cover
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Articles 511 Documents
PERAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG Bawanda, Wiliam C
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKesejahteraan masyarakat Papua khususnya yang ada di Distrik Makbon KabupatenSorong sejak otonomi khusus diberlakukan belum menunjukkan hasil yang mengarah padapeningkatan kesejahteraan, hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat masihbelum dapat dikatakan berkembang dan menuju pada perbaikan yang signifikan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala distrik dalam meningkatkanperekonomian masyarakat yang ada di distrik Makbon, dengan menggunakan metode kualitatif,penelitian ini berusaha untuk menemukan kendala-kendala dalam peningkatan peran kepaladistrik,Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala distrik masih lemah dalam upayapeningkatan perekonomian masyarakat yang ada di distriknya, hal ini diperkuat dengan buktibahwa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada kepala distrik masihsedikit, sehingga distrik hanya diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan administrasipemerintahan, hal ini berimbas pada ketiadaan program kerja distrik khususnya dalam bidangpeningkatan perekonomian masyarakat, hal yang berikutnya adalah ketiadaan anggaran dalammelaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomianmasyarakat distrik.Kata Kunci: Peran, Kepala Distrik, Perekonomian.
Kinerja DPRD dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Kabupaten Halmahera Utara Periode 2009-20141 Badjo, Anita
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFaktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya DPRD Kabupaten Halmahera Utaradalam menjalankan fungsi legislasi, antara lain : sikap anggota DPRD yang dalampengambilan kebijakan melalui fungsi legislasi cenderung mengabaikan kepentingan rakyatdengan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan; etos kerja anggota DPRD dankomunikasi anggota DPRD yang selalu bersifat 'top down' sehingga masyarakat tidak dilibatkandalam pengambilan keputusan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat lebih suka mengadukannasibnya kepada pihak-pihak lain yang sama sekali tidak ada kompetensinya atau dengan turunke jalan untuk unjuk rasa. Hal ini diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa peraturan-peraturandan produk yang dihasilkan oleh pemerintah cenderung kurang aspiratif dan cenderung tidaksesuai dengan undang-undang yang lain.Persoalan tersebut sangat menarik untuk di teliti untuk mengetahui problem yangdihadapi oleh para anggota DPRD diwilayah tersebut dalam menjalankan fungsi dimaksud.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi sertamendeskripsikan berbagai problem yang dihadapi oleh para anggota DPRD KabupatenHalmahera Utara dalam menjalankan fungsi legislasinya.Kata Kunci : Kinerja dan Fungsi Legislasi DPRD
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA (Suatu study di Desa Gemeh Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud) LAIRA, JEIN RIWUNE
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai seorang kepala kecamatan, Camat adalah merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan, yang mana dalam melaksanakan fungsinya sebagai seorang pemimpin. kepemimpinan camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari kamponen-komponen (aparatur pemerintah kecamatan) dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sehingga akan terwujud suatu kualitas kerja yang akan dicapai.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa. Penelitian ini berbentuk kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.Kinerja aparat Desa belum maksimal terlihat dari beberapa keluhan dari beberapa masyarakat mengenai pelayanan masyarakat terutama pelayanan administrasi, aparat belum begitu memahami mengenai pelaksanaan tertib administrasi, aparat juga kurang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, selain itu pihak kecamatan juga tidak peka terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan, camat lebih jarang memberikan pengerahan, sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan aparat tidak terarah dengan baik.Kata Kunci : Peran Camat, Kinerja Aparatur
PERAN APARATUR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN E-KTP (Suatu Studi Di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Ternate)1 Fahmi, Fahmi
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu penerapan e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaanteknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahanadalah program E-KTP (kartu tanda penduduk elektronik). Indonesia dengan jumlahpenduduknya yang besar memerlukan data kependudukan yang akurat, untuk itupemerintah membuat program yang disebut dengan E-KTP. E-KTP merupakan cara baru jituyang akan ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secaranasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan systembiometric yang ada di dalamnya, maka setiap pemilik E-KTP dapat terhubung kedalam satudatabase nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja.E-KTP merupakan salah satu program nasional yang harus dilaksanakan olehpemerintah di setiap daerah, karena pelaksanaan E-KTP dipandang sangat relevan denganrencana pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas danberbasis teknologi untuk mendapatkan hasil data kependudukan yang lebih dan akurat. EKTPmerupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kemendagri(Kementrian Dalam Negeri) sejak tahun 2006, tetapi baru ditetapkan dan dilaksanakan padatahun 2009 lalu dengan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan presiden.Program E – KTP ini pada dasarnya telah dilaksnakan secara nasional pada seluruhkab/kota oleh pemerintah pusat. Khusus untuk Kota Ternate pada tahun 2011 telahmelaksanakan program E-KTP.Meskipun Pemerintah Kota Ternate telah melaksanakan program E-KTP tersebutdengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan data observasi yang peneliti dapatkandilapangan dan berdasarkan hasil wawancara yang penliti lakukan, dalam prosesimplementasi terjadi beberapa masalah yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah kotaternate yaitu minimnya fasilitas yang berperan penting dalam memperlancar pelaksanaanprogram E-KTP di kota Ternate yaitu tidak tersedianya ruang tunggu pada DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Selain itu juga pemeliharaan yang kurangprima pada fasilitas pelaksanaan program E-KTP yang berakibat pada sering rusaknya alatscan sidik jari dan alat scan retina mata sehingga dapat menghambat pelaksanaan programE-KTP di Kota Ternate.Kata Kunci : Peran, Aparatur, Implementasi Kebijakan, E-KTP
PROFESIONALISME KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 Sebastin, Ambar Purdanata
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu amanat UUD NRI 1945 adalah pemilihan kepala daerah secara demokratis. Makna demokratis dijabarkan dalam prinsip dasar atau asas penyelenggaraan pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dapat terwujud oleh penyelenggara pemilihan yang independen, berintegritas, profesional dan akuntabel. Namun harapan berbanding terbalik dengan kenyataan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang diharapkan menjadi penegak asas penyelenggara dan kode etik penyelenggara justru melakukan aksi kecurangan dengan melakukan manipulasi terhadap data hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kecamatan saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015. Mengapa itu terjadi akan coba diidentifikasi oleh penelitian ini. Penelitian ini menemukan fakta bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan akibat memihak kepada salah satu kandidat maka melakukan penetapan hasil rekapitulasi yang datanya tidak sesuai dengan hasil rekapan di tingkat Kecamatan.  Kata Kunci : Profesionalisme, Rekapitulasi, Pilkada
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT Rajaki, Fridolin
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKStrategi politik untuk memenangkan hati  dan meraih simpatik  konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik, dengan menggunakan berbagai pendekatan  termasuk didalamnya memperbaiki isu politik yang akan dijual kepada kelompok pemilih, memperhitungkan kekuatan sendiri, dan mengamati kemampuan partai pesaing yang menjadi rival politik sehingga supstansi dari pemilu legislatif reverensi kekuasaan rakyat dengan hegemoni kekuasaan yang dimilikinya didalam seluruh aspek baik sosial, ekonomi dan politik indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten Halmahera Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini diakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan untuk meraup banyak suarah dari pemilih adalah melakukan komunikasi dengan pemilih dalam rangka memberikan pendidikan politik baik melalui kampanye maupun kegiatan lainnya seperti pengobatan gratis, memberikan bantuan-bantuan usntuk janda dan duda. Semua yang kami lakukan sebagai bukti kita kepada masyarakat dan juga sebagai upaya membentuk citra politik baik partai maupun bagi calon-calon itu sendiri. Strategi seperti ini dianggap menjadi salah satu strategi yang paling efektif dan dapat diterimah oleh masyarakat luas karena, dalam strategi ini pihak-pihak partai dengan parah pemilih dengan harapan dapat mempengaruhi dan menarik simpati dari pemilih. Kata Kunci: Strategi, Partai Politik, Pemilihan Umum Legislatif.  ABSTRACTPolitical strategies to win hearts and reach sympathetic constituents as determinants of political decisions, using various approaches including improving political issues to be sold to voters, taking into account their own strengths, and observing the ability of competing parties to become political rivals so that the substance of legislative elections reverence of people's power with the hegemony of power they have in all aspects of both social, economic and political Indonesia. This study aims to determine the strategy of winning the Indonesian Democratic Party of Struggle in the 2014 legislative elections in West Halmahera district, using qualitative research methods. Data collection in this study was carried out by the method of observation of interviews with informants, study documents, analysis of this data carried out during this research. The results showed that the strategy taken to reap a lot of anger from voters was to communicate with voters in order to provide political education both through campaigns and other activities such as free medical treatment, providing assistance to widows and widowers. Everything we do as our proof to the community and also as an effort to shape the political image of both the party and the candidates themselves. Such a strategy is considered to be one of the most effective and acceptable strategies for the wider community because, in this strategy party parties are severely voters in the hope of influencing and attracting sympathy from voters. Keywords: Strategy, Political Parties, Legislative Elections.ABSTRAKStrategi politik untuk memenangkan hati  dan meraih simpatik  konstituen sebagai penentu dari suatu keputusan politik, dengan menggunakan berbagai pendekatan  termasuk didalamnya memperbaiki isu politik yang akan dijual kepada kelompok pemilih, memperhitungkan kekuatan sendiri, dan mengamati kemampuan partai pesaing yang menjadi rival politik sehingga supstansi dari pemilu legislatif reverensi kekuasaan rakyat dengan hegemoni kekuasaan yang dimilikinya didalam seluruh aspek baik sosial, ekonomi dan politik indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2014 di kabupaten Halmahera Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini diakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan untuk meraup banyak suarah dari pemilih adalah melakukan komunikasi dengan pemilih dalam rangka memberikan pendidikan politik baik melalui kampanye maupun kegiatan lainnya seperti pengobatan gratis, memberikan bantuan-bantuan usntuk janda dan duda. Semua yang kami lakukan sebagai bukti kita kepada masyarakat dan juga sebagai upaya membentuk citra politik baik partai maupun bagi calon-calon itu sendiri. Strategi seperti ini dianggap menjadi salah satu strategi yang paling efektif dan dapat diterimah oleh masyarakat luas karena, dalam strategi ini pihak-pihak partai dengan parah pemilih dengan harapan dapat mempengaruhi dan menarik simpati dari pemilih. Kata Kunci: Strategi, Partai Politik, Pemilihan Umum Legislatif.
KINERJA DPRD DIBIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN Gorab, Jeklin
JURNAL POLITICO Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDPRD sebagai badan legislatif daerah yang anggota-anggotanya dipilih oleh raykat di daerah, merupakan tumpuan masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Oleh karena itu, DPRD dalam menjalankan perannya hendaknya dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.Selanjutnya lembaga legislatif atau DPRD kabupaten merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila, artinya bahwa keberadaan mereka harus dapat mendahulukan kepentingan masyarakat, karena demokrasi yang sesungguhnya adalah di tangan rakyat, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan hendaknya dilaksanakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, DPRD yang adalah wakil rakyat dalam pembuatan kebijakan hendaknya memperjuangkan dan ikut mempertimbangkan aspirasi rakyat yang memilih mereka, dan yang dapat mengikat seluruh masyarakat serta dapat menciptakan kondisi aman dan tenteram dalam kehidupan sosial“suatu Pembangunan yang dimaksud tidak jalan atau terbengkalai itu terjadi karna kurangnya pengawasan dari anggota DPRD karna seperti alasan yang telah disampaikan oleh salah satu anggota Dewan tentang letak lokasinya tidak strategis disini timbul pertanyaan bahwa apabila lokasinya tidak strategis kenapa itu dibuat jalan Raya.”Kata Kunci : Kinerja DPRD, Pengawasan Pembangunan.
PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe) Robial, Daniel Filterianto
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik tidak terlepasdari perwujudan kepemerintahan yang baik, terlebih di wilayah kelurahan yangbersinggungan langsung dengan masyarakat, keluhan-keluhan terhadap buruknyakualitas layanan di kelurahan menunjukkan bahwa belum terwujudnyapemerintahan yang baik dalam skala kelurahan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran pemerintah kelurahandalam mewujudkan kepemerintahan yang baik khususnya di kelurahan SawangBendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian inimenggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dihimpun di reduksi dankategorisasi sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Informan yang dipilihadalah lurah, sekretaris lurah, staf, dan masyarakat kelurahan, khususnyamasyarakat pengguna jasa layanan kelurahan Sawang Bendar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mewujudkan pemerintahanyang baik khususnya yang terkait dengan prinsip transparansi penyelenggaraanpemerintahan, belum dilakukan oleh lurah di Sawang Bendar. Penyelenggaraanpemerintahan di kelurahan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, hal inimenunjukkan bahwa prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya dikelurahan Sawang Bendar. Masih adanya pembedaan atau sikap pilih kasih dalampelayanan kepada masyarakat, kecenderungan lurah melakukan pembelaan bagiwarga yang mempunyai power di masyarakat, misalnya bagi mereka yangmempunyai banyak uang.Kata Kunci: Peran, Kelurahan, Kepemerintahan yang Baik.
IMPLEMENTASI PROGRAM PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GEMEH TAHUN 2011 Mangero, Reyky
JURNAL POLITICO Vol 3, No 2 (2014): April 2014
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IMPLEMENTASI PROGRAM PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GEMEH TAHUN 2011[1]   Oleh : Reyky Mangero[2]     ABSTRAKSI Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh seharusnya dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Disamping manfaat dari kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan, harus memberi perubahan positif bagi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus di ajak untuk berperan secara lebih aktif, dan di dorong untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat, dalam penyusunan, perencanaan, dan dalam implementasi program/proyek (Adisasmita, 2006 : 39-40). Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Dabbs analisa kualitatif fokusnya pada penunjukan magna deskripsi, dan penetapan data pada konteks masing-masing, dan seringkali melukiskanya dalam kata-kata daripada angka-angka (Faisal,1999:256), dengan lokasi penelitian di Kecamatan Gemeh, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi kepada informan di Kecamatan Gemeh, yaitu pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh. Antara lain : Camat Gemeh selaku Pembina Kegiatan, PJOK, 2 orang Fasilitator Kecamatan, 3 orang Pengurus UPK dan 1 orang Pendamping Lokal,sehingga teknik analisa data yang tepat adalah teknik analisa dekskriptif. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adala: Bagaimana Imlementasi Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh dan Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh. Sejauh ini Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh mengalami beberapa kendala yang diakibatkan oleh kurangnya keseriusan masyarakat dan pemerintah desa dalam menunjang kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.Selain itu jarak antar desa di Kecamatan Gemeh bahkan  jarak antar Kecamatan Kabupaten yang sangat jauh mengakibatkan keterlambatan bahan untuk pelaksanaan kegiatan fisik.Walau demikian Imlementasi Program PNPM Mandiri Pedesaan telah memberikan dampak yang cukup besar dalam pembangunan di Kecamatan Gemeh baik dalam kegiata fisik maupun non fisik. Kata Kunci : Implementasi, PNPM,  Pembangunan. PENDAHULUAN Dalam beberapa tahun ini, masyarakat indonesia mengalami perubahan sosial yang cukup pesat. Namun sangat disayangkan perubahan tersebut tidak menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan bersama (Usman, : 2008 : 309). Negara indonesia memiliki persoalan penganguran dan kemiskinan . Persoalan Penganguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang  angkatan kerja di pedesaan sehingga lapangan kerja menjadi wahana untuk menempatkan manusia pada posisi sentral pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak berdasarkan tingkat kerentanan menurut (2009 : 5) dapat dibagi atas kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis yang membutuhkan penaganan secara terpadu, lintas sektor dan berkelanjutan sehingg upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan penanganan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memberdayakan aspek-aspek pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Guna meningkatkan kemaampuan dan kemandirian rakyat, berbagai upaya telah dilakukan sebagai proses terhadap persoalan tersebut, Pemerintah menjalankan berbagai program Nasional yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin, antara lain sejak tahun 1970-an masyarakat diharapkan menjadi subyek pembangunan. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan strategi pemberdayaan (Sumodiningrat, 2009 : 141). Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan . Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa peratuan yang menjadi payung hukum utama untuk penyediaan dana daerah untuk program bersama (DDUPB) oleh Kota / Kabupaten yang diperlukan untuk PNPM Mandiri adalah : Peraturan Pemerintah NO. 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Antar Daerah        (ditetapkan 22 Agustus 2007) PP ini adalah untuk pelaksanaan ketentuan pasal 197 UU No. 32 / 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2007 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan     (ditetapkan 4 Februari 2008) PP ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (2) UU No. 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 92, pasal 99, dan pasal 108 UU No. 33 / 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi PNPM Mandiri Pedesaan yaitu Menjadikan Rumah Tangga Miskin (RTM) Sebagai Kelompok Sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar Desa. Berdasarkan Visi, Misi dan Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang di pili. Melalui PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan thap pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui program pengembangan kecamatan. TINJAUAN PUSTAKA 1. Konsep Implementasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke II Cetakan I 1991 mengatakan bahwa “ Implementasi adalah pelaksanaan / penerapan : pertemuan kedua bermagsud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2007 : 176) mendefenisikan Implementasi Kebijakan, sebagai :“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan” Dengan Demikian, Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan kegiatan yang dilakukan guna mncapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah digariskan dalam suatu keputusan kebijakan.   2. Konsep Pemberdayaan Pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu arti dan magna keberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kartasasmita (Kartasasmita 1997 : 2) Keberdayaan (Masyarakat) dapat dipakai sebagai kemampuan individu yang bersatu dalam masyarakat dengan membangun keberdayaan. Beberapa ahli mengemukakan pengertian dan pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara Pemberdayaan (Suharto  2005 : 58-59). Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. (If, 1995)Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupanya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupanya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatianya. (Parsons, et, al, 1994)Pemberdayaan menujukan pada usaha pengalokasian kembalikekuasaan, melalui perubahan struktur sosial. (Swift dan Lefin, 1987)Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas ) kehidupanya (Rappaprot, 1984) Dapat disimpulkan Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimili masyarakat dengan tujuan memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah yang lebih baik secara berkesinambungan.   3. Konsep Pembangunan Secara etimologi pembangunan berasal kata bangun di beri awalan “pe” dan akhiran “an” guna menujukan perihal pekerjaan membangun itu dilaksanakan. Kata bangun setidaknya setidak-tidaknya memiliki tiga arti. Bangun dalam artian sadar atau siuma. Kedua berarti bentuk. Ketiga bngun yang berarti kata kerja. Para ahli banyak menggunakan istilah dalam memndefenisikan istilah pembangunan. Antara lain dengan menggunakan kata modernisasi, perubahan sosial (social change) develobment, perubahan (growth) dan sebagainya. Pembangunan sebagai suatu perubahan sosial di defenisikan oleh Sondang P. Siangan (dalam Nadraha) adalah suatu rankaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara, Pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan masyarakat (National Building). Dari berbagai defenisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kebersamaan, kesempatan, kemandirian dan saling ketergantungan masyaraka, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat itu sendiri. Metodeologi Penelitian Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif Penelitian Naturalistik, bahwa datanya dinyatakan kedalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dirubah simbol-simbol atau bilangan. Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek,atau bidang obyeknya. (Nanawi 1994 :104- 106. Penelitian ini Penulis mengambil lokasi penelitian  di Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud. Kecamatan Gemeh terdiri atas 15 desa,oleh karena itu Peneliti akan Meneliti 9 desa yang ada di Kecamatan Gemeh Yang mewakili pihak Pemerintah Kecamatan adalah Camat Gemeh yang juga sebagai Pembina Kegiatan.PJOKYang mewakili Fasilitator Kecamatan adalah 2 orang, 3 orang pengurus UPK, 1 orang Badan Pengawas UPK, dan 1 orang Pendamping Lokal Yang menjadi fokus dari Penelitian adalah : Bagaimana Imlementasi PNPM Mandiri Pedesaan dalam Pembangunan di Kecamatan GemehFaktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan teknis sebagai berikut: Wawancara Mendalam (Indept Interview) dilakukan untuk mendapatkan data dari key person yang dirasa perlu dan mempunyai kapasitas ddalam PNPM Mandiri Pedesaan. Key person tersebut antara lain pelaku-pelaku PNPM Mandiri Pedesaan baik yang ada di desa, maupun di Kecamatan.Sebagai pengakurat data-data penelitian, penulis juga menggunakan beberapa langkah dalam penelitian ini, yaitu:Melakukan observasi di lokasi penelitianStudi Kepustakaan, Sebagai referensi Penulisan dalam menujang secara teoritis dalam penulisan ini Dalam menganalisa data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Data yang diperoleh dilapangan dikelompokan antara data akhir dan data yang akan diolah / dianalisa dengan kemungkinan ditemukanya kekurangan data sehingga diperlukan data untuk informasi baru.Data yang telah terkumpul, dihubungkan dan dibandingkan dengan menggunakan proses berpikir yang rasional, analitik, sintetik, dan logis dicari persamaan dan perbedaanya.Setelah itu Penulis penulis memberikan interprestasi yang bersifat rasional, atlantik, sintetik, kritik dan logis mengenai penelitian ini berdasarkan data yang telah diperoleh. PEMBAHASAN Dengan dilaksanakanya PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh yang mengedepankan peningkatan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam melakukan pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan, menyebabkan masyarakat memiliki kemauan, kesediaan, kesadaran, motifasi, sehingga masyarakat menjadi mandiri untuk menentukan pembangunan yang ada di desa mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak JA selaku ketua UPK didapatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perancangan kegiatan lebih baik dari sebelumnya, karena masyarakat merasa lebih terlibat dan mempunyai andil dalam penentuan perencanaan pembangunan kedepan. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Bapak TM selaku FK menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan lebih meningkat kerelaan, kemauan, dan kemapuan  masyarakat memiliki hasil dari kegiatan tersebut, selain itu kerja sama antar masyarakat semakin terbina dalam upaya penaggulangan kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak DM selaku PJOK, kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh tahun 2011 masi diperhadapkan dengan beberapa permasalahan. Permasalahan yang paling mendasar di beberapa desa adala kualitas SDM yang Minim. Keterbatasan kualitas ini tidak hanya diabibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tapi disebabkan pula kurangnya keseriusan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam mengikuti MUSDES, kurangnya partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan atau penentuan program kerja, dan munculnya kebosanan masyarakat dalam mengikuti tahapan musyawara-musyawarah PNPM Mandiri Pedesaan yang menurut seorang Penlok isi rapatnya sama tidak sama bedanya, tetapi memakan banyak waktu dan masyarakat cenderung ingin segera melaksanakan kegiatan tanpa mau mengikuti tahapan PNPM Mandiri Pedesaan. Selain itu Kepala desa yang kelihatanya hanya memberikan tanggung jawab kepada pengelolaan kepada TPK dan tidak menyadari bahwa kepala desa merupakan penanggung jawab kegiatan untuk setiap kegiatan  yang ada di desanya kemudian beberapa aparat desa termasuk kepala desa tidak terlalu mendukung MUSDES sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan dan berpikir bahwa PNPM Mandiri Pedesaan sama seperti program bantuan pemerintah seperti program-program sebelumnya yang hanya ditentukan Pemerintah di desa tinggal menjalankan dan mengelolanya. Selanjutnya Menurut SL selaku BP-UPK mengatakan bahwa untuk kendala pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan Gemeh menyangkut kegiatan sarana prasarana hanya pada masalah teknis seperti keterlambatan bahan berupa semen yang disebabkan oleh jarak antara kabupaten dan Kecamatan  Gemeh yang sangat jauh dengan keadaan jalan yang rusak  bahkan jarak antar desa di Kecamatan Gemeh yang berjauhan.   PENUTUP Kesimpulan Sebagai Pelaku Utama PNPM Mandiri Pedesaan masyarkat merupakan kunci keberhasilan atau tidaknya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan baik di tingkat kecamatan maupun desa. Respon maupun Partisipasi masyarakat yang aktif dapat menunjang kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang dijalankan. Dengan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan tahapan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh khususnya untuk tahun 2011, masyarakat diberdayakan. Dalam hal ini, masyarakat mengalami peningkatan kemampuan, kebersaman, kemandirian, dan saling ketergantungan sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya dapat mendorong pembangunan baik di desa maupun pembangunan Kecamatan sehingga yang tercapai tidak hanya pembangunan fisik saja melalui sarana dan prasarana tapi lebih kepada pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan,respon masyarakat terhadap Implementasi Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Gemeh berjalan dengan baik. Hanya saja, keterlibatan masyarakat masi tergantung pada Pemimpinya dalam hal ini Pemerintah desa. Untuk itu, peran aktif dari pemerintah desa dalam hal sosialisasi, memfasilitasi pertemuan atau rapat sangat diperlukan menujang keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi agar program tersebut dapat berjalan dengan lancer. DAFTAR PUSTAKA   Adistina, Raharjo, 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta : Gaha Ilmu.   Faisal, Sanapiah, 1999. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta : Rajawali Pers.   Kaho, Josef Riwu, 2007. Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jalannya Otonomi Daerah. Jakarta : Raja Grafindo.   Kartasasmita, Ginandjar, 1997. Makalah Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat.   Keiffer, C. H., 1984. Citizen Empowerment : A Development. London : Mac Milan   Kuswata, R. Agustoha, 1985. Manajemen Pembangunan Desa. Jakarta : Grafindo Utama.   Nawawi, Hadari dan Martini, Mimi, 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.   Ndraha Talidziduhu, 1987. Pembangunan Masyarakat. Jakarta : Bumi Aksara   Nugroho, Riant, 2009. Public Policy. Jakarta : Elex Media Komputindo.   Parsons, T. Ruth J. James, D. Jorgensen, Santos H. Hernandes, 1994. Integration of Social Work Practice. California : Wadsworth, Inc.   Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Sebuah Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung : Refika Aditama.   Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Model-model Pembangunan. Yogyakarta : Gava Media.   Sumodiningrat, Gunawan, 2009. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa : Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Alex Media Komputindo.   Usman, Sunyoto, 2008. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.   Siagian, H., 1989. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung : Citra Aditia Bakti.   Sugiono, 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfa Beta   Suradinata Ermaya, 2008. Kepemimpinan Daerah dan Nasional : Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit. Elex Media Komputindo. Tjokroamidjojo, Bintor dan Mustopadidjaya, A. R., 1983. Teori Strategi Pembangunan Nasional. Jakarta : Gunung Agung.   Wijaya, H. A. W., 2008. Otonomi Desa : Merupakan Ekonomi Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta : Raja Grafindo Persada. [1] Merupakan skripsi penulis [2] Mahasiswa FISIP UNSRAT Manado
PROFESIONALISME BIROKRASI APARAT PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TOMOHON SELATAN KOTA TOMOHON Tambayong, Theresia C
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAparat pemerintah memegang peran yang sangat penting dan strategisdalam hal pelaksanaan dalam bidang pemerintahan. Oleh karena itu agarpelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dituntuttersedianya aparat pemerintah yang profesional serta diharapkan dapatmenjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Untuk mendapatkan aparat yangprofesional tersebut diperlukan kualitas sumber daya aparatur yang sesuaidengan tuntutan organisasi.Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatyang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkatpengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yangmenjadi tanggungjawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yangdimiliki aparat, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yangmencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas.Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa profesionalisme aparatsebagai bentuk dari kemampuan seseorang aparat dalam menjalankan tugasdan fungsinya secara efektif serta mampu merespon dinamika yang ada ditempat tersebut termasuk perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakatdengan menciptakan hal-hal yang baru guna tercapainya penyelenggaraanpembangunan dan pelayanan publik yang profesional namun tetapmenjadikan tujuan organisasi sebagai acuan dalam menjalankan tugas danfungsinya.Untuk meningkatkan profesionalisme, maka dipandang perlu untukmeningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pelayanan kepadamasyarakat dengan pengetahuan mengingat SDM aparat memiliki peranstrategis sebagai pendorong dari reformasi birokrasi.Kata Kunci: Profesionalisme Birokrasi, Pelaksanaan Pelayanan

Page 8 of 52 | Total Record : 511


Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue