Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)

petita
Website

Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ISSN : 25028006 EISSN : 25498274 DOI : https://doi.org/10.22373/petita.v6i1

Core Subject : Religion, Social,

Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

PETITA journal has aimed to deliver a multi-disciplinary forum for the discussion of thoughts and information among professionals concerned with the boundary of law and sharia, and will not accept articles that are outside of PETITA’s aims and scope. There is a growing awareness of the need for exploring the fundamental goals of both the law and sharia systems and the social consequences of their contact. The journal has tried to find understanding and collaboration in the field through the wide-ranging methods represented, not only by law and sharia, but also by the social sciences and related disciplines. The Editors and Publisher wish to inspire a discourse among the specialists from different countries whose various legal cultures afford fascinating and challenging alternatives to existing theories and practices. Priority will therefore be given to articles which are oriented to a comparative or international perspective. The journal will publish significant conceptual contributions on contemporary issues as well as serve in the rapid dissemination of important and relevant research findings. The opinions expressed in this journal do not automatically reflect those of the editors. PETITA journal have received papers from academicians on law and sharia, law theory, constitutional law, research finding in law, law and philosophy, law and religion, human rights law, international law, and constitutionality of parliamentary products. In specific, papers which consider the following scopes are cordially invited, namely; • Sharia Law • Constitutional Law • International Law • Human Rights Law • Land Property Law • Halal Law • Islamic Law • Sharia Court • Constitutional Court • Refugee Law • Transitional Justice • Trade Law • Regional Law • Institutional Dispute Law • Legal Thought • Law and Education • Humanitarian Law • Criminal Law • Islamic Law and Economics • Capital Punishment • Child Rights Law • Family Law • Anti-Corruption Law • International Trade Law • Medical Law

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 174 Documents

3 4 5 6 7

SISTEM JAMINAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN BENGKEL LAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambo Aye) Diatana, Lilis
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya perusahaan dalam menyelenggarakan upaya keselamatan bagi karyawannya. Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelasan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu Keselamatan Kerja juga merupakan hak yang harus diperoleh pekerja yang sudah tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Jaminan keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan keselamatan Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye dalam Melaksanakan Jaminan Keselamatan Kerja kurang Maksimal dan belum berjalan dengan baik karena Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye belum sempurna dalam menyediakan alat-alat pelindung diri untuk keselamatan kerja Seperti: alat pelindung tangan, masker, sepatu, topi pelindung, alat pelindung wajah. Dan Bentuk Risiko yang terjadi dalam melakukan pekerjaan atau kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan para pekerja cacat ataau luka-luka, semua itu tidak di tanggung penuh oleh Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Hal ini kurang sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana yang dimaksud dalam Maqashid Syari’ah dengan memelihara Al-umur al-dharuriyah yaitu memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta sehingga dapat terjamin keselamatan dunia dan akhirat.

SANKSI ADAT BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah) Rahman, Abdul
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Dewasa ini terdapat sebuah hukum pidana Adat yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu di Kampung Taman Firdaus. Namun pada sanksi Adat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hukuman yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus, dan Bagaimana Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non doktrinal penulis memberi gambaran serta menjelaskan tentang penemuan hukum mengenai sanksi Adat Taman Firdaus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik. Dengan teknik pengumpulan data lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik yaitu denda satu ekor kambing untuk luka di kepala yang darahnya mengalir, dan denda satu ekor ayam untuk luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir. sehingga sanksi adat mengenai kekerasan fisik pada objek ini sesuai dengan hukum pidana Islam. karena Dalam hukum Islam luka di kepala yang mengalir darahnya (Ad-Dᾱmiyah), dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir (Ad-Dᾱmi’ah), sanksinya ialah hukumah, (ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim). Sedangkan kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah sanksi adatnya ialah hanya membayar biaya pengobatan saja sampai sembuh, dan sanksi adat pada bagian ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena dalam hukum pidana Islam kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan muka di bagi kepada dua yaitu luka jᾱ’ifah, dan luka non jᾱ’ifah. luka jᾱ’ifah sanksinya ialah sepertiga diyat, sedangkan luka non jᾱ’ifah sanksinya ialah hukumah.

Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri) Rohaya, Siti
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Perlindungan terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (milk al-daulah) adalah untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konsep milk al-daulah, negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku. Pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri masih terdapat banyak permasalahan terutama masalah perizinan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Dalam pelaksanaanya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa perizinan (ilegal) dari pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan dan dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan , dan bagaimana ketentuan konsep milk al-daulah terhadap pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengamatan, penyebaran angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep milk al-daulah, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhalifahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah Undang-Undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang ada di Kecamatan Indrapuri.

Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah) Fadli, Era
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Terdapat dua alat bukti zina yang telah disepakati oleh ulama, yaitu pengakuan dan empat orang saksi. Dewasa ini, terdapat alat bukti lain yang dipandang akurat menetapkan seseorang berbuat zina, yaitu bukti test DNA. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah memasukkan test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi. Pertanyaan yang timbul adalah: (1) Bagaimana latar belakang pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah? (2) Bagaimana penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan metode analisis-yuridis. Hasil penelitian ini ada tiga: (1) Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat Aceh menginginkan adanya aturan yang jelas dan konstitusional tentang penegakan hukum, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan syariâat Islam khususnya di bidang penegakan hukum, terakhir sebagai representasi dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahah Aceh. (2) Penggunakan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah ditetapkan dalam Pasal 44. Pasal ini menyebutkan seorang wanita hamil sebab zina yang menyebutkan nama pasangan zinanya tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dapat membuktikan tuduhannya dengan test DNA. Hasil test DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi. (3) Menurut Hukum Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan dua alat bukti yaitu iqrÄr dan syahadah. Kedua alat bukti ini bersifat alternatif. Sementara test DNA tidak disebutkan secara pasti dalam Alquran dan hadis serta pendapat ulama. Test DNA dalam hukum Islam bisa masuk dalam jenis alat bukti pendukung dan tambahan seperti halnya kehamilan dan kelahiran anak di luar batas minimal kehamilan. Alat bukti pendukung dan tambahan seperti hasil test DNA tidak bisa menggantikan empat orang saksi.

DAMPAK PEMEKARAN DAERAH PADA PELAYANAN PUBLIK DITINJAU MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Syah, Nurdin
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Pemekaran daerah merupakan salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setelah disahkannya atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, lahirnya undang-undang ini dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul terutama dari segi kurangnya pelayanan publik, luasnya wilayah, batas wilayah, perbedaan suku dan budaya,dan pembangunan yang tidak merata di seluruh daerah dan lain-lain, sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah, sebagai pelayanan publik, bagaimana dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik.oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris yang valid, dan objektif serta mengetahui bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah sekaligus dampak dari pemekaran daerah tersebut terhadap pelayanan publik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum,dan penerapan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian ini pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah.melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional.Intisari kesimpulan yang dapat diambil adalah Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya.Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru di Daerah tersebut seperti pelayanan listrik, Air, Kesehatan dan sebagainya.

PELELANGAN OBJEK JAMINAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PERSPEKTIF BAI’ AL-MUZAYYADAH Fahmi, Reza
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v3i1.4016

Penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Bsm harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan pertanggungan risiko termasuk wanprestasi. Salah satu bentuk sistem proteksi adalah dengan mengeksekusi dan melelang jaminan milik nasabah debitur. Setelah jaminan di eksekusi, pihak Bank Bsm menyerahkannya kepada KPKNL untuk dilelang sesuai dengan harga limit yang ditetapkan oleh bank, namun sering sekali proses pelelangan tersebut menimbulkan masalah bagi debitur, dalam penelitian ini yang menjadi fokus riset adalah bagaimana penguasaan objek jaminan oleh Bank Bsm dalam pembiayaan murabahah, bagaimana sistem penawaran dan penetapan harga limit pada pelelangan objek jaminan, bagaimana tinjauan bai’ al-muzayyadah terhadap pelelangan objek jaminan yang dilakukan oleh KPKNL. Metode penilitian digunakan dengan jenis deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan library research dan field research, dengan teknik interview dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data bahwa pihak manajemen Bank Bsm menguasai seluruh jaminan yang diagunkan oleh nasabah debitur yang telah melakukan wanprestasi demi memproteksi kepentingan dari tindakan wanprestasi, penguasaan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pelelangan untuk mengembalikan semua hak bank yang menjadi kewajiban nasabah debitur. Estimasi harga lelang agunan didasarkan pada harga real nilai objek jaminan namun harga yang ditetapkan pada proses pelelangan di bawah harga rata-rata mekanisme pasar, dengan tujuan untuk mendapatkan penawaran dalam jumlah banyak sehingga diperoleh harga yang fariatif. menurut tinjaun bai’ al-muzayyadah sistem pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL terhadap objek jaminan nasabah debitur Bank Bsm telah terpenuhi syaratnya, namun pada rukun akadnya, pihak Bank Bsm tidak boleh menetapkan harga limit secara sepihak karena objek jaminan tersebut tetap milik nasabah sehingga harus seizin pemiliknya untuk menghindari tindakan ilegal yang dapat menyebabkan transaksi jual beli lelang tersebut menjadi fasid.

SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25) Harahap, Cempaka Sari
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Penalties for adulterers have been regulated by law in a number of countries with their respective sanctions. One such arrangement is through Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning the Law of Jinayat and the Enactment of the Syariah Law of Selangor No. 9 of 1995 Sex. 25. But the penalties set out in the Aceh Qanun are different from the punishment of adultery perpetrators regulated in Selangor State Sharia Youth Enactments, therefore this study aims to find out what penalties are contained in the Aceh Qanun and the Selangor State Islamic Law, and what lies behind this difference. to get the answer to the problem of punishment for adulterers, the writer uses descriptive-comparative method. This research is categorized as library research. Punishment regulated in Qanun No. 6 of 2014 concerning jinayat law is a lash of 100 (one hundred) times without distinguishing between the muhsan and ghair muhsan, whereas in the Enakmen regulates adultery sanctions on three categories: fines, imprisonment and caning (sebat), this sentence is determined in the religious court (Syar Court 'iyah in Aceh or the Syariah Court in Selangor). The Selangor State Islamic Law Enactment regulates more criminal acts but the provisions of the sanctions are more severe in the Aceh Qanun. This is because in Selangor in the determination of penalties for perpetrators of crimes in Malaysia using Ta'zir's punishment and more looking at the benefits and local wisdom of Selangor State. While the Qanun is based on the punishment of hudud, which hudud is a punishment that has been determined the form and level by Allah SWT. In the author's opinion, punishment that is more in line with the sanctions of adultery is a punishment that is regulated in the Aceh Qanun because according to the provisions set out in the text namely 100 (one hundred) lashes, although it does not distinguish between muhsan adulterers and adulterers Ghair muhsan.

PELUANG DAN TANTANGAN SARJANA SYARIAH DALAM MENGGELUTI PROFESI ADVOKAT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003: Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar Zainuddin, Muslim
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

Before the establishment of Act Number 18 of 2003 on the Advocate, the graduates from faculty of Sharia were treated unequal in law profession instead of law facultyâ€™s students. The establishment of Act Number 18 of 2003 on the Advocate give chances for sharia facultyâ€™s graduate to professionally become advocate. However this chance has not significantly been used by shariaâ€™s graduates. The figure showed in 2007 that only seven of shariaâ€™s graduates became advocate. The hesitation of choosing advocate has been caused by unwilling to do a vows profession, and also unable to hear public censure. It is also caused by curriculum earned in sharia faculty has not been integrated with other legal professions. Financially, advocate incomes has no certainty in term of sustainability. In society perspective being a civil servant are more promising rather than an advocate. Thus the sharia advocate association (APSI) has significant role to promoting and motivating shariaâ€™s graduate to become advocate.

INTEREST IN ISLAM AND CROSS RELIGIONS Muhammad Syauqi Bin-Armia
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

The Islamic principle encourages people to be alert for society. To achieve the objective of sharia, Muslim has been provided the clear path to collaborate with the creatures fairly. The injustice financial practice one of the aspects that Islamic principles emphasise to not involve. On top of this, the usury (Riba) where someone charges the excess for the loan unfairly. The interest practice has been a critical topic throughout the time. Due to the unfair practice, the major religions and civilisations cursed this practice as general. Nevertheless, in practical situations, there were numbers of approaches for each religion and civilisation. Plato with among ancient philosopher criticized this and argued this is a media to squeeze poor people. In Judaism, the interest is prohibited among Jews, while in the Hinduism allowed otherwise in a lower caste in the society. In Christianity, priests in the medieval banned this practice, but it has been diluted in the 6th century due to the sovereign pressure. Islam sprightly prohibited the interest despite the diversity of its models, the value, the grade and to whom it will be exercised. This article emphasises on Islamic finance point of view towards the cross religions and civilisation. Utilised the library/literature-based research, the author delivers the main ideas in the comparative approaches of the interest issues. Abstrak: Prinsip Islam mendorong manusia agar waspada terhadap masyarakat. Untuk mencapai tujuan syariah, Muslim telah diberikan jalur yang jelas untuk bekerja sama dengan sesamanya secara adil. Praktik keuangan yang tidak adil merupakan salah satu aspek yang ditekankan agar di hindari oleh prinsip-prinsip Islam. Riba adalah praktik di mana seseorang membebankan kelebihan atas pinjaman secara tidak adil. Praktik bunga merupakan topik penting dari masa ke masa. Karena praktik ini tidak adil, agama-agama besar dan peradaban secara umum telah mengutuk praktik ini. Namun demikian, dalam situasi praktis, ada beberapa pendekatan dari setiap agama dan peradaban. Plato, kalangan filsuf kuno, mengkritik hal ini dan berpendapat bahwa praktik bunga adalah media untuk memeras orang-orang miskin. Dalam Yudaisme, bunga juga dilarang, sedangkan dalam Hinduisme, hal ini diizinkan kecuali untuk kasta yang lebih rendah di masyarakat. Dalam agama Kristen, para pendeta di abad pertengahan melarang praktik ini, tetapi praktik ini telah diizinkan pada abad ke-6 karena tekanan kedaulatan. Islam melarang praktik bunga terlepas dari apa pun modelnya, nilainya, kelasnya dan kepada siapa ia akan dilaksanakan. Artikel ini menekankan sudut pandang keuangan Islam terhadap lintas agama dan peradaban. Kata Kunci: Bunga, Riba, Peradaban

HUMAN RIGHTS PERSPECTIVES ON ISSUES IN THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC CRIMINAL LAW IN MALAYSIA Mohd Hisham Mohd Kamal
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

This paper discusses the implementation of Islamic Criminal Law in Malaysia from the human rights perspectives. It looks at Shariah Criminal Offences Enactments and Sharia Criminal Procedure Enactments of States forming the Federation, and deals with the issues of the victimless Sharia offences of khalwat, fornication and drinking intoxicants, determining whether such criminalization is compatible with human rights. Discussion also deals with the issues of sanction and procedures, in finding out the extent to which Malaysia is complying with its International Human Rights Law obligations, if there is any. This paper finds that the Sharia statutory provisions are compatible with the human rights concept. In some extends, Shariah law can explore law uncertainty, because referring to the God’s law instead of the nature law. Most of human rights concept have come from the philosophy of the nature law. Thus, the approach of the nature law will always change depending of time period. However, Sharia law needs to improve the training of religious enforcement officers on how to carry out their duties. Abstrak: Artikel ini membahas penerapan Hukum Pidana Islam di Malaysia berdasarkan perspektif hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini menyelidiki penegakan pelanggaran syariah dan penegakan hukum pidana syariah pada Negara Federasi, yang berkaitan dengan isu-isu pelanggaran syariah khalwat, percabulan dan minum minuman keras, serta menentukan apakah kriminalisasi tersebut sesuai dengan hak asasi manusia. Artikel ini juga membahas masalah sanksi dan prosedur untuk mengetahui sejauh mana Malaysia mematuhi kewajiban hukum hak asasi manusia internasional, jika ada. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan hukum syariah sesuai dengan konsep hak asasi manusia. Dalam beberapa hal, hukum syariah dapat mengeksplorasi keraguan hukum, karena merujuk pada hukum Tuhan, bukan hukum alam. Sebagian besar konsep HAM berasal dari filosofi hukum alam, oleh karena itu, pendekatan hukum alam akan selalu berubah seiring waktu. Namun, hukum Syariah perlu melatih aparat penegak hukumnya berkaitan dengan bagaimana mereka melaksanakan tugas. Kata kunci: Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam, Hak Asasi Manusia dalam Islam

Page 5 of 18 | Total Record : 174

3 4 5 6 7

Filter by Year

2016 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023): MAINTAINING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS TO CREATE A BETTER SOCIETY Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2016) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA

Contact Email
msiddiq@ar-raniry.ac.id

Phone
+6281317172202

Journal Mail Official
jurnal.petita@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/about/editorialTeam

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA

Contact Email msiddiq@ar-raniry.ac.id

Phone +6281317172202

Journal Mail Official jurnal.petita@ar-raniry.ac.id

Editorial Address http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/about/editorialTeam

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
MUHAMMAD SIDDIQ ARMIA

Contact Email
msiddiq@ar-raniry.ac.id

Phone
+6281317172202

Journal Mail Official
jurnal.petita@ar-raniry.ac.id

Editorial Address
http://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/about/editorialTeam

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA