Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Politik

jpp
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Social Sciences Other

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

Arjuna Subject : -

Articles 560 Documents

9 10 11 12 13

PEMEKARAN DAERAH DAN PERSOALAN GOVERNABILITY LOKAL DI INDONESIA Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The implementation of regional government splitting or proliferation in Indonesia has created many acuteproblems in the local level These problems refer to local ungovernability problem ofgovernability This paperargues that the problem oflocal governability caused by proliferation policy occurs in both governing and governed The weakness ofcivil society marked by lessening of its participation is an indicator of diminishing consentof society Meanwhile corruption bureaucratic and political rent seeking are indicators of the weaknesses ofgoverning capacity

PEREMPUAN DI PARLEMEN BERJUANG DI TENGAH KERAGUAN Sundari, Eva Kusuma
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Women representation in parliament has been determined 30 by law The 30 gender quota is still considered ineffective in voicing out the problems and needs of women and other marginalized groups One ofthe rootcause ofthe ineffectiveness is the domination ofpatriarchy value and norms over women in which stands that menare better handlingpolitical issues rather than women This domination ofpatriarchal values can be traced back topolitical parties through their commitment in giving or not givingproper and rightpolitical education and equalopportunity to both men and women tofill in the seat ofpolitical arena which is still disadvantage to women

MASALAH SENJATA NUKLIR DAN MASA DEPAN PERDAMAIAN DUNIA Yustiningrum, Emilia
Jurnal Penelitian Politik Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri
Publisher : Pusat Penelitian Politik

North Korean nuclear arms test has shocked international communityfor the coming up of a new nuclear state Despite the United Nations sanction on nuclear arms test North Korea tried to prove herself against United States political domination on regulating the world nuclear arms However the test has raised thefear on misuse ofnuclear arms particularly among the states in the East Asia region As the result six countries United States Russia Japan China South Korea and North Korea had the idea to sit together on the negotiation table to solve the North Korean nuclear arms named six party talks Unfortunately each of the six party talk s member has different political interest in solving the problem This situation gave comfortable spacefor North Korea to develop their nuclear arms and lived the international community infear ofthe spread ofnuclear arms all over the world.

Strategi Kontemporer Partai-partai Politik di Indonesia 2004-2009 Tryatmoko, Mardyanto Wahyu
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The public perception and choice to a specific political party or politician, which based on intuition or rationality, are absolutely depended on historical experiences and the rise o f discourse oj political parties and politiciansâ€™ behavior it selves. However, every performance o f political parties with all of their conflicting interests that happens to them is directly influenced by the electoral and parties system. On the other hand, this system converts votes in the polling booth into seats in the assembly and simultaneously converts the behavior o f political parties -including the politicians- on the intra or extra parliament. In the meantime, when the people are in deep participation towards democratization o f the electoral and parties system, will political parties be able to be more mature and wise as their role, including fairly competition during elections? Will the national bad experiences be made a sfu e l o f struggle that is stated in their programs? It is not false, if undecided voters and violence by the people because o f an endless oligarchy usually respond these questions. One of Solutions that can avoid it is the maturity o f political culture and the reinforcement o f parties system.

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN ISU KEAMANAN NON-TRADISIONAL Alami, Athiqah Nur
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Non-traditional security issues have become Indonesian foreign policy agenda since the last two decades. It is influenced by the Cold War and the growing strength of non traditional security threats that are transnational and endanger the life of people. The non traditional security threats include climate change and environmental destruction, energy security, international migration, and international terrorism. As part of international community, Indonesia is also unavoidable from non-traditional security threats that require the handling of not only domestic policy but also foreign policy. To that end, this paper will examine the importance of non-traditional security issues in Indonesian foreign policy.Keywords: Indonesian foreign policy, non traditional security.

KECENDERUNGAN HUBUNGAN ANGGOTA LEGISLATIF DAN KONSTITUEN : Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009 Amalia, Luky Sandra
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

This research report is about relations ofMember ofParliament and his her constituent in Banten ProvinceThe MPs are those who elected by General Election 2009 One ofthe reasons behind this study is critics towards MPs who does not perform their duty optimally Because of that MPs does not have close relations with his herown constituent This study suggests some evaluation to the current condition

TANTANGAN PRESIDEN INDONESIA MENDATANG, DAN RELEVANSI â€˜MULTIPLICATION AUTHORITIESâ€™ SINGAPURA Djafar, Zainuddin
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan observasi pada hal-hal terkait dengan tantangan yang significanbagi calon presiden Indonesia mendatang (pasca 2014). Dalam hal itu observasi sudah dilakukan, dan pandanganpada hal-hal yang terkait dengan kekuatan maupun kelebihan kepemimpinan seseorang tampak tidak cukup.Kepemimpinan bagi presiden Indonesia mendatang juga harus memperhitungkan perannya untuk dapat mengatasimasalah besar bangsa khususnya dalam hal makin kronisnya problema korupsi. Singapura dengan manajemensuksesnya telah berhasil mengatasi soal korupsi yang juga demikian kronik di negaranya. Perdana MenteriSingapura telah memberi berbagai pelajaran yang berharga, termasuk berbagai strategi yang perlu dipertimbangkanyaitu dengan memperhatikan relevansi prinsip â€œMultiplication of Authoritiesâ€™, yang telah terbukti validitasnya,dan tentunya hal tersebut perlu mendapat perhatian bagi kepemimpinan Presiden Indonesia mendatang.Kata kunci: Presiden Indonesia mendatang, dan Multiplikasi Otoritas Singapura

Problematika Kerja Sama Perbatasan Sepanjang Sungai Mekong antara Tiongkok dan ASEAN Bagian Utara Irewati, Awani; Rahman, Agus R; Luhulima, CPF; Pudjiastuti, Tri Nuke; Raharjo, Sandy Nur Ikfal; Nufus, Hayati
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakSelama berabad-abad, Sungai Mekong telah menjadi pusat kehidupan bagi masyarkat yang ada di enam negara tepian sungai, yaitu: Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, dan Tiongkok. Secara geografis, sungai ini mengalir melalui negara-negara tersebut sejauh 4.900 km. Sungai Mekong menciptakan Daerah Aliran Sungai (DAS)seluas 795.000 kmÃ‚Â² yang terdistribusi antara Uper Mekong River Basin, yang terbentuk oleh Tiongkok (21%) dan Myanmar (3%), serta Lower Mekong River Basin, yang terdiri Laos (25%), Thailand (23%), Kamboja (20%), dan Viet Nam (8%) (FAO, 2011). Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas Sungai Mekong serta subkawasannya, negara-negara tepi Sungai Mekong telah mengembangkan beberapa inisiatif kerja sama lintas batas di antara mereka. Greater Mekong Subregion (GMS) dan Mekong River Commission [MRC] adalah contoh dari kerja sama lintas batas yang sudah terjalin di antara negara tepi Sungai Mekong. Selain itu, juga ada beberapa kerja sama lain yang mencakup seluruh atau sebagian dari subkawasan Mekong, tetapi tidak secara khusus fokus pada Sungai Mekong, yaitu ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Komunitas ASEAN. Kondisi ini menciptakan kompleksitas hubungan antara kerja sama di subkawasan Sungai Mekong. Tulisan ini menganalisis beberapa masalah yang ada ataupun potensi masalah yang mungkin muncul akibat kompleksitas kerja sama di subkawasan tersebut, seperti kemungkinan adanya tumpang tindih kerja sama; serta perbedaan kepentingan masing-masing negara tepi Sungai Mekong yang muncul akbat adanya perbedaan profil negara-negara tersebut. Analisis dalam tulisan ini disusun berdasarkan pada penelitian lapangan di beberapa tempat, yaitu: Vietnam, Laos, dan Thailand pada tahun 2015.Kata kunci: kerja sama lintas batas, negara-negara ASEAN bagian utara, GMS, MRC, Sungai Mekong, konektivitas

Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh Satriani, Septi
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The study looks at changes and continuities of a local traditional institution in Aceh called Mukim, in Indonesia's post New Order period. After MoUHelsinki was signed in 2005 which marked the peace agreement in Aceh, the Government of Indonesia officially endorses Special Autonomy status to the province. One among many important articles in the new law is to revitalize the traditional structure of territoriality called Mukim. During the New Order regime, Mukim served as traditional institution that left out majority of customary roles since it has been co opted into the structure of Indonesian government under UU No.5/1979. This paper describes the current condition of Mukim and how it finds the new role and relations with other institutions under Aceh's UUPA (Local Government in Aceh) No. 11/2006.

MEMAHAMI PERSPEKTIF TIONGKOK DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN Farhana, Faudzan
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Ulasan buku ini adalah tentang sudut pandang Tiongkok terhadap perkembangan isu sengketa kewilayahandi Laut Cina Selatan (LCS). Sebagai salah satu aktor kunci dalam sengketa ini, sangatlah penting untuk memahamipandangan Tiongkok agar dapat memprediksi kebijakan politiknya terkait dengan upaya penyelesaian sengketasecara damai dan pengembangan kerja sama di kawasan. Tiongkok mengklaim kedaulatannya atas keempat grupkepulauan di LCS dan lautan di sekelilingnya berdasarkan tiga hal: (1) hak-hak historis yang mencakup penemuan,penamaan, penggunaan nama yang berkelanjutan, dan tindakan protes dan perlawanan terhadap invasi asing, (2)penyelenggaraan kekuasaan administratif yang berkelanjutan, serta (3) adanya pengakuan atas kedaulatan Tiongkokdari komunitas internasional dan bahkan juga dari beberapa negara pengklaim lainnya. Sementara itu, dalam upayapenyelesaian sengketa ini disarankan agar seluruh pihak dapat bekerjasama dalam menemukan resolusi damaiberdasarkan empat prinsip: (1) pengelolaan laut secara damai, (2) upaya selangkah-demi-selangkah, (3) pembagiankeuntungan yang adil dan seimbang, serta (4) pengeksplorasian yang ramah lingkungan.Kata Kunci: perspektif Tiongkok, Laut Cina Selatan, sengketa wilayah, kerja sama regional.

Page 11 of 56 | Total Record : 560

9 10 11 12 13

Filter by Year

2004 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA