Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Politik

jpp
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Social Sciences Other

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

Arjuna Subject : -

Articles 560 Documents

10 11 12 13 14

ISU ISU STRATEGIS MENUJU PEMBENTUKAN KOMUNITAS EKONOMI ASEAN Elisabeth, Adriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

ASEAN Community in 2015 will be achieved through three pillars ASEAN Political Security CommunityÂ APSC ASEAN Economic Community AEC andASEANSocio Cultural Community ASCC In order to assessÂ the realization ofAEC this research focuses on free trade service and investment Generally intra ASEAN tradeÂ and investment is smaller than from extra ASEAN This is one reason to know what ASEAN members have beenÂ doing to materialize the AEC in 2015 with thefact that economic growth within ASEAN remains relatively unequalÂ In particular to what extent is the role ofIndonesia in coordinating automotive and other sectors to improve itsÂ economy trade and investment The most controversial is how ASEAN can be a single market andproduction baseÂ without establishing customs union as well as the European Union did before

MERENTAS JALAN PANJANG PERDAMAIAN: NEGARA & MASYARAKAT DALAM RESOLUSI KONFLIK Rozi, Syafuan
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Horizontal conflicts that occured in Central Sulawesi, Maluku, and North Maluku have caused more than fiv e thousands casualties and more than fiv e hundred thousands IDPs in North Sulawesi. The conflict has segregated the society into separated communities that live base on religion: Islam and Christian. Research on anatomy o f violence in Indonesia has showed a great development since 1990s. The research was only focused on dominant actors and groups. The research seldom included religious leaders, local leader, and youth leader; neither had it involved IDPs as research object. Therefore this research suggests a development o f people economic model that create cooperation between each members o f society. The model itselfcan generatefamily base economic empowerments thatpromote communalization amongand intra-society. Base on that idea.folksfestival been held periodically, with each villages can produce its special craft andproduct. F o lk â€™s fe stiva l can act as peacemaker in annihilating reason fo r conflict. Local wisdom such as panas pela, hibualamo need to be introduced arnong generations o f people.

Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia Jati, Wasisto Raharjo
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Abstrak Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membincangkan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinifisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan.Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang tersubordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya.Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.Ã‚Â Kata kunci : Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

PERGESERAN MASALAH KEAMANAN DI ACEH Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Sejak Orde Baru hingga pasca-MoU Helsinki, persoalan keamanan di Aceh selalu menjadi sorotan banyakpihak, termasuk dunia internasional. Ini memperlihatkan bahwa keamanan di Aceh masih mengalami kendala yangdisebabkan oleh kompleksitas dari dinamika perpolitikan di wilayah tersebut. Secara kronologis, pada masa OrdeBaru maupun pasca-Orde Baru, isu keamanan di Aceh selalu terkait erat dengan kelompok bersenjata dan gerakanseparatisme yang dibalut dengan tuntutan politik. Lalu pasca-tsunami dan MoU Helsinki, masalah keamanan mulai bergeser pada aspek kriminalitas, dengan kecenderungan yang justru tinggi secara statistik jika dibandingkansebelum MoU Helsinki. Dari sini terlihat adanya pola pergeseran masalah keamanan di Aceh. Tulisan ini mencobamenganalisis bagaimana pergeseran masalah keamanan di Aceh, dikaitkan dengan berbagai persoalan internalyang dialami Aceh. Dengan demikian, akan terlihat bahwa masalah keamanan di Aceh bukan sekadar gangguankeamanan, melainkan juga berhubungan dengan isu politik di provinsi tersebut.Kata kunci: Keamanan, Aceh, penggeseran

PELEMBAGAAN SISTEM KEPARTAIAN DI BAWAH SISTEM DEMOKRASI INDONESIA (1998 â€“ SEKARANG) Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Diterapkannya demokrasi di Indonesia setelah tahun 1998 telah membawa pembaharuan pada sistem kepartaiandan pemilu. Namun pertanyaannya kemudian adalah apakah sistem kepartaian setelah diterapkannya demokrasi diIndonesia telah mengarah pada sebuah sistem yang terlembaga. Hasil analisa yang didasarkan pada empat dimensisistem kepartaian Mainwaring dan Scully menunjukan bahwa sistem kepartaian Indonesia di masa reformasi saatini belum terlembaga. Hanya dimensi legitimasi partai politik yang menunjukan situasi perbaikan dalam sistemkepartaian Indonesia saat ini, namun tiga dimensi lainnya tidak. Indonesia hingga kini masih dihadapkan padapersoalan pola kompetisi yang tidak stabil, hubungan masyarakat dan partai yang lemah, serta partai dengan oligarkiyang kuat.Kata Kunci: partai, demokrasi, sistem kepartaian, pelembagaan, Indonesia.

ASEAN FTAS DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA : TANTANGAN JASA TENAGA KERJA BAGI INDONESIA Pudjiastuti, Tri Nuke
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Under contemporary globalization and liberalization particularly with many kinds ofFree Trade AgreementsÂ FTAs in terms of liberalization of services and labours Indonesia has to deal with so many challenges In oneÂ side theforeign labour mobility will increase in thefuture ofIndonesian labour market while lack of competencyÂ mostly for local or domestic labours In another side at the current situation Indonesian migrant workers are stilldominated by unskilled workers which is notpart of trade ofservices in FTAs scheme

DEMOKRASI DAN FUNDAMENTALISME AGAMA : HINDU DI INDIA BUDDHA DI SRI LANKA DAN ISLAM DI TURKI Kartini, Indriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Fundamentalisme adalah fenomena yang ada di setiap tradisi agama dunia seperti Kristen Yahudi IslamHindu dan Buddha Dalam beberapa dekade terakhir fundamentalisme memainkan peran penting dalam politikglobal khususnya dalam interaksi dengan demokrasi di beberapa negara Fundamentalisme muncul disebabkanoleh beberapa faktor tidak hanya terkait dengan persoalan agama namun juga kultural sosial politik dan ideologiSebagai sebuah ideologi tujuan fundamentalisme adalah untuk mengatur sistem politik sumber daya ekonomi dankekuatan sosial sebuah negara berdasarkan agama Penelitian ini mengkaji mengapa tren fundamentalisme meningkatdi negara negara seperti India Sri Lanka dan Turki yang menganut paham demokrasi Apakah ada korelasi antararealitas fundamentalisme dengan perkembangan demokrasi di negara negara tersebutKata kunch Politik global fundamentalisme demokrasi Hindu Buddha Islam India Sri Lanka Turki

Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah Dewi, Kurniawati Hastuti; Fuady, Ahmad Helmy
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakTulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: pertama, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; kedua, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.Ã‚Â Kata Kunci: Ã‚Â sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.

MENAKAR KEKUATAN MEDIA SOSIAL MENJELANG PEMILU 2014 Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Globalisasi, yang salah satunya ditandai dengan kemajuan informasi dan teknologi, menuntut parpol danpolitisi untuk mendayagunakan kekuatan media sosial dalam aktivitas politiknya. Hal ini penting dalam upayamelakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Media sosial memungkinkan institusi politik, misalnya parpol,dan pemilih untuk saling berinteraksi secara langsung. Sementara itu, media sosial merupakan sarana bagi masyarakat umum untuk berkomunikasi secara interaktif dan dialogis dengan para pembuat kebijakan atau parpol danmenyampaikan aspirasinya. Dalam konteks inilah, media sosial dapat menjadi salah satu alat, sarana, dan wadahbagi bentuk baru partisipasi politik masyarakat sebagai bagian dari aktivitas politik. Untuk itu, tulisan ini berupayamengukur kekuatan media sosial dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Indonesia pada Pemilu 2014seiring dengan adanya kecenderungan semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam sejumlah pemilihanumum di daerah dan nasional.Kata kunci: media sosial, pemilu 2014, partisipasi politik

ALTERNATIF MODEL PENGELOLAAN KEAMANAN DI DAERAH KONFLIK Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

In Post New Order era the security regulation has been rearranged and has caused a conceptual change ofsecurity and defense in Indonesia This can be seen through the regulation ofseparation ofPolri and ABRI andaccompanied by TAP APR No VI on seperation ofTNI and Polri and TAP MPR VII in 2000 on the role of TNI andPolri These regulations have created a model ofsecurity management which arranged authority between TNI andPolri in conducting security management in conflict areaparticularly in Ambon Poso Aceh and Papua Howeverthese regulations have created new problems in the field especially related to regulation of duty and authoritybetween Polri and TNI in handling security problems in conflict area Based on this illustration this study tries toanalyse the implementation ofstate security managementpolicy in conflict area and to recommend an alternativeofsecurity management model in conflict area along with other operational regulations in order to regulate strictlyand clearly betweenfunction and authority ofTNI and Polri in conducting security management in conflict area

Page 12 of 56 | Total Record : 560

10 11 12 13 14

Filter by Year

2004 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA