Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)
Perpajakan, termasuk: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, KUP, Bea Meterai, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Sengketa dan Pengadilan Pajak, Akuntansi Pajak, Perencanaan Pajak (Tax Planning), Pemeriksaan, Pemeriksaan Buper dan Penyidikan Pajak, Perpajakan Internasional, PBB, Pajak Karbon, Pajak Perdagangan Internasional, Bea dan Cukai, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Perpajakan lainnya
Articles
168 Documents
<![CDATA[Studi Eksploratif Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya ]]>
<![CDATA[Farid Al-Firdaus]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i2.194
<![CDATA[Upaya penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (FP TBTS) atau faktur pajak fiktif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pembentukan Satuan Tugas Penanganan FP TBTS pada tahun 2014 dan 2015 belum dapat mencegah terjadinya kembali kasus tersebut pada tahun 2016. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menelaah penyebab berulangnya kasus tersebut dan strategi penanganan idealnya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dalam metode kualitatif, peneliti memfokuskan unit analisis pada Direktorat Penegakan Hukum dan Direktorat Intelijen Perpajakan. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan melakukan analisis dengan model Miles and Huberman. Adapun hasil penelitian yang didapat terdiri dari gambaran umum kasus dan penanganan, penyebab kasus berulang, dan strategi penanganan ideal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti mendapatkan simpulan bahwa penyebab berulangnya kasus adalah kesempatan pelaku seperti pihak penerbit faktur pajak fiktif dan pihak perantara, serta proses bisnis pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sebagai strategi penanganan ideal, diperlukan pembaharuan sistem informasi dan perubahan mekanisme PPN.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR END USER COMPUTING SATISFACTION TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA: STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Anggraeni Purfita Sari]]>;
<![CDATA[Muhammad Anshar Syamsuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v1i2.196
<![CDATA[Aplikasi Phinisi merupakan sistem informasi manajemen perpajakan yang digunakan untuk memantau administrasi surat masuk dan keluar antar seksi dalam satu kantor, mempermudah monitoring penerimaan pajak, serta membantu Account Representative (AR) dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Sebagai salah satu sistem informasi yang bersifat voluntary use, kesuksesan sistem ini sangat tergantung pada kepuasan pengguna melalui evaluasi sistem yang terukur. Evaluasi semacam ini juga akan berguna bagi perbaikan sistem ke depannya. Dalam penelitian ini kepuasan pengguna aplikasi di KPP Madya Balikpapan akan diukur dengan menggunakan model End User Computing Satisfaction (EUCS) yang terdiri dari lima faktor yaitu faktor isi, bentuk, keakuratan, kemudahan serta ketepatan waktu melalui metode kuantitatif deskriptif. Kuesioner disebarkan kepada pengguna aplikasi di lingkungan KPP Madya Balikpapan kemudian diolah menggunakan aplikasi Ms. Excel dan SmartPLS 3. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa masing-masing variabel yaitu variabel isi, bentuk, keakuratan, kemudahan serta ketepatan waktu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna akhir aplikasi. ]]>
<![CDATA[THE IMPACT OF THE 2009 INDONESIA’S DIVIDEND TAX CUT ON DIVIDEND PAYMENT ]]>
<![CDATA[I Wayan Agus Eka]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 2 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara IV ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i2.228
<![CDATA[On January 1, 2009 the effective tax rate for individual-recipient dividend fell significantly from 35% to 10%. This paper investigated the impact of the dividend tax cut policy on dividend payment in three aspects i.e. extensive margin, intensive margin and dividend per share amount, an adoption from Chetty and Saez (2004) approach. I used publicly available data provided by The Indonesian Stock Exchange and The Indonesian Central Securities Depository. I found that one year after the tax cut policy, the fraction of the firms paying dividend increase and reach its peak in 2011. From intensive margin approach, the percentage of firms that increase their dividend per share amount also increase one year after the policy. Using regression analysis, this paper also found that the tax cut policy increased the dividend per share amount by 35.03. This study, to my knowledge, provides the first empirical evidence of the effect of dividend tax cut policy and concludes that the policy has positive impact on dividend payment in term of fraction of firms paying dividend, fraction of firms increasing their dividend and the nominal amount of the dividend per share.]]>
<![CDATA[DEFICIENCY PRINSIP KEADILAN DALAM IMPLEMENTASI E-TAX KOTA MALANG BERDASARKAN PRINSIP KEBIJAKAN PAJAK YANG BAIK ]]>
<![CDATA[Damas Dwi Anggoro]]>;
<![CDATA[Yudha Alief Aprilian]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 3 No 1 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v3i1.229
<![CDATA[Self assessment system menuntut peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. salah satu sarananya adalah melalui penerapan e-tax di kota Malang. E-tax merupakan sistem pajak online yang bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran pajak dengan menghubungkan segala transaksi dari customer dengan server. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penerapan e-tax di kota Malang dengan berdasarkan sepuluh prinsip kebijakan pajak yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (data sekunder). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum telah memenuhi prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu mengedepankan asas penerimaan dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dari segi prinsip keadilan belum dapat dikatakan memenuhi karena belum optimalnya pendataan wajib pajak di beberapa sektor pajak.]]>
<![CDATA[THEORY OF CONSTRAINT ATAS LAYANAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ]]>
<![CDATA[Larasati Larasati]]>;
<![CDATA[Ali Tafriji Biswan]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 2 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara IV ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i2.273
<![CDATA[Taxpayer Identification Number (NPWP) service is one of the primary service target and performance measurement indicators of Pratama Tax Office (KPP) in Directorate General of Taxation. Of all NPWP related services, the removal process is the most complex to be met in terms of quantity, timeliness, and service quality. The optimization of resource management of NPWP removal services can be done by applying the concept of Theory of Constraint (TOC). The application of TOC to KPP Pratama Ketapang Kanwil DJP West Kalimantan is overcoming obstacles and gives results in the form of performance improvement, achievement of performance targets, and encourage wider application to other offices within the Directorate General of Taxation.Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu sasaran layanan prima dan indikator pengukuran kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dari seluruh layanan terkait NPWP, proses penghapusan adalah yang paling kompleks dipenuhi dari sisi kuantitas, ketepatan waktu, dan kualitas layanan. Optimalisasi pengelolaan sumber daya layanan penghapusan NPWP tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep Theory of Constraint (TOC). Penerapan TOC pada KPP Pratama Ketapang Kanwil DJP Kalimantan Barat ini mengatasi kendala dan memberikan hasil berupa peningkatan performa, pencapaian sasaran kinerja, dan mendorong penerapan lebih luas pada kantor lain di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.]]>
<![CDATA[DIFERENSIASI TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Adhipradana Prabu Swasito]]>;
<![CDATA[Aang Aribawa]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.507
<![CDATA[Property tax rate differentiation has been widely used in many countries. Indonesia used a single tax rate for Land and Building Tax for Plantation, Forestry, Mining and Other Sectors (PBB P3L). This research adopts a Simple Additive Weighting Method to discuss property tax rate differentiation in Indonesia. We found that property tax rate differentiation can be formulated using particular criteria such as rate of return, industries importance, and environmental impact. Diferensiasi tarif pajak properti berdasarkan jenis atau tujuan penggunaan properti sudah dilakukan di berbagai negara. Di Indonesia, berlaku tarif tunggal untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Sektor Lainnya (PBB P3L). Tarif tersebut berlaku untuk setiap jenis properti yang menjadi objek pajak PBB P3L. Dengan menggunakan simple additive weighting method, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu seperti tingkat pengembalian usaha, tingkat kepentingan industri, dan tingkat dampak lingkungan, dapat dilakukan diferensiasi tarif pajak untuk PBB P3L.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-TAX INVOICE: SEBUAH STUDI KOMPARATIF ]]>
<![CDATA[Dhian Adhetiya Safitra]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.508
<![CDATA[Fakta atas dominasi penerimaan pajak khususnya PPN sebagai sumber penerimaan negara mendorong otoritas pajak di dunia melakukan perbaikan terus menerus. Salah satu milestones perubahan administrasi perpajakan di dunia adalah pengembangan administrasi perpajakan berbasis data elektronik. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah berkembangnya mekanisme penerbitan Faktur Pajak secara elektronik, dikenal dengan e-tax invoice. Korea Selatan serta Chili merupakan negara yang terlebih dahulu mengimplementasikan. Untuk Asia Tenggara, ada Thailand dan Indonesia yang mengimplementasikan walaupun dengan skema yang sedikit berbeda. Penelitian ini membandingkan implementasi e-tax invoice di empat negara tersebut dan menarik kesimpulan bahwa penerapan e-tax invoice di Indonesia menyerupai penerapan e-Tax Inovice di Korea Selatan. Namun, penerapan e-Tax Invoice di Korea Selatan memiliki kanal The Automatic Response System (ARS) call service atau datang ke kantor pajak terdekat untuk menerbitkan Faktur Pajak yang tidak diimplementasikan di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERLUKAH REVERSE TOBIN TAX DI INDONESIA? ]]>
<![CDATA[sulfan sulfan]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.515
<![CDATA[Investasi asing di Indonesia didominasi investasi portofolio dibandingkan foreign direct investment (FDI). Sejak akhir 2017, proporsi investasi portofolio asing lebih dari 70% berbentuk saham dan obligasi dan cenderung berjangka pendek sehingga arus modal keluar bisa tiba-tiba terjadi (sudden reversal). Dampaknya pasar keuangan tergoncang dan nilai tukar mata uang jatuh. Salah satu ide menahan investasi portofolio asing agar betah di Indonesia adalah diterapkannya kebijakan Reserved Tobin Tax(RTT). Berkebalikan dengan Tobin Tax yang memajaki transaksi portofolio, RTT memberikan insentif pajak atas portofolio asing yang bertahan untuk jangka waktu tertentu di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, terdapat kebijakan yang hampir mirip dengan RTT yang telah diterapkan di Indonesia. PPh Ditanggung Pemerintah atas bunga Surat Berharga Negara (SBN) dan pemotongan PPh Final lebih rendah bahkan 0% atas bunga Deposito/Tabungan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kesulitan penentuan besaran insentif pajak, klaster jenis investasi portofolio, pencatatan dan pengawasan holding period, pihak ketiga yang ditunjuk pemerintah, dan pengawasan dari otoritas pajak, mengindikasikan belum saatnya pemerintah mengambil kebijakan RTT.]]>
<![CDATA[PENERAPAN E-AUDIT DALAM PEMERIKSAN PAJAK: STUDI KASUS PADA PT AA TAHUN PAJAK 2016 ]]>
<![CDATA[Febrian Febrian]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.519
<![CDATA[Pesatnya perkembangan teknologi telah membuat wajib pajak ikut menggunakan teknologi Informasi dan komunikasi dalam melakukan pembukuan atau pencatatan nya yang dalam hal ini kita sebut sebagai Sistem Informasi. Ouput dari sistem informasi tersebut didominasi oleh data/informasi dalam format elektronik. Implikasi dari adanya data format elektronik tersebut, maka pemeriksa pajak harus dapat menangani data elektronik tersebut dan menggunakannya sebagai bukti audit dalam pemeriksan pajak. Untuk mendukung penanganan bukti audit elektronik tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan suatu pedoman yang disebut dengan “e-Audit” dalam rangka mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik serta mengolahnya sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pemeriksaan. Dalam tulisan ini, peneliti memaparkan bagaimana penerapan “e-Audit” untuk memperoleh data elektronik dan mengolah data tersebut dan membuatnya menjadi bukti kompeten yang cukup dalam Pemeriksaan Pajak pada PT AA tahun pajak 2016.]]>
<![CDATA[TREN KEPATUHAN PAJAK PENGUSAHA UMKM DI KPP PRATAMA MERAUKE ATAS BERLAKUNYA PENGENAAN PPh FINAL ATAS OMSET ]]>
<![CDATA[Andri Marfiana]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.526
<![CDATA[The purpose of this study is to described how the implementation of PP 46, 2013 which was change by PP23, in compliance of SME’s Taxpayer. The compliancy describe in this study incline to tax revenue. However, the researcher also describe, the compliency in tax report.The result demonstrates that the implementation of PP46/PP23 tend to slightly increase the compliancy of SME’s Taxpayers. The contrbution of tax which paid by SME’s Taxpayer is not significant if compare with all tax ravanue. Eventhough, there is increasing in compliancy, in 2018, there is decreasing of tax revenue paid by SME’s Taxpayer, because in 2018, there was change from PP46 to PP23. In PP23 the tax rate was decrease, from 1% to 0.5%.In this study, it is argued that the implementation of PP46/PP23 has incresing the compliancy of SMEs Taxpayer.]]>
