Jurnal Selat
Jurnal Selat is Scientific Journal Published Periodically by Law Studies Program, Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal Selat is Biannual, Published Twice a Year, which is in May and October. Jurnal Selat was first published in 2013 with the aim for the development of law studies. Term “Selat†(in Bahasa: Strait) is based on geographic feature Riau Island Province as Archipelagic Provinces and near Strait of Malacca. Jurnal Selat has the vision to contribute the development of law studies which include Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Administrative Law, Business Law, Customary Law and International Law
Articles
231 Documents
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling ]]>
<![CDATA[Ivan Fauzani Raharja]]>;
<![CDATA[Eko Nuriyatman]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (637.587 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i1.1563
<![CDATA[Artikel ilmiah ini meneliti mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan illegal drilling yang marak terjadi pada Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Sektor minyak merupakan sektor yang sangat membuat sektor ini rentan akan berbagai tindak kejahatan, pencurian minyak terjadi hampir setiap hari dalam tiga modus yaitu illegal tapping, illegal drilling dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kegiatan pencurian minyak melalui illegal drilling seakan menjadi cerita yang tidak berkesudahan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari, semenjak tahun 2017 sudah terdapat empat kasus dan pada tahun 2018 terdapat sembilan kasus dengan 31 orang tersangka yang mana semua di tuntut dengan Undang-Undang Republik Indondesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dengan tuntutan empat tahun sampai dengan enam tahun penjara dan denda sebesar 60 Milyar Rupiah. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmuah ini adalah metode penelitian nondoktrinal (empiris). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terhadap penegakan hukum terhadap illegal drilling didapat kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan illegal linin belum dilaksanakan sevara optimal dikarenakan belum ada payung hukum yang kuat dimiliki oleh pemerintah daerah karena kewenangan untuk menangani penertiban dari kegiatan illegal tersebut merupakan wewenang dari pemerintah pusat.]]>
<![CDATA[Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Terhadap Bahan Berbahaya Dan Beracun di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Ukas Ukas]]>;
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6045.624 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v8i1.1589
<![CDATA[Environment is very important in the human life cycle. In modern times problems arise regarding the environment. In this paper the issue raised is the impact of environmental pollution caused by sewage and waste as well as the government's efforts to prevent environmental pollution.To these problems occurs line with technological developments who without pay attention to environment. Environmental pollution has an impact on health, aesthetics, economic losses, and disruption of natural ecosystems. The method used in this paper is a juridical-empirical, theoretical approach using facts and laws. The conclusion of these problems is the lack of awareness on the part of industry employers and the community to protect the environment from pollution and waste bins will berdampaknya the destruction of natural ecosystems and reduced environmental quality standards.]]>
<![CDATA[Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Florianus Yudhi Priyo Amboro]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (933.033 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i2.1739
<![CDATA[Dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepailitan, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh setiap pencari keadilan, yaitu prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimulai dengan permohonan, kemudian dilanjutkan dengan putusan pernyataan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan keseluruhan upaya hukumnya. Proses tersebut di dalamnya akan ditemukan restrukturisasi antara debitor untuk menghindari kepailitan, baik berupa restrukturisasi hutang maupun restrukturisasi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi restrukturisasi dalam praktik tentang prosedur kepailitan dan penangguhan pembayaran, dan juga menjadi panduan untuk mengoptimalkan rencana restrukturisasi yang diatur oleh debitor. Penelitian ini telah mencapai hasil bahwa restrukturisasi saat dalam proses kepailitan dan penangguhan pembayaran sebagian besar adalah restrukturisasi hutang dan dimulai dengan rencana penyelesaian. Rescheduling adalah model restrukturisasi kepailitan yang paling populer dan penangguhan pembayaran. Selain itu adalah kombinasi antara penjadwalan ulang dan penjualan aset, menemukan ekuitas baru, juga pertukaran utang ke ekuitas. Obsesi muncul dalam proses ketika debitor mengatur rencana restrukturisasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemahaman debitor terhadap penggunaan rencana restrukturisasi menjadi alasan utama kendala. Selain itu, pelaksanaan restrukturisasi mungkin gagal dalam beberapa kasus, dengan alasan kurangnya kemampuan dari debitur untuk menangani bisnis dan hutang.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hukum Di Perairan Natuna Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Vietnam Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional ]]>
<![CDATA[Rahmawati Novia Sigit]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1156.983 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i1.1753
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji upaya negara Indonesia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia yang melakukan kegiatan illegal fishing oleh kapal asing Vietnam. Penangkapan ikan secara ilegal, yang tidak dilaporkan menjadi masalah yang serius bagi Indonesia khususnya terhadap Vietnam yang diketahui memiliki jumlah kapal pencuri ikan ilegal terbanyak di Indonesia. Kasus ini dapat diselesaikan melalui berbagai macam diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia diantaranya adalah diplomasi multilateral, diplomasi koersif, serta diplomasi bilateral. Upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah cara untuk mencapai kepentingan nasional.]]>
<![CDATA[Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Atika Thahira]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 1 (2019): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1003.151 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i1.1847
<![CDATA[Negara hukum di Indonesia sering disebut dengan rechtstaats atau the rule of law. Indonesia dalah ngara hukum dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa elemen dari demokrasi adalah adanya kebebasan HAM, bahwa setiap warga negara menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas. Perkembangan negara hukum demokrasi ditinjau dari aspek penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di indonesi adalah dapat ditinjau melalui Teori negara organis dan Teori negara pluralis. Berdasarkan teori negara organis jika melihat dari aspek penegakan hukum administrasi lingkungan hidup di Indonesia negara telah mengatur mengenai penegakan sanksi administrasi lingkungan hidup dimana agar negara dapat mengatur mengenai setiap kegiatan dan/atau usaha dibidang lingkungan hidup. Dilihat dari teori negara pluralis Ditinjau dari teori negara pluralalis ini negara mengakomodasi berbagai kepentingan yang majemuk dalam masyarakat. Bahwa negara telah mengakomodir seluruh hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro lingkungan.]]>
<![CDATA[Kategorisasi Kejahatan Agresi Atas Tindakan Penggunaan Kekerasan Negara Perancis Pada Konflik Republik Mali Dalam Hukum Pidana Internasional ]]>
<![CDATA[Nadia Maulida Zuhra]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1188.556 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i2.1872
<![CDATA[Hukum internasional telah mengatur sejumlah mekanisme penyelesaian sengketa antar negara di dunia yang mengharuskan cara-cara damai sebagai pendekatan utama. Namun dalam hal penyelesaian sengketa secara damai tidak tercapai maka cara-cara kekerasan atau tindakan use of force terhadap negara yang bersangkutan dapat digunakan, akan tetapi bersifat terbatas hanya untuk alasan tertentu atas legitimasi Dewan Keamanaan PBB. Hal tersebut tergambarkan pada tindakan use of force Negara Perancis pada Konflik Republik Mali yang menyebabkan 5 (lima) warga sipil termasuk anak-anak diantaranya tewas dan diklaim sebagai bagian dari kategorisasi kejahatan agresi. Oleh karena itu, tolak ukur pembolehan limitatif akan penggunaan kekerasan yang dimaksud menjadi hal yang cukup krusial dalam pertimbangan suatu negara atas pengambilan keputusan suatu tindakan intervensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan tindakan use of force yang dilakukan oleh Negara Perancis terhadap Republik Mali sebagai suatu kejahatan agresi dan akibat hukum terhadap negara pelaku kejahatan agresi.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pengisian Jabatan Publik Melalui Mekanisme Electoral System Oleh Mantan Narapidana ]]>
<![CDATA[Suparto Suparto]]>;
<![CDATA[Umi Muslikhah]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (967.45 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i2.1891
<![CDATA[Pengisian jabatan publik melalui electoral system oleh mantan narapidana khususnya tindak pidana korupsi menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat. Hal ini karena korupsi termasuk kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime). KPU sebagai penyelenggara Pemilu mengeluarkan Peraturan KPU No. 20 Tahun 2008 yang melarang pencalonan mantan narapidana sebagai calon legislative. Namun, aturan tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu. Tulisan ini mengkaji politik hukum pengisian jabatan public melalui mekanisme electoral system oleh mantan narapidana merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 46P/ HUM/2018 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015.]]>
<![CDATA[Analisis Pembebasan Pemenuhan Prestasi Akibat Adanya Overmacht Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rachma Ayu Kusuma Dewi]]>;
<![CDATA[Amelia Bellatrix Pantjo'u]]>;
<![CDATA[Widya Dika Chandra]]>;
<![CDATA[Sa'baniah Sa'baniah]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (13470.885 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v8i1.2162
<![CDATA[Corona Virus Disease 2019 or commonly referred to as Covid-19 is a disease that attacks almost the entire world, including Indonesia. Covid-19 has caused many social and economic impacts, one of which is related to the fulfillment of achievements arising from a contract. Of course, Covid-19 is an unexpected event, which hinders the fulfillment of the achievements in the contract. This then makes the parties who cannot fulfill the achievement postulate Covid-19 as a force majeure to be free from the fulfillment of these achievements. Based on this background, this study aims to find out 1) Whether Covid-19 can be used as an excuse for force majeure, and 2) What are the consequences of Covid-19's law as an force majeure? This research is a legal study using a statutory approach and a conceptual approach. Based on this research, it was found that Covid 19 is a force majeure because it meets the requirements of an event that can be said to be an overmacht and is affirmatively verified in several laws and regulations, such as Law 24/2007, Perpu 1/2020, and KEPKABNPB 13.A / 2020 . The legal consequences arising from Covid-19 is force majeure are 1) creditors cannot request fulfillment of achievements, 2) debtors cannot be declared negligent, so there is no need to pay compensation, and 3) creditors cannot ask for termination agreement.]]>
<![CDATA[Implikasi Sengketa Batas Wilayah Terhadap Penyelenggaraan Pemilu (Studi Kasus di Provinsi Maluku Utara) ]]>
<![CDATA[Sultan Alwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (15159.275 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v8i1.2198
<![CDATA[Area expansion as a consequence of regional autonomy implementation has caused excess regional boundary disputes which led to conflicts. The case that occurred in six villages in the North Maluku Province was due to the refusal of residents to be part of the District in North Halmahera Regency and wanted to remain in the West Halmahera Regency. In reality there is a dualism in government administration services because each village has two Village Heads, namely the North Halmahera government and the West Halmahera government version. The dissolution of disputes settlement has implications for the implementation of Regional Head Elections and Elections in the region. Election Organizers stipulate that the Permanent Voters List (DPT) of six villages is included in the jurisdiction of North Halmahera Regency. As a form of protest, thousands of citizens did not exercise their right to vote in the 2014 and 2018 Regional Head Elections. The General Election Law and Regional Head Election at present, it has not explicitly regulated the guarantee of the protection of citizens’ rights to vote in the area of boundary disputes due to the division of regions. In the future, special arrangements need to be made so that no citizen loses his right to vote because of technical administrative issues that ignore the election substance.]]>
<![CDATA[Suatu Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Di Propinsi Riau ]]>
<![CDATA[Nur Aisyah Thalib]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Sartika Nanda Lestari]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1060.497 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i2.2232
<![CDATA[Bahwa sesungguhnya Kekayaan Intelektual itu adalah suatu hak kebendaan yang memiliki nilai komersial dengan potensi yang besar. Perdagangan global dewasa ini sangat didominasi oleh beragam bentuk produk dari hasil Kekayaan Intelektual berbagai negara. Prinsipnya, Negara-negara yang memiliki banyak produk-produk tersebut, dan ketentuan Kekayaan Intelektual yang kuatlah akan mendominasi atau menguasai persaingan bisnis. Kajian di sini bermaksud untuk menganalisis tentang kebijakan dan hambatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya dalam bidang Indikasi Geografis di Propinsi Riau. Tulisan ini lebih dominan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Untuk melengkapi tulisan ini, turut digunakan bentuk penelitian empiris, dengan mengumpulkan data dari hasil survei di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebijakan Pemerintah Propinsi Riau dalam memberikan perlindungan hukum terhadap IG tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terbukti belum adanya Peraturan Daerah di Propinsi maupun kabupaten dan kota yang mengatur tentang IG. Adapun faktor penghambat dalam melindungi IG yang ada di Propinsi Riau adalah belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang IG, kesadaran hukum masyarakat Propinsi Riau yang rendah terhadap IG, tidak adanya jiwa kewirausahaan di kalangan aparat PemerintahPropinsi Riau, serta belum cukupnya tenaga ahli dalam mengontrol produk IG yang berkualitas.]]>
