cover
Contact Name
DWIKEN AULIA SUGESTI
Contact Email
dwiken@pknstan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jpbc@pknstan.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI
ISSN : 26206757     EISSN : 2614283x     DOI : -
Core Subject : Economy,
JPBC invite authors to submit papers (research-based articles) related to all aspects of the activities of Customs and Excise, for example, exports, imports, public accounting, auditing, law, management, logistics, taxation, public policy, economics, administration, information technology and communications for Customs and Excise. The author(s) who willing to submit must use journal template and include the following forms: Ethics statement and Copyright statement.
Arjuna Subject : -
Articles 105 Documents
TINJAUAN TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN SUBKONTRAK BARANG IMPOR DARI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DENGAN JAMINAN PADA WILAYAH KERJA KPPBC TMP A BANDUNG Adhitama, Satria
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.187 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i2.552

Abstract

Dengan semakin banyaknya negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, persaingan menjadi semakin ketat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang memiliki peran penting dalam rangka pengawasan arus lalu lintas barang dan pemberian fasilitas terhadap industri dalam negeri agar dapat bersaing di kancah internasional. Pemberian fasilitas kepabeanan terhadap industri dalam negeri salah satunya Kawasan Berikat dan juga subkontrak khususnya diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. DJBC mengemban tugas mengawasi penyelenggaraan subkontrak dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP). Tugas tersebut dilimpahkan ke unit vertikal DJBC tak terkecuali KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Subkontrak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) Pada Wilayah Kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.
TINJAUAN THIRD PARTY INVOICING - ACFTA PADA KPU BEA CUKAI TANJUNG PRIOK Wahyudi, Imam Tri; Hartopo, Wing
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (714.524 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i2.482

Abstract

Dengan meningkatnya kompleksitas hubungan kerjasama dan perdagangan antar negara ataupun kawasan, terutama kerjasama berdasarkan perjanjian perdagangan preferensial (preferential trade agreements) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, maka semakin meningkat pula peran rules of origin. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif studi kasus untuk menganalisis pemeriksaan third party invocing, sebagai bagian dari rules of origin, pada SKA ACFTA oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD). Penelitian ini menghasilkan simpulan, yaitu dalam penelitian atas SKA ACFTA Third Party Invoicing, PFPD memerlukan dokumen pendukung tambahan; dalam hal terjadi ketidaksinkronan antara data dalam SKA tersebut dengan data dokumen pendukung, PFPD perlu melakukan retroactive check; dalam hal arsip database rejection dan retroactive check; staf arsip belum melakukan secara terstruktur. Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut, maka disampaikan saran kepada KPU menyusun database rejection atau retroactive check secara terstruktur sehingga mudah untuk dilakukan analisis, kemudian kepada PFPD agar melakukan analisis bisnis menurut Alexandra (2013) dan prosedur penelitian SKA sesuai panduan WCO terutama terhadap SKA dengan skema third party invoicing, dan kepada Direktorat KIAL agar mengkompilasi kasus-kasus SKA third party dari KPU maupun Kantor Bea Cukai lainnya sebagai referensi dan dibahas dalam pertemuan ACFTA.
Pengaruh Faktor Demografi terhadap Status Merokok Remaja sebagai Dampak Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sukmono, Renny
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.779 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i2.435

Abstract

ABSTRAK The number of smokers in Indonesia is increasing year by year. Along with the increase in the number of smokers, the proportion of teenage novice smokers is also increasing. The number of teenage smokers in Indonesia is still very large and dominated by boys. There are many factors behind why teenagers smoke. In this study, demographic factors including gender, parents 'smoking status, parents' economic status, education of parents and adolescent areas living (divided into two, namely DBHCHT recipient areas and not CHT DBH recipients) are used. Profit sharing from tobacco products (DBH CHT) is funds allocated to finance certain activities related to goods that have characteristics which consumption needs to be controlled and monitored and has negative impacts on the community. The data used in this study are secondary data sourced from the 2013 Indonesian Basic Health Research survey conducted by the Ministry of Health. Observations were made on 86.810 boys and 79.745 girls. The analytical method used is logistic regression analysis. Based on the results of the analysis it was found that teenagers smoking learn from what they see in the environment in which they are located. If there is one parent who smokes, the teenagers tends to smoke too. This tendency is even greater if both parents smoke. Likewise, with areas with more "tobacco" activities, it will tend to make teenagers  become smokers.                            Jumlah perokok di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan peningkatan jumlah perokok, proporsi perokok pemula yang berusia remaja juga semakin meningkat. Jumlah perokok remaja di Indonesia masih sangat banyak dan masih didominasi oleh remaja laki-laki. Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa remaja merokok. Pada penelitian ini digunakan faktor demografi antara lain jenis kelamin, status merokok orang tua, status ekonomi orang tua, pendidikan orang tua dan daerah remaja tinggal (dibedakan menjadi dua yaitu daerah penerima DBHCHT dan bukan penerima DBH CHT). Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) merupakan dana yang dialokasi untuk membiayai kegiatan tertentu  yang berkaitan dengan barang  yang memiliki sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi serta memberikan dampak negatif bagi masyarakat.   Data yang digunakan pada penelitian ini adalah  data sekunder yang bersumber dari survei Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2013 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Observasi dilakukan terhadap 86.810 remaja laki-laki dan 79.745 remaja perempuan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa remaja yang merokok belajar dari apa yang dilihatnya di lingkungan dimana dia berada. Jika ada salah satu orang tua yang merokok, kecenderungan anak remaja juga akan ikut merokok. Kecenderungan ini lebih besar lagi jika kedua orang tuanya merokok. Demikian juga dengan daerah dengan aktivitas “tembakau” yang lebih banyak, akan cenderung membuat anak remaja menjadi perokok.
MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI PEMERIKSAAN JOINT AUDIT DJP DAN DJBC Nugrahanto, Arif; Muchtar, Masruri
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.278 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i2.558

Abstract

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya dengan melakukan sinergi melalui joint audit. Joint auditdiharapkan bukan hanya optimalisasi penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai, namun peningkatan kepatuhan perpajakan dan kepabeanan dan cukai.  Berdasarkan literatur review dan wawancara dengan tim joint audit, antara pemeriksaan pajak dan audit bea dan cukai masing-masing memiliki kesamaan karakteristik yang dapat saling memperkuat dan juga terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat didayagunakan agar saling mengisi dan melengkapi. Adanya kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan overstate biaya dapat dengan mudah dideteksi sebagai temuan audit bagi auditor bea dan cukai, melalui skema joint audit. Sebaliknya adanya laporan importasi yang cenderung kecil dari hasil audit bea dan cukai dapat digunakan untuk melakukan koreksi harga pokok produksi dalam pemeriksaan pajak. Adanya fasilitas langsung yang diberikan oleh DJBC, berupa penangguhan pembayaran bea masuk, membuat Wajib Pajak cenderung lebih kooperatif terhadap auditor bea dan cukai. Pemeriksa pajak dapat memaksimalkan situasi tersebut dengan mengoptimalkan akses data dalam melaksanakan joint audit. Lebih lanjut, Pemeriksaan pajak yang cenderung meluas dan tidak-mendalam dapat di-support dengan audit bea dan cukai yang dalam dan tajam. Dengan sinergi ini, skema join audit dapat menutup keterbatasan pemeriksaan atau audit, melengkapi temuan sehingga pemeriksaan pajak maupun audit bea dan cukai menjadi jauh lebih komprehensif dan tajam
Tinjauan atas Sistem Kerja dan Infrastruktur Nilai Pabean di DJBC Menggunakan WCO Diagnostic Tool Riesfandiari, Indri
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.156 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v3i2.565

Abstract

Jumlah kekalahan DJBC di tingkat banding atas penetapan nilai pabean yang mencapai lebih dari 50% merupakan indikasi kebutuhan perbaikan dalam sistem pengawasan nilai pabean. Prinsip dari pengawasan nilai pabean adalah objektif, seragam, adil, netral dan transparan. Prinsip ini sebagai dasar untuk mendorong kepatuhan sukarela dan menjamin pengumpulan penerimaan dengan efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kesesuaian sistem kerja dan infrastruktur nilai pabean di DJBC dengan panduan yang diberikan World Customs Organization (WCO), dan merekomendasikan perbaikan. WCO Diagnostic Tools on Tariff Classification, Valuation and Origin Work digunakan untuk meninjau enam area yaitu: dasar hukum, infrastruktur, sistem pengawasan, manajemen risiko, fasilitasi perdagangan, dan unsur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan 87% kriteria sistem kerja dan infrastruktur nilai pabean yang baik telah dimiliki DJBC. Adapun hal-hal yang memerlukan perbaikan adalah: penerapan Article 16 dari WTO Valuation Agreement; mekanisme keberatan atas rulings/advice; prosedur konsultasi formal antara unit teknis dengan unit pusat (Subdirektorat Nilai Pabean); kebijakan pertukaran informasi dengan administrasi kepabeanan negara lain; dan ketersediaan informasi keputusan rulings/advice untuk umum.
EVALUASI IMPLEMENTASI SERVICE DESK PADA DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI MENGGUNAKAN ITIL V3 Utomo, Nurul Budi; Syamsuddin, Muhammad Anshar
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.129 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v4i2.766

Abstract

ABSTRACTThe Service Desk at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) is managed by the Echelon II Unit, namely the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). The implementation of the Service Desk function that has been carried out by DGCE currently has a problem that is, there is still the completion of an incident ticket that exceeds the time of the Service Level Agreement (SLA). This study conducted an assessment of the DJBC Service Desk with qualitative methods using ITIL Service Support Self-Assessment Service Desk in the form of a questionnaire, The implication of the research is whether it can be known whether the implementation of the service desk is in accordance with best practice and organizational policy or not. The limitation of this study is that there is no assessment of the incident, problem, change, and release management. The questionnaire will be submitted to the manager of the Service Desk at the DCEI, which is the Information Technology Services Management section, then observations are made to look for supporting evidence for the answers. The results of the analysis of this study are of 9 levels of assessment, 7 levels can be passed while the other 2 levels cannot be passed, for this reason, the authors provide recommendations that can be used to improve the DGCE Service Desk.Keywords: Service Desk; ITIL; DGCEABSTRAKService Desk pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di kelola oleh Unit Eselon II yaitu, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki masalah yaitu, masih adanya penyelesaian tiket insiden yang melampaui waktu Service Level Agreement (SLA). Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan metode kualitatif dengan menggunakan ITIL Service Support Self-Assessment Service Desk yang berbentuk kuesioner, implikasi dari penelitian adalah dapat diketahui apakah implementasi service desk sudah sesuai dengan best practice dan kebijakan organisasi atau belum. Batasan dari penelitian ini adalah tidak dilakukannya penilaian pada incident, problem, change dan release management. Kuesioner akan diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu bagian Manajemen Layanan Teknologi Informasi, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah dari 9 level penilaian, 7 level dapat dilewati sedangkan 2 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.Kata Kunci: Service Desk, ITIL, DJBC
MENEROPONG DAMPAK REGULASI TATALAKSANA PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI Safari, Agung Tri
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpbc.v4i1.569

Abstract

ABSTRACT:Since the enactment of the Director-General of Customs and Excise Regulation Number P-53 / BC / 2010 concerning Procedures for Customs and Excise Controlling, a new chapter of customs and excise controlling has begun, as one of the implementations of the Ministry of Finance's Bureaucratic Reform related to improving systems and procedures at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). The purpose of this research is to find out and analyze the impact of regulation on Procedures for customs and excise controlling on the implementation of work in the controlling division. The research method used is a qualitative approach. The research conducted is classified as exploratory and descriptive research because the problem under study is a problem that has never been explored before, while the target of the research is limited. The results of the study are based on the perception of the resource persons in the regulation of Customs and Excise Control Procedures have had a high impact on systematic, synergic, and comprehensive and are based on their main tasks and functions. However, revision still needs to be made in order to develop and improve the management of the supervision so that it can have the desired impact. Research on the impact of the management of this supervision has never been done before even though it has been national coverage but the number of interviewees is still limited (184 people) so it needs further research.Keywords: procedures, controlling, customs, excise ABSTRAK:Sejak diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan dan Cukai, dimulailah babak baru pengawasan kepabeanan dan cukai, sebagai salah satu implementasi Reformasi Birokrasi Kemenkeu terkait penyempurnaan sistem dan prosedur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak regulasi Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan dan Cukai terhadap pelaksanaan pekerjaan di unit kerja pengawasan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan tergolong penelitian eksplorasi dan deskriptif karena masalah yang diteliti adalah permasalahan yang belum pernah dijajaki sebelumnya, sedangkan sasaran penelitiannya terbatas. Hasil penelitian adalah berdasarkan persepsi narasumber regulasi Tatalaksana Pengawasan Kepabeanan dan Cukai telah memberikan dampak sistematis, sinergis dan komprehensif serta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang tinggi. Namun demikian masih perlu perbaikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan atas tatalaksana pengawasan tersebut agar dapat lebih memberikan dampak sesuai yang diharapkan. Penelitian atas dampak tatalaksana pengawasan ini belum pernah dilakukan sebelumnya walaupun sudah secara nasional namun jumlah narasumbernya masih terbatas (184 orang) sehingga perlu penelitian berikutnya.Kata Kunci: tatalaksana, pengawasan, kepabeanan, cukai
IMPLEMENTASI KONSEP LEAN MANAGEMENT PADA SISTEM ARSIP KPPBC TANGERANG Wahyudi, Imam Tri
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.634 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v4i1.767

Abstract

ABSTRACT:The Tangerang Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC Tangerang) has initiated the implementation of the lean management concept as an effort to improve several business processes, including the archive business process. Before this implementation, they held a lean management training from an external consultant at KPPBC Tangerang in 2018. This study analyzes how to implement lean government in the archive business process of KPPBC Tangerang and how its impact. This research methodology uses a qualitative approach, based on a case study research. The results of the study concluded that lean management is effectively applied to business processes in the supporting unit, the archive business process.Keywords: Customs, Lean Management, 5S, Value Stream Mapping, Form A3ABSTRAK:Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tangerang (KPPBC Tangerang) telah melakukan inisitif penerapan konsep lean management sebagai upaya penyempurnaan pada beberapa proses bisnis. Upaya tersebut dimulai dengan adanya pelatihan lean management dari konsultan eksternal di KPPBC pada tahun 2018, kemudian dilanjutkan dengan tim implementasi lean management untuk beberapa proses bisnis, diantara pada proses bisnis arsip.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis bagaimana implementasi lean government di KPPBC Tangerarang dan bagaimana dampaknya setelah diterapkan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian studi kasusHasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan lean management berhasil diterapkan pada bisnis proses di unit pendukung sesuai rencana dan memberikan hasil sesuai target yang direncanakan.Kata Kunci: Bea Cukai, Lean Management, 5S, Value Stream Mapping, Form A3  
UJI BEDA PREFERENSI BELANJA IMPOR BARANG KIRIMAN ATAS PERUBAHAN BATAS PEMBEBASAN BEA MASUK Yusuf, Himawan
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.112 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v4i1.748

Abstract

ABSTRACT: Modification of threshold exemption from import duties was tested whether changing consumer preferences in shopping from abroad. This study uses a paired test with the initial hypothesis that there is no difference in the daily average value of imports before and after the policy is applied. The research data is only from the Customs offices which have services for shipment items (32 offices) on October 1, 2019, to March 2, 2020. Descriptive statistical results show that the average was USD135,065, then dropped to USD127,430. Based on the results, both the Paired Sample T Test and The Wilcoxon Signed Rank Test obtained a p-value of 0,000, meaning that the initial hypothesis was rejected. The adoption of this policy has changed the preferences of consumers shopping from abroad. The Government's aim to reduce the trade balance deficit and protect domestic businesses appears to be successful, however, if there are no substitute goods available in the country, the import will only move from importing consignment goods to general imports. The novelty is the variable of import duty on shopping preferences is not widely used. The limitation of this study only measures changes in spending preferences, do not in state revenue.Keywords: shopping preference, consignment, tax exemption, difference test ABSTRAK:Perubahan kebijakan batas pembebasan terhadap bea masuk dan pajak atas impor barang kiriman diuji apakah merubah preferensi konsumen dalam berbelanja barang yang dikirim langsung dari luar negeri melalui mekanisme impor barang kiriman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui uji berpasangan dengan hipotesis awal tidak adanya perbedaan nilai rerata impor harian baik sebelum maupun setelah kebijakan berlaku. Data penelitian hanya kantor-kantor Bea Cukai yang memiliki pelayanan atas barang kiriman (32 kantor) pada 1 Oktober 2019 sampai dengan 2 Maret 2020. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rerata harian impor sebelum kebijakan tersebut berlaku sebesar USD135.065, kemudian turun menjadi USD127.430. Berdasarkan pengujian, baik pada Paired Sampel T Test maupun pada Wilcoxon Signed Rank Test diperoleh nilai p sebesar 0.000 (hipotesis awal ditolak). Hal ini berarti penerapan kebijakan tersebut telah merubah preferensi belanja dari luar negeri melalui impor barang kiriman. Tujuan Pemerintah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan melindungi usaha dalam negeri tampaknya berhasil, namun apabila belum tersedia barang subtitusi di dalam negeri, importasi tersebut hanya akan berpindah dari impor barang kiriman menjadi impor umum. Keterbaruan pada penelitian ini adalah variabel bea masuk pada preferensi belanja belum banyak digunakan. Keterbatasan penelitian ini hanya mengukur perubahan preferensi belanja, tidak mengukur perubahan penerimaan negara.Kata Kunci: preferensi belanja, impor barang kiriman, pembebasan pajak, uji beda
NARRATIVE POLICY ANALYSIS : TRADE OFF PELAYANAN DAN PENGAWASAN DI ERA POST BORDER Apriansyah, Tofa; Purwadianto, Agus; Hanita, Margaretha
JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.458 KB) | DOI: 10.31092/jpbc.v4i1.769

Abstract

ABSTRACT:The XV Economic Policy Package has created a gap between control tasks and ease of doing business. This study aims to determine the narrative differences in the implementation of The XV Economic Policy Package, especially in simplifying the import trade system and analyzing strategic changes in the business process of Drug and Food Control. The Narrative Policy Analysis (NPA) is used in this study to analyze at the meso (group/organization) level using interviews with Indonesian-FDA and DGCE Officers. The study is focusing on the narrative of the President of the Republic of Indonesia and the response of the Indonesian-FDA and DGCE Officers who play roles in implementing the controls. Metanaration that appears as a solution analysis is "an effort to reduce dwelling time and logistic costs carried out by trade-off services that favor business actors while still taking into account aspects of the public health/safety protection as well as local business competitiveness". The effectiveness of policy implementation can be accomplished by striving measurable trade-off which is always maintaining service and supervision in balance; revitalizing implementation of single risk management integration; accelerating draft of derivative regulations; optimizing the functions of intelligence; performing joint training and sharing knowledge on a regular and leveled basis.Keywords: Narrative Policy Analysis, Indonesian-FDA, DGCE, dwelling time, logistic cost ABSTRAK:Paket Kebijakan Ekonomi XV telah memunculkan kesenjangan antara tugas pengawasan dan kemudahan melakukan usaha. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan narasi yang terjadi dalam implementasi Paket Kebijakan Ekonomi XV khususnya dalam penyederhanaan tata niaga impor, dan menganalisa perubahan stategis dalam bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan. Narative Policy Analysis (NPA) pada kajian ini digunakan untuk menganalisa pada level meso (kelompok/organisasi) dengan wawancara pada Petugas BPOM dan DJBC. Fokus kajian adalah pada narasi Presiden Republik Indonesia serta respon Petugas BPOM dan DJBC yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan. Metanarasi yang muncul sebagai analisa solusi yakni “upaya untuk mengurangi dwelling time dan logistic cost dilakukan dengan trade off pelayanan yang berpihak pada pelaku usaha sekaligus tetap memperhitungkan aspek proteksi kesehatan/keamanan masyarakat serta daya saing usaha lokal”. Efektifitas implementasi kebijakan dapat diwujudkan dengan mengupayakan trade-off terukur untuk selalu menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan; revitalisasi penerapan integrasi single risk management; mempercepat penyusunan peraturan turunan; optimalisasi fungsi intelijen; melakukan joint training dan sharing knowledge secara berkala dan berjenjang.Kata Kunci: Narrative Policy Analysis, BPOM, DJBC, dwelling time, logistic cost 

Page 4 of 11 | Total Record : 105