cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
ISSN : 19782292     EISSN : 25797425     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 236 Documents
 20   21   22   23   24 
Reformulasi Hukum KIK: Menyeimbangkan Kepentingan Kolektif dan Individual dalam Perlindungan Hukum Tenun Cual Bangka Belitung Marlinda, Marlinda; Hariansah, Syafri
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 1 (2025): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.69-86

Abstract

Penetapan Tenun Cual sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Bangka Belitung menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama mengenai ketegangan antara perlindungan kolektif dan hak individu perajin. Pengrajin merasa status KIK mengurangi pengakuan kontribusi individu dan kreativitas pemasaran Tenun Cual. Persepsi masyarakat mengenai larangan penggunaan istilah "Tenun Cual" di luar kelompok perajin menambah kompleksitas isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis untuk menjawab pertanyaan bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam menyeimbangkan perlindungan komunal dan hak individual dalam kasus Tenun Cual. Metode penelitian yuridis normatif menggunakan data skunder dan studi kepustakaan. Penelitian ini mengidentifikasi celah regulasi dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang KIK dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum mengakomodasi hak individu perajin dalam sistem komunal, serta merumuskan model perlindungan hukum inovatif yang menyeimbangkan kolektif dan individual. Menawarkan model perlindungan sistem berlapis, menggabungkan perlindungan kolektif dan individual dengan mekanisme lisensi melalui komunitas dan pengakuan inovasi pengrajin. Fokus utamanya adalah mengembangkan mekanisme hukum yang dapat menjembatani kepentingan pelestarian budaya dan pemenuhan hak ekonomi dan kreatif pengrajin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum mampu menyeimbangkan perlindungan komunal dengan pengakuan terhadap kontribusi individu. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih inklusif untuk menjamin perlindungan komunal tanpa mengabaikan hak ekonomi dan inovasi individu, serta merekomendasikan pembentukan regulasi, termasuk pengaturan hak pakai dan model perizinan berbasis komunitas, guna menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan kepentingan pengrajin. Pendekatan hukum adaptif diperlukan agar Tenun Cual terlindungi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan melalui mekanisme perlindungan paralel dan model benefit-sharing yang adil.
Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin Kusumaningtyas, Rindia Fanny; Roisah, Kholis; Sulistyaningsih, Dewi; Aritenesa, Dwiputra
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 2 (2025): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.87 - 110

Abstract

Perlindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menghadapi tantangan serius di Indonesia, terutama terkait pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi pencipta lagu. Indonesia bahkan pernah mendapat kritik internasional akibat lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta, terbukti dengan dimasukkannya Indonesia dalam Watch List oleh IIPA dan USTR sejak tahun 2000 karena tingginya tingkat pembajakan di pasar domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama: mekanisme permohonan izin dan pembayaran royalti kepada pencipta lagu, serta konsekuensi hukum bagi pelaku yang menampilkan lagu tanpa izin dan tidak memenuhi kewajiban hak cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perizinan dan pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti berdasarkan data karya yang didaftarkan pencipta. Sementara itu, pengguna karya yang menggunakan lagu secara komersial tanpa izin dan tanpa membayar royalti dapat dikenai sanksi hukum berupa gugatan perdata (ganti rugi), pencabutan izin lisensi jika ada perjanjian, serta pidana denda sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dalam penggunaan karya cipta musik guna melindungi hak-hak pencipta secara adil dan berkelanjutan.
Administrative Immigration Enforcement in Indonesia: A Case Study of Residence Permit Violations at the Palembang Immigration Office Febrianto, Arief; Nursanto, Gunawan Ari; Akbar, Rasona Sunara
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 2 (2025): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.111 - 128

Abstract

This study explores the enforcement of administrative immigration measures in response to residence permit violations committed by foreign nationals. Using a qualitative case study approach, it examines how such violations are managed by immigration authorities, focusing on enforcement patterns, operational challenges, and the effectiveness of administrative responses. Data were gathered through document analysis, field observations, and interviews with key personnel, supported by legal and policy reviews. The findings highlight a range of violations, including overstaying, misuse of residence permits, and lack of valid documentation. Administrative actions such as deportation, revocation of permits, and blacklisting were commonly applied. However, the enforcement process was found to be constrained by inconsistent interpretations of legal provisions, limited technological and human resources, and inadequate coordination among relevant institutions. Enforcement practices tended to be reactive, triggered by referrals or specific incidents, rather than part of a continuous monitoring system.Comparative legal and policy analyses across jurisdictions indicate that immigration enforcement regimes grounded in preventive, integrated, and rights-respecting frameworks tend to produce higher levels of voluntary compliance and systemic legitimacy. The study recommends key improvements, including clearer operational guidelines, the deployment of interoperable digital surveillance, inter-institutional coordination, and increased public engagement. By addressing these challenges, immigration authorities can enhance the consistency, efficiency, and accountability of their enforcement systems, contributing to improved migration governance and public order.
Improving Passport Access for Vulnerable Groups: A User Acceptance Analysis of the SIAP RAMAH Application Nursanto, Gunawan Ari; Akbar, Rasona Sunara; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 2 (2025): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.129 - 144

Abstract

This study explores the implementation of the SIAP RAMAH (Sistem Aplikasi Paspor Ramah HAM) application, a human rights-based passport service management system developed by the Blitar Immigration Office in Indonesia. The objective was to assess user acceptance of this digital innovation using the Technology Acceptance Model (TAM), focusing specifically on vulnerable groups, including elderly individuals, persons with disabilities, infants, and pregnant women. The methodology employed a qualitative descriptive approach through participant observations and structured interviews with purposely selected system administrators, operators, and users. Findings revealed that SIAP RAMAH was generally well-received by vulnerable users due to its intuitive interface, reduced processing times, and streamlined application procedures. The study identified a strong relationship between TAM constructs-Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use-and system adoption, with ease of use emerging as particularly critical for elderly users with limited technological familiarity. While the application successfully improved service efficiency and reduced physical visits to immigration offices, challenges persisted, including limited public awareness and internet connectivity issues in rural areas. The research concludes that human-cantered design principles are essential for inclusive public service technologies and suggests enhancing outreach campaigns through community channels, integrating voice-assisted navigation features, establishing mobile assistance units for first-time users, and developing collaborative partnerships with healthcare providers and disability advocacy groups to further optimize system effectiveness.
Trademark Protection in Metaverse: Evaluating Indonesia’s Legal Framework for Well- Known Marks on Roblox Azairin, Maudy Prima; Suryahartati, Dwi; Oktaviarni, Firya
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 2 (2025): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.145 - 164

Abstract

The rise of the Roblox gaming platform within the Metaverse presents new challenges for trademark protection in Indonesia. Users frequently create, trade, and sell virtual goods incorporating well-known marks without authorization, raising concerns about the adequacy of Trademark Act No. 20 of 2016 in addressing digital trademark violations. This study aims to evaluate Indonesia’s legal framework for protecting well-known marks in virtual spaces and assess its effectiveness in preventing unauthorized use on platforms like Roblox. Using a normative juridical approach, the research analyzes the current legal provisions, particularly the scope and interpretation of Articles 1, 21, and 83 of Law No. 20 of 2016, and also identifies normative gaps in addressing violations involving virtual goods and digital environments. The findings reveal that while the Trademark Act provides a foundation for brand protection, it lacks explicit regulations for virtual goods and digital environments, leaving well-known marks vulnerable to misuse. To address these challenges, the study recommends broadening key legal definitions within the Trademark Act and enhancing preventive measures on Roblox, such as stricter verification and enforcement systems. Strengthening Indonesia’s trademark regulations in response to technological advancements is essential to ensure comprehensive intellectual property protection. Theoretically, the study contributes to the discourse on adapting IP law to digital realities. Practically, it offers policy insights for legislators and platforms to prevent misuse of well-known marks in virtual spaces.
Kebijakan Cuti Ayah dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak: Politik Hukum dan Tantangan dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Maternitas dan Kesetaraan Gender Prasetio, Rizki Bagus
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 19, No 2 (2025): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2025.V19.165-184

Abstract

Tulisan ini mengkaji politik hukum kebijakan cuti ayah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) dengan fokus pada perlindungan hak maternitas dan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuristik. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cuti ayah dalam UU KIA hanya berdurasi 2 hari dan dapat diperpanjang 3 hari berdasarkan kesepakatan, berbeda secara signifikan dengan ketentuan dalam RUU KIA 2022 yang lebih progresif memberikan cuti hingga 40 hari. Perubahan ini mencerminkan ketidakkonsistenan pembentuk undang-undang terhadap tujuan awal pembentukan UU KIA serta lemahnya komitmen terhadap perlindungan hak maternitas dan pengarustamaan gender. Selain itu, belum adanya kejelasan skema pembiayaan dan tidak diakomodasinya pekerja informal menimbulkan risiko diskriminasi baru. Berdasarkan analisis perbandingan dengan praktik di beberapa negara, idealnya kebijakan cuti ayah di Indonesia perlu memperpanjang durasi cuti, merancang pembiayaan yang berkelanjutan, serta menjamin inklusivitas bagi seluruh jenis pekerja. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum cuti ayah agar menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak, perlindungan hak maternitas, dan kesetaraan gender.

Page 24 of 24 | Total Record : 236

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2025): July Edition Vol 19, No 1 (2025): March Edition Vol 18, No 3 (2024): November Vol 18, No 3 (2024): November Edition Vol 18, No 2 (2024): July Edition Vol 18, No 1 (2024): March Edition Vol 17, No 3 (2023): November Edition Vol 17, No 2 (2023): July Edition Vol 17, No 1 (2023): March Edition Vol 16, No 3 (2022): November Edition Vol 16, No 2 (2022): July Edition Vol 16, No 1 (2022): March Edition Vol 15, No 3 (2021): November Edition Vol 15, No 2 (2021): July Edition Vol 15, No 1 (2021): March Edition Vol 14, No 3 (2020): November Edition Vol 14, No 2 (2020): July Edition Vol 14, No 1 (2020): March Edition Vol 13, No 3 (2019): November Edition Vol 13, No 2 (2019): July Edition Vol 13, No 1 (2019): March Edition Vol 12, No 3 (2018): November Edition Vol 12, No 2 (2018): July Edition Vol 12, No 1 (2018): March Edition Vol 11, No 3 (2017): November Edition Vol 11, No 2 (2017): July Edition Vol 11, No 1 (2017): March Edition Vol 10, No 3 (2016): November Edition Vol 10, No 2 (2016): July Edition Vol 10, No 1 (2016): March Edition Vol 7, No 1 (2013): March Edition More Issue