulisan ini untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalahitu sendiri yaitu:Untuk mengetahui Profesionalisme Aparatur Dalam PelayananPublik Di Kantor Kecamatan Sario. Penelitian berbentuk deskriptif kualitatif yangbertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosialyang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Penelitiandilakukan di kecamatan Sario.Profesionalisme aparatur pelayanan publik di Kecamatan Sario ada banyakkelemahan yang juga terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadaptahapan-tahapan pelayanan publik yang meliputi adanya pungutan tidak resmi, tidakefisien waktu sehingga proses penyelesaian lambat, dan kurangnya kesadaran akantugas dan tanggung jawab pegawai.Kunci : Profesionalisme dan Aparatur
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DISTRIK KANGGIME KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA Wenda, Nuwen
JURNAL POLITICO Vol 7, No 3 (2018): November 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah. Karena pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang sangat besar terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur sebenarnya tidak semata tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung. Keterlibatan masyarakat itu diharapkan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun dan tentunya harapan selanjutnya mereka akan memelihara dan menjaganya. Namun masih banyak dalam pembangunan infrastruktur keterlibatan masyarakat masih minim. Hal itu disebabkan karena pemerintah kurang melibatkan masyarakat atau masyarakatnya yang tidak mau terlibat. Untuk itu penelitian ini mengidentifikasi permasalahan terkait keterlibatan masyarakar hasil di distrik Kanggime kabuaten Tolikara dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dari hasil penelitian di identifikasi bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur banyak disebabkan ketidakpercayaan mereka terhadap pemimpin mereka dan juga terhadap wakil mereka yang duduk di kursi legislative karena merasa sering dibohongi. Selain itu juga disebabkan karena seringkali program pembangunan yang ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.  Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Infrakstruktur

Page 9 of 52 | Total Record : 511


Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue