Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.
Articles
236 Documents
<![CDATA[Penilaian Kompetensi dan Manajemen Talenta dalam Pengembangan Karier ASN ]]>
<![CDATA[Simatupang, Taufik H.]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 3 (2021): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.447-472
<![CDATA[Reformasi birokrasi pemerintahan di bidang Sumber Daya Manusia pada hakikatnya adalah bagaimana melakukan manajemen Aparatur Sipil Negara secara terukur berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Permasalahan yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan pentingnya manajemen talenta, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan manajemen talenta dalam pengembangan karier pegawai selama ini. Metode kajian menggunakan pendekatan kauantitatif dan kualitatif, bersifat deskriptif analisis, bentuk kajian evaluatif dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kemenkumham sampai saat ini belum memanfaatkan hasil penilaian kompetensi dalam pengembangan karier ASN dan belum menggunakan konsep manajemen talenta. Oleh karena itu Kemenkumham perlu segera menerbitkan Permenkumham tentang penggunaan konsep manajemen talenta dalam pengembangan karier ASN di Kemenkumham yang mengakomodir 4 indikator (kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi).]]>
<![CDATA[Strategi Pencegahan Penyelundupan Telepon Seluler di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantul ]]>
<![CDATA[Arrazi, Miftah Fragusti]]>;
<![CDATA[Arisman, Arisman]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 3 (2021): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.373-394
<![CDATA[Digantikannya kunjungan dengan video call pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan bertambahnya keinginan tahanan dan narapidana di Rutan Kelas II B Bantul untuk memiliki alat komunikasi pribadi karena jumlah hunian yang melebihi kapasitas, sedangkan fasilitas teknologi komunikasi yang diberikan terbatas, sehingga hal itu rawan terjadinya penyelundupan telepon seluler. Ancaman dan kelemahan yang ada pada Rutan Kelas II B Bantul memberikan celah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, khususnya penyelundupan telepon seluler. Perlu adanya strategi yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi alternatif dalam menghadapi isu atau permasalahan terkait penanggulangan penyelundupan telepon seluler. Menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai bentuk pengumpulan informasi terkait dengan pokok permasalahan dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) pada matriks Internal Factor Evaluation atau IFE dan Eksternal Factor Evaluation atau EFE yang menguraikan faktor-faktor peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan Rutan Kelas II B Bantul dalam keadaan lemah dan menghadapi tantangan besar atau dilematis, sehingga perlu dilakukan penyusunan strategi alternatif melalui analisis matriks SWOT yang dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana strategi yang dapat digunakan sebagai bentuk usaha pencegahan penyelundupan telepon seluler melalui pengguna Mobile Phone Jammer, dan pemaksimalan peluang serta kekuatan.]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Penegakan Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Apriansyah, Nizar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 3 (2021): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.473-488
<![CDATA[Sistem informasi Manajemen Kepegawaian di Kementerian Hukum dan HAM belum menyediakandata hukuman disiplin yang valid dan aktual, hal tersebut berimbas pada pengambilan kebijakan kepegawaian. Sehingga ditemukan pegawai yang terkena dan atau masih dalam proses hukuman disiplin di mutasi atau dipromosikan, pegawai yang masih dalam masa proses penegakan disiplin diikutkan dalam diklat-diklat penjejangan. Fakta ini menunjukkan kendala sistem informasi hukuman disiplin yang belum terintegrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini mengunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data berasal dari informan dari Kepala Subbagian Kepegawaian dan Analis Kepegawaian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab tidak ada data hukuman disiplin yang valid dan aktual di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena banyak media yang digunakan dalam pelaksanaan proses hukuman disiplin, sehingga data yang di input tersebar di media yang berbeda. Hasil penelitian menyarankan agar mengintegrasikan media yang terkait dengan proses hukuman disiplin di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris ]]>
<![CDATA[Wirawan, Vani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 3 (2021): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.489-508
<![CDATA[Secara yuridis Surat Keterangan Waris harus dibuat hanya satu kali dalam proses pewarisan peralihan hak atas tanah, namun apabila pembuatan dan pendaftarannya lebih dari satu kali bisa terindikasi suatu Perbuatan Melawan Hukum, beberapa praktik pendaftaran tanah karena pewarisan di Kabupaten Sleman yang menggunakan lebih satu kali Surat Keterangan Waris sudah pernah terjadi, ini bisa mempengaruhi pemasukan pajak daerah yakni BPHTB waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek pidana dan ancaman dalam penyiasatan pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Asli di Kabupaten Sleman dalam manipulasi pemasukan pajak waris, serta bagaimana penegakan hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil dari analisis aspek pidana dalam pembuatan dan pendaftaran Surat Keterangan Waris diantaranya: (a) pembuatan Surat Keterangan Waris bertujuan menimbulkan sesuatu hak yaitu hak mewaris; (b) pembuatan Surat Keterangan Waris digunakan sebagai keterangan peristiwa hukum warisan yang menerangkan hubungan ahli waris dan pewaris; (c) penggunaan Surat Keterangan Waris dibuat dan didaftarkan lebih satu kali dapat memanipulasi pemasukan pajak daerah, sehingga mengakibatkan kerugian; (d) adanya unsur sengaja menggunakan surat keterangan waris, sehingga melanggar/diancam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d, i UU KUP, juncto Pasal 36 ayat (1), (2) Perbup Sleman Nomor 14 Tahun 2010. Sedangkan penegakan hukumnya, instansi-instansi terkait masih belum ada penertiban, ataupun evaluasi secara baik, sehingga belum adanya penegakan hukum, atau dengan pemberian solusi preventif berupa perbaikan sistem dan penyuluhan hukum secara masif.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pendidikan dan Pelatihan Metode E-Learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ]]>
<![CDATA[Lukito, Imam]]>;
<![CDATA[Haryono, Haryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 2 (2020): July Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.339-360
<![CDATA[Kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan merit system yang menekankan pada aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dalam rangka percepatan pengembangan kompetensi pegawai, BPSDM Hukum dan HAM telah menerapkan metode e-learning. Tulisan ini membahas strategi pengembangan pemanfaatan e-learning dalam peningkatan kompetensi pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian desk research dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis diketahui bahwa pemanfaatan e-learning menjadi alternatif pengembangan kompetensi dalam memberikan kesempatan diklat kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pengetahuannya, pihak penyelenggara harus melakukan berbagai strategi untuk mengembangkan pemanfaatan e-learning supaya tujuan pengembangan kompetensi dapat dicapai secara optimal berupa peningkatan keterampilan kerja. Adapun saran kebijakan antara lain: optimalisasi aplikasi CBHRIS untuk pemetaan kompetensi, menerapkan blended learning serta mengembangkan full e-learning untuk jenis kompetensi keahlian teknis, mengembangkan dan menerapkan modernisasi teknologi e-learning, menjadikan e-learning sebagai syarat mengikuti diklat klasikal, memperbanyak konten-konten pengetahuan dalam sistem e-learning.]]>
<![CDATA[Analisis Mekanisme Ganti Rugi Pengembalian Dana dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Nur Hayati, Adis]]>;
<![CDATA[Ginting, Antonio Rajoli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 3 (2021): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.509-526
<![CDATA[Pengaturan mekanisme pemberian ganti kerugian pengembalian dana dalam transaksi e-commerce belum diatur secara teknis. Sementara itu, banyak pelaku usaha marketplace yang menetapkan kebijakan pengembalian dana yang tidak diberikan langsung ke rekening konsumen, tetapi dalam bentuk saldo digital marketplace. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud mengkaji mekanisme ganti rugi pengembalian dana dalam transaksi e-commerce ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. Tipe penelitian dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua mekanisme ganti rugi pengembalian dana yang mungkin terjadi, yaitu pengembalian dana tanpa kewajiban pengembalian barang dan pengembalian dana dengan syarat pengembalian barang. Berdasarkan hukum perlindungan konsumen Indonesia, mekanisme tersebut pada dasarnya sah berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukan bahwa pengembalian dana dalam bentuk saldo digital sah untuk dilakukan, tetapi isu yang perlu diperhatikan adalah 1) kemudahan dan batasan jangka waktu pengembalian dana konsumen ke dalam saldo digital marketplace serta 2) kemudahan dan jangka waktu penarikan saldo digital marketplace ke dalam rekening bank konsumen. Saran yang disampaikan adalah agar meninjau ulang Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta mengakomodasi pengaturan ganti rugi pengembalian dana dalam bentuk saldo digital dalam transaksi e-commerce.]]>
<![CDATA[Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Putranti, Deslaely]]>;
<![CDATA[Indriyani, Dewi Analis]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 3 (2021): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.395-414
<![CDATA[Indikasi Geografis (IG) pada produk selama ini diklaim sebagai produk premium yang dapat meningkatkan pendapatan jika digunakan dan dilindungi dengan baik. Namun, tidak semua produk IG yang terdaftar mengalami kenaikan harga secara signifikan pasca sertifikasi seperti Salak Pondoh Sleman dan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara virtual, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah sertifikasi IG, MPIG Salak Pondoh Sleman sampai saat ini belum menunjukkan peningkatan, khususnya pada nilai tambah dari hasil produksi salak. Faktor yang sangat mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman terkait Indikasi Geografis, baik pedagang maupun konsumen. Masyarakat belum mampu membedakan antara salak yang sudah tersertifikasi IG maupun tidak tersertifikasi. Ketidakjelasan fungsi dan tumpang tindih antara MPIG dan asosiasi sebagai “managing group” pada IG Salak Pondoh Sleman membuat pengelolaan IG Salak Pondoh Sleman tidak maksimal. Sebaliknya, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta justru mengalami peningkatan hasil produksi hingga lebih dari 50%. Saat pandemi, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta tetap produktif karena kekompakan dan komunikasi yang baik antara MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan para stakeholder serta penanaman edukasi pentingnya IG dan kecintaan terhadap seni khas daerah tersebut.]]>
<![CDATA[The Effect of the Arrangement to Implement Local Working of Patents on the Policy of State’s Responsibility in Fulfilling Public Accessibility Rights to Patent Medicine ]]>
<![CDATA[Rahayu Rahayu]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>;
<![CDATA[Diastama Anggita Ramadhan]]>;
<![CDATA[Leony Sondang Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 16, No 1 (2022): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2022.V16.19-40
<![CDATA[The amendment of Article 20 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents through Article 107 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation raises concern. The public shows concern that their accessibility rights to get medicines in order to fulfill the right to health will be restricted. There is a conflict of interest between Government of Indonesia’s obligation to fulfill its citizen’s right to access medicine and its commitment to international agreements. This study used a doctrinal approach by analyzing secondary data. Specifically, it analyzed various policies related to the provision of medicines by government as part of it s obligations to fulfill the right to health of its citizens. The results of this study conclude that the state’s obligation to fulfill the accessibility of patent medicine is carried out through several policies. These policies include the policy on the development of the pharmaceutical industry for medicine raw materials and innovative medicine. There is also the policies on ensuring the safety and efficacy of medicine through medicine registration. The government also fulfills the accessibility of patent medicine through the policies for medicine availability in urgent circumstances with the implementation of patent held by the government (governmental use). In addition, there is also the policy of independence in the use of domestically produced medicine. The policy on the obligation to apply local patent that can be replaced by importing does not really affect the availability of patent medicine. It is because the technological capabilities of the pharmaceutical industry are still limited to the ability to formulate medicine. Indonesian pharmaceutical industry does not yet have the ability for the development of innovative medicine. Furthermore, the government issues various policies and regulations to facilitate the acceptance of qualified generic medicine. It is done to meet the needs of the community, as well as to fulfill the right to health for the community as part of the state’s obligations. Indonesia as a country rich in bio-diversity needs mandatory policies for national pharmaceutical companies to develop raw materials for biopharmaceutical medicine.]]>
<![CDATA[Problem Analysis of Working Refugees in Makassar City ]]>
<![CDATA[Slamet Sampurno Soewondo]]>;
<![CDATA[Kadarudin Kadarudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 16, No 1 (2022): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2022.V16.79-96
<![CDATA[The refugee problem in Makassar City happens to the working refugee. Some of them work as barbers in a barbershop and as construction workers. The refugees who work are often caught in raids conducted by the Makassar immigration detention center (Rudenim) as a part of supervisory duties. By working, refugees are found guilty of violatin g the Regulation of the Director General of Immigration Number IMI-0352.GR.02.07 of 2016. This paper contains an analysis of the questions that arise regarding the problems of working refugees. For example, what are the rules that refugees must obey? What are the forms of supervision for refugees in Indonesia? What are the main problems experienced by refugees that caused them to violate the prohibition to work? The purpose of writing this paper is to find out the regulation that must be obeyed by refugees and the form of supervision for them who temporarily stay in Indonesia. In addition, this paper also aims to analyze the forms of violations committed by the refugees. This study used qualitative approach to analyze primary and secondary legal materials. The results of the study show that one of the rules that must be obeyed by refugees who temporarily stay in Indonesia is the prohibition of doing any activities to earn wages. The form of supervision is carried out by re-examining the identity and documents of refugees and asking for information as outlined in the examination official report. As a suggestion regarding the management of refugees, the Makassar Rudenim can do refugee monitoring more intensively and provide reporting space for citizens who have information related to violations committed by the refugees.]]>
<![CDATA[Song and Music Information Systems as a Protection of Song Copyrights in Indonesia ]]>
<![CDATA[Diana Silfiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 16, No 1 (2022): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2022.V16.119-134
<![CDATA[The Indonesian government issues Regulation Government Number 56 of 2021 concerning Management Royalty Right Create Song and or Music as well as Regulation of the Minister of Law and Rights basic Man Number 20 of 2021 concerning Regulation Implementation Regulation Government Number 56 of 2021 concerning Management Royalty Right Create Song and or Music as regulation implementation from Law No. 28 of 2014 concerning Right Create. One points urgent from second regulation the is mandate formation and development System Information Song and or Responsible music answer on administration and management royalty right create on songs and music used by users as a system integrated information. System Information Song and or Music is one effort government for give protection law on right create songs and music owned by creator. This post will use method study qualitative with approach descriptive comparing evaluation existence System Information Song and or Relative music new in Indonesia with practice international, in Thing this is United States of America as a country with industry music largest and commercialization. right create digital song has been recognized by wide.]]>
