cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hendra
Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281908756400
Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24600369     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 133 Documents
 8   9   10   11   12 
POLITIK EKOLOGI : KEBIJAKAN PENANGANAN BANJIR ROB DI PEKALONGAN Herlina Muzanah Zain; iqbal Aidar Idrus; Angella Rosha Pangestu; Madi Ramadhan
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.6840

Abstract

This study is about the strategy for dealing with tidal flooding in the Pekalongan coastal area through various good policies contained in regulations and forms of cooperation with various stakeholders. Tidal floods, which are still occurring today, have become the driving force for the birth of new policies. This study aims to find out the main causes of the failure of policy implementation in handling tidal floods. Qualitative approach Research using the method of collecting data from literature review, review of government documents and other relevant articles as a research design. The results of this study indicate that the policy for handling tidal floods is influenced by the factor of weak law enforcement in disposing of batik waste which pollutes the environment which is considered to exacerbate tidal floods, not yet synchronizing with other supporting policies. The regional government has not been synchronized with other supporting policies in order to accelerate the handling of tidal floods, such as the municipal government carrying out large-scale developments in the midst of their efforts to deal with tidal floods. Increasing mutual understanding between the government and the community to protect the environment together because tidal floods are also caused by climate change factors which are nothing but human activities.
EFEKTIVITAS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK MELALUI APLIKASI KLAMPID NEW GENERATION DI KELURAHAN KLAMPIS NGASEM KOTA SURABAYA Siti Nur Amanah; Oktarizka Reviandani
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.6825

Abstract

Klampid New Generation (KNG) adalah adalah sebuah aplikasi dan website resmi yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) Kota Surabaya. KNG digunakan untuk memudahkan pengelolaan administrasi kependudukan melalui online, adapun macam - macam pelayanan publik yang dilakukan yaitu antara lain: Penerbitan Kartu Keluarga, Penerbitan KTP, Penerbitan Akta Kelahiran, Penerbitan Akta Kematian, Penerbitan KIA, Perubahan biodata KK, Penerbitan Akta Perceraian, Pindah Datang, Pindah Keluar Kota, Pindah Antar Kecamatan dll. Penelitian dilakukan agar dapat mengetahui efektivitas aplikasi KNG dalam pelayanan administrasi kependudukan khususnya pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kelurahan Klampis Ngasem Kec. Sukolilo Surabaya. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian  yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan sumber data dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung serta beberapa literatur dari beberapa jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi KNG efektiv digunakan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) namun perlu adanya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait pentingnya KIA. Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik, Kartu Identitas Anak (KIA)
Tata Kelola Smart City Dalam Perspektif Collaboratif Governance Firman, Firman; Rahmawati, Restu
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.6903

Abstract

Kajian ini membahas tentang tata kelola smart city dalam perspektif collaborative governance dengan tujuan untuk menganalisis peran kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam mencapai pembangunan kota pintar yang berkelanjutan dan inklusif. Pertama, artikel ini menjelaskan karakteristik smart city yang meliputi penggunaan teknologi digital, infrastruktur terhubung, dan pengumpulan dan analisis data yang cerdas. Kajian ini juga menjelaskan hubungan antara collaborative governance dan smart city. Collaborative governance memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan masyarakat umum dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi inisiatif smart city. Keuntungan dan manfaat collaborative governance dalam konteks smart city, termasuk inovasi teknologi, pelayanan publik yang lebih baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat, juga dianalisis. Kesimpulan dari artikel ini menekankan pentingnya collaborative governance dalam mencapai tujuan pembangunan kota pintar yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik. Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tata kelola kota pintar dalam perspektif collaborative governance, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam membangun kota pintar yang berkelanjutan dan inklusif.
Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Bambang Suharto; Supadno Supadno
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.6824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis kebijakan yang relevan dengan Program PTSL. Penelitian ini menemukan bahwa PTSL memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia. Namun, hambatan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya manusia, tantangan geografis, dan kompleksitas administrasi. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, kerjasama antar pihak terkait, dan pendekatan holistik berbasis teknologi. Dengan mengatasi hambatan ini, PTSL dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah di Indonesia.
ANALISIS COST AND BENEFIT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA Arif Nugroho; Jumanah Jumanah; Haetami Haetami; Agus windu saputra; Aditiya somantri
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.6894

Abstract

Kebijakan pemekaran daerah adalah kebijakan yang bertujuan untuk memperluas wilayah administratif suatu daerah dengan memisahkan sebagian wilayahnya menjadi daerah otonom baru. Implementasi kebijakan ini tentu memiliki cost (biaya) dan benefit (manfaat) yang perlu dianalisis secara seksama, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bangsa Indonesia melakukan reformasi tata pemerintahan. Untuk melakukan pemekaran daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah literatur riview metode pengumpulan data sumber pustaka artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain. Dengan demikian, analisis cost and benefit implementasi kebijakan pemekaran daerah harus dilakukan dengan cermat, agar dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan. 
ETIKA DAN AKUNTABILITAS PELAYAN PUBLIK DALAM TATA KELOLA PEMERINTAH TERKAIT KONSEP “DYNAMIC GOVERNANCE” Sisman Prasetyo
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i1.7012

Abstract

The concept of ethics and accountability of public servants in governance from good governance to dynamic governance is a reference concept that is considered to be able to change government activities properly. Any concept of governance adopted implies to reject various forms of government activities based on authoritarian activities, corruption, collusion, and nepotism that will open up opportunities for other evil acts in carrying out government activities. In this context, dynamic governance becomes central in responding to the challenges faced by the current government so that an innovation related to E-government was born which is an effort to support electronically-based government performance in the context of implementing and improving the quality of services to the community effectively. and efficient The purpose of this paper is to contribute to knowledge by exploring conceptual theoretical and comparing between these concepts from the relevant scientific literature. This paper is a synthesis of qualitative research, using the method of meta-theory (the analysis of theory). This paper attempts to identify some of the existing written evidence regarding the research theme. The results of the study revealed that ethics and accountability of public servants in government governance related to dynamic governance were adopted because of the need to respond to various problems of government activities.
TANTANGAN PEMANTAU PEMILU DALAM MENJAGA HAK PILIH TAHUN 2024 Ahmad, Masnia
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7576

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the challenges of election observers in maintaining voting rights in 2024. The method used in this research is qualitative, with secondary data sources using a literature study approach. The challenges faced by election observers in maintaining voting rights in the 2024 elections are divided into, namely challenges in the field and challenges based on social media. Specifically, the challenges faced in the field relate to administrative violations, violations of the code of ethics which are generally caused by money politics and certain interest tendencies, criminal violations caused by high fanaticism and identity politics, as well as other violations. Then, social media-based challenges are related to the widespread circulation of hoax information regarding the election.
PENGARUH PENANGANAN KOMPLAIN HUNIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENGHUNI GRAHA APARNA AHMAD YANI SURABAYA Wardoyo, Leonia Gitarisa
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i2.6862

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penanganan komplain ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penanganan komplain yang baik membantu memperhatikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, penanganan komplain yang transparan dan akuntabel dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana  menangani masalah yang timbul. Metode yang dilakukan adalah menyediakan nomor Whatsapp khusus pengajuan komplain dan menerapkan prosedur yang sudah berlaku.
REVITALISASI PASAR TRADISIONAL SEBAGAI PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL KABUPATEN SUMENEP Wijayanto, Hendra; Rani, Berliana Mustika
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v10i1.7698

Abstract

AbstractThe various controversies of traditional markets are often the subject of constant debate. The problems still present behind all the processes of economic activity are the slum situation of the market environment, disturbed parking arrangements and frequent traffic jams, which make the traditional market conditions even more unmanageable. Traditional measures were implemented to revive the market. The purpose of revitalization, which is actually the ordering of the market, is to become more organized, neat and clean for the convenience of the community, but so far this has not been achieved. This study uses descriptive qualitative research methods. This study focuses on the role of government in local economic development in the revival of traditional markets, including the role of coordinator and intermediary. The results of the study show that the municipality was a coordinator and initiator of the revival of traditional markets, but could not function optimally. One reason is the lack of a clear and precise legal framework for the revival of the traditional market. Some suggestions that can be offered are as follows: 1) Sumenep Regency government must coordinate all relevant stakeholders to identify problems and find appropriate solutions to traditional market revival problems; 2) The local government of Sumenepi Regency must formulate specific policies that guide the revival of traditional markets so that the goal of market revival can be optimally accomplished. 3) Conduct monitoring and evaluation of the rehabilitation program.Keywords: Resuscitation; Market; Traditional; Sumenep; Government. AbstrakBerbagai kontradiksi di pasar tradisional kerap menjadi bahan perdebatan. Permasalahan yang masih melatarbelakangi seluruh proses kegiatan perekonomian adalah situasi lingkungan pasar yang kumuh, penataan parkir yang terganggu, dan seringnya kemacetan lalu lintas membuat situasi pasar tradisional semakin tidak terkendali. Langkah-langkah tradisional diterapkan untuk menghidupkan kembali pasar. Tujuan dari revitalisasi yang sebenarnya adalah penataan pasar agar tertata, lebih tertib dan bersih demi kenyamanan masyarakat, namun sampai saat ini hal tersebut belum tercapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kajian ini berfokus pada peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal dalam kebangkitan pasar tradisional, termasuk peran koordinator dan perantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota merupakan koordinator dan penggagas kebangkitan pasar tradisional, namun belum dapat berfungsi secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kerangka hukum yang jelas dan tepat untuk kebangkitan pasar tradisional. Beberapa saran yang dapat ditawarkan adalah: 1) Pemerintah Kabupaten Sumenep harus mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan revitalisasi pasar tradisional; 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenepi hendaknya merumuskan kebijakan khusus yang menjadi pedoman kebangkitan pasar tradisional agar tujuan kebangkitan pasar dapat tercapai secara maksimal. 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program rehabilitasi..Kata kunci: Revitalisasi; Pasar; Tradisional; Sumenep; Pemerintah
Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak SAFITRI, DWI VIRA
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v9i2.6870

Abstract

Dalam rangka mempertinggi pelayanan administrasi kependudukan agar lebih simpel dan cepat, Disdukcapil Kota Surabaya melakukan inovasi baru pelayanan berbasis digital dengan prosedur secara online yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tujuan dari penelitian ini adalah buat mengetahui Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini artinya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. hasil penelitian memberikan bahwa partisipasi warga  pada penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terwujud atas manfaat yang dirasakan warga  mencakup adanya kemudahan, bisa berhemat waktu, tidak harus datang kekantor buat melakukan registrasi sebab dapat dilakukan dimana saja, jadi rakyat tiba kekantor Kelurahan Gunung Anyar Tambak hanya buat mengambil yang akan menjadi dokumen yang sudah siap. tetapi, tidak seluruh masyarakat menentukan pelayanan dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) saja sebab masih terdapat warga  yang belum mengetahui adanya pelayanan berbasis aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), rakyat lebih nyaman dengan pelayanan langsung datang kekantor sebab asumsi menggunakan perangkat lunak akan lebih sulit. Maka penelitian ini bisa disimpulkan bahwa inovasi yg dilakukan oleh Disdukcapil Kota Surabaya buat memberikan pelayanan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama milenial, namun pada pelaksanaannya masih kurang optimalnya pengenalan dan  terkadang layanan aplikasi tak bisa diakses oleh masyarakat sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat buat memakai aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).Kata kunci: Partisipasi Mayarakat, Tertib Adminduk, Aplikasi IKD

Page 10 of 14 | Total Record : 133

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2025 Vol 11, No 1 (2025): THE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2024 Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024 Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023 Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023 Vol 8, No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2022 Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021 Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021 Vol 6, No 2 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2020 Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020 Vol 5, No 2 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2019 Vol 5, No 1 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2019 Vol 4, No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2018 Vol 4, No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2018 Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017 Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017 Vol 2, No 2 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2016 Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016 Vol 1, No 2 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2015 Vol 1, No 1 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2015 More Issue