Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)
Perpajakan, termasuk: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, KUP, Bea Meterai, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Sengketa dan Pengadilan Pajak, Akuntansi Pajak, Perencanaan Pajak (Tax Planning), Pemeriksaan, Pemeriksaan Buper dan Penyidikan Pajak, Perpajakan Internasional, PBB, Pajak Karbon, Pajak Perdagangan Internasional, Bea dan Cukai, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Perpajakan lainnya
Articles
168 Documents
<![CDATA[MENAKAR ULANG SPESIALITAS HUKUM PAJAK DALAM LAPANGAN HUKUM DI INDONESIA: Tinjauan atas Penerapan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Pajak ]]>
<![CDATA[Imam Muhasan]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i1.172
<![CDATA[ABSTRAKSebagai bagian dari Hukum Tata Usaha Negara dalam genus Hukum Publik, Hukum Pajak memiliki kekhususan dibanding Hukum Tata Usaha Negara itu sendiri maupun bidang hukum lainnya dalam lapangan hukum di Indonesia. Keputusan (beschikking) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Pejabatnya bukanlah termasuk obyek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan badan peradilan lainnya, melainkan Pengadilan Pajak. Pada kenyataannya, kekhususan atau spesialitas dari Hukum Pajak tersebut seolah menjadi ‘hilang’ ketika harus berhadapan dengan bidang hukum lain yang juga bersifat khusus. Hakim pada pengadilan lain tersebut seringkali memutuskan untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan pada pokok perkara, dengan menolak eksepsi yang diajukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana spesialitas Hukum Pajak dalam lapangan hukum di Indonesia dapat dipertahankan, terutama ketika berhadapan dengan ketentuan atau norma hukum lain yang juga bersifat khusus (spesialis). Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), disamping pendekatan konseptual (conceptual approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa spesialitas Hukum Pajak, dalam hal ini terkait kompetensi absolut Pengadilan Pajak, tetap dapat dipertahankan (enforceable) melalui penerapan asas lex specialis sistematis dan lex consumens derogate legi consumptae yang merupakan derivat dari asas lex specialis derogate legi generali.]]>
<![CDATA[THE ADJUSTMENT OF NON-TAXABLE INCOME IN INDONESIA: ECONOMIC AND POLITICAL FEASIBILITY ]]>
<![CDATA[Nur Arif Nugraha]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i2.173
<![CDATA[ABSTRAK Indonesian government has an extensive experience in the adjustment of non-taxable income. Indonesian government decision to adjust non-taxable income has several impacts for Indonesian citizen. The adjustment is to increase an amount of non-taxable income. The most current policy of non-taxable income adjustment is effective from 1 January 2016. Therefore, there are some positive impacts and negative impacts. In one hand, an increase of non-taxable income has an impact to increase the purchasing power of people. On the other hand, this policy has an effect on income tax revenue for the country. This paper will focus on an increase of non-taxable income from the economic feasibility point of view. The first part will explain the policy problem within the implementation. The second part will elaborate an increase of non-taxable income from the economic feasibility point of view. The final part will give a recommendation for Indonesian government about the policy implementation.]]>
<![CDATA[APAKAH KETENTUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS REVALUASI ASET TETAP SEJALAN DENGAN KONVERGENSI IFRS? ]]>
<![CDATA[Emik Suyani]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i1.174
<![CDATA[ABSTRAK Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis selisih lebih revaluasi aset tetap berdasarkan konsep penghasilan menurut akuntansi dan pajak serta pengenaan pajak penghasilan atas selisih lebih revaluasi aset tetap tersebut dikaitkan dengan prinsip penghasilan dan komitmen untuk melakukan konvergensi IFRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi akuntansi, selisih lebih revaluasi aset tetap merupakan penghasilan yang berupa keuntungan yang belum direalisasi. Sedangkan dari sisi pajak, selisih lebih revaluasi bukan penghasilan karena belum direalisasi (tidak ada transaksi eksternal). Peraturan perpajakan mengenai pengenaan pajak atas selisih lebih revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan yang berlaku saat ini perlu dikaji ulang karena tidak sesuai dengan prinsip penghasilan serta tidak selaras dengan komitmen Indonesia untuk melakukan konvergensi IFRS.]]>
<![CDATA[AGRESIVITAS PAJAK DAN MATURITAS UTANG ]]>
<![CDATA[Lestari Kurniawati]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i1.176
<![CDATA[ABSTRAKDalam enam tahun terakhir penerimaan negara dari sector pajak tidak tercapai. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu bentuk ketidakpatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan pelaporan pajak agresif untuk menghindari pajak. Dalam dunia bisnis pelaporan pajak agresif mengindikasikan adanya resiko/kepercayaan yang rendah. Tingkat kepercayaan yang rendah umumnya berpengaruh terhadap kegiatan financing perusahaan salah satunya utang. Kreditur akan cenderung memberikan utang jangka pendek sebagai bentuk pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pelaporan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan maturitas utang jangka pendek dengan pelaporan pajak agresif. Penelitian dilakukan dengan menguji hipotesis pelaporan pajak agresif berpengaruh terhadap utang jangka pendek. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data panel dengan jumlah observasi 110. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara maturitas utang jangka pendek dan pelaporan pajak agresif. Semakin tinggi perusahaan melakukan pelaporan pajak agresif maka semakin tinggi pula jumlah utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai red flag oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi ketidakpatuhan wajib pajak.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAMPAK TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN PRODUKSI TEMBAKAU DOMESTIK ]]>
<![CDATA[Doni Triono]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i1.177
<![CDATA[The government implements fiscal policy with rising excise almost every year. Increasing in excise tariffs can affect in economic growth, especially state revenues and tobacco production. Considering the magnitude of the impact, this study would like to review the implementation of the excise tax policy and its relation to state revenue, the number of cigarette factories and the production of tobacco products. Results of the study found that fiscal policy with rising excise tariffs on tobacco products give a positive influence on state revenues. The evidence from the increase in excise revenue every year despite the challenges facing the government. But on the other hand, it has a negative impact on the number of cigarette factories and tobacco products. The number of tobacco products has declined due to the implementation of the policy. The same thing happened to the production of tobacco products that experienced negative growth. Thus the implementation of fiscal policy with rising excise tariff is in line with the purpose of imposition of excise tariffs, namely reducing the consumption and circulation of taxable goods, and increase state revenues. Pemerintah menerapkan kebijakan fiscal dengan menaikkan cukai hampir setiap tahun. Adanya kenaikan tarif cukai tersebut, memberikan dampak terhadap terhadap perekonomian khususnya penerimaan negara dan produksi tembakau. Melihat besarnya dampak tersebut maka penelitian ini ingin meninjau pelaksanaan kebijakan kenaikan tarif cukai sehubungan dengan penerimaan negara, jumlah pabrik rokok dan produksi hasil tembakau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan kausal kenaikan tarif cukai terhadap penerimaan negara dan produksi tembakau domestik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilaksanakan pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara. Hal ini terbukti dari meningkatnya penerimaan cukai setiap tahunnya meskipun terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah. Namun pada sisi lain memberikan dampak negatif terhadap jumlah pabrik rokok, dan produksi hasil tembakau. Jumlah pabrik hasil tembakau mengalami penurunan karena adanya pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada produksi hasil tembakau yang mengalami pertumbuhan negatif. Dengan demikian implementasi kebijakan kenaikan tarif cukai sesuai dengan tujuan pengenaan tarif cukai, yaitu mengurangi konsumsi dan peredaran barang kena cukai, serta meningkatkan penerimaan negara. ]]>
<![CDATA[INSTRUMEN PEMBIAYAAN DEFISIT DALAM MENDUKUNG PENERIMAAN PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[Nugroho Yonimurwanto]]>;
<![CDATA[Raditya Hendra Pratama]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i2.189
<![CDATA[Instrumen pembiayaan defisit yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan pinjaman, penerbitan obligasi negara atau disebut juga dengan Surat Utang Negara (SUN), dan telah diterbitkan pula satu instrumen yang merupakan bentuk lain dari surat utang tetapi dengan basis Syariat Islam bernama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dikenal juga dengan nama Sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana instrumen-instrumen tersebut dengan karakteristiknya yang berbeda-beda dapat digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan sebagai akibat kekurangan penerimaan pajak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REKONSILIASI TRANSAKSI PADA MODUL PENERIMAAN NEGARA GENERASI KEDUA ]]>
<![CDATA[santorry santorry]]>;
<![CDATA[Joko Sumantri]]>;
<![CDATA[Vika Dawin Ni’ma]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i2.190
<![CDATA[Rekonsiliasi transaksi melalui portal rekonsiliasi menghasilkan 4 jenis kriteria data, yaitu match, CA Only, SA Only, dan failed. Match menunjukkan bahwa data transaksi penerimaan negara yang telah disampaikan oleh bank/pos persepsi sesuai dengan data yang tercatat pada sistem settlement. CA Only menunjukkan bahwa penerimaan negara yang catatan transaksi dan uangnya berada di Bank/Pos Persepsi. SA Only menunjukkan bahwa transaksi penerimaan negara yang tercatat pada Sistem Settlement, namun tidak terdapat pada data penerimaan negara yang telah disampaikan oleh bank/pos persepsi. Failed menunjukkan bahwa terdapat data transaksi yang disampaikan oleh bank/pos persepsi tidak valid. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rekonsiliasi transaksi periode tahun 2015 s.d triwulan 1 tahun 2017 menunjukkan data settled lebih besar dari data unsettled. Data settled meliputi data match, sedangkan data unsettled meliputi data CA Only, SA Only, dan failed. Jumlah data unsettled terbesar adalah SA Only, sedangkan jumlah data unsettled terkecil adalah failed.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PAJAK ATAS YAYASAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[A Ragil Kuncoro]]>;
<![CDATA[Aditya Deka Yoga Pratama]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i2.191
<![CDATA[Tingginya alokasi anggaran pemerintah untuk pendidikan menarik sektor swasta untuk turut menggeluti bisnis di bidang pendidikan ini, tidak terkecuali yayasan. Tercatat data dari pemerintah provinsi DKI Jakarta saja terdapat 47 yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dari total 380 yayasan pendidikan yang terdaftar. Semakin banyak pelaku bisnis di sektor pendidikan membuka peluang potensi pajak yang semakin besar. Penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penggalian potensi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya celah-celah penghindaran pajak yang dimanfaatkan oleh yayasan. Temuan ini sekaligus menunjukkan peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan optimalisasi pajak atas yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.]]>
<![CDATA[PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI ENVIRONMENTAL TAX ]]>
<![CDATA[Lestari Kurniawati]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i2.192
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penyajian hasil penelitian ini dilakukan dengan eksploratif deskriptif. Metode eksploartif deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas implementasi kebijakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Indonesia. PBBKB merupakan salah satu pajak daerah yang ditetapkan melalui Undang-Udang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tarif PBBKB pertama kali ditetapkan sebesar 5%. Tarif PBBKB ini mengalami perubahan menjadi paling tinggi sebesar 10% dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun demikian Pemerintah lalu menurunkan tarif PBBKB menjadi 5% flat untuk semua daerah melalui Perpres Nomor 36 Tahun 2011. Peraturan ini selain menghilangkan potensi penerimaan Pemerintah Daerah dari PBBKB juga bertentangan dengan tujuan PBBKB sebagai regulator untuk membatasi jumlah konsumsi bahan bakar minyak. Kebijakan Pemerintah untuk menghapus subsidi Premium dan memberikan subsidi tetap bagi solar merupakan momentum tepat bagi Pemerintah untuk mengembalikan PBBKB sebagai regulator konsumsi bahan bakar minyak. PBBKB sebagai regulator konsumsi bahan bakar minyak akan dapat terwujud jika terdapat peran Pemerintah Pusat terutama untuk menetapkan perubahan tarif PBBKB. Perubahan tarif PBBKB diharapkan dapat memnuhi konsep Pigouvian framework, dimana penerimaan Pemerintah Daerah dari PBBKB sepadan dengan biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk mengatasi dampak negative konsumsi bahan bakar minyak. Kebijakan penetapan tarif PBBKB ini juga seharusnya diikuti dengan kebijakan earmarking dari Pemerintah Daerah agar konsep PBBKB sebagai environmental tax dapat terpenuhi.]]>
<![CDATA[Does Customs Facilitation Programs help enchance Regional Economic Growth ? ]]>
<![CDATA[Mohammad Fachrudin]]>;
<![CDATA[Ario Seno Nugroho]]>;
<![CDATA[Fardhani Hamiputri Akhzan]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i2.193
<![CDATA[To date, measuring the effect of customs facilitation and fiscal decentralization are seen as essential to assist regional government. This activities are important in order to direct the regional economic growth policy. The customs facilitation is important because this policy could reduce the tax rate in trade activities. While the fiscal descentralization gives the local governments higher authrority to manage their funds. The local government s need an assurance, regarding the relationship between the utilization of customs facilitation and the fiscal descentralization to their regional economic growth, in order to optimize the benefit of this instrument. This research describes the relationship between Customs facilitation, namely Free of import duty and import taxes, fiscal decentralization, namely own-source revenue and general allocation grant, to the regional economic growth in West Java. The panel data from 2012 to 2015 and regression analysis are used in this paper. The result implies that the customs facilitation, in the form of cooperation with Indonesia Investment Coordinating Board import taxes, has a positive and significant impact on regional economic growth.]]>
