Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November.
Articles
236 Documents
<![CDATA[Analisis Layanan Publik Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual ]]>
<![CDATA[Apriansyah, Nizar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 1 (2020): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.184 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.125-140
<![CDATA[Kepuasan pengguna layanan merupakan indikator keberhasilan penyelenggaraan layanan publik, Undang–Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur bagaimana seharusnya pemerintah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan menjadi sistem pelayanan yang terintegrasi mudah diakses dan tepat waktu dalam penyelesaian, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip layanan publik dan pada akhirnya mampu mendukung pembangunan bangsa melalui produk-produk yang berkualitas dan terlindungi secara hukum, namun dalam implementasinya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pelayanan prima baik di tingkat pusat maupun pada tataran kantor wilayah sehingga perlu upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kajian ini menganggap bahwa proses penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang sering terlambat menjadi suatu persoalan yang segera harus diselesaikan. ]]>
<![CDATA[Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ]]>
<![CDATA[Sanusi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 2 (2018): July Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.278 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.199-211
<![CDATA[Tata Kelola dalam kata lain Pemerintahan atau lebih dikenal good governance dalam rangka pemenuhan pelayanan public yang baik. Beberapa permasalahan barang sitaan dan barang rampasan negara pada Rumah Penyimpan dan Barang Rampasan Negara adalah : belum memadainya gedung kantor, gudang dan pegawai; Rupbasan belum terbentuk di setiap Kabupaten/Kota; eselonering Rupbasan eselon IV; minimnya biaya pemeliharaan; belum ada tenaga ahli penilai/penafsir. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil kajian aspek kelembagaan eselonering yang tidak seimbang (sederajat) dengan institusi terkait. Aspek regulasi, lebih mengikat kedalam, institusi terkait memiliki kebijakan masing- masing. Aspek sarana dan prasarana, gudang barang sitaan dan barang rampasan belum sesuai dengan stadarisasi. Aspek sumber daya manusia, belum memiliki petugas penilai yang bersertifikasi.]]>
<![CDATA[Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya ]]>
<![CDATA[Wijaya, Endra]]>;
<![CDATA[Roni, Mochamad Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 2 (2019): July Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.11 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.165-184
<![CDATA[Dengan diaturnya desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini desa memiliki beberapa wewenang untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat setempat, dan memiliki sumber pendapatan yang besar pula untuk pembangunan desa. Besarnya dana tersebut harus dikelola dengan baik sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya hal itu tentulah tidak mudah untuk dijalankan secara maksimal. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dengan mengambil contoh di Desa Cilebut Timur, Jawa Barat, termasuk mengkaji pula persoalan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian empiris. Peneliti juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Cilebut Timur sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala atau kekurangan, antara lain, yaitu masih terjadinya keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Pemerintah Desa juga masih kurang menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa yang baik dan benar. Praktik pengelolaan keuangan desa juga mengalami hambatan karena masih adanya pihak-pihak tertentu yang justru “diduga kuat” meminta “jatah upeti.”]]>
<![CDATA[Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Ulil, Ahmad]]>;
<![CDATA[Lazuardi, Sakti]]>;
<![CDATA[Putri, Ditta Chandra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 1 (2020): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.094 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18
<![CDATA[Fokus pemerintah bidang regulasi adalah penyederhanaan berbagai regulasi dan melakukan beberapa deregulasi, atas dasar hal tersebut pemerintah memandang penerapan omnibus law dapat mempercepat penyederhanaan regulasi, fokus kajian kebijakan hukum ini adalah pertama bagaimana model arsitektur penerapan omnibus law dalam Sistem Hukum Nasional, kedua bagaimana konsepsi transplantasi hukum metode omnibus law dari common law sistem ke civil law sistem. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan kontribusi bagi basis dan acuan interpretasi hukum mengenai arsitektur penerapan omnibus law melalui transplantasi hukum nasional pembentukan undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal atau socio-legal research dengan metode kualitatif, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data utama dalam penelitian ini data lapangan dan didukung data kepustakaan, metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dijadikan fokus penelitian didapati hal-hal sebagai berikut: Pertama, pendekatan yang progresif penafsiran hukum tidak sebatas kepada bunyi teks undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan undang-undang sektor lainnya dalam materi muatan omnibus law melalui hal tersebut arsitektur penerapan omnibus law bisa tercapai, Kedua proses tranplantasi hukum omnibus law telah melalui penyesuaian hukum nasional sebelum diterapkan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengukuran Prestasi Kerja Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo ]]>
<![CDATA[Moonti, Roy Marten]]>;
<![CDATA[Ismail, Nurwita]]>;
<![CDATA[Karepoan, Julia Kristi]]>;
<![CDATA[Djanggih, Hardianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 2 (2018): July Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.71 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.151-161
<![CDATA[Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki komitmen besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan sistem pengukuran prestasi kerja (SIRANSIJA). Permasalahan penelitian berfokus pada, Pertama, bagaimana pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian Provindi Gorontalo: Kedua faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara cermat dan faktual terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Pelaksanaan Sistem Pengukuran Prestasi Kerja (SIRANSIJA) di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo kedisiplinan Aparatur Sipil Negara sudah efektif dalam pengoptimalan absensi namun dari segi kinerja masih kurang efektif. Kedua, ditemukan faktor yang mempengaruhi, yaitu Faktor Pendukung: Keharusan Fingerprint dan Fitur yang mengontrol Kinerja Faktor Penghambat: Sistem Error, Mesin Finger Rusak, Jarak Lokasi Tugas dan Kantor, Listrik Padam, Tupoksi Timpang Tindih. Rekomendasi penelitian kepada Aparatur Sipil Negara di Dinas Provinsi Gorontalo agar menyempurnakan sistem SIRANSIJA untuk penggunaan yang lebih merasa nyaman.]]>
<![CDATA[Implementasi Mekanisme Pemberian Hukuman Disiplin di Kementerian Hukum dan HAM ]]>
<![CDATA[Budijanto, Oki Wahju]]>;
<![CDATA[Rini, Nicken Sarwo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 3 (2019): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.462 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.283-310
<![CDATA[Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih menghadapi kendala diantaranya adalah perbedaan data hukuman disiplin yang dimiliki. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana implementasi mekanisme pemberian hukuman disiplin pegawai dan bentuk pemulihan bagi seorang pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin? Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi mekanisme pemberian hukuman disiplin Pegawai dan bentuk pemulihannya. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Implementasi pemberian hukuman disiplin pegawai belum berjalan dengan baik, dimana membutuhkan waktu lama dan minimnya pemahaman pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bentuk pemulihan bagi seorang pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin bersifat implisit berupa pembinaan, dan bentuk pemulihan telah diakomodir pada penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Saran perbaikan: a) Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada modul disiplin on-line. b) pendidikan dan pelatihan terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2015 melalui metoda e-learning kepada pejabat.]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming ]]>
<![CDATA[Ginting, Antonio Rajoli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 3 (2019): November Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (491.537 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.379-398
<![CDATA[Sebuah lagu sebagai bagian dari karya seni yang dilindungi hak ciptanya. Apabila lagu tersebut dipakai untuk tujuan komersil maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait berhak mendapatkan hak ekonominya berupa royalti. Dalam konteks perkembangan dunia yang serba digital, perlindungan hak ekonomi menghadapi tantangan yang besar. Digitalisasi semakin memudahkan masyarakat untuk menikmati lagu dimanapun menggunakan aplikasi musik streaming. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan royalti musik pada aplikasi musik streaming dan bagaimana upaya LMKN dalam mengelola royalti pada aplikasi musik streaming. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Mekanisme pengelolaan royalti pada aplikasi musik streaming dengan cara memberikan royalti untuk lagu yang distreaming oleh pengguna. Royalti diberikan melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya memberikannya kepada pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengelola royalti dari aplikasi musik streaming adalah dengan memperbaiki database musik yang ada di Indonesia, kemudian menentukan tarif yang sesuai untuk sebuah royalti dari lagu yang diputar pada aplikasi musik streaming. Adapun saran dari penulis adalah segera membuat aturan yang tepat untuk pengumpulan royalti di aplikasi musik streaming dan alur pengumpulan yang jelas dari aplikasi musik streaming ke pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.]]>
<![CDATA[Penerjemah Tersumpah: Pengaturan dan Praktiknya ]]>
<![CDATA[Sinaga, Edward James]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 1 (2020): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (591.929 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.19-42
<![CDATA[Permohonan pengangkatan calon penerjemah tersumpah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengalami peningkatan. Untuk menindaklanjuti hal ini telah diterbitkan ketentuan yang menjadi dasar dalam teknis pengangkatan, pemantauan, dan pemberhentian penerjemah tersumpah. Namun, pengaturan terhadap kualifikasi penerjemah tersumpah hingga sat ini belum ada. Sehubungan dengan banyaknya permintaan dokumen resmi yang diminta oleh sebagian negara tujuan yang mengharuskan untuk diterjemahkan dalam bahasa setempat, maka diperlukan penerjemah yang benar-benar memahami atau menguasai bahasa asal dari dokumen yang diterjemahkan. Secara profesi seorang penerjemah harus dapat bertanggung jawab terhadap hasil terjemahannya. Untuk itu perlu adanya suatu pengaturan yang jelas tentang penerjemah tersumpah sehingga kedudukannya menjadi jelas dan diakui oleh masyarakat serta dapat melakukan praktik dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Analisis pengaturan terkait profesi penerjemah tersumpah dan praktik penerjemah tersumpah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil analisis perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai syarat Perguruan Tinggi yang dapat melakukan ujian kualifikasi penerjemah dan perlu diadakannya jurusan yang khusus mengenai penerjemah resmi tersumpah di setiap Perguruan Tinggi atau program kuliah kerja lapangan, agar bisa mengakomodir para calon penerjemah resmi tersumpah.]]>
<![CDATA[Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ]]>
<![CDATA[Pasaribu, Pramella Yunindar]]>;
<![CDATA[Briando, Bobby]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 13, No 2 (2019): July Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2019.V13.245-264
<![CDATA[Latar Belakang penulisan artikel ini berawal dari kegelisahan penulis pada semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam segenap aspek kehidupan bangsa. Lunturnya nilai-nilai tersebut juga merambah pada kalangan Aparatur Sipil Negara khususnya Pengawas Internal Pemerintah. Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia yang sejatinya harus memiliki ruh Pancasila ternyata dalam implementasinya sama sekali jauh dari nilai-nilai tersebut. Penulisan artikel menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Kesimpulan menunjukkan bahwa Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam tugas dan fungsinya termasuk dalam menyusun kode etik. Saran penulis adalah agar kode etik auditor internal pemerintah harus lebih mengedepankan nilai-nilai pancasila yang sejatinya merupakan jati diri bangsa Indonesia tanpa harus mengadopsi secara penuh kode etik asing.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Revitalisasi Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Susanti, Dwi Elyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 1 (2020): March Edition ]]>
Publisher : <![CDATA[Law and Human Rights Research and Development Agency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (528.474 KB)
|
DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162
<![CDATA[Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan jabatan fungsional berperan pada seluruh tahapan proses hukum. Pola pembinaan yang dilakukan pada warga binaan pemasyarakatan ditentukan dari hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menjelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam merevitalisasi Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan struktur organisasi Balai Pemasyarakatan belum ada kotak Jabatan Fungsional Pemasyarakatan. Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan perhatian khusus seperti pembinaan pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, kedudukan dalam struktur organisasi, kompetensi, dan objektivitas pemberian tugas dalam mendukung revitalisasi pemasyarakatan. Begitu pentingnya pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan harus didukung dengan kejelasan kedudukannya di Balai Pemasyarakatan dengan melengkapi struktur jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan serta menyederhanakan struktur organisasi, serta perlu segera membangun Balai Pemasyarakatan di kabupaten/kota. ]]>
