cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hendra
Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281908756400
Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24600369     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 133 Documents
 9   10   11   12   13 
UPAYA MENINGKATKAN ADMINISTRASI PERKAWINAN BELUM TERCATAT MELALUI PROGRAM KALIMASADA DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL Nabila, Nabila
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7613

Abstract

This research discusses the results and challenges of the Kalimasada Program (Community Awareness of Population Administration Area) implemented by the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Surabaya City, focusing on the unregistered marital status services in Rungkut Kidul Sub-district. The program aims to increase community awareness about the importance of orderly and accurate population administration. The research method used is descriptive qualitative with primary data from observations, interviews, and documentation, as well as secondary data from journals, articles, and news media. Although the program achieved its target of 100 percent for unregistered marital status services in RW 001 to RW 006, some residents remain unassisted due to obstacles such as inaccurate data, difficulty in locating residents, and lack of understanding about the importance of population administration. Collaborative efforts between survey officers, RW/RT/KSH officials, and residents, as well as more intensive socialization, are needed to overcome these obstacles. With strong support, the Kalimasada Program is expected to create an orderly administrative environment, support community security and order, and facilitate residents' access to public services.
Implementasi Pelayanan Publik Melalui Program Pendampingan Kesehatan Lansia Di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Ardya, Jalu
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i2.6867

Abstract

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan. Kualitas program dan pelaksanaan pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan Publik memiliki banyak jenis dan sasarannya, salah satunya yaitu Pendampingan Kesehatan Lansia untuk masyarakat lansia seperti pengecekan tensi darah,gula,kolestrol, asam urat dan senam lansia. Di daearah Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dimana masyarakat lansianya membutuhkan program ini dan Ruang Belajar Aqil sebagai sektor ke tiga memberikan sebuah pelayanan publik atas pemenuhan kebutuhan yang ada di daearah tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan merupakan teori dari Lovelook dalam buku (Daryanto dan Setyobudi 2014) yang dimana harus memperhatikan prinsip bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil penelitian ini menyatakan hasil bahwa pelayanan Pendampingan Kesehatan Lansia dapat dibilang baik karena terdapat 5 aspek tentang Tangible, Realible, Responsiveness, Assurance, serta Empathy dalam pemenuhan pelayana pendampingan kesehatan lansia di Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.Kata Kunci :Implementasi, Pelayanan Publik, Pendampingan kesehatan Lansia.
PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA HALAL MELALUI SMART TOURISM DI INDONESIA DAN DUBAI Hakim, Muhammad Lukman; Hanif, Nita Aribah; Prasetyo, Sisman
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i2.7348

Abstract

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sektor pariwisata halal melalui implementasi konsep smart tourism di Indonesia dan Dubai. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dapat digunakan untuk memajukan pariwisata halal di kedua negara tersebut, dengan mempertimbangkan aspek-aspek unik dari masing-masing destinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Dubai memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata halal, namun menghadapi tantangan berbeda. Di Indonesia, tantangan utama adalah infrastruktur dan promosi, sementara di Dubai tantangannya terletak pada adaptasi dengan standar pariwisata halal yang beragam. Penelitian ini juga menemukan bahwa teknologi smart tourism dapat berperan penting dalam mengatasi tantangan ini, seperti melalui pengembangan aplikasi mobile yang menyediakan informasi tentang destinasi halal, restoran halal, dan fasilitas ibadah.Selain itu, studi ini juga menyoroti pentingnya kerjasama antar-pemerintah dan sektor swasta untuk mempromosikan pariwisata halal. Rekomendasi kebijakan dan strategi pemasaran yang dirancang khusus untuk target pasar pariwisata halal juga diusulkan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang sektor pariwisata halal dan peran smart tourism di dalamnya. Hasilnya dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan praktisi industri pariwisata untuk mengembangkan dan meningkatkan pariwisata halal di Indonesia dan Dubai.
Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pelayanan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pangestu, Angella Rosha; Prasetyo, Sisman; Jaelani, Muhamad Jejen; Nurdin, Deni
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7633

Abstract

Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengendalian Emisi Kendaraan Bermotor harus didukung oleh penerapan infrastruktur yang berkualitas (standardisasi, metrologi dan penilaian kesesuaian) untuk memungkinkan terselenggaranya keputusan dan kegiatan terkait pengendalian kendaraan bermotor. gas buangan. Pemerintah akan mempertimbangkan hal ini. Berdasarkan kajian kualitatif, pelaksanaan infrastruktur terkait peraturan ini, aspek normatifnya memenuhi persyaratan Metode Uji Emisi Kendaraan Bermotor Nasional Indonesia (SNI 19-7118. (Bagian 1-3)-2005). penggunaan bahan standar Gas bersertifikat untuk kalibrasi meter emisi merupakan bagian penting dari metrologi. Dari sisi penilaian kesesuaian, akreditasi SNI/ISO IEC 17025 terhadap laboratorium yang melakukan uji emisi penting untuk menjamin kompetensi pengukuran. Dari ketiga aspek infrastruktur tersebut, karakteristik tersebut saling berkaitan dan memegang peranan penting dalam pelaksanaan Peraturan ini .Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan udara perkotaan adalah: pertumbuhan penduduk, terbatasnya ruas jalan, pertambahan kendaraan bermotor, pola konsumsi dan gaya hidup warga kota serta kualitas bahan bakar yang digunakan. Pencemaran udara di Jakarta terutama berasal dari sumber bergerak atau kendaraan bermotor (sekitar 70-80%). Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Belum adanya data maupun informasi tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan uji emisi mobil penumpang pribadi di bengkel pelaksana menjadi fokus permasalahan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan, dan gambaran faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas secara kolektif, serta untuk mendapatkan strategi yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji emisi. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kualitatif  strategi pelaksanaan uji emisi di gunakan analisis SWOT dengan pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal. Hasilnya ditemukan banyak pihak menganggap kebijakan ini tidak efektif pada penerapannya. Masyarakat melihat kegagalan kebijakan ini sebagai akibat dari kekurangan infrastruktur dan sosialisasi yang kurang. Selain itu, biaya uji emisi yang tinggi menjadi tantangan bagi beberapa kalangan masyarakat. Kegagalan kebijakan uji emisi juga menjadi perhatian pemerintah. kurangnya penegakan hukum merupakan salah satu masalah utama. Banyak kendaraan yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk uji emisi tetap melaju di jalan tanpa mendapatkan sanksi yang jelas. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penerapan kebijakan tidak efektif dan tidak konsisten.
Implementasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu Melalui Aplikasi Klampid New Generation Di Kelurahan Keputran Azzahra, Shabirah
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i2.6866

Abstract

Pelayanan publik diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu sektor pelayanan publik yang paling dekat dengan lingkungan masyarakat adalah kelurahan. Pelayanan publik memiliki berbagai macam bentuk salah satunya pembuatan Akta Kelahiran. Salah satu jenis Akta Kelahiran yaitu Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu yang dibuatkan khusus jikz orangtuanya menikah siri atau telah hamil diluar pernikahan. Pada Kelurahan Keputran, pembuatan dokumen Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu juga sama seperti pengurusan Akta Kelahiran lainnya yaitu menggunakan inovasi Klampid New Generation. KNG sendiri sangat berguna untuk memudahkan pelayanan karena dinilai sangat efektif dibandingan dengan system manual. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori pada penelitian ini menggunakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Hasil penelitian ini menyatakan hasil bahwa pelayanan pembuatan Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu di kantor Kelurahan Keputran dapat dibilang baik dalam 5 apek yaitu terkait Efisiensi waktu, Kesederhanaan, Keamanan, Sikap tanggung jawab petugas, serta Sarana dan Prasarana terkait pembuatan dokumen kependudukan.Kata Kunci : Pelayanan Publik, Akta Kelahiran, KNG.
TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK: EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK NO. 25/2009 DI INDONESIA Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7233

Abstract

Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang penting karena dampaknya yang terbatas terhadap transformasi masyarakat. Artikel ini mengeksplorasi berbagai layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta standar dan prinsip yang mengatur layanan tersebut. Pasal 20 dari undang-undang tersebut menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik. Standar ini merupakan pedoman yang mengikat untuk memastikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah ditekan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang mengandalkan data sekunder untuk mengatasi permasalahan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pelayanan barang publik dan pelayanan administrasi yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan yang diamanatkan oleh pemerintah dapat ditemukan pada paragraf pertama Pasal 20 UU yang sama. Arahan ini memaksa pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UKURAN USAHA, PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP PENCATATAN PEMBUKUAN SEDERHANA Perdana, Salsa Mita; Sucahyati, Diarany
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7673

Abstract

UMKM berperan besar dalam kendali perekonomian Indonesia namun UMKM sering mengalami permasalahan permodalan terkait pembukuan keuangan dikarenakan minimnya pendidikan, ukuran usaha, dan pemahaman akuntansi pelaku usaha. Penelitian ini menggali bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pendidikan, ukuran usaha serta pemahaman akuntansi terhadap pencatatan pembukuan sederhana yang dilakukan pada UMKM di Kecamatan Mulyorejo sebagai sampel penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Pengolahan data menggunakan SmartPLS dengan total 48 responden dikumpulkan melalui kuesioner. Uji data penelitian ini menghitung outer model, inner model, dan uji hipotesisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan ukuran usaha ternyata tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pencatatan pembukuan sederhana, sementara pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencatatan pembukuan sederhana. Pencatatan pembukuan sederhana yang dilakukan UMKM bergantung pada niat dan keinginan pelaku dalam memahami akuntansi, sehingga tingkat pendidikan dan ukuran usaha tidak berpengaruh signifikan. Pemahaman akuntansi berpengaruh pada pencatatan pembukuan dikarenakan semakin ahli pelaku dalam bidang akuntansi maka pelaku akan mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki.Kata kunci: pendidikan; usaha; akuntansi; pembukuan; UMKM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM KALIMASADA (Studi kasus pada Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya) ROHIM, ABDUR
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i2.6871

Abstract

Pelayanan Publik merupakan suatu kebutuhan penduduk dan warga negara indonesia, namun masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki dokumen yang tercatat sesuai dengan kebijakan baru seperti KK Barcode Kawin Tercatat dan masih banyak penduduk Kelurahan Kapas Madya Baru yang ditemukan di Program KALIMASADA masih Belum Kawin Tercatat Pada status KK.Tujuan peneliti adalh menganalisis penerapan kalimasada sayang warga yang di lakukan secara Dor To Dor untuk menertipkan Administrasi Kependudukan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Fokus penelitian ini adalah Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan melalui program kalimasada studi kasus pada kelurahan kapas madya baru kecamatan tambak sari kota surabaya dalam menerapkan KK Barcode Kawin Belum Tercatat yang menggunakan teori Merile S. Grindle yang terdapat 2 variabel yaitu content of policy dan context of implementation. Dan hasil dalam penelitian menunjukan berjalan dengan baik dengan melaksanakan KALIMASADA di kelurahan Kapas Madya Baru untuk menertipkan Administrasi Kependudukan KK Barcode Kawin Tercatat.Kata Kunci:Implementasi, Pelayanan Administrasi Kependudukan, KK Barcode Kawin Tercatat, Kalimasada.
Analisis Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (Rptra) Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Rptra Permata Intan Marbun, Junita Rebeka; Rustanto, Agung Edi
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7408

Abstract

Minimnya Ruang Publik bisa berdampak buruk, misalnya ini akan membuat anak-anak sering kali bermain di tempat yang tidak seharusnya hal ini tentunya tidak memberikan rasa aman bagi anak-anak. Pemerintah pun menggulirkan kebijakan Kota Layak anak (KLA) sebagai Inisiasi ini adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak. Dalam mencapai keberhasilan menjadi Kota Layak Anak, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi program RPTRA PERMATA INTAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan Observasi, Interview dan Studi Kepustakaan dalam pengambilan data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan kegiatan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) berdasarkan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terintegrasi dengan program Kota Layak Anak (KLA) terlaksana dan terpenuhi dengan baik. Pelaksanaan 10 PKK tersebut dipermudah karena dalam pelaksanaan satu kegiatan di RPTRA Permata Intan dapat memenuhi lebih dari 1 Kelompok Kerja (Pokja)
PERILAKU CALO DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH: ANALISIS TERHADAP WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Momole, Gad
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i2.6848

Abstract

Pelayanan pengurusan sertifikat tanah adalah aspek krusial dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan kepemilikan yang sah atas tanah. Namun, dalam proses pengurusan tersebut, fenomena calo telah menjadi tantangan serius yang mempengaruhi efisiensi dan keadilan dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam praktik calo dalam pengurusan sertifikat tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pendekatan kualitatif, sumber data di gunakan melalui wawancara  untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan calo dalam pengurusan sertifikat tanah mencerminkan kegagalan sistem pelayanan publik di bidang pertanahan. PPAT, sebagai perantara calo, terlibat dalam memperlancar pengurusan sertifikat dengan imbalan finansial, meskipun hal ini merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan upaya perbaikan yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk PPAT, untuk menghindari praktik calo dan memastikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Page 11 of 14 | Total Record : 133

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2025 Vol 11, No 1 (2025): THE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2024 Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024 Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023 Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023 Vol 8, No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2022 Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021 Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021 Vol 6, No 2 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2020 Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020 Vol 5, No 2 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2019 Vol 5, No 1 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2019 Vol 4, No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2018 Vol 4, No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2018 Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017 Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017 Vol 2, No 2 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2016 Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016 Vol 1, No 2 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2015 Vol 1, No 1 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2015 More Issue