cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Herie Saksono
Contact Email
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Phone
+628118899965
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat DKI Jakarta - 10430
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : https://doi.org/10.21787/jbp.16(3).2024
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 589 Documents
 5   6   7   8   9 
[Appendix] JBP VOl.8 No.1 JBP, Editor
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 8 No 1 (2016): May
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

[Appendix] JBP VOl.8 No.1
Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 1 (2012): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.21-28

Abstract

AbstrakDampak gerakan reformasi tahun 1998 yang cukup besar terhadap pola organisasi pemerintah adalah dilaksanakannya desentralisasi. Desentralisasi merupakan teknik manajemen yang mencoba meningkatkan ukuran-ukuran kinerja kelembagaan seperti efektvitas dan efesiensi dalam bentuk pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, faktanya semenjak kebijakan desentralisasi dilaksanakan pada tahun 2001, banyak problem yang belum terselesaikan. Sehingga jalannya desentralisasi belum mencapai paripurna yang diharapkan. Tulisan ini mencoba memaparkan perjalanan implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia serta bagaimana problem yang terjadi di dalamnya. AbstractThe impact of the reform movement in 1998 which is quite large on the pattern of government organizations is the implementation of decentralization. Decentralization is a management technique that tries improve institutional performance measures such as efektvitas and efficiency in the form of delegation of authority from central to local government. However, the fact that since decentralization policy implemented in 2001, many unresolved problems. So that the course of decentralization has not reached the expected complete. This paper attempts to describe the journey implementation of decentralization policies in Indonesia and how the problems that occur in it.
BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS PADA ERA OTONOMI DAERAH Wicaksono, Kristian Widya
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 4 (2012): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.281-286

Abstract

Era desentralisasi membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengelola secara mandiri urusan domestiknya mulai dari proses formulasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Pemda diharapkan mampu mengelola secara efektif dan efesien sumber-sumber yang tersedia,mengatasi masalah publik seperti dampak buruk eksternalitas yang ditimbulkan akibat aktivitas pasar,mendiagnosa serta menangani kegagalan pasar (market flliure) dalam hal ini menyediakan barang publik (public goods) guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu disediakan melalui mekanisme pasar. Decentralization opportunities for local governments to manage their domestic affairs independently from the process of formulation, implementation and evaluation of development policies and programs to suit the needs of local communities. In exercising its authority, the government is expected to manage effectively and efficiently resources are available, such as the public address adverse externalities caused by market activity, diagnosing and addressing market failure in this case provides public goods to meet the needs of people who can not afford provided through market mechanisms.
Peran Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Komoditas dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi di Provinsi Jambi Syekh, Sayid
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 4 (2013): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.253-260

Abstract

AbstrakBerdasarkan tujuan utama pembangunan pertanian dalam hal ini , yaitu untuk meningkatkan makmur petani dan kehidupan petani , perannya berada di: 1) pengaturan dan dibangun di "PDB"; 2) meningkatkan pendapatan negara; 3) memberikan kesempatan kerja, khususnya bagi petani dan petani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) menggambarkan kinerja agribisnis padi, (b) menganalisis jangka beras perdagangan, (c) faktor yang mempengaruhi pada hal perdagangan, (d) mengidentifikasi dampak pembangunan pertanian pada petani terms of trade dan beras hal perdagangan. Hasil penelitian ini antara lain: 1) biaya untuk pembelian input lebih kecil dibandingkan dengan istilah yang buruh perdagangan; 2) rasio R/C pengembangan usahatani padi menunjukkan bermanfaat dalam skala besar; 3) mengadopsi teknologi pertanian padi, masukan produksi dan tingkat produktivitas yang seperti faktor internal; 4) sistem pasar adalah seperti eksternal, pengaruh terhadap posisi tawar petani. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi tujuan itu dan untuk memenuhi aturan-aturan, dalam perumusan berbagai kebijakan, kondisi perdagangan dan beras terms of trade digunakan untuk menjadi salah satu pertimbangan utama.AbstractBased on the main objective of agricultural development in this case, which are to increase the prospering of farmers and peasants life, its role are in: 1) setting and built in the “PDB”; 2) increasing the state income; 3) providing the job opportunities, especially for farmers and peasants. The objectives of this research were to: (a) describe rice agribusiness performance; (b) analyze rice term of trade; (c) influencing factors on terms of trade;(d) identifying the agricultural development impact on farmers terms of trade and rice terms of trade. The result of this study among other things: 1) the cost for purchasing inputs was smaller compared to that labor’s terms of trade; 2) the R/C ratio of r i c e farming development showed beneficial in large scale; 3) adopted r i c e farming technology, production input and productivity level were such of internal factors; 4) market system was such of external, influence for farmer’s bargaining position. Therefore in order to meet that objective and to fulfill those rules, in formulation of many policies, the terms of trade and rice terms of trade is used to be one of main considerations.
Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat Hamudy, Moh. Ilham A.
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 4 (2014): Desember
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.261-267

Abstract

AbstrakArtikel ini adalah tentang Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dulu dikenal dengan istilah pertahanan sipil (Hansip). Artikel ini adalah ringkasan hasil kajian pustaka dan uji petik di lapangan yang dilakukan pada Oktober-November 2013 di Kota Magelang dan Surabaya. Kajian ini bertujuan menelaah secara historis dan filosofis tentang eksistensi Satlinmas dalam konteks kekinian. Untuk mendalaminya, kajian ini menggunakan metode deskriptif dipadukan pendekatan kualitatif untuk menggali peran dan eksistensi Satlinmas. Hasil kajian menunjukkan, keberadaan Satlinmas masih meninggalkan banyak persoalannya, di antaranya, pertama, mengenai dasar hukum pembentukan Satlinmas. Sampai kini, belum ada regulasi baru yang mengatur Satlinmas. Regulasi yang ada sudah terlalu uzur dan tidak bisa menangkap perkembangan zaman. Kedua, rumusan konsep dan tugas pokok dan fungsi Satlinmas tumpang tindih dengan institusi lain. Ketiga, citra Satlinmas di masyarakat semakin memudar dan cenderung dilecehkan. Keempat, penggabungan Satlinmas ke dalam Polisi Pamong Praja dianggap tidak tepat, karena beda filosofi. AbstractThis article is about the Public Protection Unit (Satlinmas) formerly known as civil defense (Hansip). This article is a summary of the results of the desk study and fieldwork conducted in October-November 2013 in the town of Magelang and Surabaya. This study used descriptive qualitative approach to explore the combined role and existence Satlinmas. The results of the study showed, the existence of the problem Satlinmas still leave many, including, first, the legal basis for the establishment of Satlinmas. Until now, there has been no new regulations governing Satlinmas. Existing regulations are too weak and can not capture the times. Second, the formulation of concepts and basic tasks and functions Satlinmas overlap with other institutions. Third, Satlinmas image in society tend to fade and abused. Fourth, Satlinmas incorporation into the Municipal Police deemed not appropriate, because different philosophy.
Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai Exit Strategy Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Narutomo, Teguh
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 2 (2014): Juni
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.143-156

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap program PNPM dan menentukan exit strategy program dengan pengembangannya yaitu melalui Program Penguatan SIDa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif  dengan pendekatan penelitian ini melalui sebagai desain riset evaluasi yang dibangun berdasarkan model evaluasi CIPP (Context-Input-Process-Product). Kegagalan teori dan model  pembangunan yang terlalu mengagungkan pertumbuhan, membuat banyak kalangan beralih kepada pembangunan yang memusatkan kepada rakyat, yang didalamnya mensyaratkan optimasi sumberdaya lokal, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak   saat itulah,“pemberdayaan” yang dikenalkan di Indonesia telah membius banyak kalangan dan dijadikan tumpuan harapan banyak pihak. Pada tahun 2007  dimulai Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang melanjutkan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Tahun 2014 PNPM yang merupakan bagian dari program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 sudah akan berakhir.  Untuk itu perlu dicarikan  exit strategy program  yang dapat  menjaga keberlanjutan dan kesinambungan PNPM. Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan program dari keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah,  lembaga  kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat  di daerah yang telah dicanangkan sejak tahun 2012. Program SIDa merupakan program pemberdayaan juga, baik kepada masyarakat  dan bahkan pemberdayaan  kepada seluruh elemen seperti akademisi, swasta, pemerintah dan masyarakat. AbstractThe aim of this study was to evaluate the PNPM program and follow the program with SIDA Strengthening Program. The research method used is a qualitative method approach of this research through the evaluation research design that builds on the CIPP evaluation model (Context-Input-Process-Product). Since the failure of theories and models of development are too glorifies growth,  makes many people turn to focus on people development, which includes requiring optimization of local resources, participation, and empowerment. Since then, "empowerment" which was introduced in Indonesia has been anesthetized and made many hopes among many parties. In 2007 started the National Program for Community Empowerment (PNPM) which continue Kecamatan Development Program (KDP). PNPM 2014 which is part of the United Indonesia Cabinet Volume 2 is going to end. For that we need to look for an exit strategy program that can maintain sustainability of PNPM. Regional Innovation Systems Strengthening Program (SIDA) is a program of the whole process in one system to foster innovation made between government institutions, local governments, kelitbangan institutions, educational institutions, innovation support institutions, businesses, and communities in areas that have been implemented since the 2012 SIDA program is an empowerment program as well, both to the public and even empowering to all elements such as academia, private industry, government and society.
DESENTRALISASI DAN KORUPSI PADA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Zarmaili, Zarmaili
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 4 No 3 (2012): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.201-206

Abstract

Kajian ini menggambarkan proses pelaksanaan desentralisasi dan praktik korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan metode diskritif kualitatif data primer diperoleh dari sejumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD dan masyarakat Jambi yang dipilih secara probabolity sampling, data sekunder diperoleh dari laporan Pengadilan Negeri Jambi dan catatan LSM dan Ormas. Kajian ini telah menemukan bahwa tujuan proses pelaksanaan konsep desentralisasi pada Pemerintah Provinsi Jambi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat belum tercapai, peran serta masyarakat di dalam pengurusan administrasi pemerintah daerah masih lemah, wewenang dan kekuasaan pemerintah disalahgunakan oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Jambi sehingga menyebabkan terjadinya praktik korupsi. Beberapa sebab terjadi korupsi adalah adanya kekuasaan yang penuh diberikan kepada Gubernur dan wewenang yang lebih diberikan kepada DPRD. Praktik korupsi terjadi pada proyek pembangunan, penempatan personil dan perjalan dinas. This study describes the process of decentralization implementation and corruption practical in the scope of the Jambi Provincial Government. With diskritif qualitative method, primary data obtained from a number of government officials Jambi, members of Jambi Legislators and the Jambi society that elected by quota sampling, secondary data obtained from the reports of the District Court of Jambi and NGO notes. This study has found that the purpose of the implementation of the concept of decentralization in Jambi Provincial Government is improving the quality of public services has not been achieved, the role of the community in the management of local government administration remains weak, the powers of government abused by government officials in Jambi Province thus causing corruption. Some of the causes of corruption are the full powers given to the Governor and the authority is given to Council. Corruption occurs in project development, personnel placement and services journey.
Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung Silvana, Leydi
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 5 No 3 (2013): September
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.169-176

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik konflik, penyebab dan akar persoalan konflik yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi pemicu konflik, mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik (kelemahan dan kekuatan) serta merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik. Provinsi Lampung merupakan salah satu lokasi penelitian. Dari hasil penelitian kajian ini bersifat deskriptif, dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Akar masalah yang menyebabkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah rawan konflik secara umum disebabkan karena persoalan politik, ekonomi,sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah didalam menangani konflik yang terjadi adalah menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera,memelihara kondisi damai dan harmonis, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara keberlangsungan pemerintah, melindungi jiwa, harta benda, sarana umum serta memulihkan fisik sarana & masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan dalam menangani konflik.AbstractThe purpose of this study was to determine the characteristics of the conflict, the root and the causes of the conflict issues, identify the factors that trigger conflict, knowing the steps taken by the government to resolve the conflict (weaknesses and strengths) and formulate a strategy that needs to be done to resolve the conflict Lampung province is determined as one of the research area. This study is designed to illustrate, elaborate, answer and describe the portrait mapping conflict prone areas in Indonesia.From the research this study is descriptive and the method used is a qualitative method. The root of the problem which led Lampung Province as one of the conflict-prone areas generally caused by political issues, economic, social and cultural inter-religious, ethnic tribes, businesses and communities with the distribution of natural resources that is not balanced. Therefore, the things that need to be done by the government in dealing with the conflict are to create a safe life, peaceful and prosperous, Maintenance of peace and harmony, increase tolerance, maintain continuity of government, to protect life, property,public facilities and restore the physical facilities and the community is an important thing to do in dealing with conflict.
Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin di Daerah Terpencil (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat) Media, Yulfira
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 6 No 1 (2014): Maret
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.06.2014.21-30

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di daerah terpencil di Kabupaten Solok (Sumatera Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di lokasi penelitian masih relatif kurang, dan ini terlihat dari masih rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kondisi pelayanan kesehatan yaitu keterbatasan sumber daya dan pelayanan kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, dan adanya hambatan dalam pelaksanaan program jaminan persalinan (Jampersal). Temuan yang dapat diusulkan sebagai saran perbaikan meliputi: peningkatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara berkala terhadap institusi pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan ketersediaan pelayanan serta kondisi sarana dan prasarana kesehatan. Saran untuk mengatasi hambatan Jampersal adalah perlu adanya alokasi dana untuk sosialisasi kesehatan dan Jampersal, penyediaan kendaraan operasional (motor) untuk bidan serta perbaikan infrastruktur jalan. AbstractThis study aims to describe how the quality of maternal health services and maternity in a remote area in Solok (West Sumatra). This study used a qualitative approach to data collection techniques through indepth interviews and observation. The results showed that the quality of maternal health services and maternity at the study site was relatively less, and is visible from the low utilization of maternal health services and maternity, which one of them caused by the limitations of the health conditions of limited resources and health services, limited health infrastructure, and the presence of obstacles in the implementation of the labor insurance program (Jampersal). The findings can be proposed as suggestions for improvement include: increase in monitoring and periodic evaluation and guidance to health care institutions, increasing the quantity and quality of health personnel, increasing the availability of services and infrastructure health condition. Suggestions for overcoming barriers Jampersal is the need for the allocation of funds for health and socialization Jampersal, providing operational vehicles (motorcycles) for midwives and improving road infrastructure.
Multidirectional Networks of Government Transparency: A Preliminary Model Subhan, Ahmad
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol 8 No 2 (2016): November
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.08.2016.209-219

Abstract

This article reviews some literature in theoretical level regarding two concepts: governance network and government transparency, in order to search for theoretical linkages and to build an alternative framework that can support the implementation of public disclosure. Transparency agenda has been implemented in various forms at international, national, and local level. Transparency application was also followed by Indonesia with the implementation of Public Information Disclosure Law since 2008. This enthusiasm is quite reasonable because transparency is believed to be one of the human rights principles; as well as a key to better governance, that can help democracy consolidation, prevent corruption, strengthen the legitimacy and improve efficiency. In order to maximize transparency, the government can use a network approach because of some changes at this time, such as democratization, decentralization, and liberalization has placed the government in a position where there is not one actor who manages the state power without stakeholder’s participation. In this context, the government needs to build synergies with other institutions in a reciprocal relationship with all stakeholders. Therefore, adopting the theory of government networks can be one of the strategies to strengthen government transparency. The findings of this article indicate that the government transparency application needs to develop networks in all directions: intragovernmental, intergovernmental and collaborative networks. These three types of network in contrast with the popular belief that government transparency is interpreted only as a procedural activity to outside parties. A preliminary model in this article gives an overview about the arena of government transparency with multi-directional networks more comprehensively.

Page 7 of 59 | Total Record : 589

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2025): [Sedang Berjalan] Vol 17 No 1 (2025) Vol 16 No 3 (2024) Vol 16 No 2 (2024) Vol 16 No 1 (2024) Vol 15 No 3 (2023) Vol 15 No 2 (2023) Vol 15 No 1 (2023): City Branding Vol 14 No 3 (2022) Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 3 (2021) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020): Pemilihan Kepala Daerah Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 2 (2016): November Vol 8 No 1 (2016): May Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 6 No. 1 (2014) Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) Vol 1 No 3 (2009) More Issue