cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,856 Documents
 172   173   174   175   176 
TINDAK PIDANA PENGANIYAAN PENIKAMAN OLEH REMAJA DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Stefano Sayangbati
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan penikaman yang dilakukan oleh remaja merupakan fenomena yang semakin marak terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya di Kota Bitung. Remaja sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, namun pada saat yang sama tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian tindak pidana penganiayaan penikaman oleh remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mengkaji penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara tersebut di Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan penikaman oleh remaja dilakukan melalui tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan anak, dan pelaksanaan putusan dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan keadilan restoratif dalam praktiknya belum berjalan secara optimal, terutama pada perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius atau kematian, karena masih didominasi pendekatan retributif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi keadilan restoratif serta sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat guna menjamin perlindungan hak anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Kata kunci: Penganiayaan, Penikaman, Remaja, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERUBAHAN REGULASI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KOTAMOBAGU) Nurul Anissa Kalauw
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perubahan regulasi perpajakan yang di terapkan di Kotamobagu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi wajib pajak di Kotamobagu dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan pergulasi perpajakan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Regulasi perpajakan yang diterapkan pemerintah melalui KPP Pratama Kotamobagu menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Melalui penerapan aturan yang jelas seperti penyampaian SPT, pembayaran pajak, dan prosedur administrasi lainnya, wajib pajak terdorong untuk memenuhi tugas perpajakan secara formal maupun materian. Reformasi perpajakan yang dilakukan, termasuk digitalisasi layanan seperti e filing dan e-billing, telah memberikan dampak positif dengan mempermudah proses pemenuhan kewajiban pajak serta mengurangi hambatan hambatan adminsitratif yang sebelumnya menjadi kendala. 2. Tingkat kepatuhan wajib pajka di Kotamobagu dipengaruhi ole faktor internal wajib pajak dan faktor eksternal yang bersumber dari kualitas implementasi regulasi perpajakan. Dari sisi internal, kesadaran, pengetahuan, perpajakan, dan persepsi wajib pajak tehadap manfaat pajak sangat menentukan keputusan mereka dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu dari sisi eksternal, penegakan hukum melalui sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak terbukti memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan, khususnya dalam memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Selain itu, kualitas pelayanan fiskus yang profesional dan responsif juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan, sehingga mendorong terwujudnya kepatuhan sukakrela. Kata Kunci : perubahan regulasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kotamobagu
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM EKSPLOITASI PERTAMBANGAN PASIR LAUT PADA WILAYAH PESISIR Angelina Odelia Padang
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksploitasi pertambangan pasir laut di wilayah pesisir merupakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi strategis, namun di sisi lain menimbulkan dampak serius terhadap kerusakan ekosistem pesisir, degradasi lingkungan laut, serta mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Aktivitas pertambangan pasir laut yang tidak terkendali sering kali dilakukan tanpa memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sehingga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi pertambangan pasir laut di wilayah pesisir serta mengkaji efektivitas penerapan instrumen hukum dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah peraturan perundang undangan terkait pertambangan, lingkungan hidup, dan pengelolaan wilayah pesisir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas eksploitasi pertambangan pasir laut dapat dikenakan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan. Namun demikian, lemahnya pengawasan, penegakan hukum yang belum optimal, serta adanya konflik kepentingan dalam pemberian izin menjadi faktor penghambat efektivitas pertanggungjawaban hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan guna menjamin perlindungan wilayah pesisir dan keberlanjutan lingkungan laut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pasir Laut dan Wilayah Pesisir
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI ONLINE (STUDI KASUS PERMAINAN ROULETTE) Desteny Shine Angge Peoni
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindakan perjudian online dan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam penegakan tindak pidana judi online, termasuk relevansi, serta kebutuhan untuk melakukan penguatan hukum dengan revisi dan atau membuat peraturan yang baru. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Indonesia belum memiliki sistem hukum yang terpadu, komprehensif, dan sinkron dalam menanggulangi kejahatan judi online. Terdapat tiga payung regulasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang kuat, yaitu KUHP, UU ITE, dan kebijakan administratif Kominfo berupa pemblokiran situs. Tidak adanya regulasi khusus mengenai judi online membuat aparat hukum sering menggunakan pasal yang kurang relevan atau menggunakan dua dasar hukum secara terpisah. 2. Dari perspektif efektivitas penegakan hukum, penerapan Pasal 303 KUHP dalam kasus judi online masih menimbulkan persoalan karena pasal ini hanya mengatur perjudian konvensional yang terjadi secara fisik. Tidak ada satu pun unsur di dalamnya yang merujuk pada penggunaan sistem elektronik, platform digital, transaksi online, atau server internet sebagai bagian dari tindak pidana. Padahal judi online merupakan kejahatan yang modus operandi dan ruang kejahatannya berbeda dari perjudian tradisional. 2. Kata Kunci : judi online, roulette
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALADMINISTRASI PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kristiano Waraney Lantu
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, tetapi juga oleh sistem administrasi negara yang profesional dan berlandaskan hukum. Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan penyimpangan administrasi atau maladministrasi, khususnya dalam pelaksanaan mutasi ASN yang tidak sesuai dengan prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Reformasi birokrasi pasca-1998 bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, tetapi fenomena spoil system, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran prosedur mutasi masih kerap terjadi, termasuk di lingkungan perguruan tinggi negeri berbadan layanan umum (BLU). Kasus pengangkatan pejabat yang melanggar batas usia ASN di Universitas Sam Ratulangi, sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/TUN/2024, menunjukkan lemahnya kepatuhan pejabat pemerintahan terhadap norma hukum administrasi negara. Putusan tersebut menegaskan bahwa keputusan pejabat ASN yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan keputusan yang cacat yuridis dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks mutasi dan pengangkatan jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan supremasi hukum administrasi negara dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Maladministrasi, Mutasi ASN, Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Administrasi Negara, Sistem Merit
PENERAPAN RESPONSIBILITY TO PROTECT DALAM UPAYA MENCEGAH KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Gian Montesquieu Kinaskas Lasut; Natalia Lana Lengkong; Thor Bhangsaradja Sinaga
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang tersedia dalam Hukum Internasional untuk mencegah kejahatan kemanusiaan dan untuk mengetahui mekanisme penerapan dari Responsibility to Protect dalam mencegah kejahatan kemanusiaan dalam Hukum Internasional. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Responsibility to Protect dalam mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan merepresentasikan sebuah evolusi normatif yang signifikan dalam hukum dan tata kelola internasional. Paradigma ini telah menggeser konsep kedaulatan negara dari sebuah perisai menuju suatu tanggung jawab (sovereignty as responsibility), dengan menempatkan pencegahan (prevention) sebagai raison d'être-nya. 2. Secara substantif, efektivitas Responsibility to Protect sebagai sebuah kerangka pencegahan bersifat kontingen pada operasionalisasi yang sinergis dari ketiga pilarnya. Pilar I menegaskan kewajiban primer negara untuk membangun ketahanan domestik melalui tata kelola yang inklusif, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang merupakan benteng pertahanan pertama yang paling fundamental. Apabila kapasitas negara tidak memadai, Pilar II mengaktifkan kewajiban kolektif komunitas internasional untuk memberikan asistensi dan pembangunan kapasitas (capacity-building) yang bersifat jangka panjang, yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab struktural yang dapat memicu kekejaman. Kata Kunci : penerapan responsibility to protect, mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum internasional
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK OBJEK FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR Siti Nur Hasan
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menetahui mengetahui dan menguraikan implikasi hukum yang timbul akibat pengalihan objek fidusia secara sepihak oleh debitur dengan tanpa persetujuan kreditur dengan mendalami aspek perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pengalihan hak objek fidusia secara sepihak oleh debitur dalam sebuah perjanjian jaminan fidusia, baik dengan pendekatan normatif maupun doctrinal. Sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pemerhati hukum, dan terlebih untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk memperoleh informasi hukum dan pengetahuan hukum yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum yang timbul akibat pengalihan serta perlidungan yang ideal bagi kreditur dalam hukum jaminan fidusia. Kata Kunci: fidusia, jaminan, pengalihan hak.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA BANGUNAN DI ATAS TANAH REKLAMASI KAWASAN MEGAMAS MANADO Euni Christine Awalla Majore
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perjanjian sewa-menyewa bangunan di atas tanah dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa bangunan di atas tanah reklamasi Kawasan Megamas Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perjanjian sewa-menyewa bangunan dalam hukum perdata Indonesia merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak dan menimbulkan hak serta kewajiban yang mengikat secara hukum apabila memenuhi syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian. Sewa-menyewa bangunan hanya memberikan hak pakai atas bangunan tanpa mencakup hak atas tanah, sehingga keabsahan perjanjian sangat bergantung pada status hukum tanah, kewenangan pihak yang menyewakan, serta pemenuhan legalitas bangunan. 2. Perlindungan hukum perjanjian sewa-menyewa bangunan di atas tanah reklamasi Kawasan Megamas Manado secara normatif telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta asas-asas perjanjian, baik secara preventif maupun represif. Namun, dalam praktik masih terjadi ketimpangan perlindungan, di mana posisi penyewa lebih lemah dan menanggung risiko hukum terkait kepastian status tanah dan perpanjangan sewa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui perbaikan substansi perjanjian, penegasan tanggung jawab pihak yang menyewakan atas legalitas tanah, serta peran aktif pemerintah daerah untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak. Kata Kunci : perjanjian sewa-menyewa, bangunan di atas tanah Reklamasi, kawasan megamas Manado
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP David Surentu
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan penerapan asas ultimum remedium terhadap tindak pidana lingkungan hidup menurut peraturan perundang undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menerapkan asas ultimum remedium pada putusan-putusan perkara tindak pidana lingkungan hidup. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Asas ultimum remedium dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif dan perdata ditempuh. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum administratif merupakan pendekatan utama. Penerapan pidana baru dilakukan jika terjadi pelanggaran bersifat serius, mengakibatkan kerusakan berat atau membahayakan keselamatan umum. 2. Pertimbangan hakim dalam putusan putusan pidana lingkungan hidup salah satunya Putusan MA No. 1906 K/Pid.Sus/2016 terhadap PT. Kallista Alam menunjukkan bahwa meskipun asas ultimum remedium diakui, hakim tetap melihat tingkat kesalahan, dampak lingkungan yang diakibatkan, serta keberhasilan atau kegagalan upaya primum remedium sebelumnya. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa pelanggaran lingkungan sering kali bersifat sistematis dan berdampak luas, sehingga pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera. Dalam kasus PT. KA, hakim menilai bahwa kerusakan lingkungan sudah mencapai tahap yang tidak dapat ditoleransi, sehingga pidana dijatuhkan selain sanksi perdata. Kata Kunci : asas ultimum remedium, tindak pidana lingkungan hidup
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM KASUS PELANGGARAN OLEH PERUSAHAAN PIALANG Kannya Jesrian Rumintjap; Merry Elisabeth Kalalo; Sarah D.L. Roeroe
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada investor atas kasus pelanggaran perusahaan pialang dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran oleh perusahaan pialang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi investor sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar modal. Dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pialang, hukum berperan sebagai alat untuk memberikan keadilan dan kepastian bagi investor yang dirugikan. Negara, melalui lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BAPPEBTI, memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta memberikan sanksi terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar hukum. 2. Investor yang menjadi korban pelanggaran dapat menempuh upaya hukum, baik secara perdata untuk menuntut ganti rugi, maupun pidana jika terdapat unsur penipuan atau tindak kejahatan keuangan. Kata Kunci : pelanggaran, perusahaan pialang, investor

Page 174 of 186 | Total Record : 1856

 172   173   174   175   176 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue