cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shinta Silviana
Contact Email
shintasilvianaa@gmail.com
Phone
+6282125006449
Journal Mail Official
editorialmp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132, Senen, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : BadanPen     EISSN : 25495283     DOI : https://doi.org/10.21787
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Matra Pembaruan (MP) adalah jurnal akses terbuka yang menerbitkan penelitian yang berfokus pada inovasi kebijakan pemerintah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 113 Documents
 4   5   6   7   8 
Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Papua Muhammad Ismail
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.59-69

Abstract

Pariwisata adalah sektor yang potensial dan layak untuk dikembangkan secara inovatif guna meningkatkan tingkat daya saing. Papua adalah provinsi yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Namun kenyataannya belum dikelola dengan baik, sehingga berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut yang pada umumnya masih miskin. Untuk itu maka penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan supaya terjadinya perubahan dalam hal peningkatan pendapatan daerah, kunjungan wisatawan dan nilai promosi wisata yang semakin baik. Tujuan kajian ini adalah merumuskan strategi pengembangan potensi pariwisata di Provinsi Papua melalui analisis SWOT. Penelitian juga menggunakan metode deskriptip melalui pendekatan kualitatif dengan Informannya yaitu perguruan tinggi, Bappeda, Balitbangda, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Dinas Koperasi UKM, Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan LSM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan obyek wisata alam di Papua pada umumnya masih dikekola secara tradisional dan dikelola masyarakat adat. Salah satu kendala pengembangan wisata di Papua adalah belum tersedianya Rencana Induk Pariwisata Daerah, kurangnya promosi wisata alam dan budaya, tingginya migrasi ke Papua, serta kondisi keamanan yang belum stabil. Adapun kegiatan wisata tahunan hanya kegiatan rutinitas dan belum memberikan dampak ekonomi (efek berganda). Untuk itu, diperlukan strategi pengembangan potensi wisata alam supaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan terjaganya iklim pariwisata yang kondusif.
Model Desa di Masa Depan dan Kebijakan Pembinaannya Heri Wahyudianto
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.47-57

Abstract

Kebijakan penentuan model desa di Indonesia selama ini hanya mengacu pada tipologi desa dengan merujuk pada karakteristik desa, sehingga pembinaannya pun bersifat umum dan semata-mata didasarkan pada faktor karaktertistik desa. Terkait denganhal itu, fokus kajian ini memuat “pemikiran baru” yang bertujuan mengenalkan model desa ke depan berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi desa, untuk menemukan model-model desa dan masing-masing kebijakan pembinaannya yang lebih tepat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Selain itu, kajian ini merupakan studi pustaka, sehingga tidak ada lokasi kajian dan juga tidak ada informan atau narasumber. Hasil kajian ini telah merumuskan kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan suatu desa, yaitu kewenangan desa, prasarana dasar, sarana, dan kondisi kehidupan masyarakat desa. Parameternya ditetapkan secara persentase untuk mengetahui baik buruknya kondisi suatu desa. Berbagai kemungkinan model desa berdasarkan pada kriteria dan parameter tersebut. Adapun untuk kebijakan prioritas pembinaan masing-masing desa yang telah ditetapkan modelnya, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan desa, potensi desa, dan karakteristik daerah (permasalahan dan potensinya). Kebijakan penanganan masalah yang dianalisis terkait sarana dan prasarana dasar desa dan kondisi masyarakat desa. Sementara, kebijakan pengembangan potensi daerah memperhatikan potensi unggulan, potensi berbasis kemasyarakatakan, serta potensi kecil dan menengah.
Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo Irfan Sofi
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.25-35

Abstract

Dana Desa mulai dialokasikan dalam APBN 2015 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam implementasinya, belum mampu menyelesaikan masalah terkait ketimpangan di desa, ini bisa dilihat dari gini rasio perdesaan bergerak naik walaupun sudah mampu mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, tingkat pengangguran di daerah perdesaan masih tinggi. Pada tahun 2018 ada kebijakan baru tentang implementasi Dana Desa, yaitu Padat Karya Tunai Dana Desa untuk mengatasi masalah ini. Tujuan dari makalah ini adalah 1) untuk mengetahui implementasi pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa, dan 2) kendala pelaksanaan Padat Karya Tunai Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian triangulasi yaitu observasi, wawancara dan data. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program PKT Dana Desa pada tahun 2018 secara umum berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mampu menyerap setidaknya 55 pekerja untuk setiap kegiatan. Sebagian pekerja adalah penduduk desa setempat yang tidak memiliki pekerjaan dan miskin. Keterlibatan masyarakat desa sejak awal perencanaan dengan Musrembangdes hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sangat antusias. Pemenuhan rata-rata HOK 30 persen telah diupayakan oleh desa melalui refokusing dan perubahan pada Rancangan Anggaran Belanja (RAB) kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Dana Desa PKT antara lain kecenderungan berkurangnya semangat gotong royong, domisili pendamping desa yang jauh dari desa, terlalu banyak regulasi yang perlu dipahami, jumlah tenaga ahli yang kurang dan karakteristik wilayah.
Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya Novy Setia Yunas
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.13-23

Abstract

Birokrasi merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun sayangnya birokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai problem yang disebut dengan patologi birokrasi sehingga menghambat pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu problem yang dihadapi birokrasi kita sejak dahulu hingga saat ini adalah adanya praktik rent seeking behaviour. Praktik rent seeking behaviour atau yang dikenal dengan perburuan rente merupakan praktik konspirasi antara pengusaha dan pemerintah atau birokrasi yang akan menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang serta tindakan koruptif. Praktik rent seeking behaviour pada organisasi birokrasi tentunya harus segera dituntaskan agar masyarakat memperoleh haknya dalam pelayanan yang berkualitas sehingga mengembalikan public trust masyarakat pada organisasi birokrasi. Tulisan ini akan menjelaskan efektivitas salah satu desain yang digunakan untuk memotong rantai problem rent seeking behaviour melalui transformasi teknologi informasi pada pemerintahan yang disebut dengan E­Government pada Pemerintah Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya sebagai salah satu kota yang sukses menerapkan aplikasi e­government dalam berbagai bidang mulai dari perencanaan pembangunan (E­Musrenbang), perijinan satu pintu (Surabaya Single Window), pengadaan barang dan jasa terpadu (E­Procurement), pembayaran pajak (Surabaya Tax) dan berbagai aplikasi yang semakin menguatkan peran masyarakat (citizen centric). Transformasi tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan penguatan bahwa E­government mampu membuat interaksi face-to-face antara pejabat publik dan masyarakat juga semakin berkurang, sehingga mengurangi pula potensi dan kesempatan perbuatan yang bersifat koruptif.
Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Ponggok-Polanharjo, Klaten Fenita Enggraini; Nanda Cahyani Putri; Yusda Aripin Salman; Wiwandari Handayani
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.2.2020.71-82

Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning Villages exists to strengthen the authority of Government Village Government to regulate its own affairs as an implementation of regional autonomy. The village government is given the authority to develop their region by exploring the village potentials. Village-Owned Enterprises (BUM Desa) are present as an organization formed by the Village Government in terms of managing village assets that bring value to village income. This study aims to analyze the institutional role of the Village Government and BUM Desa in the development of the Ponggok village. The method used in this study is stakeholder analysis. This analysis was carried out to identify the roles, influences and interests of the Village Government and BUM Desa institutions. The results showed that the Village Head played role as a key player who had very strong interests and influence both in terms of the status of power, degree of organization, and personal relations to influence/involve other stakeholders for the development of Ponggok Village.
Keterterapan Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal dalam Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Sidoarjo Linda Oktaviani; Dian Anita Nuswantara
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.2.2020.83-92

Abstract

This research discuss the level of internal control principles applicability at Village-Owned Enterprises (VOE) in Sidoarjo. Descriptive qualitative approach with Participatory Action Research (PAR) is employed to develop an appropriate internal control framework for VOE in Sidoarjo. The data are primary data from primary sources, they are a VOE Chairman and a VOE’s employee from three VOE. Data collected through interviews and documentation. Then, technique and source triangulation was carried out to test the data validity. The results showed that the magnitude’s level of internal control was still low. While the COSO internal control principles can be applied by VOE with modifications.
Potensi Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Arif Sofianto
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.2.2020.93-107

Abstract

The village have many dilemmas. Villages face a dilemma of many resources but low welfare despite high natural resource exploitation. Innovation is one of the important keys for village communities to solve these problems. This research was aimed to 1) Identifying the potential of village resources through innovation; 2) Identifying protection campaigns; 3) Analyze the key factors for the development of innovation in Central Java. This is a qualitative descriptive study, conducted in 22 villages which has a high poverty rate, but has a large potential resources. The research involved informants from the village head, village administration apparatus, and community group representatives. Data collection using interviews, questionnaires, adn FGD. Data analysis using Miles and Huberman techniques. The conclusions of this study are: 1) Natural, human, social and economic resources that are managed in new ways through tourism activities, creative industries, and postharvest product processing. 2) Innovation constrained of limited ideas, lack of pioneering and entrepreneurial spirit, limited knowledge and technology, low community participation, and weak role of village institutions. 3) Key factors that drive the development of innovation are the existence of pioneering figures who are willing to take risks and have different ideas and are supported by the village government by involving relevant stakeholders
Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi Wilda Rasaili
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.2.2020.109-118

Abstract

The government's strategy in minimizing the modern market space was first implemented by the banyuwangi regency government trough a policy prohibiting the contruction of malls and retails modern. this policy in concidered unpopular because impedes invesment and regional income. the theory used in this study is public policy and community empowerment with discriptive-explanatory research methods. The research of this study indicate that the policy prohibits the construction of malls and retails modern as strategy of local government to empower small traders. This policy has real impact on economic inprovement and poverty reduction significantly
Alternatif Kebijakan Keterbatasan Aksesibilitas Perpustakaan di Kabupaten Malang Ardian Prabowo; M. R. Khairul Muluk; Ainul Hayat
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.2.2020.119-133

Abstract

Kebijakan perpustakaan saat ini belum menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Malang. Luasnya daerah, kurangnya anggaran, dan masalah lainnnya menjadi batasan masyarakat dalam mengakses perpusatakaan. Terkait hal tersebut, tujuan kajian ini memuat “formula baru” atau rekomendasi kebijakan terkait perpustakaan bagi Pemerintah Kabupaten Malang, secara ideal, efektif dan efisien. Metode Penelitian ini menggunakan Policy analysis research dengan data existing statistics atau menganalisa menggunakan data sekunder. Penelitian ini mencermati beberapa kabupaten/ Kota yang telah berhasil melakukan pemerataan aksesibilitas literasi di daerahnya melalui beberapa program seperti perpustakaan keliling, perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, dan perpustakaan desa. Hasil kajian ini, alternative kebijakan pemerataan aksesibilitas perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas (jumlah) dari Perpustakaan Desa / Kelurahan, dan kualitas perpustakaan daerah.
Inovasi Pelayanan Permohonan Pengajuan Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Bambang Irawan; Muhammad Nizar; Paisal Akbar; Andi Hafidz Khanz
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.4.2.2020.135-145

Abstract

alah satu aspek yang penting dalam kajian e-government berkaitan dengan peran manusia sebagai pengguna (users) dari teknologi. Kecanggihan teknologi maupun tingginya kualitas teknologi pemerintah ternyata tidak menjamin bahwa instrumen tersebut akan digunakan oleh masyarakat sebagai users. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut salahsatunya adalah adanya kesenjangan digital (digital divide) dan rendahnya literasi digital (digital literacy) di antara masyarakat. Hal yang sama juga dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda di mana masyarakat belum maksimal dalam memanfaatkan pelayanan daring yang disediakan. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda berinovasi dengan menggunakan media video tutorial dalam pelayanan permohonan izin berbasis daring. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi yang dilakukan oleh DPMPTSP tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya identifikasi permasalahan terlebih dahulu dilakukan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan video tutorial dan diakhiri dengan penyematan video tutorial ke laman resmi DPMPTSP Kota Samarinda. Konten dari video tutorial tersebut antara lain cover depan yang berisikan informasi terkait judul video tutorial, informasi terkait berkas persyaratan, tahapan dalam pembuatan akun, tahapan pemilihan kategori perizinan, tahapan login akun ke portal DPMPTSP, tahapan pengisian borang formulir permohonan, dan tahapan unggah berkas/dokumen persyaratan. Selain itu video tutorial ini juga disertai dengan teks dan audio pendukung yang bertujuan untuk lebih memudahkan pengguna/masyarakat. Inovasi DPMPTSP Kota Samarinda ini merupakan upaya untuk meningkatkan digital literacy masyarakat Kota Samarinda yang sekaligus berimplikasi positif dalam peningkatan penggunaan pelayanan daring yang disediakan.

Page 6 of 12 | Total Record : 113

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 3 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 3 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue