cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fajar Utama Ritonga
Contact Email
fajar1utama5@gmail.com
Phone
+6281360134123
Journal Mail Official
fajar1utama5@gmail.com
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. A. Sofyan, Nomor 1 Kampus USU, Medan.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sumatera Utara
ISSN : 02169290     EISSN : 2549175X     DOI : https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1072
Core Subject : Social,
Social Sciences
Politeia: Jurnal Ilmu Politik is a peer-reviewed journal published by Indonesian Political Science Association (AIPI) and collaboration with the Laboratory Department of Political Science based in Universitas Sumatera Utara (USU). This journal published two times a year in january and july and all papers written in English or Bahasa .The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. Politeia is available in print and online version. ISSN number of this journal is ISSN 0216-9290 (Printed) and ISSN 2549-175X (Online). The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of power, politics, election, conflict, policy, thought, democracy, and another section related contemporary issues in political science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 180 Documents
 12   13   14   15   16 
Politik Pembangunan Desa dalam Program Saemaul Undong di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Gultom, Yohansen Wyckliffe
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i1.6662

Abstract

Program Saemaul Undong yang pernah diterapkan di era Presiden Park Chung Hee 1963-1979, telah menjadi gerakan global di Asia dan Afrika. Melalui Saemaul Globalization Foundation (SGF) Korea Selatan, program Saemaul Undong telah diterapkan di beberapa desa di Indonesia, salah satunya Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Penerapannya dipadukan dengan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014. Akibatnya, di desa Ponjong, peran BUMDes bergerak semakin optimal, dengan penguatan pengorganisasian desa, penentuan produk unggulan; kandang sapi komunal dan gedung serbaguna. UU Desa No. 6 pasal 91 sebenarnya membuka ruang bagi desa di Indonesia untuk meniru pola itu, dengan bekerja sama dengan pihak ke-3 dan strategi dalam program Saemaul Undong di Desa Ponjong bisa menjadi opsi bagi desa di Indonesia dalam memperluas kerjasamanya dengan pihak ke-3. Metodologi di dalam studi ini, dilakukan dengan pendekatan aktor dan sistem politik. Metode yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menemukan gambaran yang utuh antara peran aktor dan sistem, serta untuk menemukan berbagai program yang terdapat di dalam pelaksanaan program Saemaul Undong di Desa Ponjong Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data, dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung ke lapangan, serta merujuk pada studi pustaka yang ditemukan dari referensi sekunder dan data yang ditemukan di Desa Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kata Kunci: Pembangunan Desa, Saemaul Undong, UU Desa No. 6 tahun 2014
Demokrasi Radikal sebagai Alternatif Tatanan Politik Global dalam Konteks Multikulturalisme Dewi Setiyaningsih
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i1.6758

Abstract

This article discusses the relevancy of cosmopolitan democracy concept in multicultural world. It argues that cosmopolitan democracy concept is not enough in achieving a just and equal political order the context of plural world-citizenship, it showed by the practice of economic, social and political structure which prevails. Hence, this article tried to search an alternative in attempt to make the idea of cosmopolitan democracy become more realistic and inclusive by adopting radical democracy concept. Firstly, it discuss the critics of Kant’s cosmopolitan view using Spivak’s conception of Planetarity. Secondly, it discuss about the plural democracy by Mouffe’s in the context of planetarity. This combination that yields a plural democracy in the context of world-citizenship. Keywords: radical democracy, cosmopolitanism, world citizenship, global politics.
ANTARA “ALAT TULIS ATAU ALAT COBLOS”: STUDI KASUS SURAT SUARA TIDAK SAH DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN 2020 DI KABUPATEN SEMARANG maskup, maskupmutarlih
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i1.7658

Abstract

The purpose of this review is to study the Pattern of Invalid Ballot due to the voter’s incomprehension on the recommendations in the C-Notification Form to bring their own stationary. This descriptive qualitative research uses documentation studies and interviews as the data collection method, it identified that the invalid ballots pattern arises from the use of stationary as the election tool. The use of stationary as the election tool contributes to the significant high number of invalid ballots in the Semarang Regency which reached the total of 33.511 invalid ballots or 5,5% from 608.997 people who exercised their right to vote, in fact in some Voting Places the total number of invalid ballots was more than 10%. It was further revealed that the reason the stationary was used as the election tool, among others was because voters were afraid of getting infected by the virus if the election tools were used interchangeable by other voters. Secondly, the recommendation for voters to bring their own stationary, unconsciously reminded people of the mark ballots in the 2009 Election and due to this, in some Voting Places in the last Semarang Regent 2020 General Election, many stationaries were left behind
Analisis Kebijakan Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia tahun 2013 Widyastuti, Paramita Asri
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i2.6314

Abstract

Tiap negara tentu memiliki hak otonomi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sesuai dengan kepentingan nasionalnya, tak terkecuali kebijakan yang terkait dengan migrasi internasional. Australia di tahun 2013 mencanangkan Operation Sovereign Borders (OSB) yang menghentikan kedatangan para irregular migrant, termasuk para pencari suaka. Kebijakan ini banyak disoroti karena dianggap melanggar prinsip non-refoulement Konvensi 1951 dan Protokol 1968, kebijakan ini juga dinilai melanggar kedaulatan perairan negara- negara tetangga sebab Australia mengembalikan lagi kapal ke perairan internasional. Pada penelitian ini, penulis menganalisis alasan dari diresmikannya kebijakan OSB oleh Australia. Penulis menggunakan konsep persepsi ancaman sebagai landasan dalam menganalisis persepsi Australia terhadap pencari suaka, serta konsep rational choice dengan variabel- variabel yang dapat menjawab alasan Australia meresmikan kebijakan ini. Hipotesis dari penelitian ini adalah Australia meresmikan OSB berdasarkan persepsinya terhadap para pencari suaka, yang dianggap dapat menjadi ancaman tersendiri di negaranya. Adapun, kebijakan OSB dianggap merupakan solusi paling rasional dalam menangani rombongan perahu yang memasuki perairan Australia.
Mewujudkan Politik Simpatik Dengan Menigkatkan Pendidikan Karakter (Tinjauan dari Perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto) Dominggus, Hyronimus Ario; Pandor, Pius
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i2.7603

Abstract

Abstrak: Penelitian studi ini memiliki tujuan menelaah pendidikan karakter sebagai fondasi atau titik tolak terwujudnya politik simpatik. Politik simpatik dalam hal ini merujuk pada bagaimana kekuasaan itu diolah dengan baik. Dewasa ini politik seperti itu sedang mengalami degradasi. Fenomena banyaknya kasus korupsi, sikap apatis dan intoleransi di lingkaran para pejabat atau pemimpinan negara mencerminkan situasi melemahnya “roh” politik simpatik tersebut. Tentu saja ada begitu banyak asumsi yang menggarisbawahi alasan dibalik fenomena itu muncul. Menurut penulis peningkatan pendidikan karakter mendesak untuk diimplementasikan. Pendidikan karakter sedapat mungkin dikenal dan didalami setiap masyarakat, terutama generasi muda. Riset ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni studi pustaka dengan pendekatan fenomenologis dan ditinjau dari perspektif Filsafat Politik Armada Riyanto. Dari riset ini, penulis menemukan titik dasar apa yang menjadi penopang keberhasilan sebuah politik simpatik yakni melalui pendidikan karakter. Melalui mutu Pendidikan karakter yang baik dan efesien, anak bangsa akan mampu mengaktualkan semangat politik simpatik ini.
Bejing : Status Sosial, Jagoanisme, dan Klebunan asmawati
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i2.8376

Abstract

Kajian dari tulisan ini adalah terkait tokoh lokal di daerah Madura yang dikenal dengan status sosial dan jagoanisme yang dimiliki dan diakui oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Bejing bertindak sebagai klebun yang memiliki status sosial dan jagoanisme yang melekat pada diri Bejing. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk dapat mengungkap secara mendalam bagaimana Bejing sebagai tokoh lokal yang terlibat dalam pemerintahan formal. Hasil dari penelitan ini adalah Bejing memiliki status sosial tinggi di Madura setelah kyai dimana keberadaanya melekat khas kewibawaan. Bejing juga bertindsak sebagai tokoh yang memiliki jagoanisme dimana Bejing ditakuti karena memiliki sifat kesatria dibuktikan dengan penempuhan jalan carok dalam penyelesaian masalah. Bejing juga terjun dalam pemerintahan formal dimana modal sosial yang dimiliki membuka kesempatam Bejing memimpin desa. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah Bejing bertindak sebagai pemimpin pemerintahan formal dengan status sosial dan jagoanisme yang dimiliki.
Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua Suriadin, Suriadin
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i2.8404

Abstract

Salah satu persoalan utama di Papua adalah permasalahan konflik yang tidak kunjung selesai sejak proses integrasi Papua ke Indonesia tahun 1969. Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah dilakukan demi terciptanya situasi yang aman, damai dan kondusif serta bertujuan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua Jilid 2 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai konsensus serta resolusi konflik di Papua. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan Sejarah Integrasi Papua, Poin Strategis Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 dan Resolusi Konflik Melalui UU Otonomi Khusus Jilid II
Perbandingan Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia dan Filipina Arawi, Fadia Amellia
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v14i2.8600

Abstract

The purpose of this article is to examine the contrasts between the Philippines and Indonesia between the two countries. Both countries share the same democracy system, but its democratic value has not been fully operational, and there is still an imbalance for women in the parliament. The problem focused on the disparity of right to politically correct between women and men who were not equally equal. To analyze the problem using the theory of representation according to Hanna pitkin in (niron & seda, 2020), representational representation is divided into 4 of them: formal descriptive, substantiating/resonant and symbolic. Formal representation focuses on the rule of law on the procedure of how a representative is chosen or replaced. Descriptive reliability is focused on compositions that are proportionately composed between those represented and represented. Descriptive adherence is focused on composition in parliament. Subthanctive/clergy awareness focuses on a representative who should be in line with the person it represents. The last time of symbolic representation, it focused on how strongly the symbol was viewed by the viewer. Data was collected through literature studies from previous studies and qualitative analysis. Research has concluded that, based on ipu data in the 2019 elections in Indonesia, women's representations in parliament are only 17.39% while the Philippine parliament is at 27.96%. But in second representation
Pengaruh Strategi Buzzer Dalam Amplifikasi Pesan Kepada Publik Pada Lingkungan Demokrasi Politik Nurul Jannah Lailatul Fitria
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v15i1.8724

Abstract

Indonesia has been listed as a multifaceted Internet country. Even Indonesia ranks with a large number of Internet users in the world. People's use of the Internet and technology created communicators, such as infludilution and buzzer. The communicators represent digital marketing. The influence and the buzzer used social media to communicate information. Specifically, buzzer was not only the digital marketing of products and services but was transitively converted into political buzzers. It was based on this research to say the buzzer was the role of the casting of messages in a time of political democracy. Research USES descriptive qualitative methods by expounding a phenomenon in detail and the reality of a phenomenon with the results of data collection in the field. Collecting literature or literature data. To identify the buzzer, its message with the buzzer and buzzer in the maelstrom of political democracy. Some picture examples of amplifying the message by the buzzer led to negative democracy instead of positive democracy. There is amplification of messages that lead to false news, hate speech and black campaign. The conditions proved that the buzzer in the amplification of a democratic form of democracy went away mainly in the political sphere.
Demokrasi dan E-Government Memetakan Perhatian Dunia Hari ini (Studi Tentang Empat Lembaga Indeksasi) Tawakkal, George Towar Ikbal
Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/politeia.v15i1.8879

Abstract

The development of e-government has attracted the attention of many activists and has become the new face of government in the world. E-government is seen as the best collaboration between the public sector and technology and is seen as the success of government innovation. Its role as a channel of interaction between the government and citizens, causes the implementation of e-government to be believed to be in line with the development of democratization. Today, many agencies assess the implementation of e-government. The most common, assessment is in the form of indexes. Among the indexes commonly referred to are The Global Open Data Index (GODI), The E-Government Index (EGI), The National Cyber Security Index (NCSI), and local indexation as an example is Indonesia with the Indonesian E-Government Rating (PeGI). Amid various indicators that underlie these indexes, this article asks the question, what are the main aspects that e-government activists pay attention to? Through a literature review sourced from various institutions that manage the indexes, this article concludes that e-government activists pay more attention to e-government development strategies, and at the same time become the aspect that requires the most attention.

Page 14 of 18 | Total Record : 180

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 17 No. 1 (2025): Politeia : Jurnal Ilmu Politik Vol. 16 No. 2 (2024): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 16 No. 1 (2024): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 2 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2023): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 2 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 14 No. 1 (2022): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 2 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 13 No. 1 (2021): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 2 (2020): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2020): Politeia : Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 2 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 1 (2019): Politeia : Jurnal Ilmu Politik Vol 10, No 2 (2018): VOLUME 10 NO 2 JULI 2018 Vol 10, No 1 (2018): VOLUME 10 NO 1 JANUARI 2018 Vol. 10 No. 2 (2018): Politeia: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2017): Volume 9 No 2 Juli 2017 Vol 9, No 1 (2017): Volume 9 No 1 Tahun 2017 Vol 8, No 2 (2016): Volume 8 No 2 Juli 2016 Vol 8, No 1 (2016): Volume 8 No 1 Januari 2016 Vol 7, No 2 (2015): Volume 7 No 2 Juli 2015 Vol 7, No 1 (2015): Volume 7 No 1 Januari 2015 Vol 6, No 2 (2014): Volume 6 No 2 Juli 2014 Vol 6, No 1 (2014): Volume 6 No 1 Januari 2014 Vol 5, No 2 (2013): Volume 5 No 2 Juli 2013 Vol 5, No 1 (2013): Volume 5 No 1 Januari 2013 Vol 4, No 2 (2012): Volume 4 No 2 Juli 2012 Vol 4, No 1 (2012): Volume 4 No 1 Januari 2012 Vol 3, No 2 (2011): Volume 3 No 2 Juli 2011 Vol 3, No 1 (2011): Volume 3 No 1 Januari 2011 Vol 2, No 2 (2010): Volume 2 No 2 Juli 2010 Vol 2, No 1 (2010): Volume 2 No 1 Januari 2010 More Issue