cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 589 Documents
 8   9   10   11   12 
Strategi Pengembangan Ekonomi Rakyat di Provinsi Papua Ismail, Muhamad
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 3 (2015): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.251-259

Abstract

AbstrakPengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pengembangan ekomomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi Usaha Mikro Kecil Menengah selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan studi untuk melihat sejauh mana pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua, dan merumuskan strategi pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua. Menggunakan analsis SWOT, menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena dipengaruhi oleh beberapa kelemahan dan kendala teknis lainnya seperti kekurangan modal usaha, peralatan yang masih sederhana, kualitas dan kuantitas produk yang rendah, sulitnya akses pasar dan lemahnya jiwa kewirausahaan khususnya bagi masyarakat/pelaku ekonomi rakyat asli Papua. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan peran Usaha mikro dan menengah dan Koperasi/KUD karena masyarakat dengan mudah dapat dilibatkan dalam kedua wadah ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan : Peningkatan kualitas dan kuantitas  produk lokal agar dapat bersaing dengan pasar regional dan internasional, pemberian dana stimulan untuk modal usaha bagi para pelaku ekonomi rakyat dengan memanfaatkan dana OTSUS, dan APBN, Peningkatan SDM pertanian melalui dukungan sektor swasta (mitra usaha) dan permodalan  dari lembaga perbankan. Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan ekonomi kerakyatan maka dapat dilakukan melalui: Meningkatan kuallitas SDM pelaku ekonomi rakyat  melalui pendidikan non formal/pelatihan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendamping, pemberian modal usaha dan peralatan pertanian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG), meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi sampai ke seluruh kabupaten/kota, Pemanfatan dana program untuk kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan memiliki peluang berupa meningkatkanya kualitas dan kuantitas produk lokal yang berdaya saing, masyarakat tidak selalu mengantungkan pada bantuan modal pemerintah, pelaku ekonomi kerakyatan tidak selamanya tergantung pada tenaga pendamping. AbstractBased economic development aims to increase community participation in various development activities, especially in the economic field. Populist both economic development by exploiting the potential of Micro Small Medium Enterprises has not made a significant impact to the welfare of society. The purpose of the study to see how far the populist economic development in Papua, and formulate a strategy based economic development in the province of Papua. Using SWOT the analysis, using primary and secondary data. The results showed populist economic development in Papua province could not be implemented to the fullest because it is affected by several drawbacks and other technical constraints such as shortage of working capital, equipment is still modest, the quality and quantity of the product is low, the difficulty of access to markets and weak entrepreneurial spirit, especially for community / indigenous people of Papua economic actors. Based economic development can be done by utilizing the role of micro and medium-sized businesses and cooperatives / KUD because people could easily be involved in both the economic container. Based economic development can be done by: Increasing the quality and quantity of local products to compete with regional and international markets, giving stimulant fund for venture capital for the economic actors of the people by utilizing funds OTSUS, and the state budget, Improved HR agriculture through private sector support (partners business) and capital of banking institutions. To overcome the weaknesses in the development of community economy, it can be done through: Boosting kuallitas SDM economic actors people through non-formal education / training, education and ongoing training for facilitators, provision of venture capital and agricultural equipment by utilizing appropriate technology (TTG ), increasing the role of Micro, Small and Medium Enterprises and co-operatives to all districts / cities, utilization of program funds for productive economic activities. Populist economic development policy has a chance in the form of increasing the quality and quantity of local products competitive, people do not always pocket on government capital assistance, populist economic actors do not always depend on the facilitators.
Studi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Nadeak, Hasoloan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 1 (2012): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.45-56

Abstract

AbstrakPermasalahan studi ini adalah bagaimana perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pelaporan, dan strategi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pendekatan terhadap permasalahan tersebut adalah menggunakan pendekatan metode gabungan antara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik analisis SWOT. Berdasarkan pendekatan dimaksud, maka diketahui bahwa dalam pelimpahan dan penugasan urusan Kemendagri melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan belum optimal, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih ada yang menggunakan mekanisme di luar musrenbangnas melainkan melalui usulan non formal lewat surat-menyurat/proposal, penyerahan (daftar isian penggunaan anggaran) DIPA kepada satuan unit perangkat daerah (SKPD) sering terlambat yang berakibat pada pencairan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan terlambat, penetapan pejabat pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD sering terlambat. Kemudian dengan perhitungan terhadap kondisi pelaksanaan dan pelaporan dengan menggunakan Skala Likert, diperoleh hasil bahwa yang mendapatkan nilai yang kecil yaitu variabel laporan realisasi anggaran dan penatausahaan barang. AbstractProblems of this study is how the planning and budgeting, implementation and reporting, and strategies to improve implementation of Deconcentration and Assistance Duty in the Ministry Home Affairs.Approach to these problems is to use a combined method approach of qualitative and quantitative descriptive techniques SWOT analysis. Based on the intended approach, it is known that the transfer and assignment of the affairs of the Ministry of Home Affairs through the Deconcentration and Assistance Duty have not been optimal, in planning and budgeting activities Deconcentration and Assistance Duty still exist that use a mechanism outside Musrenbangnas but through non formal proposal through correspondence / proposal, the submission (budget use of checklists) DIPA to the local units (SKPD) is often delayed, resulting in the withdrawal of funds Deconcentration and Assistance Duty too late, the determination of executive officers on Deconcentration and Assistance Duty SKPD often too late. Then the calculation of the condition of the implementation and reporting by using a Likert Scale, obtained results that are getting little value that the variable budget reports and administration of goods.
Peran Pemerintah Daerah terhadap Sektor Pendidikan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Zarmaili, Zarmaili
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 1 (2013): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.13-26

Abstract

AbstrakKeberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan sangat ditentukan oleh peranan pemerintah daerah, hal ini sebagaimana wewenangnya yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikuatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Kajian ini menganalisis peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi di dalam proses pelaksanaan otonomi pendidikan dalam rangka menimgkatkan mutu pendidikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif diperoleh bahwa peranan Pemerintah Kabupaten Batanghari masih lemah yakni masih berada di bawah 50%. Indikasi yang ditemukan bahwa penyeberan guru dan bantuan dana pendidikan belum merata, tingkat pengawasan masih lemah, partisipasi masyarakat di dalam proses pengurusan pendidikan masih rendah.AbstractThe successful ofimplementation ofeducationalautonomyis determinedby therole oflocal government, this authorityshowed by Law Number32 2004boostedby act Noumber20 2003. This study analyzesthe role of government Batanghari Jambi in the process ofdecentralizationof educationin order increase quality of education. By using thequantitativemethodis obtainedthat the role ofthe governmentis weakBatanghariiestill below50%. Indicationswere foundthatpenyeberanteachers andeducational funding has not beenevenly distributed, the level ofsupervisionis stillweak, local participation inthemanagement ofeducationis still low.
Kualitas Pelayanan Aparatur RSUD Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kediri terhadap Masyarakat Miskin Irtanto, Irtanto
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 4 (2013): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.261-280

Abstract

AbstrakPenelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitiatif, yang bertujuan (1) mengetahui penilaian pasien miskin terhadap kualitas pelayanan aparatur kesehatan yang dilakukan RSUD; (2) mengetahui analisa celah (gap analysis) dan alternatif penyelesaian masalah kondisi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSUD Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Kediri dan Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan aparatur RSUD ketiga daerah penelitian rata-rata mempunyai kinerja pelayanan sangat baik, dengan IKM sebesar 3,3 atau nilai interval IKM 82,50 dengan mutu pelayanan A, sangat baik. Namun demikian masih ada kesenjangan antara penilaian aparatur maupun pasien miskin yaitu berupa masih ada kekurangan dan kendala pelayanan yang kemudian akan diambil berbagai kebijakan sebagai langkah perbaikan terhadap program, sistim administrasi, prosedur pelayanan, SDM aparatur maupun sarana dan prasana.AbstractThis research uses quantitative and qualitative descriptive approach, which aims to (1) determine the assessment of the patients poor quality of health services apparatus who conducted RSUD (the Regional Public Hospital), (2) to know the gap analysis and alternative problem solving of condition of the poor health services quality in RSUD of District of Pasuruan, District of Kediri and Mojokerto City. The results showed that the services quality of RSUD apparatus on third area of study have an average service performance is excellent, with the IKM (Community Health Index) of 3.3 or 82.50 IKM interval value with quality of service A, very good. However, there is still a gap between apparatus and poor patient assessment is still no shortage of services and constraints. From here then will take up many policies, as a measure to enhance the program, system administration, procedures of service , human resources of apparatus, facilities and infrastructures also.
Optimalisasi SIMDA dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas Pulungan, M. Soleh
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 4 (2014): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.269-281

Abstract

AbstrakTujuan kajian ini adalah untuk mengetahui: 1) Implementasi Simda terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara; 2) Kesiapan sumber daya manusia yang bertugas mengelola keuangan daerah serta mengetahui permasalahan yang dihadapi; 3) Dukungan dan fungsi Infrastruktur terhadap implementasi Simda di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bersifat survey dengan pendekatan penelitian bersifat deskriptif evaluative. Populasi penelitian terdiri dari 18 kecamatan dengan sample penelitian berjumlah 15 kecamatan, yang ditetapkan secara purposive sampling. Hasil kajian Implementasi Simda di Kutai Kartanegara relatif telah cukup tinggi. Semua produk Simda dapat dilakukan diatas rata-rata standard yang ditetapkan regulasi. Kesiapan sumber daya manusia terhadap implementasi Simda di relatif cukup baik. Dukungan jaringan terhadap implementasi Simda sudah cukup tinggi. Software Simda diakui cukup bagus, namun cukup rentan dengan serangan virus. AbstractThe purpose of this study was to determine: 1) Simda implementation of the financial management area in Kutai regency; 2) Readiness of human resources in charge of managing local finances and knowing the problems faced; 3) Infrastructure and support functions to the implementation Simda in Kutai regency. This study is a survey with a descriptive evaluative research approach. The study population consisted of 18 districts with a total study sample of 15 districts, which are set by purposive sampling. Implementation results of the study in Kutai Kartanegara Simda have relatively high. All products Simda can do above average standards set regulations. Readiness of human resources for the implementation Simda in relatively good. Network support for implementation Simda already high enough. Software Simda admittedly quite good, but is quite vulnerable to virus attacks.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Beragama di Provinsi Kepulauan Riau Ruhana, Akmal Salim
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 7 No 2 (2015): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.07.2015.185-193

Abstract

AbstrakBerdasar pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006, pemerintah daerah memiliki tugas khusus untuk memelihara kerukunan umat beragama di wilayahnya. Faktanya, beberapa pemerintah daerah belum cukup peduli atas tugasnya tersebut, misalnya dalam fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Penelitian ini mendalami peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (termasuk kantor Kementerian Agama wilayah) dalam memelihara kerukunan. Penelitian dengan metode kuasi kualitatif yang mengumpulkan data dengan kajian pustaka, observasi, dan wawancara ini ditulis secara deskriptif-analitis. Penelitian menemukan: Pemerintah Daerah Kepri dan Kanwil Kementerian Agama setempat telah menunjukkan peran yang cukup. Meski terdapat tantangan geografis dan keterbatasan anggaran, namun kerukunan beragama tetap nyata dalam masyarakatnya. AbstractBased on the Join Decree No. 9 and 8 of 2006, local governments have a special duty to maintain religious harmony in their spans of authorities. Factually, some of them have not been care enough on the duty, such as on facilitating FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)—the special body to maintain religious harmony. This research elaborated the roles of Local Government of Kepulauan Riau (include its local MoRA, Ministry of Religious Affairs) on preserving harmony. The quasi-qualitative which was found data through literature study, observation, and interview, was written by descriptive-analytic method, found some results: The Kepri Local Government and its local MoRA have shown some positive roles. Though  geographical difficulties and limited budget have drawbacks, but religious harmony were a reality in its society.
PENGARUH PEMBINAAN TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi: Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai) Sinambela, Tiurlan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 3 (2012): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.207-216

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembinaan terhadap produktivitas kerja melalui motivasi kerja pada organisasi pemerintahan daerah. Lokasi penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Structural Equation Model (SEM), dengan responden sebanyak 139 orang yang penarikan sampelnya menggunakan Simple Random Sampling. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pembinaan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, pembinaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, dan pembinaan melalui motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. The purpose of this study was to determine the effect of coaching on work productivity through motivation in organizational governance. What research is Serdang Bedagai local government. This study uses analytical techniques Structural Equation Model (SEM), with 139 respondents who recall sampled using Simple Random Sampling. The results of statistical analysis showed that no significant effect on guidance through, guidance through significant effect on work motivation, work motivation significant effect on workplace productivity, motivation and guidance through a significant effect on labor productivity.
Peningkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Putra, Imam Radianto Anwar Setia; Iskandar, Dida Suhada
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 3 (2013): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.177-188

Abstract

AbstrakBadan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang core buisness kelitbangan membutuhkan sumber daya peneliti dan fungsional lainnya yang diarakhan memenuhi tuntutan BPP. Minimnya hasil kelitbanganya yang dimanfaatkan oleh komponen lain yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan lemahnya kapasitas organisasi dalam memenuhi tuntutan perannya.Pengembangan kapasitas organisasi BPP menjadi arah untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan masukan perbaikan pengelolaan terhadap peran BPP Kemendagri, dalam mencari jawaban terhadap permasalahan peningkatan kapasitas BPP digunakan metode deskriptif. Kebutuhan akan pengetahuan, pelatihan, dan pemberdayaan dalam memenuhi tuntutan tugas dari organisasi.Abstract Research and Development Agance (BPP) whose core business is kelitbangan need resources and other functional researchers aimed to meet the demands of research and development agancy. The lack of results research and development utilized by other components contained in the Ministry of home affaeir indicate poor organizational capacity to meet the demands of his role. In search of answers to the problems of increasing the capacity of research and development agancy used descriptive method. the need for knowledge, training, and empowerment in meeting the demands of the task of the organization.
Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur) Sulistyono, Djoko; Nuryadin, Deden; Hadi, Anung S.
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.31-40

Abstract

AbstrakPenelitian ini akan melihat masalah tapal batas yang sering menjadi persoalan pelik. Sejak dibukanya “kran” pemekaran daerah, hingga saat ini tercatat ada sebanyak 946 konflik sengketa perbatasan, baik antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, maupun kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan kabupaten/kota di provinsi tetangga. Penelitian ini melihat lebih khusus tentang evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah yang merupakan salah satu bagian dalam rangka percepatan penegasan batas daerah. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan, melalui teknik wawancara mendalam dengan memakai pendekatan kualitatif sebagai konsentrasi utama pada penelitian ini. Lokasi penelitian secara kasus akan melihat di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. Provinsi Lampung dipilih karena merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan konflik batas daerah, sedangkan Kalimantan Timur dipilih karena provinsi ini kaya sumber daya alam (SDA). Masalah umum yang dihadapi di kedua provinsi ini antara lain: adanya keterbatasan sumber daya manusia yang profesional (tenaga ahli segmen batas), kurangnya koordinasi antara pemerintah-pemerintah daerah yang berbatasan, sarana dan prasarana yang belum menjangkau sampai ke daerah pelosok, serta kurangnya dukungan pimpinan di dalam program kerja Penegasan Batas Daerah, yang dianggap belum menjadi hal yang prioritas. AbstractThis study examines the matter of boundary that often a thorny issue. Since opening of the “faucet” regional expansion, until now, there were as many as 946 border dispute conflict, both between districts/cities in the province, and district/city in the province of the district/city in the neighboring province. This study examines only the boundary assertion evaluation team, which is one part the acceleration of boundary assertion. Qualitative descriptive methods were used, through in-depth interview techniques with qualitative and quantitative approaches, as well as a major consentration on the qualitative approach. Location research purposively determined in Lampung and East Kalimantan. Lampung chosen because it is one of the provinces in Indonesia which limits conflict-prone regions, while the East Kalimantan province was chosen because it is rich in natural resources. A common problem encountered in the these two provinces, among others: the limited human resources professional (expert segment boundary), the lack of coordination between governments adjacent areas, facilities and infrastructure that have not reached into rural areas, as well as a lack of leadership support in the work program which is considered the limit assertion has not become a priority.
Poverty and Human Rights: New Direction in Poverty Eradication Buhaerah, Pihri
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 8 No 2 (2016): November
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.08.2016.221-230

Abstract

The purpose of this paper is to support the argument that poverty is multidimensional and part of human rights concern. In doing so, this paper uses relevant literature review on poverty issues. This paper finds that the capability approach is a useful conceptual framework to link conventional approach with human rights and support the argument that poverty is multidimensional. Under this perspective, there are two prerequisites cases of non-fulfillment of human rights can be counted as poverty, namely (i) the human rights involved must be those that correspond to the capabilities that are considered basic by a given society; and (ii) inadequate command over economic resources must play a role in the causal chain leading to the non-fulfillment of human rights. Furthermore, there are three different ways in which human rights can be relevant to poverty: constitutive relevance, instrumental relevance, and constraint-based relevance.

Page 10 of 59 | Total Record : 589

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol. 7 No. 3 (2015) Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 2 (2013) Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue