cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 1,740 Documents
 170   171   172   173   174 
KAJIAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN PEKERJA PADA SISTEM HYBRID WORKING DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Venita Dian Aurelia Tatambihe; Flora P. Kalalo; Hendrik Pondaag
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia kerja terus mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan hybrid working telah muncul sebagai salah satu perubahan paling revolusioner. Dampak Pandemi akibat virus Covid-19 telah mengubah banyak hal dalam kehidupan, termasuk cara bekerja. Jika dulu karyawan bekerja dari pagi hingga sore di kantor, kini terdapat era baru yang disebut dengan hybrid working. Di Indonesia, sistim kerja hybrid yang menggabungkan kerja dari kantor dan jarak jauh menjadi pilihan yang semakin populer bagi perusahaan dari berbagai sektor, tidak hanya merespons tuntutan era pasca-pandemi, hybrid working juga menawarkan keseimbangan optimal antara fleksibilitas dan kolaborasi yang dibutuhkan dalam lanskap bisnis modern. Dari perspektif hukum, perjanjian kerja menjadi instrumen utama yang mengikat hak dan kewajiban Pekerja dan Perusahaan. Dalam skema hybrid working, pekerja dan perusahaan perlu menyesuaikan isi perjanjian kerja, paling tidak memperbarui isi dari peraturan perusahaan terutama pada aspek tempat kerja, waktu kerja, pelaporan kinerja, dan penggunaan fasilitas kerja. Pekerja dalam sistem hybrid tetap berhak mendapatkan perlindungan dari perjanjian kerja yang sah. Perjanjian kerja yang mencakup ketentuan hybrid work harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha secara transparan. Secara lebih luas, hubungan industrial bukan sekadar relasi kerja, melainkan juga ekosistem bisnis yang memerlukan tata kelola hukum yang berimbang, disinilah pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap substansi regulasi dan dampaknya bagi kelangsungan usaha, terkait ini Hybrid work merupakan peluang baru dalam dunia kerja yang memerlukan adaptasi dari berbagai pihak, baik pekerja, pengusaha, maupun pemerintah. Hak-hak pekerja tetap harus dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak atas upah, jam kerja yang manusiawi, perlindungan kesehatan, dan keselamatan kerja. Dengan regulasi yang tepat dan implementasi yang baik, hybrid work dapat menjadi solusi kerja masa depan yang produktif dan inklusif, namun dalam kaitan dengan sistim hybrid working ini, perlu untuk memahami hak dan kewajiban Perusahaan. Kata Kunci: Perusahan dan Pekerja, Hybrid Working, Hubungan Industrial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERMAINAN ESPORTS: STUDI KASUS PADA KONTRAK ANTARA PEMAIN DAN TIM Ivanjiro Songkilawang
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual pemain esports dalam kontrak kerja antara pemain dan tim di Indonesia dan untuk merumuskan dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual pemain e’sports harus dengan tegas tertera dalam kontrak kerja bahwa keseimbangan hak dan kewajiban antara hak pengembang, tim dan pemain e’sports di Indonesia. Karena “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah wujud suatu perlindungan hukum yang ideal. Demikian halnya dalam suatu permainan e’sports di Indonesia yang harus memberikan perlindungan hukum yang proporsional kedua pihak yaitu pemain e’sports dan pengembang e’sports. 2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pemain E’Sports dalam kontrak kerja, dimana Hak cipta pengembang gim sering kali berbenturan dengan hak ekonomi dan kreativitas pemain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Banyak kontrak hanya mengatur aspek gaji, bonus, dan kewajiban bermain, namun belum memberikan ruang yang cukup untuk melindungi karya turunan pemain, seperti konten streaming, merchandise, atau hak citra diri. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara tim dan pemain, serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan hak. Kata Kunci : hak kekayaan intelektual, permainan esports, kontrak antara pemain dan tim
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT DARI PENCEMARAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN Ferdinan Mawuntu; J. Ronald Mawuntu; Harly Stanly Muaja
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dan bagaimanakah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan Laut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, seperti konservasi Laut, pengendalian pencemaran laut, penanggulangan bencana kelautan; dan pencegahan dan penanggulangan kerusakan, dan bencana. Pemerintah menetapkan kebijakan konservasi laut sebagai bagian yang integral dengan pelindungan lingkungan laut. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki hak pengelolaan atas kawasan konservasi laut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pelindungan lingkungan laut. 2. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. menunjukkan pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Hal ini termasuk upaya mencegah terjadinya bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional. Kata kunci: Perlindungan, Lingkungan Laut, Pencemaran, Kelautan
INDENPENDESI PERADILAN DAN JAMINAN KEAMANAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Virginia Vabiola Veronika Gosal
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan independensi peradilan dan jaminan keamanan bagi hakim dalam persidangan dan bagaimana penerapan independensi peradilan dan perlindungan hakim dalam persidangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap bathin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses mengadili (peradilan) sebagaimana jiwa Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 dan dipertegas oleh Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Penerapan independensi dan perlindungan hakim berupa tekanan politik dan digitalisasi dimana bentuk interfensi politik dari kekuasaan negara dan pemerintahan, dalam bentuk intimidasi dari kekuatan-kekuatan pemaksa lainnya, dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi beban psikologis dan psikisnya baik sewaktu sedang mengadili maupun setelah dijatuhkannya putusan. Penilaian publik sering dibangun atas potongan informasi, asumsi dan emosi sesaat, sehingga hakim ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kepuasan atau kekecewaan publik yang mengakibatkan stigma masyarakat yang negatif terhadap putusan hakim mengakibatkan ancaman ataupun kekerasan terhadap hakim oleh pihak yang dirugikan. Kata kunci: Indenpendesi Peradilan, Jaminan Keamanan Hakim, Persidangan, Kekuasaan Kehakiman
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA UJI KLINIS DALAM KASUS PENGGUNAAN OBAT EKSPERIMENTAL 1 Julio Rafael Aiyal
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap peserta uji klinis terkait penggunaan obat eksperimental dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap peserta uji klinis dalam penggunaan obat eksperimental di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap peserta uji klinis terkait penggunaan obat eksperimental di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan berlapis melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2024. 2. Perlindungan terhadap peserta uji klinis dalam penggunaan obat eksperimental di Indonesia telah mencakup aspek etik, medis, hukum, dan administratif, yang diwujudkan melalui mekanisme informed consent, jaminan keselamatan dan kompensasi, perlindungan data pribadi, pengawasan berlapis oleh BPOM dan Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK), serta pertanggungjawaban perdata dan pidana apabila terjadi pelanggaran. Meskipun secara normatif perlindungan tersebut sudah kuat dan sejalan dengan prinsip bioetika internasional seperti autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice, dalam praktiknya masih terdapat tantangan implementasi, khususnya terkait pengawasan, kapasitas kelembagaan, dan pemahaman peserta terhadap hak-haknya. Kata Kunci : peserta uji klinis, kasus penggunaan obat eksperimental
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERINTAHKAN PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM (BERDASAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 757/PDT.G/2022/PN) Masengi Juan Patrick
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi dari pengadilan negeri Jakarta pusat terkait penanganan perkara gugatan partai prima kepada Komisi Pemilihan Umum dan untuk mengetahui apakah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan sebuah putusan yang sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Lembaga Peradilan Umum. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Seperti dijelaskan dalam Pasal 50 UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum yang berbunyi demikian “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama” yang mana kita ketahui bersama perkara sengketa antara partai Prima dan Komisi Pemilihan Umum merupakan perkara yang sengketa yang di timbulkan atas keputusan tata usaha negara. Sehingga kita lihat bersama bahwa mengadili sebuah sengketa atas Keputusan Tata Usaha negara merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan putusan yang inkonstitusional karena dala poin yang kelima yang menyatakan penundaan pemilu tidak dapat diputus oleh Pengadilan Negeri dengan alasan apapun. Yang kemudian dalam tingkat banding putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dicabut karena tidak relevan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kata Kunci : kompetensi, pengadilan negeri, menunda pemilu
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN Yessica Rosalin Lengkong
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia telah berkembang secara bertahap. Pengaturannya telah dimulai sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun pada tahap awal belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus ditujukan untuk melindungi anak sebagai korban. Perkembangan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan pengaturan lebih komprehensif dan spesifik mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak. 2. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal dan komprehensif. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kelembagaan khusus seperti belum meratanya pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian psikologi anak, serta belum maksimalnya koordinasi lintas sektor dalam proses penanganan dan pemulihan korban. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara masih cenderung berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, sementara aspek perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi anak korban belum sepenuhnya menjadi prioritas. Kata Kunci : tindak pidana pencabulan terhadap anak, kabupaten minahasa selatan
KAJIAN HUKUM TERHADAP MODIFIKASI PLAT NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO Stevanus Victor Mawey
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum terkait fenomena modifikasi plat nomor kendaraan bermotor di Kota Manado yang semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Modifikasi yang dimaksud meliputi perubahan bentuk, warna, ukuran, maupun huruf dan angka pada plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, serta data empiris dari hasil observasi di lapangan dan dokumentasi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan modifikasi plat nomor kendaraan bermotor merupakan bentuk pelanggaran hukum administrasi yang dapat berimplikasi pada sanksi pidana dan denda. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan modifikasi antara lain kurangnya kesadaran hukum, rendahnya penegakan hukum di tingkat lapangan, serta pengaruh gaya hidup dan prestise. Upaya penegakan hukum perlu diperkuat melalui sosialisasi, peningkatan pengawasan, dan penindakan tegas terhadap pelanggaran agar tercipta ketertiban lalu lintas dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat Kota Manado. Kata Kunci: Hukum, Modifikasi, Plat Nomor, Kendaraan Bermotor, Kota Manado.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Elleora G.N. Tundoong
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dana desa dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Program dana desa merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, dalam implementasinya di Desa Sinsingon, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain rendahnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola anggaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam mengkaji sejauh mana pelaksanaan program dana desa apakah telah memenuhi prinsip-prinsip hukum, transparansi, kesesuaian akuntabilitas, administratif. partisipasi, Hasil seperti serta penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pelaksanaan sesuai regulasi, masih banyak aspek yang belum optimal, termasuk lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta belum maksimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat desa sebagai langkah konkret dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan sesuai hukum. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Dana Desa, Desa Sinsingon, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS ERROR IN PERSONA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA STUDI KASUS NOMOR 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg Trixie Xaviera Monica Rapar
LEX CRIMEN Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan error in persona dalam penetapan tersangka pada kasus Pegi Setiawan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pegi Setiawan dalam kasus error in persona. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang hak korban salah tangkap untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitas ada dalam Pasal 97. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Merupakan peraturan yang mengatur tentang besaran kerugian bagi korban salah tangkap . Inilah yang menjadi landasan Hukum Penting dalam melindungi korban salah tangkap. 2. Kasus salah tangkap banyak terjadi di akhir-akhir ini yaitu kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang menyeret nama Pegi Setiawan pada tahun 2016. Polisi membuka kembali kasus tersebut karena tiga dari sebelas pelaku yang terlibat pembunuhan vina belum ditangkap. Namun Pegi Setiawan membantah bahwa ia menghabisi nyawa Vina meski begitu polisi yang mengawal Pegi tidak menghiraukan perkataan tersangka. Terhadap penangkapan tersebut, kuasa hukum dari Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan guna menguji kembali keabsahan penetapan tersangka terhadap kliennya yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 10/Pid. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik dalam proses peradilan maupun dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjamin keamanan dan kesejahteraannya. Kata Kunci : error in persona

Page 174 of 174 | Total Record : 1740

 170   171   172   173   174 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue