cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 589 Documents
 10   11   12   13   14 
Meneropong Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia Buhaerah, Pihri; Utomo, Nurrahman Aji; Elfansuri, Elfansuri
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.09.2017.295-305

Abstract

Kajian ini berupaya untuk mencermati praktik pengarusutamaan perencanaan pembangunan daerah berbasis HAM. Untuk mendapat gambaran mengenai praktik, peneliti memotret tiga daerah yakni: Batang (Jawa Tengah), Trenggalek (Jawa Timur), dan Tanjungpinang (Kepulauan Riau). Praktik yang ada dihadapkan dengan alur pendekatan berbasis HAM, yakni: proses perumusan, kandungan pokok, mekanisme pelaksanaan, serta perlindungan dan pemulihan. Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses, memahami ketidaksesuaian sekaligus mengidentifikasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.   Berdasar hasil kajian, pendekatan perencanaan yang lebih terbuka membuka peluang pengarusutamaan HAM ke dalam perencanaan pembangunan.  Prasyarat yang menjadi faktor pendorong berada pada dinamika regulasi daerah, komitmen kepala daerah dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD, maupun untuk menjaga roda birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih.
MODEL PEMBANGUNAN DESA TERPADU INOVATIF DI JAWA TENGAH Suharyanto, Suharyanto; Sofianto, Arif
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.251-260

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Membangun model pembangunan desa yang berjalan secara terpadu dan inovatif;2). Mengetahui prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan desa yang terpadu dan mengedepankan inovasi; dan 3). Mendeskipsikan peran masing-masing pihak dalam mewujudkan pembangunan desa yang terpadu dan mengedepankan inovasi. Penelitian dilakukan di 3 desa yang memiliki keunggulan dalam pembangunan, yaitu: 1). Mlatiharjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak; 2).Samiran, Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali; dan 3). Jatiroyo, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif . Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Model pembangunan desa terpadu inovatif merupakan proses yang mengutamakan sinkronisasi antarsektor dan antarpelaku serta mengedepankan inovasi dalam berbagai bidang sebagai tekniknya; 2). Prasyarat pembangunan desa terpadu inovatif adalah: teridentifikasinya potensi sumberdaya dan arah pembangunan serta menumbuhkan inovasi sebagai teknik pembangunan; dan 3). Peranan yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak terkait dalam pembangunan desa adalah a). Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus konsisten dan terarah dalam merumuskan arah kebijakan; b).Pemerintah desa melakukan identifikasi potensi dan menentukan arah kebijakan; c). Masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa berpartisipasi dan melakukan pengawasan; d). Akademisi memberikan masukan iptek dan pendampingan; dan e). Pelaku usaha melakukan investasi dan kerjasama. The purpose of this study was to: 1). Build a model of rural development which runs in an integrated manner and promote innovation; 2). Understanding the prerequisites required in the integrated rural development and promote innovation; and 3). Describe the role of each party in creating an integrated rural development and promote innovation. The study was conducted in 3 villages categorized as having excellence in the governance of development, namely: 1). Mlatiharjo, Gajah Sub-District, Demak Regency; 2). Samiran, Selo Sub-District, Boyolali Regency; dan 3.) Jatiroyo, Jatipuro Sub-District,Karanganyar Regency. The research method used is descriptive qualitative. The conclusion of this study were: 1). Model of integrated and innovatiive development is performed with emphasis on synchronization between sectors and stakeholders, encouraging HR utilize local resources to make innovations in rural development;2). Prerequisites innovative integrated rural development is identification of potential resources and direction of development, the implementation of appropriate resource management and innovation as the construction techniques; 3). The role needs to be done by the respective parties involved in rural development are: a). government, provincial governments, district governments should be consistent and focused in formulating policy directions; b). village government to identify potential and determine the direction of policy, build coordination and synchronization as well as facilitating and promoting community empowerment; c). villagers and village community organizations to participate and conduct supervision; d). provide feedback science and technology academics and mentoring; and e).business investment and cooperation
Harmonisasi Regulasi tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Daerah Istimewa Yogyakarta Gunawan, Gunawan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 4 (2013): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.221-232

Abstract

AbstrakRegulasi yang ada tentang Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melibatkan beberapa kelembagaan atau institusi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kepolisian Republik Indonesia masing-masing memiliki kewenangan sebagai pembina umum dan teknis maupun taktis namun apa yang terjadi dengan peraturan yang diterbitkan kelembagaan dan institusi tersebut semakin bingung dalam pelaksanaan PPNS di daerah.AbstractExisting regulations of Civil Servant Investigators settings involving multiple institutions or institutions such as the Ministry of Home Affairs, Ministry of Justice and Human Rights and the Indonesian National Police each have the authority as a general builder and technical and tactical, but what happens with the regulations issued by the institutional and institutions increasingly confused in the implementation of investigators in the area.
Potensi Investasi Jalur Lintas Selatan di Provinsi Jawa Timur Hamid, Abdul
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 3 (2014): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.197-203

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) serta strategi dalam peningkatan investasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan selatan Jawa Timur. Kajian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan wilayah sampel di beberapa kabupaten/kota di wilayah JLS, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. Dengan menggunakan analisis daya saing wilayah serta analisis struktur harga sehingga diketahui keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage)yang dimiliki oleh industri di masing-masing wilayah sampel. Keunggulankomparatif dicerminkan olehtinggirendahnya biaya produksi, sedangkan keunggulan kompetitif dicerminkan oleh peranan biaya transaksi, termasuk biayatransportasi.Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa: (i) perkembangan industri di kawasan selatan sangat ditentukan oleh kemampuan industri dalam melakukan penekanan biaya melalui efisiensi produksi, (ii) pembangunan JLS berperan untuk menurunkan biaya transportasi sehingga dapat meningkatkan keunggulan kompetitif, dimana wilayah yang memperoleh manfaat terbesar adalah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar, dan (iii) pembangunan JLS akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terutama di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Blitar. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah adanya penyusunan master plan pengembangan JLS, terutama untuk wilayah Pacitan, Blitar, dan Trenggalek. Dimana dalam penyusunan master plan tersebut diperlukan adanya kajianmengenai perencanaan pengembangan wilayah selatan, seperti  penetapan pusat-pusat pengembangan wilayah selatan yang dilihat berdasarkan karakteristik ekonomi daerah. AbstractThis article aims to identify potential problems, and development challenges Trails South (JLS) as well as increased investment strategies in an attempt to improve the welfare of the people in the southern region of East Java. The study was conducted using descriptive method with sample areas in several districts / cities in the area of JLS, namely Pacitan, Terri, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember and Banyuwangi. By using the analysis of the competitiveness of the region as well as the analysis of the pricing structure that is known comparative advantage (comparative advantage) and competitive advantage (competitive advantage) owned by the industry in each region of the sample. Comparative advantage was reflected in the level of production costs, while the competitive advantage is reflected by the role of transaction costs, including transportation cost. Based to the results of the study revealed that: (i) development of the industry in the southern region is largely determined by the ability of the industry to conduct cost reduction through production efficiency, (ii) development JLS contribute to lower transport costs, thereby increasing competitive advantage, where the region is the biggest benefit Pacitan and Blitar, and (iii) development of JLS will result in increased economic activity and employment, especially in Pacitan and Blitar. Recommendations that can be submitted is the preparation of a master plan development of JLS, especially for the area Pacitan, Blitar, and Psychology. Where in the preparation of the master plan is needed studies on southern regional development planning, such as the establishment of centers of development of the southern region is seen by the economic characteristics of the area.
Bayang-bayang World Trade Organization (WTO) dalam Kebijakan Desentralisasi Indonesia Alamsyah, M. Nur
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 1 (2012): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.11-20

Abstract

AbstrakMekanisme sistem dunia seperti yang diperkenalkan oleh Wallerstein, meletakkan harapan akan adanya kemakmuran dan kesejahteraan serta upaya survive dalam perkembangan dan kemajuan dunia adalah dengan mengikuti sistem dunia yang hadir melalui sistem pasar yang merupakan mekanisme terjadinya globalisasi di dunia. Desentralisasi dengan peletakkan kebijakan pada hak asasi dan partisipasi, akan memudahkan agen negara maju untuk melakukan hegemoni dan penetrasi ke wilayah pertahan terakhir negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dikarenakan lemahnya posisi bargaining pada mekanisme tukar yang dalam konteks ekonomi berdiri pada modal dan investasi atas nama pembangunan. Upaya setiap daerah untuk mengejar pundi-pundi kesejahteraan dengan masuk dalam mekanisme global adalah sesuatu yang terlalu terburu-buru disebabkan kondisi ketidaksimbangan yang dialami daerah dalam mekanisme tersebut. Berbagai aturan, yang dalam konteks politik pemerintahan negara pasti akan menempatkan dirinya sebagai bagian yang diuntungkan menyebabkan negara-negara terkebelakang selalu tidak memiliki kemampuan untuk membargaining hasil produksinya melalui diplomasi yang ulet. Organisasi dunia merupakan alat bagi langgeng dan dominanya sebuah kekuatan terlepas bahwa ada sebagian kecil negara yang dapat menikmati hal tersebutmeskipun dalam waktu yang sementara. AbstractMechanism of the world system as introduced by Wallerstein, lay the hope of prosperity and welfare as well as efforts to survive and progress in the development of the world is to follow the present world system through the market system is the mechanism of the onset of globalization in the world. Decentralization by laying down the policy on human rights and participation, will allow agents to perform the hegemony of developed countries and penetration into the last defense that countries such as Indonesia is growing, due to a weak bargaining position in the exchange rate mechanism in the context of the economy and capital investment stood at over name of development. Any effort to pursue the welfare coffers to enter the global mechanism is something that too in a hurry due ketidaksimbangan conditions experienced in the area of such a mechanism.Various rules, which in the context of the political government of the country would have established itself as the beneficiary causes backward countries always lack the ability to membargaining its products through a tenacious diplomacy. World organization is a tool for lasting and dominanya a force notwithstanding that there is a small country that can benefit all the time while though.
Kajian Evaluasi Tenaga Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim Pulungan, Muhammad Soleh
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 1 (2015): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.51-62

Abstract

AbstrakPeningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan dalam proses pembangunan sektor pendidikan  di era globalisasi. Tujuan pengkajian ini adalah; Untuk mengevaluasi penempatan tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi, Untuk  menganalisis  standar kualifikasi tenaga pendidikan, Untuk mengetahui standar kualitas pendidikan di Kab. Kutai Kartanegara. Metode Penelitian yang dilakukan secara survey, dengan  populasi adalah kepala sekolah  dan  guru SD, SMP dan SMA, dengan tiga zona, yakni: zona I, II, dan III di Kutai Kartanegara. Hasil Penelitian; Standar Pendidikan yang dimiliki para  guru cukup tinggi, dengan spesialisasi tertentu. Kekurangan tenaga pendidik bidang studi tertentu, mengakibatkan sebagian guru  mengajar tidak sesuai keahliannnya. Untuk lebih meningkatkan kualitas guru disarankan untuk aktif mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan. Strategi pembangunan pendidikan tidak hanya berdasarkan pada input oriented saja, tetapi juga  harus  lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Peranan pemerintah melalui Dinas Pendidikan diharapkan untuk melakukan analisis kebutuhan guru setiap tahun, perbaikan dan peningkatan sarana prasarana sekolah, sesuai kebutuhan  masing-masing. AbstractImproving the quality of human resources is absolutely necessary in the process of education sector development in the era of globalization. The purpose of this study is; To evaluate the placement of education according to the competence, To analyze the qualification standards of education, To determine the quality standards of education in the district Kutai Kartanegara. Methods Research conducted a survey, the population is the principal and elementary teacher, junior high and high school, with three zones, namely: zone I, II, and III in Kutai. Research Result; Education standards that teachers have high enough, with a particular specialization. Disadvantages educators particular field of study, resulting in the majority of teachers do not teach according keahliannnya. To further improve the quality of teachers are advised to actively participate in seminars, workshops, and training. Education development strategy is not only based on the input oriented, but also must pay more attention to the educational process factors. The role of the government through the Department of Education is expected to conduct a needs analysis of teachers every year, repair and improvement of school infrastructure, according to the needs of each.
Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap Gunawan, Gunawan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 4 (2015): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.347-359

Abstract

AbstrakPenyelenggaraan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat khususnya yang berada dilingkungan permukiman merupakan tugas dan tanggung jawab anggota satuan perlindungan masyarakat (satlinmas), dan bagaimana yang terjadi bila anggota satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga harapan dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat tidak terpenuhi dengan sepenuhnya dan mengakibatkan kehadiran satlinmas belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara, lokasi sampel penelitian dipilih berdasarkan purposive sampel yaitu  Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang telah mengakomodir kelembagaan Linmas dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan menjadi barometer bagi daerah lain dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Tujuan kajian ingin mengetahui sejauhmana Satlinmas dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil penelitiannya bahwa peran Satlinmas dalam  menyelenggarakan penanganan kebencanaan,  penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat di tingkat kabupaten pada umumnya sudah dapat dilaksanakannya, namun pada tingkat rukun tetangga dan rukun warga tugas dan fungsi tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal. AbstractImplementation of security and peace, order and protection of the people especially those who are within the settlement is the duty and responsibility of member units of community protection (Satlinmas), and what happens when members Satlinmas in carrying out its duties and functions not supported by the human resources of adequate quality and quantity , so the expectations and desires of the community to get security and peace, order and public protection are not met in full and result in (Satlinmas) presence can not be felt by the community. The method used in this study using qualitative research with descriptive analysis, the data obtained through documentation, observation, and interviews, sample locations were selected based on purposive sample of Cilacap, Cilacap is a district that has accommodated the institutional Linmas the organizational structure of Civil Service Police Unit and a barometer for other regions in the implementation of the enforcement of local regulations. The purpose of the study wanted to know how far Satlinmas can act in accordance with its duties and functions. Research results that Satlinmas role in organizing disaster management, the handling of security, peace and order, protection of the public at the district level are generally already be implemented, but at the neighborhood level and harmonious citizens tasks and functions are yet to be implemented optimally.
EVALUASI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (Studi Kasus PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo) Hernoko, Shabo
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 3 (2012): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.169-178

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan PDAM Tirta Perwitasari selama kurun waktu 2006-2010. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan terkait implementasi dan masalah yang dihadapi. Penilaian terhadap kinerja keuangan PDAM diatur dalam Kepmendagri No. 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dan analisis Common Size dipergunakan untuk menginterpretasikan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan sehingga diketahui perkembangannya selama periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan, perusahaan sangat likuid untuk melunasi utangutang jangka pendeknya, dalam kondisi solvable, namun terdapat kelebihan biaya operasional dari yang seharusnya setiap tahunnya. Berdasarkan analisis Common Size, perusahaan pada tahun 2006 mengalami  kerugian usaha, baru kemudian memperoleh laba usaha mulai tahun 2007 hingga 2010. The study aims to determine the development of the financial performance of PDAM Tirta Perwitasari,during the period from year 2006-2010. The study used qualitative methods to obtain an overview of the financial performance, related to the implementation and problems encountered. An assessment of the financial performance of the PDAM set in Kepmendagri No. 47 Year 1999 about Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, and the Common Size analysis is used to interpret the financial statements of the company to determine the development of the financial performance during the study period. The results showed that, highly liquid companies to pay off short-term debts, the solvable conditions, but there is excess operating costs annually. Based on the analysis of Common Size, the company in 2006; suffered business loss, then gain in operating income from year 2007-2010.
Pemberdayaan Masyarakat pada Program PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya (Konteks Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014) Ahfan, Rahmawati; Asrori, Asrori; Sipahutar, Hotnier
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 1 (2015): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.89-99

Abstract

 AbstrakSebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatory, dengan teknik analisis kualitatif. Program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini fokus pada 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya) tidak sepenuhnya relevan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dimana keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan secara struktural masih lemah. Pemerintah desa belum melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Sementara pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pada aspek: keterlibatan aktor penyelenggara pemberdayaan masyarakat; Arah pemberdayaan masyarakat; Aspek kolaboratif pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Pelaksana pemberdayaan masyarakat; Pelembagaan percepatan pemberdayaan masyarakat; dan Etika/ norma pemberdayaan masyarakat.AbstractBefore Undang-Undang Number 6 Year 2014 about Village was issued, there is no legislation that explicitly set the task, the function, the authority, budget the village government in the context of community empowerment. Objectives of the study is to identify rural community empowerment program before the enactment of Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 and assess the empowerment community aspect in Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. This study used a qualitative approach and are explanatory, with qualitative analysis techniques. Community empowerment programs in this study focus on 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR and  Posdaya) not entirely relevant to Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 because government institutions in empowering involvement village structurally weak. The village administration has not carried out the empowerment function caused the absence of the community delegation of authority and financing from the district government. While community empowerment models villages that in accordance with Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014  focused on aspects: the involvement of the community empowerment actor; The direction of community empowerment; A collaborative aspects village development in community empowerment; Community empowerment implementing; Institutionalization of  community empowerment acceleration; and ethics/ a norm community empowerment.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Nadeak, Hasoloan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 3 (2014): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.183-195

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan tentang kecamatan di kota Bogor; untuk mengetahui dan menganalisis dukungan juklak dan juknis yang ditetapkan terhadap tugas-tugas Camat dan perangkat kecamatan yang ada di kota Bogor; dan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja kebijakan setelah diimplementasikan para camat dan perangkat kecamatan di wilayahnya masing-masing. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan adalah suatu keharusan, karena Peraturan Pemerintah dimaksud adalah peraturan pelaksanaan yang berlaku secara nasional dan diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang digunakan untuk melihat permasalahan dimaksud adalah deskriptif kualitatif dengan metode content analysis atau document analysis. Berdasarkan pendekatan dimaksud diketahui bahwa Pemerintah Kota Bogor telah mengimplementasikan PP No.19 Tahun 2008 ke dalam bentuk Peraturan Walikota No. 54 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Kecamatan dan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan. Pengimplemantasian kebijakan dimaksud meliputi: (1) Tugas Umum Pemerintahan, dan (2) Sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dalam kaitan otonomi daerah. AbstractThe purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the policy of districts in the city of Bogor; to determine and analyze the technical and operational guidelines support the tasks assigned to the sub-district and the districts in the city of Bogor; and to determine and analyze the performance of the policy after the implementation of the district and sub-district in each region. Implementation of Government Regulation Number 19 Year 2008 concerning the sub-district is a must, because of government regulation in question is the implementing regulations that apply nationally and mandated by Law No. 32 of 2004 on Regional Government. The approach used to look at the problem in question is descriptive qualitative content analysis or document analysis. Based approach is known that the City Government has implemented PP No. 19 of 2008 in the form of Mayor Regulation No. 54 Year 2010 on Main Duties, Functions, Duties Work Procedures and structural positions within the District and No. 10 of 2010 on Delegation of Authority. The implementation of  policy shall include: (1) Common Tasks Government, and (2) Some tasks are delegated by the Mayor of the District Head in terms of regional autonomy.

Page 12 of 59 | Total Record : 589

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue