Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.
Articles
236 Documents
<![CDATA[Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur ]]>
<![CDATA[Nizar Apriansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 1 (2018): Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.21-38
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan Peran Unit Pemberantasan Pungli Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini pertama bagaiman peran Unit Pemberantasan Pungli dan apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanan sapu bersih pungutan liar. Kedua bagaimana peran Unit Pemberantasan Pungli dapat mewujudkan akuntabilitas dan integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah mengabungkan metode penelitian normatif dan metode penilitian empiris (mixed methods). Pengumpulan data dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada anggota tim Unit Pemberantasan Pungli, Petugas unit layanan dan masyarakat penguna layanan. Sampel lokasi didasarkan atas keterwakilan willayah Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Unit Pemberantasan Pungli sudah berjalan tetapi belum maksimal, dan masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaran belum tersedianya aggaran khusus untuk kegiatan Unit Pemberantasan Pungli, mekanisme kerja belum diatur dan belum ada standar operasional prosedur. Tingkat korelasi antara peran Unit Pemberantasan Pungli dalam mewujudkan akuntabilitas dan integritas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi rata-rata menunjukan tingkat korelasi yang positif.]]>
<![CDATA[Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian ]]>
<![CDATA[Budy Mulyawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 1 (2018): Edisi Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.107-118
<![CDATA[Fungsi penegakan hukum Keimigrasian dilaksanakan yaitu dalam bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindakan yang bersifat Pro Justitia atau penyidikan.Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian terkadang menghadapi suatu permasalahan yaitu penggunaan alat bukti yang ada sekarang dirasa sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Dalam alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian terdapat 2 (dua) alat bukti di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satunya adalah alat bukti informasi elektronik, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam proses pemeriksaan. Penerapan terhadap alat bukti informasi elektronik tersebut masih jarang digunakan sehingga tingkat efektivitasnya dinilai kurang. Meskipun pada umumnya alat bukti tersebut baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Tingkat II, III, Dan IV dalam Proyek Perubahan di Kementerian Hukum dan HAM RI ]]>
<![CDATA[Sinaga, Edward James]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 1 (2018): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.39-56
<![CDATA[Pemimpin dapat dibentuk melalui berbagai cara. Salah satu cara untuk pembentukan kemampuan kepemimpinan adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihankepemimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18, 19, dan 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV.Pendidikan dan pelatihan tersebut menggunakan pendekatan atau pola yang baru dengan proyek perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan dan pelatihanserta kesinambungan proyek perubahan. Penelitianini meliputi tigahal yaitu perencanaan proyek perubahan, pelaksanaan pasca pendidikan dan pelatihan, serta harapan dan tantangan dalam pelaksanaannya.Salahsatukuncikeberhasilanproyekperubahanadalahkedisiplinandalam eksekusi, sehingga proyek perubahan dapat diimplementasikan. Untuk itu perlu pengaturan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan melalui peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong ]]>
<![CDATA[Firdaus, Insan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 1 (2018): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.57-71
<![CDATA[Pos Lintas Batas tradisional keimigrasian mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan, yaitu memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas penduduk di sekitar garis perbatasan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa fungsi keimigrasian di pos lintas batas dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi keimigrasian di pos lintas batas tradisional di Kantor Imigrasi Klas II Entikong. Penelitian ini bersifat deskriftif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan fungsi keimigrasian Pos Lintas Batas tradisional di Kanim Entikong belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan beberapa hambatan dari berbagai aspek, antara lain kelembagaan, terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana prasarana pendukung. Untuk mengoptimalkan Pos Lintas Batas tradisional dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan jumlah pejabat imigrasi dan kompetensi petugas Pos Lintas Batas tradisional serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Fungsi Laporan Gratifikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Meyrina, Susana Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 1 (2018): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.73-87
<![CDATA["Upaya Mengoptimalkan Fungsi Laporan Gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM" adalah ruang lingkup dari makalah ini, yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi UPG di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Solusi dan kendala yang tiap UPG di Unit, Pertama adalah: Belum dapat berjalan secara optimal dalam meningkatkan sistem atau program kerja di UPGbaik dari internal maupun eksternal; Kedua, Dalam rangka meningkatkan integritas kinerja karyawan yang rentan terhadap penerimaan terkait gratifikasi belum mengerti wajib lapor; Ketiga, belum berjalannya secara maksimal laporan pengendalian gratifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative pendekatan kualitatif sebagai metode pendukung berupa bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah secara diskriptif berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai dasar untuk diimplementasikan menuju kesuksesan pelayanan publik bebas dari gratifikasi.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Jazuli, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.243-257
<![CDATA[Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama kredibilitas penyelenggaraan pemerintahanyangbaik(goodgovernment).Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentangPelayanan Publik telah mengatur bagaimana seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan yang prima khususnya terhadap layanan kekayaan intelektual yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem informasi Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, mendukung pembangunan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta meningkatkan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia, namun dalam tataran implementasinya masih terdapat adanya hambatan-hambatan pelaksanaan pelayanan prima baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah sehingga diperlukan suatu upaya-upaya untuk mengatasinya.Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi proses permohonan pendaftaran paten yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, hambatan yang ada, dan penerapan prinsip-prinsip layanan publik dalam proses permohonan pendaftaran paten. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa penerapan Undang-Undang tentang Paten tidak secara signifikan mengeliminir permasalahan yang ada di DJKI, dominannya permasalahan dan hambatan internal di DJKI, dan belum terimplementasikannya dengan baik prinsip-prinsip layanan publik terhadap layanan paten bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana ]]>
<![CDATA[Haryono, Haryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.295-311
<![CDATA[Salah satu tujuan pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Lapas Terbuka merupakan unit strategis dalam rangka mempersiapkan narapidana melaksanakan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep community–based correction. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi penempatan narapidana di Lapas Terbuka serta hambatan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Nusakambangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan mix method. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Lapas Terbuka melaksanakan pembinaan narapidana tahap lanjutan dalam bentuk asimilasi. Pelaksanaan penempatan narapidana di Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan yang sudah memasuki masa asimilasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Hambatan penempatan narapidana ke Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan disebabkan antara lain karena kurangnya minat Narapidana, tingginya narapidana khusus, mind set pegawai serta asimilasi juga dilakukan di Lapas umum.]]>
<![CDATA[Peran Ganda Administrator sebagai Mediator dalam Sengketa Transaksi Ponsel Bekas secara Online ]]>
<![CDATA[Aswari, Aan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.259-274
<![CDATA[Teknologi transaksi ikut menyediakan sebuah tempat yang spesifik bagi para pihak untuk melakukan transaksi, sehingga dalam perkembangan pemanfaatannya mendorong signifikat pengguna yang terbukti semakin meningkat. Peningkatan bertransaksi online diikuti dengan pertumbuhan sengketa transaksi online, khusus dalam kajian ini menggambarkan sebuah sistem rumit pada sebuah telepon selular bekas, yang ditransaksikan dalam sebuah sistem yang rumit pula, yaitu secara online. Fenomena tersebut menghadirkan permasalahan terkait penyelesaian sengketa transaksi elektronik telepon seluler bekas secara online oleh administrator yang juga berperan sebagai mediator dapat memenuhi eskpektasi kepuasan para pihak, yang bertujuan untuk mengukur secara kualitatif terkait representasi tujuan hukum mengakomodir perbuatan hukum ini. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatan socio legal research ini, mendeskripsikan tentang: (1)Pola penyelesaian sengketa para pihak bersama mediator online, dan (2) Kepuasan konsumen yang diperoleh dari penyelesaian sengketa transaksi online. Akhirnya disimpulkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan masih menimbulkan rasa kecewa bahkan kerugian bagi salah satu pihak akibat peran ganda administrator sekaligus mediator online, disarankan agar mediator online melewati proses pembentukan dan rekrutmen sesuai dengan prosedur hukum, sehingga hasil yang dilahirkan oleh mediator profesional dapat melahirkan hukum yang harus dilaksanakan serta memiliki kekuatan hukum.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi pada Provinsi Kepulauan Riau) ]]>
<![CDATA[Imam Lukito]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.313-330
<![CDATA[Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah yang belum memiliki produk indikasi geografis terdaftar. Keanekaragaman alam Indonesia memberikan kekayaan produk indikasi geografis, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk memetakan produk-produk yang berpotensi indikasi geografis. Penelitian ini menganalisa permasalahan terkait peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dalam mendorong potensi indikasi geografis dan kendala dalam pendaftaran indikasi geografis di Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, peran pemerintah daerah di Kepulauan Riau sejauh ini masih terbatas pada menginventarisir dan menyampaikan data-data produk yang memiliki potensi untuk didaftarkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, namun belum ada tindak lanjut untuk melakukan penelitian untuk membuat buku persyaratan; dan kedua, kendala dalam pendaftaran indikasi geografis adalah ketidaktahuan manfaat yang diperoleh dari indikasi geografis, kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman akan kewajiban membangun indikasi geografis serta faktor alam seperti daerah pertambangan yang berimbas pada hasil pertanian dan perkebunan serta dominasi wilayah perairan dan laut yang menyebabkan tingkat kesulitan dalam mengukur batas wilayah laut dan iklim di bawah perairan laut sebagai variabel yang dideskripsikan dalam buku persyaratan.]]>
<![CDATA[Keabsahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Didaftarkan Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Nizar Apriansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.227-241
<![CDATA[Sejak berlakukanya pendaftaran jaminan fidusia banyak ditemukannya kendala baik teknis maupun subtantif, maka penelitian ini mengangkat permasalahan keabsahan jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik dan kendala-kendala yang dihadapi pasca berlakunya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran ilmiah terkait dengan penerapan secara elektronik pendaftaran jaminan fidusia dengan metode yang digunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan analisa data penelitain ini menyimpulkan bahwa: Sertifikat jaminan fidusia secara elektronik yang didaftarkan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak sah karena bertentangan dengan: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Provinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada dua kendala yang dapat terungkap pada penelitian ini diantaranya kendala substantif, kendala teknis dan terakhir penelitian menyarankan perlu adanya peraturan yang jelas mengenai pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, serta didukung dengan sistem pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang baik.]]>
